Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.685 peraturan dalam 0,054 detik

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Standar Pelayanan Minimal pada Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan
Abstrak
Pendidikan Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman
Download file:
PM_16_TAHUN_2015.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhan
Abstrak
Perizinan, Pelayanan Publik Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhub No. 48 Tahun 2021 tentang Konsesi dan Kerja Sama Bentuk Lainnya antara Penyelenggara Pelabuhan dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan
Diubah dengan
  1. Permenhub No. 166 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan
Download file:
PM_15_Tahun_2015.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Perizinan Angkutan Udara Online
Abstrak
Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik
Download file:
PM_12_TAHUN_2015.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Pelaksanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perhubungan di Bidang Koordinasi Penanaman Modal
Abstrak
Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhub No. 24 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik Sektor Perhubungan
Diubah dengan
  1. Permenhub No. 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pelayanaan Terpadu Satu Pintu Bidang Perhubungan di Badan Koordinasi Penanaman Moadal
  2. Permenhub No. 147 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perhubungan di Badan Koordinasi Penanaman Modal
Mencabut
  1. Permenhub Nomor 83 Tahun 2009
Download file:
pm_3_tahun_2015.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar
Abstrak
Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhub No. 28 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan
Mencabut
  1. Permenhub No. 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 01 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance)
  2. Permenhub No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance)
Download file:
PM_82_Tahun_2014.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 76 Tahun 2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Pedoman Penilaian Prima Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhub No. 49 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penilaian Pelayanan Kinerja Pada Unit Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Download file:
PM_76_Tahun_2014.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2013 Tentang Kewajiban Klasifikasi bagi Kapal Berbendera Indonesia pada Badan Klasifikasi
Abstrak
Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah
  1. Permenhub No. 7 Tahun 2013 tentang Kewajiban Klasifikasi bagi Kapal Berbendera Indonesia pada Badan Klasifikasi
Download file:
PM_61_Tahun_2014.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Tata Cara dan Prosedur Pengenaan Tarif Jasa Kebandarudaraan
Abstrak
Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permenhub No. 179 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengenaan Tarif Jasa Kebandarudaraan
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 1997 tentang Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Pada Bandar Udara Umum
  2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 1999 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formulasi Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Kebandarudaraan pada Bandar Udara yang Diselenggarakan oleh Badan Usaha Kebandarudaraan
Download file:
PM_36_TAHUN_2014.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan
Abstrak
Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhub No. 51 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2014 Tentang Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan
Download file:
PM_33_TAHUN_2014.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 01 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance)
Abstrak
Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhub No. 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar
Mengubah
  1. Permenhub No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance)
Download file:
pm_23_tahun_2014.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan