Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2013-2017
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Indikator
Kinerja Utama Kabupaten, maka Peraturan Bupati Pati
Nomor 51 tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Pemerintah kabupaten Pati Tahun 2013 –
2017 perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 51 tahun
2013 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2013-2017;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008; Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan huruf A dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2017.
Peraturan Bupati Pati Nomor 51 tahun 2013 diubah.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 34 Tahun 2017
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS TERMINAL DAN PERPARKIRAN PADA DINAS PERHUBUNGAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD,2017/No.36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Terminal dan Perparkiran Pada Dinas Perhubungan
ABSTRAK:
bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) ·
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 12 Tahun 2017
tentang Pedornan Pernbentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas
dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu rnernbentuk
Peraturari Bupati tentang Pernbentukan Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Terminal dan Perparkiran pada
Dinas Perhubungan.
1. Undang-Undang Nornor 29 Tahun 1959 tentang Pernbentukan
Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nornor 7.4, Tarnbahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 1822);
2. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tarnbahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nornor 5234);
3. U
Ne
n
g
d
ar
an
a
g-
(
U
Le
n
rn
dan
bar
g
an
Norn
Ne
o
g
r
ar
5
a
Tah
Rep
u
u
n
b
2
li
0
k
14
In
t
d
e
o
n
n
t
e
an
si
g
a
A
T
p
ah
ar
u
a
n
tur
2
S
0
i
1
p
4
il I Nornor 6, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nornor 5494};
4. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang
Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nornor 244, Tarnbahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nornor 5587) sebagairnana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nornor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor
5679); �
5. Peraturan Pernerintah Nornor . 18 Tahun 2016 tenta1:g
Perangkat Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nornor 114, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas
dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lernbaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016
Nomor 10);
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV
TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS
BAB V
JABATAN FUNGSIONAL
BABVI
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN
BAB VII
TATA KERJA
BAB VIII
PEMBIAYAAN
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
NOMOR 34 TAHUN 2017
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 34 Tahun 2017
PERBUP Kab. Bekasi No. 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Dan Penyaluran Cadangan Pokok Daerah Kabupaten Bekasi
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER, KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
ABSTRAK:
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten pringsewu dalam melaksanakan fungsi pembentukan peraturan daerah, pengawasan, dan anggaran, perlu diberikan hak-hak keuangan bagi pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten pringsewu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
1. undang-undang nomor 40 tahun 2004
2. undang-undang nomor 48 tahun 2008
3. undang-undang nomor 12 tahun 2011
4. undang-undang nomor 24 tahun 2011
5. undang-undang nomor 23 tahun 2014
6. peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2004
7. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005
8. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006
9. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016
10. peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2017
11. peraturan daerah nomor 5 tahun 2017
peraturan bupati ini memutuskan tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah nomor 5 tahun 2017 tentang kedudukan protokoler dan administratif keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten pringsewu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Enrekang Nomor 34 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendaftaran Tanah Sistematis
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat Kabupaten Enrekang, perlu dilakukan pendaftaran tanah;
b. bahwa dalam rangka pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan pengaturan besaran dana yang dikeluarkan dalam rangka pendaftaran tanah masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendaftaran Tanah Sistematis;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 179) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179);
6. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017,
590-3167A Tahun 2017 dan 34 Tahun 2017;
1. KETENTUAN UMUM
2. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN
3. PELAKSANAAN PENDAFfARAN TANAH SISTEMATIS
4. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2017.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem No. 34 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (6), Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 ayat (5), Pasal 19 ayat (6), dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9 Tahun 2013
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2016
BAB I Tenteng Ketentuan Umum
BAB II Tata Cara Pembayaran Retrebusi
Pasal 6 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal 15 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2017.
23 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 34 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Dana Pendidikan yang Bersumber dari Masyarakat,Pengelolaan Dana Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengendalian Mutu Pelayanan di Kabupaten Tabanan
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Dana Pendidikan Yang Bersumber Dari Masyarakat, Pengelolaan Dana Pendidikan Dan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pengendalian Mutu Pelayanan Di Kabupaten Tabanan;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016;
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG DANA PENDIDIKAN YANG BERSUMBER DARI MASYARAKAT, PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PENGENDALIAN MUTU PELAYANAN DI KABUPATEN TABANAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2017.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 34 Tahun 2017
TATA CARA PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH-WONOSOBO-2017
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2017/NO.34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2), Pasal 42 ayat (10), Pasal 51 ayat (3), Pasal 58 ayat (7), Pasal 66 ayat (2), Pasal 73 ayat (7) dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Thaun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005,Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan Peraturan Dalam Negeri 21 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 , Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2017
Peraturan Bupati tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Ruang Lingkup, Maksud, dan Tujuan; Penggunaan, Pemanfaatan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2017.
99
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango No. 34 Tahun 2017
PROSEDUR- DAN TATA CARA- PERMINTAAN- SERTA PEMBAYARAN- UANG MAKAN- BAGI APARATUR SIPIL NEGARA-ASN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2017/NO.34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prosedur & Tata Cara Permintaan Serta Pembayaran Uang Makan Bagi Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibuat untuk mengatur pemberian dan pembayaran uang makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara agar dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, transparan dan bertanggungjawab
UU No. 38 Tahun 2000 ; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003 ; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014 ; UU No. 23 Tahun 2014 sebaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015 ; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005 ; Perda Kabupaten Bone Bolango No. 67 Tahun 2007 ; Perda Kabupaten Bone Bolango No. 7 Tahun 2017 ; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan RI No. 72/PMK.05/2016 ;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang prosedur dan tata cara permintaan serta pembayaran uang makan bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Bone Bolango, di dalamnya juga mengatur tentang ketentuan dan pembayaran uang makan ASN;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2017.
-
-
Peraturan Bupati ini terdiri dari 9 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
