Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD Kab. Batang Hari Tahun 2021 No.35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja pegawai, perlu pedoman tentang Pakaian Dinas bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari;
b. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 46 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan petimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negera di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah beberapa kali diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971; Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020.
KETENTUAN UMUM; PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL; ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS; PENDANAAN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; KEWAJIBAN; SANKSI ADMINISTRATIF; KETENTUAN LAIN-LAIN; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2021.
Peratuan Bupati Batang Hari Nomor 21 Tahun 2011
-
38
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 35 Tahun 2010
PEDOMAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA, TATA CARA REVIU LAPORAN KINERJA, DAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu Laporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
dipandang perlu menetapkan peraturan bupati tentang
pedoman Penyusunan Peijanjian Kinerja, Pelaporan Kineija,
Tata Cara Reviu Laporan Kineija, Dan Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
UU No 28 Tahun 1959, UU No 12 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, PP No 18 Tahun 2016, Perpres No 29 Tahun 2014, PerMenPanRB No 25 Tahun 2012, PerMenPanRB No 53 Tahun 2014, PerMenPanRB No 12 Tahun 2015, Perda Kab Lampung Utara No 5 Tahun 2015, Perda Kab Lampung Utara No 7 Tahun 2019
Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu Laporan Kinerja, Dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
Halaman : 28
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 35 Tahun 2013
STANDAR BIAYA OPERASIOANL - BIAYA PENDUKUNG - PENGADAAN TANAH - PEMBANGUNAN - APBD
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2013/400
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 119 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum, alokasi dana untuk penyelenggaraan pengadaan tanah terdiri dari biaya operasional, dan biaya pendukung untuk kegiatan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, administrasi dan pengelolaan, sosialisasi; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (2) Peraturan Gubenur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Gubernur mendelegasikan kewenangan pelaksanaan tahapan persiapan pengadaan tanah kepada Bupati/Walikota dengan mempertimbangkan efisiensi, efektifitas, kondisi geografis, sumber daya manusia dan pertimbangan lainnya untuk pengadaan tanah yang terletak dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dan/atau pendanaan pengadaan tanahnya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, salah satu dasar penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja adalah standar satuan harga yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Bupati Pati Nomor 30 Tahun 2013
PERBUP ini mengatur mengenai Sumber Pendanaan; Penyelenggara Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Pegelolaan Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2013.
16 hal
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 35, BN.2012/No.649, jdih.menpan.go.id: 5 Hlm
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 35 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
ABSTRAK:
a. bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk
memperoleh perlindungan kesehatan;
b. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu adanya pedoman pemberian jaminan kesehatan.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 2021 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019;Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Pedoman pembayaran iuran jaminan kesehatanb bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 35 Tahun 2018
PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2018 NOMOR 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
ABSTRAK:
untuk meningkatkan kesejahteraan PNS Pemerintah Kabupaten Bintan dan untukmengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, perlu memberikan tambahan penghasilan. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bintan.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Pedoman Pemberian Kemudahan Investasi Langsung Kontruksi di Kabupaten Bintan dengan menetapkan batasan istilah, yang diginakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bintan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah.
Permenhub No. 110 Tahun 2017 tentang Tata Cara Dan Standar Pembuatan Grafik Perjalanan Kereta Api, Perjalanan Kereta Api Di Luar Grafik Perjalanan Kereta Api, Dan Perjalanan Kereta Api Luar Biasa
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Sulawesi Tenggara
ABSTRAK:
a. bahwa Pengarusutamaan Gender adalah suatu strategi
yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi
satu dimensi integral melalui perencanaan, penyusunan,
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan,
program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
b. bahwa sesuai ketentuan pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman
umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah
menyebutkan bahwa rencana kerja satuan kerja perangkat
daerah berperspektif gender ditetapkan dengan Peratuan
Gubernur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan b maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur
Sulawesi Tenggara tentang pedoman pelaksanaan
pengarusutamaan gender di Provinsi Sulawesi Tenggara.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964, tentang
penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I
Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I
Sulawesi Selatan - Tenggara ( Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 2687):
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, tentang
Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala
bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1984 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
2687);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor
95, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 3668);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4720);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintahan
Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4737);
8. lnstruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Provinsi Sulawesi Tenggara;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat,
Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara.
Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Provinsi Sulawesi Tenggara.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 35 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 65 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu adanya standar harga satuan setiap unit barang/ jasa di Pemerintah Kota Banjarmasin ;
Bahwa untuk menindaklanjuti dan mengakomodir beberapa usulan penyesuaian ten tang Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 65 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2022;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 65 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2022.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2004; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021.
Peraturan ini memuat tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 65 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2022.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2022.
Peraturan yang di ubah tentang Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 65 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 65)
4 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
