Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.685 peraturan dalam 0,058 detik

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Perizinan Lisensi dan Rating Personel Operasi Pesawat Udara dan Personel Penunjang Operasi Pesawat Udara dengan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi (Sistem Online)
Abstrak
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik
Download file:
PM_77_TAHUN_2017.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi
Abstrak
Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhub No. 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan
Mencabut
  1. Permenhub No. 130 Tahun 2016 tentang Perhubungan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggara dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi
  2. Permenhub No. 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi
  3. Permenhub No. 78 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi
  4. Permenhub No. 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi
  5. Permenhub No. 146 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi
Download file:
PM_49_Tahun_2017.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal
Abstrak
Kewarganegaraan dan Imigrasi Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permenhub No. 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal
Download file:
PM_39_Tahun_2017_new_recognized.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 116 Tahun 2016 tentang Pemindahan Barang yang Melewati Batas Waktu Penumpukan (Long Stay) di Pelabuhan Utama Belawan, Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Pelabuhan Utama Tanjung Perak, dan Pelabuhan Utama Makassar
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mengubah
  1. Permenhub No. 116 Tahun 2016 tentang Pemindahan Barang yang Melewati Batas Waktu Penumpukan (Long Stay) di Pelabuhan Utama Belawan, Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Pelabuhan Utama Tanjung Perak, dan Pelabuhan Utama Makassar
Download file:
PM_25_Tahun_2017.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Standar Pelayanan pada Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Abstrak
Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permenhub Nomor 47 Tahun 2009
Download file:
PM_23_Tahun_2017.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara Perizinan, Pelayanan Publik
Download file:
PM_19_Tahun_2017.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 157 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2017
Abstrak
Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhub No. 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2018
Mencabut
  1. Permenhub No. 202 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2016
Download file:
PM_157_Tahun_2016.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Standar Pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Baubau
Abstrak
Perizinan, Pelayanan Publik
Download file:
PM_132_tahun_2016.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 131 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Standar Pelayanan pada Kantor Unit Pnyelenggara Pelabuhan Kelas II Tana Paser
Abstrak
Perizinan, Pelayanan Publik
Download file:
PM_131_tahun_2016.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 130 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Perhubungan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggara dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi
Abstrak
Perlindungan Konsumen Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhub No. 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi
Mengubah
  1. Permenhub No. 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi
  2. Permenhub No. 78 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi
  3. Permenhub No. 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi
  4. Permenhub No. 146 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi
Download file:
PM_130_TAHUN_2016.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan