Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 16.599 peraturan dalam 0,023 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Abstrak

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perda No. 8_2018 tentang ...un Anggaran 2017.pdf

apbd, pengelolaan keuangan daerah

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018 NOMOR 8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 ( enam ) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2017. (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor : 12).
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 berupa laporan keuangan antara lain memuat : a. Laporan realisasi anggaran; - Pendapatan Rp. 1.956.127.822.292,10 - Belanja Rp. 1.998.722.819.796,24 Defisit (Rp. 42.594.997.504,14) - Pembiayaan - Penerimaan Rp 186.094.606.823,31 - PengeluaranRp 8.746.500.000,00 Pembiayaan neto Rp. 177.348.106.823,31 b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; SILPA/SIKPA Rp. 134.753.109.319,17 c. Neraca; - Jumlah Aset Rp. 2.430.593.260.202,58 - Jumlah Kewajiban Rp. 18.166.590.499,77 - Jumlah Ekuitas Dana Rp. 2.412.426.669.702,81

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2018.
9 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2018

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Abstrak

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

LD. Perda No.8 Th.2018 Tt...an 2019.Salinan..pdf

apbd-anggaran

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2018 NO.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama ; b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2019;
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp. 2.815.797.100.600,- (Dua Trilyun Delapan Ratus Lima belas Milyar Tujuh Ratus Sembilan puluh Tujuh Juta Seratus Ribu Ebam Ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan Daerah sebesar Rp. 2.815.797.100.600 2. Belanja Daerah sebesar Rp. 2.815.797.100.600. 3. Pembiayaan Netto Rp. 0, Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah Kota Samarinda dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2018.
6 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA KEDIRI

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

8 PERDA 2018 ttg Penambah...R SETONOBETEK(1).pdf

penyertaan modal BUMD

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2018 Nomor 7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA KEDIRI

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat atas pengelolaan pemanfaatan Pasar Setono Betek perlu melakukan penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri; b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri;
Mengingat : 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20147 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2009 Nomor 2),3 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2010 Nomor 4); 11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 9);
Peraturan ini mengatur mengenai penambahan penyertaan modal pemerintah daerah keapda perusahaan daerah pasar kota kediri . Pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum; maksud dan tujuan; objek dan tata cara penyerahan penyertaan modal; wewenang dan tanggungjawab mitra penyertaan modal; ketetntaun penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2018.
jumlah 6 halaman + penjelasan 2 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2018

Abstrak

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perda No. 8 Tahun 2018.pdf

APBD - Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2018 NOMOR 8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK:

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2018; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2018;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 , Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 , Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 16 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2017.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2018, dengan perubahan sebagai berikut : Pasal 1 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan a. Semula Rp. 1.412.992.590.829,30 b. Bertambah/berkurang Rp. 16.167.522.821,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 1.466.361.930.430,30 2. Belanja a. Semula Rp. 1.445.716.890.974,03 b. Bertambah/berkurang Rp. (181.067.513,16) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 1.482.769.644.067,46 Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. (16.407.713.637,16) 3. Pembiayaan Daerah Penerimaan Pembiayaan a. Semula Rp. 50.756.333.971,32 b. Bertambah/berkurang Rp. (23.848.620.334,16) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 26.907.713.637,16 Pengeluaran Pembiayaan a. Semula Rp. 18.000.000.000,00 b. Bertambah/berkurang Rp. (7.500.000.000,00) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 10.500.000.000,00 Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp. 16.407.713.637,16 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp. (0,00) PASAL 2 (1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah 1. Semula Rp. 117.735.858.381,30 2. Bertambah/berkurang Rp. (9.732.709.832,00) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 108.003.148.549,30 b. Dana Perimbangan 1. Semula Rp. 1.109.717.566.000,00 2. Bertambah/berkurang Rp. 1.403.247.471,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 1.111.120.813.471,00 c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 1. Semula Rp. 222.740.953.228,00 2. Bertambah/berkurang Rp. 24.497.015.182,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 247.237.968.410,00 (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat1 huruf a. terdiri dari : 1. Pendapatan Pajak Daerah a. semula Rp. 40.900.000.000,00 b. bertambah/berkurang Rp. 675.000.000,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 41.575.000.000,00 2. Hasil Retribusi Daerah a. semula Rp. 15.440.000.000,00 b. bertambah/berkurang Rp. (10.724.990.000,00) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 4.715.010.000,00 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan a. semula Rp. 7.740.000.000,00 b. bertambah/berkurang Rp. (1.948.985.249,00) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 5.791.014.751,00 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah a. semula Rp. 53.655.858.381,30 b. bertambah/berkurang Rp. 2.266.265.417,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 55.922.123.798,30 (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat1 huruf b. terdiri dari : 1. Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak a. semula Rp. 14.144.579.000,00 b. bertambah/berkurang Rp. 1.403.247.471,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 14.547.826.471,00 2. Dana Alokasi Umum a. semula Rp. 769.827.010.000,00 b. bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 769.827.010.000,00 3. Dana Alokasi Khusus a. semula Rp. 325.745.977.000,00 b. bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 325.745.977.000,00 (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf c terdiri dari : 1. Pendapatan Hibah a. semula Rp. 71.183.119.228,00 b. bertambah/berkurang Rp. (3.492.984.818,00) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 67.690.134.410,00 2. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya a. semula Rp. 52.449.990.000,00 b. bertambah/berkurang Rp. 1.788.444.812,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 54.238.434.812,00 3. Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus a. semula Rp. 16.500.000.000,00 b. bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 16.500.000.000,00 4. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya a. semula Rp. 0,00 b. bertambah/berkurang Rp. 26.510.000.000,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 26.510.000.000,00 5. Pendapatan Lainnya a. semula Rp. 800.000.000,00 b. bertambah/berkurang Rp. (308.444.812,00) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 491.555.188,00 6. Bantuan Keuangan dari Pemerintah a. semula Rp. 81.807.844.000,00 b. bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 81.807.844.000,00 PASAL 3 (1). Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : A. Belanja Tidak Langsung a. semula Rp. 835.408.756.622,32 b. bertambah/berkurang Rp. (10.431.860.700,16) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 824.976.895.922,16 B. Belanja Langsung a. semula Rp. 647.541.954.958,30 b. bertambah/berkurang Rp. 10.250.793.187,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 657.792.748.145,30 (2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a. terdiri dari : A. Belanja Pegawai a. semula Rp. 646.805.822.181,05 b. bertambah/berkurang Rp. (10.300.761.700,16) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 636.505.060.480,89 B. Belanja Hibah a. semula Rp. 13.782.962.000,00 b. bertambah/berkurang Rp. 1.401.200.000,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 15.184.162.000,00 C. Belanja Bantuan Sosial a. semula Rp. 5.765.000.000,00 b. bertambah/berkurang Rp. (275.000.000,00) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 5.490.000.000,00 D. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa a. semula Rp. 7.489.000.000,00 b. bertambah/berkurang Rp. (2.859.999.000,00) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 4.629.001.000,00 E. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa a. semula Rp. 161.023.913.412,00 b. bertambah/berkurang Rp. 1.102.700.000,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 162.126.613.412,00 F. Belanja Tidak Terduga a. semula Rp. 542.059.029,27 b. bertambah/berkurang Rp. 500.000.000,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 1.042.059.029,27 (3). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b. terdiri dari : A. Belanja Pegawai a. semula Rp. 24.462.012.384,00 b. bertambah/berkurang Rp. 35.022.248.698,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 10.560.236.314,00 B. Belanja Barang dan Jasa a. semula Rp. 317.654.195.343,30 b. bertambah/berkurang Rp. (11.290.864.266,00) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 306.363.331.077,30 C. Belanja Modal a. semula Rp. 305.425.747.231,00 b. bertambah/berkurang Rp. 10.981.421.139,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 316.407.168.370,00 dan perubahan lainnya

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2018.
Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2017
Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2018
10 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2018

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Abstrak

APBD Pendidikan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perda Kampar No. 8 Tahun ...araan Pendidikan.pdf

PENDIDIKAN - PENGELOLAAN - PENYELENGGARAAN

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2018/NO.8, TLD. NO. 8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

ABSTRAK:

Untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan bermartabat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan perlu kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang terencana, terarah, dan berkesinambungan dengan memperhatikan aksesibilitas dan pemerataan pendidikan serta akuntabilitas tata kelola pendidikan. Kebijakan tersebut perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
Dasar Hukum Perda ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 13 Tahun 2015; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PERDA KAB. KAMPAR No. 3 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kampar mencakup beberapa aspek terkait dengan pembatasan istilah yang digunakan dan ruang lingkup; jalur, jenis, dan jenjang pendidikan; pengelolaan pendidikan; kurikulum; pendidikan lintas satuan dan jalur pendidikan; bahasa pengantar; pendidik dan tenaga kependidikan; hak dan kewajiban pemerintah daerah, orang tua, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, konselor/tutor/pamong belajar/instruktur/fasilitator atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, warga masyarakat, satuan pendidikan; prasarana dan sarana; evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi; pendanaan; penjaminan mutu; pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan; kerja sama; pengawasan dan pengendalian; peran serta masyarakat; dan sanksi administratif. Pendidikan di Kabupaten Kampar dilaksanakan dengan prinsip menjamin pemerataan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk dapat mengakses pendidikan. Secara khusus diarahkan agar dapat mengembangkan proses pembelajaran yang demokratis, berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajuan bangsa dan kompetensi yang berdaya saing global.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
Peraturan pelaksanaan dari Perda ini ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Perda ini diundangkan.
Penjelasan : 9 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perda_Clp_2018_08.pdf

PENGELOLAAN-KEUANGAN-daerah

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD No 8/2018

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 330 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah; 23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap ; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2022;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang : - Ketentuan Umum - Maksud, Tujuan dan Asas - Ruang Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah - Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah - Asas Umum dan Struktur APBD - Penyusunan Rancangan APBD - Penetapan APBD - Pelaksanaan APBD - Penatausahaan Keuangan Daerah - Akuntansi Keuangan Daerah - Pertanggungjawab Pelaksanaan APBD - Pengendalian Defisit dan Penggunaan Surplus APBD - Kekayaan dan Kewajiban - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah - Penyelesaian Kerugian Daerah - Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah - Bantuan Operasional Sekolah - Ketentuan Sanksi - Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2018.
72 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

Abstrak

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Download file:

Perda Nomor 8 Tahun 2018 ...Usaha Milik Desa.pdf

Badan usaha milik desa

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, https://www.jdih.sumbawakab.go.id

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

ABSTRAK:

bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat serta berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan; bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan dan menggerakkan perekonomian Desa, meningkatkan pendapatan asli Desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta untuk mewadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa;bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
Pasal 18 UUD 1945; UU Nomor 68 Tahun 1958; UU Nomor 1 Tahun 2013; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 tahun 2015; PP Nomor 43 Tahun 2014 Sebagimana telah diubah terakir dengan PP Nomor 47 Tahun 2014; Permendes Nomor 4 Tahun 2015
Perarturan ini mengatur tentang BUMDes yang terdiri dari dari XII BAB yang berisi terkait Pendirian BUM DESA; Pengurusan dan Pengelolaan BUM Desa; AD/ART BUM DESA; Pengembangan BUM DESA; Kepailitan BUM DESA; Kerjasama antar BUM DESA; Pertanggungjawaban BUMDESA serta Pembinaan Dan Pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2018.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 564 Tahun 2010) dan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Lembaga Keuangan Mikro (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 60), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
tidak ada
19

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tasikmalaya kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Penanaman Modal dan Investasi Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Mengubah

PERDA Kota Tasikmalaya No. 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tasikmalaya Kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk

Download file:

Perda 8 2018.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2017

Abstrak

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perda No.7 Tahun 2018.pdf

APBD_PERTANGGUNGJAWABAN

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD No.6/2018

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapaten dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Dasar Hukum yang mengatur Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUd Negara RI Tahun 1945. UU No.9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah UU No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah. UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentanng Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Pemerintah No,71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah No.91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak. Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah. Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2018 tentang Standar Palayanan Minimal. Perda Kabupaten Batang No.11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Baatang Tahun Anggaran 2017. Perda Kabupaten Batang No.9 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Perda Kabupaten Batang No.12 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2018.
9 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

Abstrak

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perda No. 7 tahun 2018.pdf

pertanggungjawaban pelaksanaan angaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2018 NOMOR 7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 25. Perautran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 27. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2017 28. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 86 Tahun 2017
Peraturan ini berisi Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan Keuangan yang memuat: a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) b. Laporan Perubahan SAL c. Neraca d. Laporan Operasional (LO) e. Laporan Arus Kas (LAK) f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2018.
15

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2018.