Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisa Standar Belanja Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diatur analisa Standar Belanja Tahun Anggaran 2023;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) Undng-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.17 Tahun 2003; UU No.15 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 20022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.56 Tahun 2005; PP No.12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERDA Kab. Kep. Meranti No.9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Kep. Meranti No. 8 Tahun 2018;
Dalam Peraturan ini berisi 6 (enam) bab dan 11 (sebelas) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Penerapan Analisa Standar Belanja; Pengendalian dan Pengawasan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 34 Tahun 2012
PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2012/No.24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
ABSTRAK:
bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu
sumber pendapatan Daerah yang penting guna
membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2012
tentang Retribusi Perizinan Tertentu, maka untuk
ketertiban dan kelancaran pelaksanaan perlu
mengatur Petunjuk Pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu
membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu;
Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie)
Staatsblad 1926 Nomor 226; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 thun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12
Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21
Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6
Tahun 2012;
Peraturan bupati (perbup) tentang petunjuk pelaksanaan atas peraturan daerah kabupaten karanganyar nomor 6 tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2012.
17 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 34 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pakaian Dinas Lapangan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, kerapian, keindahan dan untuk menunjukkan identitas dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, oleh Badan Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir perlu dilengkapi dengan Pakaian Dinas Lapangan.
Dasar Hukum Perbub adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 105 Tahun 2021;
Dalam Peraturan ini berisi 5 (lima) bab dan 8 (delapan) pasal diantaranya membahas tentang, Ketentuan Umum; Pakaian Dinas Lapangan; Pembiayaan; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2023.
Lamp II
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 34 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020
ABSTRAK:
1. Dalam rangka meringkan dan atau membebaskan biaya operasional pendidikan bagi peserta didik penerima dana BOSDA provinsi Lampung, perlu melaksanakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020
2. Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, perlu pengelolaan dan pelaporan penggunaan dana BOS Reguler di daerah Provinsi Lampung
1. UU Nomor 14 Tahun 1964
2. UU Nomor 20 Tahun 2003
3. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
6. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2016
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019
1. Bab I : Ketentuan Umum
2. Bab II : Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah
3. Bab III : Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2020.
24
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 34 Tahun 2020
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSi BENGKULU
2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 34, Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 36
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik
(good governance}, meningkatkan efektifivitas dan
produktifitas kerja serta tertib administrasi perlu
menerapkan sistem administrasi melalui pengelolaan Tata
Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Bengkulu
1. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012;
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2011
Ruang lingkup TNDE dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:
a. Media perekaman Naskah Dinas Elektronik baik fisik
maupun digital;
b. Struktur Naskah Dinas
c. Penyiapan Naskah Dinas
d. pengabsahan dan autentifikasi, meliputi pemeriksaan dan
persetujuan ( approvement), tanda tangan elektronik, user
id/ password dan penomoran.
e. Pengamanan meliputi pencadangan/ backupaplikasi,
pemulihan/ recovery aplikasi, jaringan; dan
f. Mekanisme pengiriman naskah dinas elektronik eksternal
dan naskah dinas internal.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2020.
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 34 Tahun 2010
SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH - STANDARISASI
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2010/No.34 Seri E Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa guna meningkatkan kinerja dan kelancaran
penyelenggaraan tugas Pemerintah Kabupaten
Purworejo secara berdaya guna dan berhasil guna,
perlu dilakukan standarisasi sarana dan prasarana
kerja sebagai upaya untuk penataan terhadap sarana
dan prasarana kerja tersebut; bahwa agar penataan sarana dan prasarana kerja
melalui standarisasi sebagaimana dimaksud pada
huruf a dapat berjalan secara terarah dan
erkoordinasi, perlu dibentuk pedoman dalam
pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimasud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Standarisasi Sarana dan
Prasarana Kerja Pemerintah Kabupaten Purworejo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 ; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 ; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17
Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penataan sarana dan prasarana kerja, standarisasi sarana dan prasarana kerja, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2010.
39 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 34, BD 2009/34 SERI E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan
Perijinan Pada Badan Penanaman Modal
Dan Pelayanan Perijinan Terpadu
Kota Banjar
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2009.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan Dan Izin Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir
ABSTRAK:
Bahwa wilayah laut sebagai bagian terbesar dari wilayah
Indonesia memiliki nilai strategis sehingga sumber daya
kelautan harus dikelola secara berkelanjutan untuk
memajukan kesejahteraan umum.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.12/MEN/2007; . Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.05/MEN/2008; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
20/PERMEN-KP/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
47/PERMEN-KP/2016; . Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 129 Tahun
2016; . Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
24/PERMEN-KP/2019; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
25/PERMEN-KP/2019; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1
Tahun 2019.
Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan Dan Izin Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2019.
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2019
20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Alor Nomor 34 Tahun 2019
Peraturan Bupati Alor
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa
Pemerintah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2019 setelah tanggal
31 Desember 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR SATUAN HARGA BARANG JASA PEMERINTAH KABUPATEN ALOR TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah, maka sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu diatur Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Alor dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2020
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No, 19 Tahun 2016; PMK No. 32/PMK.02/2018; Permendagri No. 33 Tahun 2019; Perda Kabupaten Alor No. 2 Tahun 2014; Perda Kabupaten Alor No. 10 Tahun 2016; Perda Kabupaten Alor No. 14 Tahun 2016
Peraturan Bupati berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Standar Biaya; IV. Ketentuan Peralihan; V. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2019.
Mencabut Peraturan Bupati Alor
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa
Pemerintah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2019 setelah tanggal
31 Desember 2019.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 34 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Untuk Stimulan Perluasan Jaringan Listrik
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan keuangan untuk stimulan perluasan jaringan listrik kepada desa di Kabupaten Pati, maka perlu adanya pengaturan mengenai pedoman pelaksanaan bantuan keuangan untuk stimulan perluasan jaringan listrik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan untuk Stimulan Perluasan Jaringan Listrik.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2008
PERBUP ini mengatur mengenai Bantuan keuangan diberikan paling tinggi Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) disalurkan langsung dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Desa dan wajib masuk APBDes.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2012.
9 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
