Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif Serentak Dan Antar Waktu
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif Serentak dan Antar Waktu.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No 40 Tahun 2003; UU No 33 Tahun 2004; UU No 5 Tahun 2014; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014 yang telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2014; PERMENDAGRI No 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No 65 Tahun 2017; PERDAKABSBT No 1 Tahun 2009; PERDAKABSBT No 5 Tahun 2017; PERDAKABSBT No 6 Tahun 2017; PERDAKABSBT No 12 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum; Pemilihan kepala Negeri/Negeri Administratif; Pelaksanaan; Kepala Negeri/Negeri Administratif, Perangkat Negeri/negeri Administratif sebagai calon Kepala negeri/negeri Administratif; Pemilihan Kepala negeri/negeri Administratif antar waktu melalui musyawarah negeri/negeri administratif; Pembiayaan; Penyelesaian Sengketa; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2018.
Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan fungsi dan tugas masing-masing.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Nomor 17 Tahun 2018
Desa - Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD NOMOR 17 SERI G1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab VII Pasal 129 sampai
dengan Pasal 146 Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo
Nomor 9 Tahun 2017 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Badan Permusyawaratan Desa.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017
tentang Desa.
1. Mengatur tentang tata cara pengisian keanggotaan BPD.
2. Mengatur syarat anggota BPD yaitu :
Persyaratan untuk dapat menjadi anggota BPD adalah :
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan
memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e. tidak rangkap jabatan, baik sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, Pengurus
BUMDesa atau Ketua Rukun Warga/Rukun Tetangga/Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat;
f. tidak memiliki hubungan sedarah atau perkawinan dengan Kepala Desa,
sampai derajat ketiga;
g. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
h. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
i. sehat jasmani dan rohani, serta bebas narkoba dan zat adiktif lainnya;
j. berkelakuan baik, jujur dan adil;
k. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan
dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
l. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan
yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2018.
23 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur Nomor 17 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pendirian, Kepengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan
masyarakat Desa serta menumbuh kembangkan melalui
kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat,
pengelolaan asset milik Desa dan masyarakat sesuai
kebutuhan dan potensi maka di bentuk Badan Usaha Milik
Desa (BUMDesa). Untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat l2),
Pasal 17 dan pasal 18 Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4
Tahun 2015 tentang pendirian, kepengurusan dan
pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa,
serta melaksanakan ketentuan pasal 135 Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Lndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Repubiik Indonesia Nomor 43 Tahun
2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6O Tahun
2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun
2014; Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PENDIRIAN BUMDesa;
BAB III
KEPENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMDesa;
BAB IV
PERMODALAN, JENIS USAHA, HASIL USAHA DAN KEPAILITAN;
BAB V
KERJASAMA BUMDesa ANTAR- Desa;
BAB VI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN BUMDeSa;
BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN dan AUDIT;
BAB VIII
KOP SURAT, STEMPEL, DAN PAPAN NAMA;
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN;
BAB X
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2018.
33 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jam Kerja Kantor Desa dan Cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa
ABSTRAK:
Bahwa agar penyelenggaraan Pemerintah Desa berjalan tertib, teratur dan disiplin, perlu mengatur jam kerja kantor desa dan cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015
Materi Pokok: Jam Kerja Kantor Desa, Pelaksanaan Pelayanan, Daftar Hadir, Cuti, Penatausahaan dan Evaluasi, Sanksi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2018.
Jumlah Halaman: 17 HLM; Lampiran : 19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 17 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2018 Nomor 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BESARAN DAN PERSENTASE PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA, BENDAHARA DESA DAN BPD SERTA INSENTIF RW DAN RT
ABSTRAK:
SEBAGAI PERATURAN PELAKSANA KETENTUAN PASAL 81 AYAT (5) DAN PASAL 82 AYAT (2) PP NO. 47 TAHUN 2015
UUD 1945 PASAL 18 AYAT (6); UU NO. 17 TAHUN 2003; UU NO. 31 TAHUN 2003; UU NO. 1 TAHUN 2004; UU NO. 15 TAHUN 2004; UU NO. 33 TAHUN 2004; UU NO. 28 TAHUN 2009; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 6 TAHUN 2014; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 55 TAHUN 2005; PP NO. 58 TAHUN 2005; PP NO. 8 TAHUN 2006; PP NO. 43 TAHUN 2014; PP NO. 22 TAHUN 2015; PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006; PERMENDAGRI NO. 113 TAHUN 2014; PERMENDAGRI NO, 82 TAHUN 2015; PERDA KAB. LINGGA NO. 23 TAHUN 2012; PERDA KAB. LINGGA NO. 12 TAHUN 2017; PERDA KAB. LINGGA NO. 109 TAHUN 2017
Peraturan ini menjelaskan besaran penghasilan dan tunjangan seluruh perangkat desa, dan mengidentifikasi unsur-unsur perangkat desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2018.
Mencabut Peraturan Bupati Lingga No. 15 Tahun 2017 tentang Besaran dan Presentase Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2018
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN Menimbang HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL DESA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2018/NO.16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL DESA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 ten tang Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa dan untuk melaksanakan ketentuan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa dalam Pasal 21 sampai Pasal
22, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal U sul dan
Kewenangan Lokal Desa;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4270);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenagan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3
Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 94)
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III RUANG LINGKUP
BAB IV KEWENANGAN DESA
BAB V PELAPORAN
BAB VI PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI
BAB VII PEMBIAYAAN
BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2018.
TAHUN 2018 NOMOR 16
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 16 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola pengadaan barang/jasa yang baik sesuai dengan prinsip prinsip pengadaan barang / jasa di desa, meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat, perlu mengatur tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa
UU No.34 Tahun 2003, UU No.33 Tahun 2004, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014, Permendagri No.13 Tahun 2006, PermendesPDTT No.1 Tahun 2015, Permendagri No.44 Tahun 2016, Perka LKPP No.13 Tahun 2013, Perda No.2 Tahun 2013, Perda No.4 Tahun 2016, Perbup No.4 Tahun 2015, Perbup No.50 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa; Pengelolaan Kegiatan; Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola; Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia BARANG/jASA; Pengawasan dan Sanksi; Pengembangan Sumber Daya Manusia; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2018.
20 halaman dan 20 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, dapat didirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa; dalam rangka melaksanakan program pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Bandung Barat agar dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam tataran implementasi di lapangan berdasarkan ketentuan Pasal 186 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa, perlu pedoman pendirian, pengurusan dan pengelolaan, serta pembubaran Badan Usaha Milik Desa; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015
peraturan ini mengatur tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan serta pembubaran badan usaha milik desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2018.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 16 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2018 NOMOR 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan anggaran Pemerintah Nagari Tahun 2018 perlu disusun standar biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2018;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018;
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2004
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2011
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2017
18. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 91 Tahun 20171
19. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 104 Tahun 2017
20. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2018
Pada peraturan ini terdapat Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2018 yang terdiri dari:
a. Standar biaya belanja pegawai
b. Standar biaya barang dan jasa
c. Standar biaya belanja modal
d. Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2018.
33
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
