Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan pegawai perlu mempertimbangkan nilai dan kelas jabatan sesuai dengan hasil evaluasi jabatan;
b.bahwa hasil evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud huruf a dapat digunakan sebagai pertimbangan pemberian tambahan penghasilan pegawai sesuai dengan nilai dan kelas jabatan;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013.
Ketentuan umum; nilai dan kelas jabatan; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2019.
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 25 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dinyatakan bahwa perencanaan kebutuhan barang milik
daerah kecuali untuk penghapusan berpedoman pada standar harga yang ditetapkan oleh Bupati.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2018.
Standar Satuan Harga Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2019.
483 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 25 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 25, BD Tahun 2019/No. 14
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kota Tegal
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraaturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kota Tegal.
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah : UU no 16 tahu 1950; UU No 17 tahun 1950; UU No 13 tahun 1954; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 7 tahun 1986; PP No 22 Tahun 2007; PP No 19 tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No 35 Tahun 2019; Perpres No 87 Tahun 2014; Perda Kotamadya Daerah Tk. II Tegal no 6 Tahun 1988; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang : Juknis tentang Gaji Ketiga Belas untuk Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2019.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 25 Tahun 2019
PETUNJUK PELAKSANAAN VERIFIKASI, VALIDASI DAN PERLUASAN DATA TERHADAP DATA CALON PENERIMA PAKET PERDANA (DCP3) LPG TABUNG GAS 3 KILOGRAM DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2018
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019 NOMOR 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi, Validasi dan Perluasan Data Terhadap Data Calon Penerima Paket Perdana (DCP3) LPG Tabung Gas 3 Kilogram Di Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG tabung gas 3 Kilogram (Kg) agar dapat lebih tepat sasaran, tepat harga, dan tepat jumlah, perlu disusun petunjuk pelaksanaan verifikasi, validasi dan perluasan data terhadap DCP3 LPG tabung 3 Kg di Kabupaten Karimun tahun anggaran 201
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2001; UU No. 30 tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 36 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004; PP No. 5 Tahun 2006; PP No. 104 Tahun 2007; Peraturan Menteri ESDM Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 tahun 2011; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2017; Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3175K/10/MEM.M/2007; Surat Wakil Presiden Republik Indonesia Nomor 20/WP/9/2006; Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1971/26/MEM.M/2007
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi, Validasi dan Perluasan Data Terhadap Data Calon Penerima Paket Perdana (DCP3) LPG Tabung Gas 3 Kilogram Di Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2018 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2019.
10
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 25 Tahun 2019
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Walikota Semarang
Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air
Limbah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindak lanjuti evaluasi terhadap
kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang ada di
lingkungan Pemerintah Kota Semarang, maka Peraturan
Walikota Semarang Nomor 113 Tahun 2016 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas
Pengelolaan Air Limbah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota
Semarang, perlu ditinjau kembali; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu
membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang,
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pengelolaan Air Limbah pada Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kota Semarang;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pembentukan, Kedudukan dan Susunan Organisasi
Bab III Tugas dan Fungsi
Bab IV Jabatan Fungsional
Bab V Tata Kerja
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2019.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 113 Tahun 2016 dicabut.
8 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ambon Nomor 25 Tahun 2019
PERWALI Kota Ambon No. 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Ambon.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Ambon
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Ambon.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 15 Tahun 1955; PP No. 13 Tahun 1979; PP No. 74 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 19 Tahun 2017; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; PERMENDIKNAS No. 13 Tahun 2007; PERMENDIKNAS No. 19 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 12 Tahun 2017; PERMENDIKBUD No. 6 Tahun 2018; PERDAKOTAMBON No. 5 Tahun 2010; PERDAKOTAMBON No. 4 Tahun 2016; PERWALIKOTAMBON No. 38 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang ketentuan umum, pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan, pembiayaan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2019.
5 hlm
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019
Permen PAN & RB No. 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Mencabut :
Permen PAN & RB No. 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Permen PAN & RB No. 3 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 25, BN.2019/NO.1593, jdih.menpan.go.id : 48 hlm.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toli-Toli Nomor 25 Tahun 2019
barang milik daerah - PEDOMAN PELAKSANAAN INVENTARISASI DAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2019/NO.262
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN INVENTARISASI DAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pencatatan dan penilaian atas Barang Milik Daerah yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Daerah.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 8 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Daerah, yang meliputi Ketentuan Umum; Inventarisasi; Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi; Barang Milik Daerah; Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi; Penilaian; dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2019.
11 Halaman, Lampiran 10 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 25 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 No 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Empati Anak Sebaya
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan;
bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dari peserta didik untuk membantu meringankan biaya pendidikan peserta didik yang kurang mampu secara ekonomi pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, perlu menumbuhkan Empati Anak Sebaya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mojokerto tentang Empati Anak Sebaya.
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
Ketentuan Umum;
Tujuan dan Saran;
Pembentukan dan Kepengurusan;
Sumber Daya, Penggunaan dan Pengelolaan;
Penilaian;
Tugas Kepala Sekolah dan Komite Sekolah;
Monitoring dan Evaluasi;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 25 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan Pajak Air Tanah berdasarkan dalam Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, maka perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2000; UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2002 ; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004 ; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 ; Perda Kabupaten Kutai Barat No.10 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Kutai Barat No.33 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pendaftaran dan Pendataan Pajak, Nilai Perolehan Air Tanah, Tata Cara Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah dan Besarnya Pajak, Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah, Penagihan, Pembukuan dan Pemeriksaan, Keberatan, Banding, Keringanan, dan
Pembebasan Pajak, Pembetulan, Pembatalan, Penguranganketetapan,
dan Penghapusan Atau Pengurangan
Sanksi Administrasi, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2019.
Perbup No. 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Kutai Barat (Berita Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 Nomor 28)
Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis mengenai tata cara pemeriksaan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.
27 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
