Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2018 NOMOR 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA ALOKASI DANA DESA,
DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
BAGI PEMERINTAH DESA DALAM KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2OI8
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2018, perlu menyusun Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja
Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Bagi Pemerintah Desa Dalam Kabupaten Musi
Rawas Tahun 2018
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Fresiden Nomor 107 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2O17; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016;dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini yang diatur adalah tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja
Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Bagi Pemerintah Desa Dalam Kabupaten Musi
Rawas Tahun 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2018.
41 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dharmasraya Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 No. 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Nagari Koto Besar Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya
ABSTRAK:
Dalam rangka tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah nagari telah diselenggarakan kegiatan penetapan dan penegasan Batas Nagari di Nagari Koto Besar Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Permendagri No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penetapan penegasan dan pengesahan Batas Desa, ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati.
UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 43 tahun 2014, Permendagri No. 30 Tahun 2006, Permendagri No. 76 Tahun 2012, Permendagri No. 45 Tahun 2016.
Perbup ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Batas Nagari Koto Besar, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2018.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan Untuk Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun 2018 Dengan Rahmat Tahun Yang Maha Esa
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya meningkatkan penyediaan infrastruktur perdesaan yang berkualitas, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, maka Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk peningkatan Infrastruktur Perdesaan;
b. bahwa agar pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dapat berdaya guna dan berhasil guna maka perlu petunjuk pelaksanaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan Untuk Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun 2018;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 6 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 58 Tahun 2005, PP Nomor 43 Tahun 2014, PP Nomor 60 Tahun 2014, Perpres Nomor 54 Tahun 2010, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2007, Perbup Wonogiri Nomor 70 Tahun 2017, Perbup Wonogiri Nomor 8 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Sasaran, Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan, Prinsip dan Pendekatan, Pengorganisasian Kegiatan, Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Keuangan, Mekanisme Pertanggungjawaban, Monitoring Pelaksanaan Kegiatan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2018.
42 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa sehubungan adanya kekurangan Besaran
Alokasi Dana Desa untuk Desa Sungai Jaya, Desa
Mahajandau, Desa Kalanis, Desa Babai dan Desa Penda
Asam sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2018 pada
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2018
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07 /2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07 /2017; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 22 Tahun 2015; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 22 Tahun 2015; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2018
Lampiran I Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 6 Tahun
2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018
(Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018
Nomor 6) diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2018.
Lampiran I Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 6 Tahun
2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018
(Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018
Nomor 6) diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG DI KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2018
ABSTRAK:
Bahwa Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 11 Tahun 2018 tentang PEdoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018, dipandang perlu melakukan perubahan beberapa ketentuan dan lampiran
1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
3. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 11 Tahun 2018
Beberapa ketentuan dalam peraturan diubah, antara lain:
1. Pasal 4 ayat (4) dihapus
2. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 2 (dua) BAB yaitu BAB VIA dan BAB VIB, dan diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) pasal yaitu Pasal 7a dan Pasal 7b
3. Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat 4 (empat)
4. Lampiran diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2018.
7 hlm, Lampiran 15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD Minut 2018/No.20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintahan Desa Se-Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Dalam upaya meningkatkan kemampuan Pemerintahan Desa dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan serta pelayanan kepada masyarakat diperlukan adanya sumber dana yang pasti dan memadai. Sehingga perlu ditetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Pemberian Alokasi Dana Desa Kepada Pemerintahan Desa seKabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2018.
- UU No. 33 Tahun 2003;
- UU No. 33 Tahun 2004;
- UU No. 6 Tahun 2014;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 47 Tahun 2015;
- PP No. 8 Tahun 2016;
- Permendagri No. 21 Tahun 2011;
- Permendagri No. 113 Tahun 2014;
- Perda Kab. Minahasa Utara No. 2 Tahun 2010;
- Perda Kab. Minahasa Utara No. 3 Tahun 2015;
- Perda Kab. Minahasa Utara No. 7 Tahun 2017;
- Perbup Minahasa Utara No. 73 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang penetapan rincian dana desa (dialokasikan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi proporsional), pengalokasian alokasi dana desa (untuk pembayaran tunjangan dan belanja operasional pemerintahan desa), penggunaan alokasi dana desa, perubahan anggaran alokasi dana desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2018.
Peraturan Bupati Minahasa Utara No. 10 Tahun 2017 tentang Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) kepada pemerintahan desa se-Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
46 halaman (terdiri dari 8 halaman batang tubuh (12 pasal) dan 38 halaman lampiran)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Agam Nomor 20 Tahun 2018
Badan Permusyawaratan Nagari-Tunjangan Pelasanaan-Tugas dan Fungsi
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Agam Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Nagari
ABSTRAK:
a. bahwa tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Nagari telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Agam Nomor 58 Tahun 2017 tentang Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Nagari;
b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan bagi Badan Permusyawaratan Nagari perlu diberikan tunjangan lainnya berupa uang kesejahteraan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, Peraturan Bupati Agam Nomor 58 Tahun 2017 tentang Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Nagari perlu diubah;
UU Nomor 12 Tahun 1956; UU Nomor 4 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 6 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; Permendagri Nomor 84 Tahun 2015; dan Perbup Agam Nomor 15 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Agam Nomor 58 Tahun 2017 tentang Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Nagari yang mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Agam Nomor 58 Tahun 2017 tentang Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Nagari yaitu ketentuan ayat (2) Pasal 2, setelah Bagian Keempat pada BAB II ditambahkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Kelima, diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 5A
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2018.
Peraturan Bupati Agam Nomor 58 Tahun 2017 tentang Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Nagari
Peraturan Bupati Agam Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Agam Nomor 58 Tahun 2017 tentang Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Nagari
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Jenis Aset Desa
Bab III Pengelolaan Aset Desa
Bab IV Penyelesaian Perubahan Status Hukum Hak Tanah Kas Desa
Bab V Ketentuan Lain-Lain
Bab VI Ketentuan Peralihan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2018.
Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2011 dicabut.
56 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Utara Nomor 20 Tahun 2018
PETA BATAS DESA AKAR-AKAR KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, SITUS UJDIH KAB. LOMBOK UTARA
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETA BATAS DESA AKAR-AKAR KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA
ABSTRAK:
-bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan,memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas desa, maka telah dilakukan penegasan batas Desa
Akar-Akar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara
-bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penegasan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peta Batas Desa Akar-Akar Kecamatan Bayan;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 ;
PETA BATAS DESA AKAR-AKAR KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA; TERDIRI DARI IV BAB DAN 6 PASAL; MENGATUR HAL-HAL POKOK SEBAGAI BERIKUT:
1. KETENTUAN UMUM
2. BATAS DESA AKAR AKAR ;
3. KETENTUAN LAIN-LAIN; DAN
4. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Aparatur Desa
ABSTRAK:
bahwa setiap orang berhak atas jaminan Sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabat hidup dan kehidupannnya; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Aparatur Desa;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 40 Tahun 2004; UU No 24 Tahun 2011; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; Perpres No 109 Tahun 2013; Perbup Banyumas No 80 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan apartur desa dalam lingkup pemberian, penyelenggara, peserta dan kepesertaan, iuran kepesertaan dan manfaat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2018.
7 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
