perubahan atas peraturan bupati pasaman barat nomor 10 tahun 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 No. 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perubahan Bupati Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Transfer dari Kas Daerah ke Kas Pemerintah Nagari
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan ke Dua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Dana Transfer dan dana Desa, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Transfer dari Kas Daerah ke Kas Pemerintah Nagari;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Transfer dari Kas Daerah ke Kas Pemerintah Nagari;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
17. Peraturan Menteri Keuangan nomor 225/PMK.07/2017
18. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2011
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016
Peraturan ini merubah Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Transfer dari Kas Daerah ke Kas Pemerintah Nagari.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2018.
Peraturan ini merubah Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2018
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya meningkatkan ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan aset desa, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 85) perlu diubah;
b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2017 tentang Izin Pemanfaatan Ruang;
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa yaitu tentang :
- Tanah Kas Desa
- Tanah bengkok Kepala Desa
- Perpanjangan sewa Tanah Kas Desa
- Peralihan fungsi tanah Kas Desa
- Penghapusan Aset Desa
- Panitia Pengawas Lelangan Tanah Kas Desa
- Ganti Rugi
- Pemindahtanganan Aset Desa
- Panitia Pelaksana Mutasi Tanah Kas Desa
- Tugas Tim Kajian Mutasi Tanah Kas Desa
- Perubahan Lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2018.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa
66 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 31 Tahun 2018
tata cara pembagian dan penetapan rincian alokasi dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bone bolango tahun 2019
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2018/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU NO. 28 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 22 Tahun 2015; Perda Kabupaten Bone Bolango No. 12 Tahun 2018; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Perbup Bone Bolango No. 1 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian alokasi dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019 termasuk di dalamnya mengatur tentang alokasi dana desa (ADD), penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, perencanaan pemanfaatan dan pengelolaan alokasi dana desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Terdiri dari 46 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 31 Tahun 2018
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara;
b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan terhadap beberapa pelaksanaan prosedur perencanaan dan penatausahaan keuangan desa, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara;
1. UU No. 4 Drt Tahun 1956
2. UU No. 17 Tahun 2003
3. UU No. 1 Tahun 2004
4. UU No. 33 Tahun 2004
5. UU No. 12 Tahun 2011
6. UU No. 6 Tahun 2014
7. UU No. 23 Tahun 2014
8. UU No. 30 Tahun 2014
9. PP No. 71 Tahun 2010
10. PP No. 43 Tahun 2014
11. PP No. 60 Tahun 2014
12. Permendagri No. 13 Tahun 2006
13. Permendagri No. 111 Tahun 2014
14. Permendagri No. 112 Tahun 2014
15. Permendagri No. 113 Tahun 2014
16. Permendagri No. 114 Tahun 2014
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 1 Tahun 2015
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2015
19. Permendagri No. 80 Tahun 2015
20. Permendagri No. 44 Tahun 2015
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2017
22. Perda Kab. Bengkulu Utara No. 5 Tahun 2015
23. Perda Kab. Bengkulu Utara No. 14 Tahun 2016
24. Perda Kab. Bengkulu Utara No. 7 Tahun 2017
25. Perbup Bengkulu Utara No. 52 Tahun 2016
26. Perbup Bengkulu Utara No. 38 Tahun 2017
Pasal I :
Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 Nomor 10) diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2018.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 31 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyaluran dana desa di Kabupaten Kendal, maka berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal tanggal 21 Mei 2018 Perihal Revisi Peraturan Bupati No. 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2018, Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2018 dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2018;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 15 Tahun 2017; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 16 Tahun 1976; PP Np. 58 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perpres No. 107 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 111 Tahun 2014; Permendagri No, 113 Tahun 2014; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 /PMK.07/2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2017; Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2018;
Dalam peraturan ini diatur mengenai perubahan Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2018 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2018
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasuruan Nomor 31 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Th 2018 No 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6),
pasal 28 ayat (5), pasal 40 ayat (3), pasal 44 ayat (5),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611), perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan
Keuangan Desa;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kewenangan Desa ; Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 24 tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di
Kabupaten Pasuruan
mengatur mengenai pedoman dalam pengelolaan keuangan desa. pengauturan meliputi antara lain: ketentuan umum, asas, maksud, tujuan, ruang lingkup (a. kekuasaan pengelolaan keuangan desa;
b. anggaran pendapatan dan belanja desa;
c. pengelolaan; dan
d. pembinaan dan pengawasan)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pasuruan Nomor
65 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
Pasal 81
jumlah 30 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 31 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berdasarkan Skala Kampung di Kabupaten Kutai Barat
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 21 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Daftar Kewenangan Kampung
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Kampung di Kabupaten Kutai Barat.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; Permendagri No.80 Tahun 2015; dan, Permendagri No.44 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul, Kewenangan Lokal Berskala Kampung, Mekanisme Penyelenggaraan Kewenangan Kampung, Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Laporan, Pembiayaan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2018.
14 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 30 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 nomor 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Nagari TA 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 99 ayat (2) PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka perlu menetapkan Tata Cara Pengolakasian Alokasi Dana Nagari TA 2018;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 113 Tahun 2014, Perda Kabupaten Limapuluh Kota No. 2 Tahun 2013, Perda Kabupaten Limapuluh Kota No. 8 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Nagari TA 2018 dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
2. Jenis Alokasi Dana Nagari;
3. Penghitungan dan Penetapan ADN Setiap Nagari;
4. Penggunaan ADN;
5. Pelaporan;
6. Monitoring, Evaluasi dan Sanksi Administratif;
7. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2018.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 30 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2018 Nomor 595
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2018
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Permendagri No. 113 Tahun 2014 maka perlu mengatur pedoman pengelolaan keuangan desa di kabupaten Kaur, maka dibentuklah Perbup tentang pedoman pengelolaan keuangan desa tahun 2018 ini.
UU No. 9 Tahun 1967, UU No. 3 Tahun 2003, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, Perpres No. 107 Tahun 2017, Permendagri No. 113 Tahun 2014, PMK No. 50/PMK.07/2016, PMK No. 50/PMK.07/2016, PMK No. 199/PMK.07/2017, PMK No. 225/PMK.07/2017, Perda Kaur No. 13 tahun 2016, Perda Kaur No. 4 tahun 2017, Perbup No. 96 Tahun 2017, Perbup No. 15 Tahun 2018.
Perbup ini mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan desa tahun 2018. Dimuat tentang ketentuan umum, asas pengelolaan keuangan desa, kekuasaan pengelolaan keuangan desa, APBDesa, perencanaan, Siskeudes, penyaluran dan pencairan dana transfer ke desa, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan, kerugian keuangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2018.
Dengan berlakunya Perbup ini maka Perbup No. 8 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Seluruh pelaksanaan belanja desa dan penatausahaan keuangan desa yang belum diatur pada peraturan ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan yang belaku.
Peraturan ini terdiri atas 17 hlm, Lampiran : 4Lamp.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 30 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati No.73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Desa Persiapan di Kab. Sanggau
ABSTRAK:
bahwa pembentukan 6 (enam) desa persiapan di Kabupaten Sanggau belum memenuhi beberapa persyaratan administrasi sehingga Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Desa Persiapan di Kabupaten Sanggau perlu dicabut
UU No.27 Tahun 1959, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Permendagri No.1 Tahun 2017, Perda No.4 Tahun 2015, Perbup No.25 Tahun 2017
Pencabutan Peraturan Bupati Nomro 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Desa Persiapan di Kabupaten Sanggau dalam 2 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2018.
Pencabutan Peraturan Bupati Nomro 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Desa Persiapan di Kabupaten Sanggau
2 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
