Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penetapan Besaran dan Arah Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan dalam Peraturan ini adalah : Surat Sekretariat Daerah BPKAD Nomor 900/588/BPKAD/2000 tanggal 14 Mei 2020 prihal penyesuaian belanja yang menyatakan pemerintahan Kabupaten Pali
dan ketentuan pasal 72 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan ketentuan pasal 95,pasal 96 dan pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
Dasar Hukum dalam Peraturan ini adalah : UU No 33 Tahun 2004;UU No 7 Tahun 2013; UU No 6 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 ;PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diuabah dengan PP No 47 Tahun 2015;PP No 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diuba terakhir dengan PP No 8 Tahun 2016;PP No 11 Tahun 2019;PP No 148 Tahun 2015 ;PP No 97 Tahun 2016;Permendagri No 1 Tahun 2017;Permendagri No 20 Tahun 2018;Permendagri No 205/PMK/07/2019;Peraturan Menteri Desa ,Pembangunan Daerah tertinggal,dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019;Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional RI No 3 Tahun 2007;sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 65 Tahun 2006;Perda No 6 Tahun 2016;Perda No 7 Tahun 2019
Materi Pokok Dalam Peraturan ini adalah : Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tenang penetapan besaran dan arahan penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2020.
19 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 36 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Satuan Perlindungan Masyarakat Pada Desa/Kelurahan
ABSTRAK:
Dalam rangka membangun kehidupan masyarakat yang aman dan damai, mengupayakan terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan damai perlu dilakukan sampai ke wilayah-wilayah perdesaan, sehingga perlu membentuk satuan perlindungan masyarakat di Desa dan menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan melalui Peraturan Bupati
Dasar Hukum : UU Nomor 2 Tahun 2003, UU Nomor 32 Tahun 2004, PP Nomor 58 Tahun 2005,PP Nomor 72 Tahun 2005, PP Nomor 73 Tahun 2005, PP Nomor 6 Tahun 2010, Kep Presiden Nomor 56 Tahun 1972, Permendagri Nomor 10 Tahun 2008, Permendagri Nomor 40 Tahun 2011, Permendagri Nomor 84 Tahun 2014, Perda Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini menetapkan tentang Pedoman Penyelenggaraan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan, meliputi : Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pengorganisasian; Tugas, Hak, dan Kewajiban; Pemberdayaan, Pembinaan, dan Pelaporan; Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2016.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 36 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Muna No.11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2017
ABSTRAK:
Adanya pengurangan jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap desa di Kabupaten Muna Tahun 2017 dan perlunya penyempurnaan pengaturan mengenai prioritas penggunaan dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017 khususnya menyangkut perjalanan dinas
UU No.29 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; Permendagri No.113 Tahun 2014; Perda Kab.Muna No.5 Tahun 2017; Perbup Muna No.16 Tahun 2015; Perbup Muna no.40 Tahun 2015; Perbup Muna No.53 Tahun 2016; Perbup Muna No.11 Tahun 2017
Besaran ADD, Prioritas penggunaan ADD, Penyaluran ADD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2017.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2022/NO.36, LL Kab. Kubu Raya : 5 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Mekar Baru Kecamatan Sungai Raya
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 094/11/Setda-Tapem.B/2022 tanggal 15 Maret 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara kartometrik antara Desa Kapur dengan Desa Mekar Baru dan Berita Acara Nomor 094/12/Setda Tapem.B/2022 tanggal 15 Maret 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara kartometrik antara Desa Mekar Baru dengan Desa Madu Sari, telah disepakati batas Desa Mekar Baru dengan Desa Kapur dan Desra Madu Sari
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Batas Desa; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2022.
2 Halaman dan 3 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 36 Tahun 2009
Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2009/NO.36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa sebagai upaya menjamin tertib dan lancarnya pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2009;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Persyaratan
Bab III Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa
Bab IV Persyaratan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan
Bab V Tata Cara Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan
Bab VI Nama, Batas Wilayah Desa dan Kelurahan
Bab VII Peresmian Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan
Bab VIII Pembagian Wilayah Dusun
Bab IX Tata Cara Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Dusun
Bab X Tata Cara Peralihan Kekayaan Desa Yang Berubah Statusnya Menjadi Kelurahan
Bab XI Tata Cara Peralihan Administrasi Pemerintahan
Bab XII Tata Cara Pemberian Penghargaan
Bab XIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2009.
28 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotabaru Nomor 36 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat 3,
Pasal 5 ayat (5), Pasal 33, Pasal 41 ayat (3), dan Pasal 50
ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 6
Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor
6 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 6 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor
6 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa dengan sistematika: Ketentuan Umum; Pemilihan Kepala Desa; Pelaksanaan; Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Calon Kepala Desa; Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa (MUSDES); Masa Jabatan; Pendanaan Pemilihan Kepala Desa; Saksi; Pembinaan Dan Pengawasan; Penyelesaian Perselisihan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2021.
44 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 36 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkan peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa guna kelancaran teknis pelaksanaannya Bupati; bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No 10 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2005; Perpres No 1 Tahun 2007; Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penghasilan, tunjangan, pelaksanaan pemberian penghasilan tetap dan tunjangan, pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2007.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 36 Tahun 2018
PERBUP Kab. Sragen No. 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk lebih mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam proses pengangkatan Perangkat Desa, maka ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 20 18 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturah Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 1O Tahun 20i8 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 13;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2018.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 36 Tahun 2018
Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan
Pemberhentian Perangkat Desa, telah ditetapkan Peraturan
Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4
Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat
Desa; bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati
Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015
tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa,
pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa dilaksanakan
dengan mendasarkan pada Peraturan Desa tentang
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang berpedoman
pada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun
2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Peraturan
Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3
Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan
Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus
Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015
tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak
selaras dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun
2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun
2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintah Desa, sehingga perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017; Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1 ditambah 1 angka yakni angka 22, Pasal 2, Pasal 5, Pasal 19, ayat (1) dan ayat (4) Pasal 35, penyisipan Pasal 36A, perubahan ayat (3) Pasal 41, ayat (1) Pasal 45, Pasal 46, Pasal 49, penyisipan Pasal 66A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
10 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
