Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 No 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghasilan pegawai non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemkab Sidoarjo
ABSTRAK:
a. bahwa guna peningkatan kesejahteraan pegawai non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2018 tentang Penghasilan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1035);
Peraturan ini berisi tentang besarnya penghasilan non ASN per bulan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2019.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumba Timur Nomor 25 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
a. Bahwa sehubungan dengan berkembangnya kebutuhan pembangunan, maka dipandang perlu melakukan Perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019.
Dasar hukum peraturan bupati ini: 1. UU No. 69 Tahun 1958; 2. UU No. 28 Tahun 1999; 3. UU No. 17 Tahun 2003; 4. UU No. 1 Tahun 2004; 5. UU No. 15 Tahun 2004; 6. UU No. 25 Tahun 2004; 7. UU No. 33 Tahun 2004; 8. UU No. 17 Tahun 2007; 9. UU No. 26 Tahun 2007; 10. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; 11. PP No. 8 Tahun 2006; 12. PP No. 38 Tahun 2007; 13. PP No. 39 Tahun 2007; 14. PP No. 8 Tahun 2008; 15. PP No. 26 Tahun 2008; 16. PP No. 18 Tahun 2016; 17. PP No. 12 Tahun 2017; 18. PP No. 12 Tahun 2019; 19. Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; 20. Permendagri No. 86 Tahun 2017; 21. Permendagri No. 22 Tahun 2018; 22. Perda Provinsi NTT No. 1 Tahun 2008; 23. Perda Provinsi NTT No. 4 Tahun 2019; 24. Perda Kab. Sumba Timur No. 1 Tahun 2008; 25. Perda Kab. Sumba Timur No. 15 Tahun 2008; 26. Perda Kab. Sumba Timur No. 1 Tahun 2010; 27. Perda Kab. Sumba Timur No. 12 Tahun 2010; 28. Perda Kab. Sumba Timur No. 7 Tahun 2016; 29. Perda Kab. Sumba Timur No. 9 Tahun 2016; 30. Perda Kab. Sumba Timur No. 5 Tahun 2018.
Peraturan bupati ini melakukan Perubahan terkait dengan Rencana Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, asumsi makro ekonomi dan matriks program/kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur TA 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2019.
Mengubah Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
5 halaman; 2 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 25 Tahun 2019
PENYELENGGARAAN - PENDIDIKAN - WAJIB BELAJAR 12 TAHUN - DI KABUPATEN MUSI RAWAS
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2019/NO.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan
Pendıdıkan
Wajıb Belajar 12
Tahun Dı Kabupaten
Musı Rawas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4)
dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 20O8
tentang Wajib Bclajar, pcrlu menetapkal Pcraturan
Bupati tentang Penyelenggaraar Pendidikan Wajib Belajar
12 (dua belas) Tahun di Kabupaten Musi Rawas.v
UU No 28 Tahun 1959;UU No 20 Tahun 2003;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 19 Tahun 2005;PP No 47 Tahun 2008;PP No 48 Tahun 2008;PP No 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No 66 Tahun 2O1O
Maksud dan Tujuan ,Sasaran,Tanggung Jawab dan Tugas,Pendanaan dan Pendidikan ,Pelaksanaan Wajib Belajar,Larangan,Sanksi,Monitoring dan Evaluasi,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2019.
16
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tarakan Nomor 25 Tahun 2019
PERWALI Kota Tarakan No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2019 NOMOR 485
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JADWAL RETENSI ARSIP SEKTOR POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN URUSAN PERSANDIAN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
ABSTRAK:
dengan terbitnya surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-PK.02.09/133/2018, tanggal 14 November 2018 tentang Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substantif Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu perlu menetapkan JRA Sektor Politik, Hukum dan Keamanan Urusan Persandian
UU No.33 Tahun 2004; UU No.43 Tahun 2007; UU No.48 Tahun 2008; UU No.43 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.28 Tahun 2012; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PERDA Kabupaten Pringsewu No.16 Tahun 2016; PERBUP Kabupaten Pringsewu No.43 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang tujuan, pelaksanaan Jadwal Retensi Arsip, jangka waktu, dan ruang lingkup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2019.
7 halaman, lampiran 2 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 25 Tahun 2019
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 71 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Medan pada TA 2019, dipandang perlu dilakukan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, maka Peraturan Wali Kota Medan No. 71 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan TA 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Medan No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Wali Kota Medan No. 71 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan TA 2019, perlu dilakukan penyesuaian baik dari pengaturannya maupun dari penganggarannya.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 8 Drt Tahun 1956; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 22 Tahun 1973; PP No. 50 Tahun 1991; PP No. 35 Tahun 1992; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Permendagri No. 32 Tahun 2011; Permendagri No. 38 Tahun 2018; Perda Kota Medan No. 7 Tahun 2009; Perda Kota Medan No. 4 Tahun 2018.
Penjabaran perubahan keenam APBD Kota Medan TA 2019
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Desember 2019.
8
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2019
PERGUB Prov. Jawa Barat No. 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 25 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
ABSTRAK:
telah ditetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 12 Tahun 2018 tentang Sistem dan
Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah namun dalam perkembanganya perlu dilakukan penyesuaian sehingga harus dilakukan perubahan
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.50 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014; PP No.8 Tahun 2006; PP No.71 Tahun 2010; PP No.27 Tahun 2014; PP RI No.12 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.55 Tahun 2008; Permendagri No.32 Tahun 2011; Permendagri No.19 Tahun 2016; Perda Kabupaten Tulang Bawang Barat No.4 Tahun 2011; Perda Kabupaten Tulang Bawang Barat No.6 Tahun 2016; Perda Kabupaten Tulang Bawang Barat No.6 Tahun 2017; Perbup Tulang Bawang Barat No.12 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 12 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong Nomor 25 Tahun 2019
Pedoman Telaah Sejawat Hasil Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Lebong
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2019 Nomor 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Telaah Sejawat Hasil Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Lebong
ABSTRAK:
Untuk menjaga mutu hasil audit APIP di Lingkungan Pemkab Lebong
UU No. 9 Tahun 1967
UU No. 39 Tahun 2003
UU No. 12 Tahun 2011
UU No. 23 Tahun 2014
PP No. 3 Tahun 2007
PP No. 38 Tahun 2007
PP No. 6 Tahun 2008
PP No. 60 Tahun 2008
PP No. 12 Tahun 2017
Permen PANRB No. PER/05/M.PAN/03/2008
Permen PANRB No. 19 Tahun 2009
Permen PANRB No. 28 Tahun 2012
Permendagri No. 35 Tahun 2018
Permendagri 80 Tahun 2015
Perda lebong No. 10 Tahun 2016
pedoman telaah sejawat ini disusun dengan maksud memberikan acuan bagi penelaah untuk memastikan pelaksaan tugas audit yang ditelaah sesuai standar audit dan pedoman kendali mutu audit APIP
Tujuannya memberikan rekomendasi penyempurnaan pelaksaan audit APIP sehingga kualitas laporan hasil audit APIP telah sesuai dengan Standar Audit dan Pedoman kendali mutu audit APIP
Ruang lingkupnya terhadap pelaksaan audit kinerja dan investigasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2019.
17
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
