Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.279 peraturan dalam 0,049 detik

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 833/MENKES/PER/IX/2009 Tahun 2009

Penyelenggaraan Pelayanan Sel Punca

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permenkes No. 48 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bank Sel Punca Darah Tali Pusat

Download :
Permenkes Nomor 833 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara No. 1.A Tahun 2006

Tata Cara Perizinan Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Peraturan Bupati No. 1.A Thn 2006.pdf

Abstrak

TATA - CARA - PERIZINAN - PERTAMBANGAN - DAERAH - BAHAN - GALIAN - GOLONGAN - C

2006

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1.A, BD.2006/No.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Perizinan Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C

ABSTRAK:

Bahwa Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Huruf F Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pengambilan Bahan Galian Golongan C Merupakan Salah Satu Jenis Obyek Pajak Daerah
Dasar Hukum Peraturan Ini : UU No. 11 Tahun 1967; UU No. 23 Tahun 1997, UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 27 Tahun 1980; Perda No. 1 Tahun 2004
Ketentuan Umum, Penggolongan Bahan Galian, Wilayah Pertambangan, Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan, Syarat Kedalaman Dan Peralatan Yang Digunakan, Batas Produksi, Luas Wilayah Dan Jangka Waktu Sipd, Hapusnya Sipd, Hak Dan Kewajiban Pemegang Sipd, Larangan, Hubungan Pemegang Sipd Dengan Pemilik Hak Atas Tanah, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2006.
9

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2010 Tahun 2010

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

Kepegawaian, Aparatur Negara Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permen PUPR No. 22/PRT/M/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

Abstrak

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2010

Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.HT.01.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-HH-01.AH.01.01 Tahun 2009

Download :
bn336-2010.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 180/05/2012 Tahun 2012

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Sibolga

Perizinan, Pelayanan Publik Struktur Organisasi

Download :
PERWAL KOTA SIBOLGA NO. 5 TAHUN 2012_ok.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.24/MEN/2010 Tahun 2010

Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Perikanan dan Kelautan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 44/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kehumasan Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Mencabut :

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.13/MEN/2000 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2000 tentang Penerbitan Media Cetak di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan

Download :
Permen KKP Nomor 24 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.05/2020 Tahun 2020

Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan Syariah

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan
Pasal 8 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan

Abstrak

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2014 Tahun 2014

Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol

Perizinan, Pelayanan Publik Lalu Lintas, Jalan Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 392/PRT/M/2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol

Abstrak

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 50/PRT/M/2015 Tahun 2015

Izin Penggunaan Sumber Daya Air

Perizinan, Pelayanan Publik Sumber Daya Alam Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen PUPR No. 01/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air

Mencabut :

Permen PUPR No. 37/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Izin Penggunaan Air dan/atau Sumber Air

Download :
PermenPUPR50-2015.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 570/14.a/X/TAHUN 2010 Tahun 2010

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Daerah

Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal daerah

2010

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 570/14.a/X/TAHUN 2010, BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 146.a

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang perizinan yang cepat , efektif, efisien, dan transparan perlu dilaksanakan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu; b. bahwa Provinsi Papua Barat belum memiliki Satuan Kerja Daerah yang menangangani Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ; c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Satu Pintu di bidang penanaman modal dalam satu Peraturan Gubemur Provinsi Papua Barat.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006.
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Daerah.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2009.
7 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2009.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2009.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2020.