Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) di Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tempat Penetapan
ABSTRAK:
Bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dengan jumlah kasus penularan yang cepat, meluas lintas daerah dan berdampak pada aspek ekonomi, sosial, budaya dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
Bahwa dalam rangka mencegah bertambah meluasnya kasus dan meningkatnya angka kematian akibat penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Kabupaten Hulu Sungai Utara, perlu ada upaya kebijakan yang tegas untuk membatasi kegiatan masyarakat;
Bahwa agar dalam pelaksanaan penertiban kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadinya penyebaran virus corona berjalan lancar dan tidak menimbulkan kendala bagi aparatur pelaksana di lapangan, perlu dibuat pedoman pelaksanaannya;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) Di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2011.
Peraturan ini Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) Di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
Ketentuan Umum;
Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat;
Bantuan Sosial;
Pembinaan dan Pengawasan;
Partisipasi Masyarakat;
Pendanaan;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2020.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 33 Tahun 2022
PERBUP Kab. Jepara No. 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2022
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penambahan rincian barang dan
penyesuaian harga barang, maka perlu meninjau kembali
Peraturan Bupati Jepara Nomor 40 Tahun 2021 tentang
Standar Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun
2022;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun
2021 tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten
Jepara Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Jepara Nomor 40 Tahun 2021
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2022 yaitu tentang honorarium panitia dan standar biaya umum lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2022.
Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2022
22 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 33 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa penjatuhan hukuman disiplin dan sanksi
administratif bagi Pegawai Negeri Sipil merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari pembinaan Pegawai
Negeri Sipil untuk menegakkan nilai-nilai kepatuhan,
loyalitas, dedikasi, dan keadilan dalam upaya
menciptakan Pegawai Negeri Sipil yang profesional,
akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif, sehingga
terwujud produktivitas dan kinerja Pegawai Negeri Sipil
yang tinggi; bahwa untuk menjamin pelaksanaan penjatuhan
hukuman disiplin dan sanksi administratif dilakukan
secara tepat guna dan berhasil guna, diperlukan
pedoman penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri
Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Negeri
Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kewajiban dan Larangan
Bab III Hukuman Disiplin
Bab IV Pejabat yang Berwenang Menghukum
Bab V Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin
Bab VI Berlakunya Hukuman Disiplin, Hapusnya Kewajiban Menjalani Hukuman Disiplin, dan Hak-Hak Kepegawaian
Bab VII Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin
Bab VIII Ketentuan Lain-Lain
Bab IX Ketentuan Peralihan
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2022.
58 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 33 Tahun 2016
STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM, LEMBUR, PENATARAN/PELATIHAN DAN TUGAS BELAJAR, PENDIDIKAN DAN LATIHAN STRUKTURAL/ PRAJABATAN DAN PENDIDIKAN LATIHAN TEKNIS / FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 33, BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 33
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Biaya Honorarium Tim, Lembur, Penataran/Pelatihan dan Tugas Belajar, Pendidikan dan Latihan Struktural/Prajabatan dan Pendidikan Latihan Teknis/Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka. pengendalian lembur, belajar diklat dan APBD Provinsi Papua Barat pelaksanaan secara hemat, efisien, efektif dan dapat maka perlu menetapkan standar biaya honorarium tim, penataran/pelatihan dan tugas diklat struktural/ prajabatan dan dipertanggungjawabkan, di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Komponen standar biaya, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan perhitungan atas kebutuhan dan harga rill komponen - komponen tersebut.
Dasar Hukum: Undang—undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang—Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 1712 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Daerah Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 14 Tahun 2012; Peraturan Daerah Papua Barat Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 9 Tahun 2013; Peraturan Daerah Papua Barat Nomor 6 Tahun 2009.
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai standar biaya honorarium tim, penataran/pelatihan dan tugas belajar, pendidikan dan latihan struktural/prajabatan dan pendidikan latihan teknis/fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Honorarium Tim, Lembur, Penataran/Pelatihan dan Tugas Belajar, Pendidikan dan Latihan Struktural/Prajabatan dan Pendidikan Latihan Teknis/ Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat beserta lampirannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 33 Tahun 2018
pedoman sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak dan untuk melindungi fisik informasi arsip dinamis dari kerusakan dan kehilangan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional No. 17 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur tentang pedoman sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 28 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ponorogo Nomor 33 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD TAHUN 2020 NOMOR 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan keuangan terkait perjalanan dinas, perlu dilakukan penyesuaian dalam standar biaya pelaksanaan perjalanan dinas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 80 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor 2/C); Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 80 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 80);
TERDIRI ATAS 2 PASAL DAN LAMPIRAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2020.
Ketentuan mengenai Satuan Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Huruf A angka 13 dan angka 15 Peraturan Bupati Ponorogo
Nomor 80 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten
Ponorogo Tahun 2019 Nomor 80), diubah
TIDAK ADA
19 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 33 Tahun 2012
prosedur penyaluran hibah dari anggaran pendapatan dan belanja kabupaten
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018/ No. 405
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYALURAN HIBAH UANG DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 4, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan hibah uang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah terlebih dahulu menganggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 2 Tahun 2012; PERMENDAGRI Nomor 32 Tahun 2011; PERMENDAGRI Nomor 52 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 80 Tahun 2012; PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015; Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 38 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 11 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Maksud dan Tujuan; BAB III Prinsip; BAB IV Ruang Lingkup; BAB V Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2018.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 33 Tahun 2010
URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BANTAENG
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2010/NO.100
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BANTAENG
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai tindak lanjut dari pasal 39 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bantaeng sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 tahun
2009, maka dipandang perlu menetapkan Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bantaeng;
b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun
1959 Nomor 74, Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Lembaran Negara RI Nomor
3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun
2004 Nomor 53, Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembar Negara Tahun
2008 Nomor 59, Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Lembaran Negara RI Nomor 4741).
1. KETENTUAN UMUM
2. STRUKTUR ORGANISASI
3. RINCIAN TUGAS
4. KETENTUAN PERALIHAN
5. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2010.
27
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Datar Nomor 33 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2019 NOMOR 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2016-2021
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Pemerintah Daerah;
bahwa Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan sehingga perlu dilakukan perubahan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 - 2021;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007, Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 48 Tahun 2017
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2016-2021, DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT :
Pasal I
Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 48 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 49) menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2019.
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2019 NOMOR 33
PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2017
3 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
