Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 1 Tahun 1978; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pelaksanaan Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan
Bab III Tempat Kedudukan Perumda
Bab IV Tujuan, Tugas, Fungsi dan Kegiatan Usaha Perumda
Bab V Kepemilikan Modal
Bab VI Modal
Bab VII Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar
Bab VIII Organ Perumda
Bab IX KPM
Bab X Dewan Pengawas
Bab XI Direksi
Bab XII Susunan Organisasi dan Kepegawaian
Bab XIII Pelaporan
Bab XIV Penetapan Tarif
Bab XV Penggunaan Laba
Bab XVI Rencana Bisnis dan Rencana Kerja Anggaran (RB dan RKA)
Bab XVII Pembentukan Anak Perusahaan
Bab XVIII Operasional dan Tata Kelola
Bab XIX Pengadaan Barang dan Jasa
Bab XX Penghapusan Aset
Bab XXI Restrukturisasi
Bab XXII Penggabungan dan Pembubaran
Bab XXIII Investasi Perumda
Bab XXIV Kerjasama
Bab XXV Pembinaan dan Pengawasan
Bab XXVI Audit Keuangan
Bab XXVII Pengelolaan Dana Corporate Social Responsibility (CSR)
Bab XXVIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2018.
Peraturan Bupati Demak Nomor 59 Tahun 2017 dicabut.
37 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 44 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2023-2037
ABSTRAK:
bahwa sistem penyediaan air minum sebagai salah satu
pemanfaatan sumber daya air dan pengelolaan sanitasi sebagai
salah satu bentuk perlindungan dan pelestarian terhadap
sumber daya air, perlu dilaksanakan oleh pemerintah daerah
sesuai dengan kewenangannya; bahwa dalam rangka menyelenggarakan pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum untuk menjamin keberlanjutan fungsi
penyediaan air minum di Kabupaten Temanggung, maka perlu
disusun dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air
Minum; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dalam
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum perlu dibuat
Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang ditetapkan
oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan
Air Minum Tahun 2023-2037;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Sistematika RISPAM, Jangka Waktu dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2023.
353 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 44 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Demak Tahun 2022-2042
ABSTRAK:
bahwa dalam pemenuhan kebutuhan air minum
masyarakat yang semakin meningkat seiring dengan
pesatnya pertambahan populasi penduduk, dapat
dilakukan melalui penyusunan dokumen Rencana Induk
Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM); bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem
Penyediaan Air Minum, Rencana Induk Sistem Penyediaan
Air Minum Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, disusun dan ditetapkan oleh Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air
Minum Kabupaten Demak Tahun 2022-2042;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 13/PRT/M/2013; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Kriteria Teknis dan Standar, Penetapan dan Penyelenggaraan, Pemantauan dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2022.
Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2014 dicabut.
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 45 Tahun 2009
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, PerdaganganPerizinan, Pelayanan PublikAir, Sistem Penyediaan Air Minum
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERWALI Kota Banjar No. 1a Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banjar Nomor 45 Tahun 2009 tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Anom Kota Banjar
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 45, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 53002
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pemberian Subsidi Penyediaan Dan Pelayanan Air Minum
ABSTRAK:
a. bahwa untuk membantu biaya produksi air minum agar tersedia pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau bagi masyarakat, dan menutup kekurangan yang disebabkan penetapan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum agar mencapai pemulihan biaya secara penuh, perlu memberikan subsidi penyediaan dan pelayanan air minum;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Pemerintah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan subsidi penyediaan dan pelayanan air minum kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang pemberian subsidi kepada BUMD PAM Jaya dalam rangka melaksanakan tugas penyediaan dan pelayanan air minum bagi masyarakat di Provinsi DKI Jakarta, yang terdiri dari penyediaan dan pelayanan air minum beserta tata cara pemberian subsidi
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2021.
10 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 45 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Struktur Organisasi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Apa' Mening
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Apa’ Mening, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi Perusahaan Umum Saera Air Minum Apa’ Mening
Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Apa’ Mening Kabupaten Malinau
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III STRUKTUR ORGANISASI
BAB IV TATA KERJA
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2019.
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III STRUKTUR ORGANISASI
BAB IV TATA KERJA
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 45 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira, Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 mengalokasikan tambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira sebesar Rp 3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah);
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Badan Usaha Milik Daerah, untuk pelaksanaan tambahan penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten
Purbalingga Tahun Anggaran 2020.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten
Purbalingga Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2020.
3 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2022
Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 075/KD/1988 tentang Pelayanan Air Minum kepada pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Bahwa Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta merupakan Perusahaan Umum Daerah yang menyelenggarakan penyediaan air minum di wilayah Kota Yogyakarta dan sekitarnya, bahwa guna meningkatkan pelayanan di bidang penyediaan air minum, maka perlu diatur tata cara Pengelolaan dan Penyediaan air minum, bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 075/KD/1988 tentang Pelayanan Air Minum Kepada Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta, ada beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta tersebut perlu diubah dan diganti.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2018.
Materi pokok : Pelayanan Air Minum, Sewa Barang Inventaris, Pengawasan dan Larangan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2022.
Mencabut Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 075/KD/1988 tentang Pelayanan Air Minum kepada pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta.
Jumlah halaman : 10 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 45 Tahun 2023
masterplan - air - limbah - domestik - kabupaten - ciamis
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD 2023/45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Masterplan Air Limbah Domestik Kabupaten Ciamis
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Permen PU & PR RI No. 04/PRT/M/2017 tentang penyelenggaraan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik, perlu menetapkan Perbup tentang Masterplan Air Limbah Domestik Kab. Ciamis.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2019; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 43 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2021; Perpres No. 18 Tahun 2020; Permen PU & PR No. 4 Tahun 2017; Perda Kab. Ciamis No. 1 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab. Ciamis No. 12 Tahun 2014; Perda Kab. Ciamis No. 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Ciamis No. 5 Tahun 2022; Perda Kab. Ciamis No. 10 Tahun 2017; Perbup Ciamis No. 67 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan Dan Ruang Lingkup, Sistematika Masterplan Air Limbah Domestik Kabupaten Ciamis, Pemantauan Dan Evaluasi, Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2023.
6 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
