Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 5.140 peraturan dalam 0,018 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 7 Tahun 1963

• Berlaku mulai 61 tahun yang lalu

Aktivitas Perusahaan Dagang Negara dalam Rangka Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

Perpres No.7 Tahun 1963.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 4 Tahun 1963

• Berlaku mulai 62 tahun yang lalu

Pendirian Perusahaan Negara Irian Bhakti

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERPRES No. 28 Tahun 1964 tentang Pencabutan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 1963 (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 29) Tentang Pendirian Perusahaan Negera Irian Bhakti

Download file:

Perpres No.4 Tahun 1963.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 18 Tahun 1961

• Berlaku mulai 63 tahun yang lalu

Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 1961 Dan Penetapan Penyelenggaraan Pekan Raya dan Pameran Indonesia

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Mencabut

PERPRES No. 6 Tahun 1961 tentang Penyelenggaraan Pekan Raya Dan Pameran Indonesia

Download file:

Perpres No.18 Tahun 1961.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 6 Tahun 1961

• Berlaku mulai 63 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Pekan Raya Dan Pameran Indonesia

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERPRES No. 18 Tahun 1961 tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 1961 Dan Penetapan Penyelenggaraan Pekan Raya dan Pameran Indonesia

Download file:

Perpres No.6 Tahun 1961.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 10 Tahun 1959

• Berlaku mulai 65 tahun yang lalu

Larangan Bagi Usaha Perdagangan Kecil dan Eceran yang Bersifat Asing Diluar Ibu Kota Daerah Swatantra Tingkat I dan II Serta Karesidenan

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

Perpres No.10 Tahun 1959.doc

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 27 Tahun 2024

• Berlaku mulai sebulan yang lalu

Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Corporate Registers Forum

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download file:

Keppres Nomor 27 Tahun 2024.pdf

Keanggotaan Indonesia - Corporate Registers Forum

2024

Keputusan Presiden (Keppres) NO. 27, jdih.setneg.go.id: 2 hlm.

Keputusan Presiden (Keppres) tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Corporate Registers Forum

ABSTRAK:

Dalam rangka menghadapi globalisasi di bidang perdagangan dan investasi lintas negara, Indonesia perlu terlibat dalam keanggotaan organisasi internasional untuk mendukung penguatan regulasi dan reformasi tata kelola di bidang korporasi yang mendorong peningkatan investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri dan dalam rangka penguatan regulasi dan reformasi tata, kelola di bidang korporasi serta peningkatan penegakan hukum korporasi lintas negara, Indonesia perlu menjadi anggota Corporate Registers Forum yang merupakan forum komunikasi antaranggota untuk saling berbagi informasi terkait perkembangan terkini mengenai hal-hal seputar korporasi.
Dasar hukum Keppres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; UU Nomor 37 Tahun 1999; dan Perpres Nomor 30 Tahun 2019.
Keputusan ini menetapkan keanggotaan Indonesia pada Corporate Registers Forum. Pendanaan sebagai akibat dari penetapan keanggotaan Indonesia dimaksud bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2024.
Lampiran file: 2 hlm

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Hari Kewirausahaan Nasional

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian

Download file:

Keppres Nomor 20 Tahun 2024.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 8 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Mencabut

KEPPRES No. 18 Tahun 2013 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam

Download file:

2016keppres08.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 1 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Lebak, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Asahan, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lima Puluh Kota, Dan Kabupaten Kapuas

Abstrak

Perlindungan Konsumen Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

Keppres Nomor 1 Tahun 2015.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 47 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Diubah dengan

KEPPRES No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2014 tentang Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)

Mencabut

KEPPRES No. 18 Tahun 2006 tentang Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)

Download file:

Keppres Nomor 47 Tahun 2014.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 1963.

ABSTRAK:	Guna mendorong penumbuhkembangan kewirausahaan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berwirausaha, Pemerintah menetapkan tanggal l0 Juni sebagai Hari Kewirausahaan Nasional. Dasar hukum Keppres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keppres ini menetapkan tanggal 10 Juni sebagai hari Hari Kewirausahaan Nasional dan bukan hari libur.
CATATAN:	Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2024.