Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2021-2025
ABSTRAK:
a. bahwa guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan khususnya penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan, serta untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD- AMPL) Kabupaten Pasaman,
b. bahwa Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan merupakan rencana daerah dalam penyediaan layanan air minum dan penyehatan lingkungan untuk periode (lima tahun,
UU No. 12 Tahun 1956
UU No. 23 Tahun 2014
PP No. 16 Tahun 2005
PP No. 122 Tahun 2015
Perpres No. 185 Tahun 2014
Permen PU No. 27/PRT/M/2016
Perda Kab. Pasaman No. 3 Tahun 2011
Perda Kab. Pasaman No. 4 Tahun 2021
RAD AMPL berperan sebagai instrumen sinkronisasi program-program pelayanan air minum dan sanitasi dari berbagai sumber pembiayaan dalam angka pemenuhan layanan dasar air minum dan sanitasi sesuai target nasional.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 48 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Jembrana
ABSTRAK:
: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor
15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Jembrana, maka perlu menetapkan rincian tugas pokok
dan fungsi Inspektorat Kabupaten Jembrana;
b. bahwa rincian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud huruf a,
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; . Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011;
1.KETENTUAN UMUM; 2.SUSUNAN ORGANISASI; 3.TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS; 4.JABATAN FUNGSIONAL; 5.TATA KERJA; 6.KETENTUAN PERALIHAN; 7.PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2011.
Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok Inspektorat Kabupaten Jembrana (Disebut)
24
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 48 Tahun 2016
Pengelolaan Keuangan Negara/DaerahProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana KerjaDesa
Status Peraturan
Mengubah :
PERBUP Kab. Pohuwato No. 37 Tahun 2016 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dan Kelurahan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan Bagi Masyarakat Tidak Mampu Pengguna Daya 450 VA Tahun Anggaran 2016
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA DAN KELURAHAN PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DAYA 450 VA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD.2016/NO.48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dan Kelurahan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan Bagi Masyarakat Tidak Mampu Penggunda Daya 450 VA Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk Perubahan pada Persyaratan Administrasi Pelaksanaan dan Transfer Dana Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.6 Tahun 2003; UU No.15 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PERDA NO.7 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Keuangan Khusus Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan termasuk di dalamnya Mekanisme Pelaksanaan Dan Transfer Dana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati ini terdiri atas 10 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 48 Tahun 2015
PETUNJUK PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BATAM NOMOR 200 TAHUN 2022 TENTANG
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 48, BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2023 NOMOR 1174
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 200 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka mempersiapkan rancangan APBD sebelum Peraturan Kepada Daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) ditetapkan khususnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD
dan Tata Cara Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD perlu dilakukan penyesuaian. Peraturan Wali Kota Nomor 200 Tahun
2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah masih terdapat kekurangan sehingga perlu diubah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batam
Nomor 200 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; Perpres No.18 Tahun 2020; Permendagri No.86 Tahun 2017; Perda Batam No.2 Tahun 2006; Perda Batam No.7 Tahun 2021
Dalam Peraturan Wali Kota Batam ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batam
Nomor 200 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2023.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 48 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2021-2026
ABSTRAK:
Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan
percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah
maka perlu dibuat rencana penanggulangan
kemiskinan daerah;
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Nomor 53 Tahun 2020
tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta
Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Kabupaten/Kota , ditegaskan bahwa TKPK
Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya
menyelenggarakan fungsi penyusunan Rencana
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD);
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Tengah 2021-2026.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden No 15 Tahun 2010; Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
2020; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Nomor 11 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021- 2026 dengan sistematika: Ketentuan Umum; Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); Tujuan Dan Sasaran Penanganan Kemiskinan; Strategi Penanganan Kemiskinan; Program Dan Kegiatan Penanganan Kemiskinan; Pengendalian Dan Evaluasi; Pendanaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2022.
7 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Probolinggo Nomor 48 Tahun 2023
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 48, Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023 Nomor 48
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 263 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Juncto Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.
Mengingat: 1. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 11); 2. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 7); 3. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 42) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 56).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang RKPD Tahun 2024 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Probolinggo untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2024 yang dimulai pada Tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024, Beberapa ketentuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Probolinggo Tahun 2024, Materi RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah melaksanakan program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2024 yang dituangkan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2023.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 48 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Pasal 82 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.14-664 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 18 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 94 tahun 2018;
Dalam Peraturan ini berisi 3 (tiga) bab dan 7 (tujuh) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2019.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 48 Tahun 2021
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 48, BN.2021/No.1045, peraturan.go.id: 5 hlm.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2021.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
