Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisa Standar Belanja Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diatur analisa Standar Belanja Tahun Anggaran 2023;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) Undng-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.17 Tahun 2003; UU No.15 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 20022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.56 Tahun 2005; PP No.12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERDA Kab. Kep. Meranti No.9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Kep. Meranti No. 8 Tahun 2018;
Dalam Peraturan ini berisi 6 (enam) bab dan 11 (sebelas) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Penerapan Analisa Standar Belanja; Pengendalian dan Pengawasan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 34 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencapaian Target Kinerja atas Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6
ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun
2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
menyebutkan bahwa Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi
Daerah dapat diberi Insentif paling tinggi sebesar 5 % (lima
perseratus) apabila mencapai kinerja tertentu; bahwa yang dimaksud kinerja tertentu adalah pencapaian
target penerimaan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam
target penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang dijabarkan secara triwulan dalam Peraturan Kepala
Daerah; bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium
Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap
merupakan Instansi yang memungut Retribusi Pelayanan
Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata
Pelayanan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit
Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit
Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah
Kabupaten Cilacap; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Cilacap tentang Pencapaian Target Kinerja
Atas Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Unit
Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pencapaian Target Kinerja, Insentif Pemungutan Retribusi, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2022.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 34 Tahun 2022
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 84 Tahun 2017 ten tang Standar
Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan
Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pemalang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 84 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dengan perkembangan sistem aplikasi
pelayanan perijinan dan dengan ditetapkannya
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko dan Peraturan Pemerintah Nomor
6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
di Daerah, maka Peraturan Bupati Pemalang
Nomor 84 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan
Publik dan Standar Operasional Prosedur
Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pemalang sudah tidak sesuai; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pencabutan Atas
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 84 Tahun 2017
tentang Standar Pelayanan Publik dan Standar
Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 30 Tahun 2018; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 84 Tahun 2017 ten tang Standar
Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 84 Tahun 2017 dicabut.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 34 Tahun 2022
BANTUAN SOSIAL REKENING AIR BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU DI KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD 2022 (34)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Sosial Rekening Air Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk pemenuhan pelayanan air bersih kepada masyarakat yang kurang mampu di Kabupaten Pohuwato, serta adanya perubahan kode rekening bantuan keuangan khusus rekening air kepada masyarakat
berpenghsilan rendah menjadi bantuan sosial rekening air bagi masyarakat kurang mampu, perlu memberikan bantuan
sosial.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000, UU No. 6 Tahun 2003, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 121 Tahun 2015, PP Np. 121 Tahun 2015, PP No. 122 Tahun 2015, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018, PERDA No. 6 Tahun 2021, PERDA No. 5 Tahun 2022.
Dalam peraturan ini diatur tentang Bantuan Sosial Rekening Air Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaram 2022 termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, tujuan, sasaran, sumber dana dan besaran bantuan sosial, mekanisme pelaksanaan dan transfer dana, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, penerbitan SPM dan SP2D, penatausahaan dan pertanggungjawaban dana transfer, pembinaan dan evaluasi, tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2022.
Terdiri dari 11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 34 Tahun 2022
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 130 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026
rencana strategis - dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat Dan desa
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2022/NO.34 SERI E NO.30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 130 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan pedoman dan dasar hukum bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyara.kat dan Desa Kabupaten Purworejo dalam merencanakan pembangunan Kabupaten Purworejo dan menyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 130 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026; bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan perubahan peraturan perundang-undangan, khususnya dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diubah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 130 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 130 Tahun 2021;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang perubahan dalam Lampiran Peraturan Bupati Purworejo Nomor 130 Tahun 2021 pada bagian Ketentuan angka 1.2. Bab I, Bab II, Bab IV Tabel 4.1, Bab V Tabel 5.1 dan Bab VI Tabel 6.1.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2022.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 130 Tahun 2021
37 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 34 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Umum Untuk Pemerintahan Kampung Dalam Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang
tertib, efektif dan efesien sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, Bupati menetapakan Standar
Biaya Umum untuk Pemerintahan Kampung dalam
Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2023;
- bahwa berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di
Desa;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar
Biaya Umum untuk Pemerintahan Kampung dalam
Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2023.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 41 Tahun 2018; Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 38 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur 7 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Standar Biaya di Kampung, BAB III Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2022.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 34 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Peningkatan Kesejahteraan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
ABSTRAK:
bahwa penyelenggaraan Pendidikan
merupakan tanggung jawab Pemerintah,
Pemerintah Daerah dan Masyarakat; bahwa guna meningkatkan kesejahteraan
bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
bukan Pegawai Negeri Sipil serta Tenaga
bukan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Tegal, maka perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Pemberian Bantuan
Peningkatan Kesejahteraan Di Lingkungan
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Sumber Dana
Bab III Syarat Penerima
Bab IV Mekanisme Pengajuan Usulan dan Penetapan Penerima Bantuan Peningkatan Kesejahteraan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Bab V Mekanisme Penyaluran Pemberian Bantuan Peningkatan Kesejahteraan
Bab VI Pertanggungjawaban
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2022.
Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 dicabut.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 34 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Pengawasan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
a. bahwa pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menjadi urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan Pemerintah Daerah;
b. bahwa dalam rangka mendukung transparansi akuntablity, clean dan clear government perlu adanya penerapan program pengawasan berbasis elektronik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Program Pengawasan Berbasis Elektronik;
UU No 28 Tahun 1959, UU No 31 tahun 1999, UU No 11 tahun 2008, UU No 25 Tahun 2009, UU No 23 tahun 2014, UU No 30 Tahun 2014, PP No 60 Tahun 2008, PP No 71 tahun 2017, Perpres No 95 Tahun 2018, Permenkominfo No 4 Tahun 2016, PerMenpanRB No 5 Tahun 2018, Perda Kab Lampung Tengah No 9 Tahun 2016, Perda Kab Lampung Tengah No 2 Tahun 2018
Peraturan Bupati Tentang Program Pengawasan Berbasis Elektronik
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2022.
Halaman : 8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sorong Nomor 34 Tahun 2022
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN SORONG TAHUN 2022-2025
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN SORONG TAHUN 2022-2025
ABSTRAK:
Bahwa untuk memberikan arah dan pedoman kebijakan penanaman modal di Kabupaten Sorong, perlu disusun Rencana Umum Penanaman Modal berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang mengacu pada Rencana umum Penanaman modal, Rencana Umum Penamaman Modal Provinsi dan proritas Pengembangan potensi Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah bebrapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2010; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 3 Tahun 2012.
Peraturan Bupati mengatur mengenai Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sorong Tahun 2022-2025;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2022.
77 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 34 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pesawaran
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran ditetapkan oleh Bupati
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Peraturan ini memuat tentang (a) ketentuan umum (b) kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi (c) sekretariat (d) seksi pemerintahan (e) seksi pemberdayaan masyarakat (f) seksi ketentraman dan ketertiban umum (g) seksi pelayanan public (h) seksi kesejahteraan sosial (i) kelompok jabatan fungsional (j) tata kerja (k) ketentuan lain-lain (l) ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pesawaran
18
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
