Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, Berita Daerah Kab. Trenggalek Tahun 2015 Nomor 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran dan ketertiban
pengelolaan dan penggunaan Dana Desa perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan dan Penggunaan
Dana Desa;
mengingat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015; Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun
2014; Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010
Materi pokok: mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan dan Penggunaan
Dana Desa; Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
a. pengelolaan Dana Desa meliputi:
1. organisasi pengelola;
2. mekanisme penyaluran;
3. pelaporan dan pertanggungjawaban;
4. pemantauan dan evaluasi SiLPA Dana Desa;
b. penggunaan Dana Desa meliputi:
1. belanja pembangunan;
2. belanja pemberdayaan masyarakat; dan
3. biaya umum belanja pembangunan dan belanja
pemberdayaan masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2015.
Jumlah 15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 46 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD.2015/No. 47 Seri E Nomor 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, Badan Usaha Milik Daerah dan Pemerintahan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33, Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2015.
39 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 46 Tahun 2015
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD.2015/NO.46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
terdapat beberapa jenis perizinan yang semula
menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten
Jepara menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi
sehingga perlu adanya penyesuaian; bahwa guna menyesuaikan kewenangan dan
pelayanan kepada masyarakat khususnya
pelayanan perizinan perlu diatur secara teknis
pelayanan perizinan secara terpadu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Ka bu paten Jepara Nomor 18 Tahun 2011; Peraturan Bupati Jepara Nomor 56 Tahun 2011;
Peraturan bupati tentang penyelenggaraan
pelayanan perizinan penanaman terpadu
satu pintu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2015.
8 hlm.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
14/12/2015
ABSTRAK:
a. bahwadalamrangkameningkatkanpendapatanDesadanmasyarakat
diDesa,sertamenumbuhkembangkanekonomimasyarakatmelalui
kesempatanberusaha,pemberdayaanmasyarakat,pengelolaanasetmililf
DesadanmasyarakatdiDesasesuaikebutuhandanpotensiusaha,
makaperludibentukBadanUsahaMilikDesa(BUMDesa);
b. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksudhurufa,perlu
menetapkan
PeraturanBupatitentangPedomanTeknisPendirian,
PengurusandanPengelolaanBadanUsahaMilikDesa
1. Undang-UndangNomor29Tahun1959tentangPembentukanDaerah-
DaerahTingkatII
diSulawesi
(LembaranNegaraRepublikIndonesia
Tahun
1959Nomor
74,Tambahan
LembaranNegaraRepublik
IndonesiaNomor1822);
2. Undang-UndangNomor12Tahun2011tentangPembentukanPeraturan
Perundang-undangan(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2011
Nomor82,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor
5234);
3. Undang-UndangNomor1Tahun2013tentangLembagaKeuanganMikro
(LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor12,TambahanLembaran
NegaraRepublikIndonesiaNomor5394);
4. Undang-UndangNomor6Tahun2014tentangDesa(LembaranNegara
RepublikIndonesiaTahun2014Nomor7,TambahanLembaranNegara
RepublikIndonesiaNomor5495);
5. Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahanDaerah
(Lembaran
Negara
Republik
IndonesiaTahun
2014
Nomor
244,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
5587)
sebagaimanatelahdiubahbeberapakaliterakhirdenganUndang-
UndangNomor9
Tahun2015tentangPerubahanKeduaatasUndang-
UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahanDaerah(Lembaran
NegaraRepublikIndonesiaTahun2015Nomor58,TambahanLembaran
NegaraRepublikIndonesiaNomor5679); 6.
PeraturanPemerintahNomor38Tahun2007 tentang Pembagian'Urusan
PemerintahanantaraPemerintah,PemerintahanDaerahProvinsi,dan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota
(Lembaran NegaraRepublik
IndonesiaTahun2007Nomor82,TambahanLembaran Negara Republik
IndonesiaNomor4737);
7.
Peraturan
Pemerintah
Nomor 43
Tahun
2014
tentangPeraturan
PeiaksanaanUndang-Undang
Nomor
6Tahun2014
tentangDesa
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2014
Nomor
123,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
5539)
sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPemerintahNomor47
Tahun2015tentangPerubahanatasPeraturanPemerintahNomor43
Tahun2014tentangPeraturanPeiaksanaanUndang-UndangNomor 6
Tahun2014tentangDesa(LembaranNegaraRepublLkIndonesiaTahun
201Nomor 157,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor
5717);
8.
Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
l"
Tahun
2014
Tentang
PembentukanProdukHukumDaerah(BeritaNegaraRepublikIndonesia
Tahun2014Nomor2091);
9.
Peraturan
Menteri
Desa,
Pembangunan
Daerah
Tertinggal
dan
TransmigrasiNomor 1Tahun2015
tentangPedoman
Kewenangan
BerdasarkanHakAsalUsuldanKewenanganLokalBerskalaDesa(Berita
NegaraRepublikIndonesiaTahun2015Nomor158);
10.
Peraturan
Menteri
Desa,
Pembangunan
Daerah
Tertinggal
Han
TransmigrasiNomor2Tahun2015tentangPedomanTataTertibdan
MekanismePengambilanKeputusanMusyawarahDesa (Berita Negara
RepublikIndonesiaTahun2015Nomor159);
11.
Peraturan
Menteri
Desa,
Pembangunan
Daerah
Tertinggal
dan
TransmigrasiNomor 4Tahun2015tentangPendirian,Pengurusandan
Pengelolaan,danPembubaranBadanUsahaMilikDesa(BeritaNegara
RepublikIndonesiaTahun2015Nomor296);
12.
PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor 16Tahun2007tentang
PembentukanOrganisasiLembaga-LembagaTeknisDaerahKabupaten
Muna(LembaranDaerahKabupatenMunaTahun20017Nomor16,
TambahanLembaranDaerahKabupatenMunaNomor 15)sebagaimana
telahdiubahbeberapakaliterakhirdenganPeraturanDaerahKabupaten
MunaNomor5Tahun2012tentangPerubahanKeduaatasPeraturan
DaerahKabupatenMunaNomor16Tahun2007tentangPembentukan
Organisasi
Lembaga-Lembaga
Teknis
Daerah
Kabupaten
Muna
(LembaranDaerahKabupatenMunaTahun2012Nomor5,Tambahan
LembaranDaeraliKabupatenMunaNomor5);
13.
PeraturanBupatiMunaNomor28Tahun2008tentangPenjabaranTugas
Pokok,FungsidanTataKeijaBadanPemberdayaanMasyarakatdan
PemerintahanDesaKabupatenMuna(BeritaDaerahKabupatenMuna
Tahun2008Nomor28).
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PERAN, STRATEGI, PRINSIP DASAR DAN SASARAN
BAB III PENDIRIAN
BAB V PENGELOLAAN
BAB VI JENIS USAHA DAN PERMODALAN
BAB VII KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLA BUM DESA
BAB IX ADMINISTRASI BUM DESA
BAB X TAHUN BUKU DAN ALOKASI HASIL USAHA BUM DESA
BAB XI AD/ART
BAB XII KERJASAMA BUM DESA ANTAR DESA
BAB XIII KEPAILITAN
BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB XV PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
17
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN TIYUH PERSIAPAN KAGUNGAN RATU AGUNG PEMEKARAN TIYUH KAGUNGAN RATU KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2015.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 46 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tasikmalaya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto No. 46 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Pembangunan Fisik dan Prasarana Desa TA 2015
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
