PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SELUMA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2017 Nomor 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seluma Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
a. Bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah dan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dan adanya pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, maka perlu melakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten (RKPD) Seluma Tahun 2017;
b. Bahwa sesuai ketentuan pasal 285 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, bahwa RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan;
c. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 286 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, bahwa Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
1. UU No. 3 Tahun 2003
2. UU No. 17 Tahun 2003
3. UU No. 1 Tahun 2004
4. UU No. 25 Tahun 2004
5. UU No. 33 Tahun 2004
6. UU No. 17 Tahun 2007
7. UU No. 23 Tahun 2014
8. PP No. 55 Tahun 2005
9. PP No. 58 Tahun 2005
10. PP No. 8 Tahun 2006
11. PP No. 39 Tahun 2006
12. PP No. 40 Tahun 2006
13. PP No. 3 Tahun 2007
14. PP No. 8 Tahun 2008
15. Perpres No. 2 Tahun 2014
16. Permendagri No. 13 Tahun 2006
17. Permendagri No. 54 Tahun 2010
18. Permendagri No. 80 Tahun 2015
19. Permendagri No. 18 Tahun 2016
20. Perda Kab. Seluma No. 5 Tahun 2005
21. Perda Kab. Seluma No. 6 Tahun 2016
22. Perda Kab. Seluma No. 8 Tahun 2016
Pasal 1 :
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2017 diubah sebagai berikut:
Ketentuan pada pasal 3 diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 3 :
Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Seluma Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini yang terdiri dar 1 (satu) Buku meliputi;
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN KE DUA
BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PERUBAHAN TAHUN 2017
BAB IV : PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2017.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 45 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017
ABSTRAK:
Dalam rangka memperhatikan aspirasi, usulan serta
kehendak masyarakat, kalangan dunia usaha, serta jajaran
Pemerintah Kabupaten Balangan dan perkembangan yang
tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah serta
kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan,
rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka perlu
adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 20 17.
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun
Berjalan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Balangan Tahun 2017 dan untuk menjaga
konsistensi antara perencanaan dan penganggarannya perlu
dilakukan penyesuaian.
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 286 (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010,
penetapan Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2017.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kab. Balangan Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun
2016.
Peraturan Bupati ini mengatur
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2017. Perubahan RKPD Tahun 2017 meliputi pergeseran kegiatan an tar Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD), penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru,
penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan
lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2017.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 45 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD Kabupaten Magelang Tahun 2020 No. 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-
2024, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;
b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2021 merupakan hasil Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2020 yang akan
dijadikan dasar penyusunan kegiatan pembangunan dalam
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2021.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 tahun 1950; UU No 25 tahun 2004; UU No 17 tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 8 Tahun 2008; Perpres No 18 tahun 2020; Permendagri No 86 Tahun 2017; Perda Kab Magelang No 28 Tahun 2008; Perda Kab Magelang no 1 Tahun 2009; Perda Kab Magelang No 5 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 yang
selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Magelang dalam
melaksanakan pembangunan daerah Tahun 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2020.
3 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bima Nomor 45 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 45, BAGIAN HUKUK KOTA BIMA
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARAN KESELURUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan peraturan menteri dalam negeri nomor 130 tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, perlu disusun pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana keluaran dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana diatur dalam peraturan walikota bima nomor 26 tahun 2019 secara substansi belum mencerminkan tata kelola dana kelurahan yang berbasis pada kebutuhan dan karakteristik kelurahan sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan peraturan walikota tentang pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan tahun anggaran 2019
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undnag Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undnag Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006, Perturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015, Peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017, Peraturan menteri dalam negeri nomot 38 tahun 2018, Peraturan menteri dalam negeri nomor 130 tahun 2018, Peraturan menteri keuangan nomor 187/PMK.07/2018, Peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 8 tahun 2018, Peraturan daerah kota bima nomor 14 tahun 2018, Peraturan walikota bima nomor 62 tahun 2018
Ketentuan Umum, Tujuan dan ruang lingkup kegiatan, Penganggaran, Pelaksanaan anggaran, Pelaksanaan kegiatan, Penatausahaan dan pertanggungjawaban, Pembinaan dan pengawasan, Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2019.
-
-
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 45 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PAYAKUMBUH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021 – 2026
ABSTRAK:
Melaksanakan ketentuan pasal 272 dan 273 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman kepada RPJMD dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Limah Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Limah Puluh Kota Tahun 2021- 2026.
UU Nomor 12 Tahun 1956, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 17 Tahun 2007, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomr 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021.
Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota adalah untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026, RPJPD 2005-2025 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat, serta menyediakan suatu acuan dan pedoman, sehingga memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf dalam menetapkan, melaksanakan dan mengawasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 tahun kedepan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2021.
6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 45 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 45, Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 45
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA BLITAR TAHUN 2019
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 dan sebagai pelaksanaan Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021, maka Pemerintah Kota Blitar telah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2019;
b. bahwa dalam rangka percepatan realisasi kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2019 sekaligus untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Triwulan Dua terhadap pencapaian pelaksanaan RKPD Kota Blitar tahun 2019 dan hasil audit atas laporan keuangan tahun 2018 yang menyatakan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang harus digunakan untuk tahun 2019, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2019
Mengingat: Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2018;
Materi pokok: mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2019. meliputi Lampiran Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2019 diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
mengubah Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2018
jumlah 6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 45 Tahun 2021
PERBUP Kab. Ogan Komering Ulu Timur No. 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupatii Ogan Komering Ulu Timur Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tim Khusus Percepatan Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tim Khusus Percepatan Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan dalam Peraturan ini adalah :Bahwa dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur serta penyelenggaraan Program Kerja prioritas pada pemerintahan Kabupaten Ogan Komering ulu Timur ,maka di perlukanya penyesuaian dalam struktur dan keanggotaan pada Tim Khusus percepatan Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah:UU No 17 Tahun 2003;UU No 25 Tahun 2004;UU No 37 Tahun 2003;UU No 25 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No 72 Tahun 2019;PP No 12 Tahun 2019;Perda No 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 1 Tahun 2017;Perda No 5 Tahun 2020;Perbup No 33 Tahun 2016;
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Perubahan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tim Khusus Percepat Pembangunan Kabupaten OKUT
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2021.
Mengubah Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tim Khusus Percepatan Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
3 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 45 Tahun 2018
ArsipKeagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan HajiKependudukan dan PerkawinanKesehatanOtonomi Daerah dan Pemerintah DaerahPariwisata dan KebudayaanPendidikanProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana KerjaBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaKeluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Perhubungan, Pendidikan Dan Kebudayaan, Penanggulangan Bencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Agama, Kesehatan, Kependudukan Dan Keluarga Berencana, Perencanaan Pembangunan, Pemerintah Daerah Dan Ketentraman Dan Ketertiban
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin ketersediaan Arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya serta mampu mengidentifikasikan keberadaan Arsip yang memiliki keterkaitan informasi sebagai (1) satu keutuhan informasi pada semua organisasi kearsipan baik Unit Pengolah maupun Unit Kearsipan khususnya Arsip yang berkaitan dengan Urusan Perhubungan, Pendidikan dan Kebudayaan, Penanggulangan Bencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Agama, Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana, Perencanaan Pembangunan, Pemerintah Daerah dan Ketentraman dan Ketertiban perlu mengatur pelaksanaan Jadwal Retensi Arsip;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pemerintah Daerah wajib memiliki Jadwal Retensi Arsip yang ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
bahwa Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Perhubungan, Pendidikan dan Kebudayaan, Penanggulangan Bencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Agama, Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana, Perencanaan Pembangunan, Pemerintah Daerah dan Ketentraman dan Ketertiban telah mendapat persetujuan dari
Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dengan Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor :
B.PK.02.09/120/2018 Tanggal 19 Oktober 2018 Perihal : Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Perhubungan, Pendidikan dan Kebudayaan, Penanggulangan Bencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Agama, Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana, Perencanaan Pembangunan, Pemerintah Daerah dan Ketentraman dan Ketertiban
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perhubungan; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Pendidikan Dan Kebudayaan; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Jadwal Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perencanaan Pembangunan; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Agama; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Politik, Hukum, dan Keamanan Urusan Keamanan dan Ketertiban; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Pemerintah Daerah; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kesehatan; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Kependudukan dan Keluarga Berencana; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Bencana, Kecelakaan dan Kondisi Bahaya.
Mengatur tentang daftar yang berisi jenis Arsip Substantif beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip substantif bidang pembinaan kearsipan, konservasi arsip, Pendidikan dan pelatihan kearsipan, akreditasi kearsipan, pengkajjian dan pengembangan kearsipan serta jasa kearsipan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2018.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 45 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Tahun 2023
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal
23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan
Pasal 104 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
20l7 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah;
b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kapuas Tahun 2023 disusun secara konkrit dan
sistematis berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Kapuas Tahun
2022 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKPD)
Tahun 2023 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023;
c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Bappedalitbang Provinsi
Kalimantan Tengah Nomor 050/450.c/II/Bapplitbang
tanggal 23 Juni 2022 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan
Akhir RKPD Kabupaten Kapuas Tahun 2023;
SALINAN
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka
menjamin keselarasan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2023;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
9.
10.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
BAB I
KETENTUAN UMUM
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2022.
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 45 TAHUN 2022
8
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor No. 45 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PROSEDUR TETAP OPERASIONAL (PROTAP) SATPOL PP KOTA BOGOR
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2016.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
