Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.339 peraturan dalam 0,014 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 96 Tahun 2014

Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perekonomian

Download :
Perpres Nomor 96 Tahun 2014.pdf
Perpres Nomor 96 Tahun 2014 - Lampiran.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2015

Fasilitas Dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus

Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus

Download :
PP Nomor 96 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 96 Tahun 2021

Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Kabupaten Purwakarta

Perekonomian

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 97 Tahun 2019

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KOTA BEKASI

Perekonomian

Download :
Perwal_97_2019.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 98 Tahun 2014

Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik Perekonomian

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Download :
Perpres Nomor 98 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 98 Tahun 2022

Kemudahan Pelaku Usaha Sebagai Penyedia Katalog Elektronik Lokal

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian

Download :
Perbup Purwakarta 98 2022.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 99 Tahun 2019

Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang

Sistem Pengendalian Intern Perekonomian

Download :
Perbup_No_99_Tahun_2019.pdf

Abstrak

peta-proses-bisnis

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 99, BD. 2019/ No.99

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang

ABSTRAK:

untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah dan penyusunan peta proses bisnis merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem , proses prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
UU No.13 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 81 Tahun 2010; Permenpan RB No. 19 Tahun 2018; Perda No. 13 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan sistematika sebagai berikut Penyusunan Peta Proses Bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang tercantum dalam lampiran

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
19 hlm

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 100 Tahun 2012

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

Mengubah :

PP No. 2 Tahun 2011 tentang Penyelengaraan Kawasan Ekonomi Khusus

Download :
PP Nomor 100 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 100 Tahun 2022

Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jasa Dan Kepariwisataan Jabar (perseroda) Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pasar Kreatif Jawa Barat

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Perekonomian

Download :
2022pg00320100.pdf

Abstrak

PENUGASAN - KEPADA - PERSERODA - PENGEMBANGAN - EKONOMI - KREATIF

2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 100, BD 2022/Nomor 101

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jasa Dan Kepariwisataan Jabar (perseroda) Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pasar Kreatif Jawa Barat

ABSTRAK:

Bahwa untuk mewujudkan RPJMD Tahun 2018-2023, salah satunya diperlukan wadah dan sarana melalui pembangunan Pasar Kreatif untuk menunjang pusat pemasaran dan pengembangan ekonomi kreatif. Berdasarkan Pasal 18 PP Nomor 54 Tahun 2017, Pemda Jabar dapat menugaskan BUMD dalam pengembangan Pasar Kreatif untuk mendukung perekonomian daerah dengan memperhatikan maksud dan tujuan pendirian BUMD. Perseroda merupakan BUMD yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemda Jabar dan mempunyai kesesuaian bidang usaha, sehingga perlu diatur penugasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan perlu menetapkan Pergub tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Jasa dan Kepariwisataan Jabar (Perseroda) dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pasar Kreatif Jawa Barat
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No.11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.29 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; UU No.24 Tahun 2019; PP No.54 Tahun 2017; Perda No.11 Tahun 2017; Perda No.3 Tahun 2018; Perda No.3 Tahun 2019; Pergub No.105 Tahun 2020; Pergub No.20 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penugasan, dukungan pemerintah daerah provinsi, kerja sama, pendanaan, pelaporan, pengawasan dan pengendalian, ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2022.
9 Hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 103 Tahun 2020

Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Pembangunan dalam Rangka Mendorong Perekonomian Nasional dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Perekonomian Kebijakan Pemerintah COVID-19 / Corona

Download :
Perpres Nomor 103 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Jaminan - Pemerintah Pusat - Pembiayaan - Pembangunan - Perekonomian Nasional - Program - Pemulihan Ekonomi Nasional - PEN

2020

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 103, LN.2020/No.242, jdih.setkab.go.id : 13 hlm

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Pembangunan dalam Rangka Mendorong Perekonomian Nasional dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional

ABSTRAK:

Untuk mengoptimalkan peran lembaga keuangan dalam menyediakan fasilitas pembiayaan sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperlukan penjaminan atas pemanfaatan pembiayaan pembangunan di luar APBN yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU Nomor 19 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 2 Tahun 2020; PP Nomor 45 Tahun 2013; PP Nomor 54 Tahun 2017; dan PP Nomor 23 Tahun 2020.
Perpres ini mengatur mengenai pemberian jaminan oleh pemerintah kepada lembaga keuangan dalam membiayai kegiatan pembangunan dalam rangka mendorong perekonomian nasioanal dan/atau program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Jaminan oleh pemerintah tersebut dilaksanakan berupa Jaminan atas risiko gagal bayar pinjaman dan/atau surat utang/obligasi; atau jaminan atas risiko finansiai lain dalam rangka melaksanakan program Pemerintah.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2020.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2019.