desa - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA - TEKNIS PENGELOLAAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2021/No. 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa
ABSTRAK:
bahwa administrasi pemerintahan desa merupakan sumber
data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa
sehingga perlu dikelola secara tertib; bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi desa
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat perlu pengelolaan administrasi
pemerintahan desa; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan
Desa, perlu mengatur Teknis Pengelolaan Administrasi
Pemerintahan Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Teknis Pengelolaan Administrasi Pemerintahan
Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kewenangan, pengelolaan administrasi pemerintahan desa, pelaporan, laboratorium administrasi pemerintahan desa, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2021.
40 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karo Nomor 39 Tahun 2017
TATA CARA-PEMBAGIAN-DAN-PENETAPAN-ALOKASI DANA-DESA-SETIAP DESA-DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA-TAHUN ANGGARAN-2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2019/NO.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2018
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 16 Tahun 2013; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 8 Tahun 2016; Perpres No. 129 Tahun 2018; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Perda No. 3 Tahun 2016; Perda No. 11 Tahun 2018; Perbup No. 67 Tahun 2016; Perbup No. 82 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur ketentuan mengenai penetapan rincian dana desa, penyaluran dana desa, penggunaan dana desa, pelaporan dana desa dan sanksi dalam kegiatan penyaluran dana
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2019.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa No. 39 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Bagian Hukum Kab. Sumbawa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAN KEUANGAN DESA
ABSTRAK:
untuk menghindari tertundanya penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa akibat tidak dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan Badan permusyawaratan Desa, serta dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 9 /PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu diubah
UU No. 69 Tahun 1958, UU No. 6 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, Permendagri No. 113 Tahun 2014, Permenkeu No. 49/PMK.07/2016, Perbup Sumbawa No. 11 Tahun 2015, Perbup Sumbawa No. 12 Tahun 2015
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keusngan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 12 ), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 22 diubah;
2. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 ditambah 1 (satu) pasal yakni Pasal 22A;
3. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 ditambah 1 (satu) pasal yakni Pasal 25A;
4. Ketentuan ayat (3) Pasal 26 diubah dan menambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4);
5. Ketentuan ayat (4) Pasal 32 diubah;
6. Ketentuan Pasal 45 ditambah 4 (empat) ayat yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6)
dan ayat (7);
7. Ketentuan Pasal 52 ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf n dan huruf o;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2016.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 39 Tahun 2022
DesaPemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Status Peraturan
Mengubah :
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 80 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 82 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa
Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala
Desa, perlu disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dalam
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sehingga perlu diubah
Dasar hukum dalam peraturan ini : UU No 28 Tahun 1959;UU No 6 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 1 Tahun 2022;UU No 11 Tahun 2020;PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019;Permendagri No 112 Tahun 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No 72 Tahun 2020;Permendagri No 82 Tahun 2015 sebagaimana telah
diubah dengan Permendagri No 66 Tahun 2017;Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi No 16 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri No 44 Tahun 2016;Perda No 10 Tahun 2018;Perda No 6 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 10 Tahun 2021;Perbup No 19 Tahun 2018;Perbup No 82 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah
dengan Perbup No 80 Tahun 2019
Dalam Peraturan ini diatur mengenai ;tentang perubahan kedua atas peraturan bupati nomor 82 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah kabupaten musi banyuasin nomor 6 tahun 2019 tentang pemilihan kepala desa,Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kwpala desa,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2022.
Mengubah Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2021 tentang Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa
21 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 39 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk memberikan jaminan kesehatan bagi kepala Desa dan Perangkat Desa perlu diatur penganggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007; Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 17 Tahun 2015;
Peraturan ini mengatur Ketentuan UmumJaminan Kesehatan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2018.
7 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 39 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA
ABSTRAK:
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan di Desa. Untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa dipandang perlu mengatur struktur organisasi di Perangkat Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2014, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 1 Tahun 2014, Perda Kab. Sanggau No. 12 Tahun 2007, Perda Kab. Sanggau No. 16 Tahun 2012, Perda Kab. Sanggau No. 1 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Wewenang, Kewajiban dan Larangan, Hubungan dan Tata Kerja, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2014.
14 Halaman; Lampiran : 1 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Selatan Nomor 39 Tahun 2020
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 40 Tahun 2019
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD No.39/2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong di Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan perpanjangan pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai dari Dana Gampong sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong di Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2020;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong di Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 7 (drt) Tahun 1956; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 2 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 54 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Aceh Selatan No. 22 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Bupati Daerah ini mengatur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong di Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2020.
Peraturan Yang DIubah:
Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Yang Akan DIatur:
Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 39 Tahun 2020
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 39 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 1014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BATAS DESA ANTARA DESA NAMANG DENGAN DESA JELUTUNG KECAMATAN NAMANG
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2021.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
