Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muara Enim
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan PERMENPPPA No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muara Enim. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 12 Tahun 2017; PERMENPPPA No. 4 Tahun 2018; PERDA No. 2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 8 Tahun 2019; PERBUP No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERBUP No. 26 Tahun 2020.
Dalam Peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, pembentukan, kedudukan dan tugas, susunan organisasi, tugas dan fungsi, kelompok jabatan fungsional, kepegawaian, keuangan, tata kerja, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2021.
8 hlm, Lampiran : 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nunukan Nomor 20 Tahun 2021
PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI KONSELING KELUARGA
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Melalui Konseling Keluarga
ABSTRAK:
arus globalisasi, yang ditandai dengan kemajuan ilmu dan teknologi serta perubahan sosial yang pesat di masyarakat telah mengakibatkan semakin bergesernya nilainilai ikatan keluarga yang berdampak terhadap masalah psikososial dan keutuhan keluarga serta ketidaktahuan masyarakat dalam mengahadapi permasalahan tentang keluarga, perempuan dan anak;
berdasarkan data per tahun 2021 di Kabupaten Nunukan, angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Tindak Pidana Perdagangang Orang (TPPO) meningkat menjadi 33 kasus, dispensasi perkawinan anak 72 orang bahkan angka perceraian meningkat 2 tahun terakhir sebanyak 472 kasus;
untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan Pelayanan Konseling Keluarga, perlu untuk diatur pelaksanaan pelayanan konseling sebagai pedoman;
Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlingdungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Peraturan Pemerintan Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejatraan Sosial Bagi Anak Yang Mempunyai masalah
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga,
Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III RUANG LINGKUP
BAB IV BENTUK DAN SASARAN PELAYANAN KONSELING
BAB V KONSELOR DAN MEKANISME PELAYANAN
BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BAB VII PENDANAAN
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2021.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah
Kabupaten Lampung Timur menjadi Kabupaten Layak
Anak guna memenuhi hak-hak anak untuk terwujudnya
agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan
dari kekerasan dan diskriminasi , perlu di diwujudkan
melalui Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)
UU No.12 Tahun 1999, UU No.23 Tahun 2002, UU No. 20 Tahun 2003, UU No.11 Tahun 2005, UU No.36 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PermenPP No.02 Tahun 2009, PermenPPPA No.5 Tahun 2011, PermenPPPA No.10 Tahun 2011, PermenPPPA No.12 Tahun 2011, PermenKes No.25 Tahun 2014, Permendikbud No.82 Tahun 2015, PERDA No.05 Tahun 2016, PERDA No.18 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Pusat Informasi
Sahabat Anak (Pisa)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2021.
Halaman 9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 19 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD Tahun 2021 Nomor 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Bayi
ABSTRAK:
Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia dan dijamin pemenuhan dan perlindungannya dalam konstitusi dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang memiliki kewenangan pengelolaan upaya kesehatan melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan di daerah yang berpedoman pada sistem kesehatan nasional.
UU No 23 Th 2000; UU No 36 Th 2009 yg telah diubah dg UU No 11 Th 2020; UU No 6 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 11 Th 2020; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU no 30 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 11 Th 2020; UU No 36 Th 2014; PP No 43 Th 2014 yg telah diubah dg PP No 11 Th 2019; PP No 61 Th 2014; PP No 12 Th 2019; Perpres No 18 Th 2020; Permenkes No 25 Th 2014; Permenkes No 53 Th 2014; Permenkes No 97 Th 2014; Permenkes No 25 Th 2014; Permenkes No 28 Th 2014; Permenkes No 130 Th 2018.
1. Ketentuan Umum; 2. Azas, Tujuan dan Maksud, 3. Ruang Lingkup; 4. Hak Dan Kewajiban Tenaga Pelayanan KIA; 5. Pendekatan Percepatan Penurunan Kematian Ibu Dan Bayi; 6. Edukasi, Pelatihan Dan Penyuluhan Kesehatan Ibu Dan Anak; 7. Penelitian Dan pengembangan; 8. Kelembagaan; 9. Penajaman Sasaran Wilayah Percepatan Penurunan Kematian Ibu Dan Bayi; 10. Peran serta Masyarakat; 11. Pemantauan Dan Pengawasan; 12. Pencatatan Dan pelaporan; 13. Pendanaan; 14. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2021.
23 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah
Kabupaten Lampung Timur menjadi Kabupaten Layak
Anak guna memenuhi hak-hak anak untuk terwujudnya
agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan
dari kekerasan dan diskriminasi, perlu di diwujudkan
melalui Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)
UU No.12 Tahun 1999, UU No.23 Tahun 2002, UU No. 20 Tahun 2003, UU No.20 Tahun 2003, UU No.11 Tahun 2005, UU No.36 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PermenPP No.02 tahun 2009, PermenPPPA No.5 Tahun 2011, PermenPPPA No.12 Tahun 2011, PermenKes No.25 Tahun 2014, Permendikbud No.82 Tahun 2015, PERDA No.05 Tahun 2016, PERDA No.18 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Ruang Bermain Ramah
Anak (Rbra)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2021.
Halaman 9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 18 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN PROGRAM INISIASI MENYUSU DINI DAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
ABSTRAK:
Bahwa Inisiasi Menyusu Dini dan pemberian Air Susu Ibu kepada Bayi adalah kewajiban bagi ibu, dan hak azasi bagi Bayi, karena Air Susu Ibu merupakan makanan yang paling baik bagi Bayi sebagai upaya mempersiapkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berkualitas.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959; UU No.4 Tahun 1979; UU No.8 Tahun 1999; UU No.39 Tahun 1999; UU No.23 Tahun 2002; UU No.36 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PP No.33 Tahun 2012; Permenles No.15 Tahun 2013; Permenkes No.39 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pelaksanaan Program; Pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif; Pemberian ASI Eksklusif; Ruanga Laktasi; Inisiasi Menyusu Dini dan Kolostrum; Susu Formula Bayi; Pembinaan dan Pengawasan; Penghargaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2021.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Sanggar Inklusi
ABSTRAK:
a. bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam memberikan pemberdayaan, penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial secara penuh dan setara di daerah;
b. bahwa dalam rangka upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang masalah kesejahteraan sosial agar dapat mengembangkan diri dan mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya perlu membentuk sanggar inklusi, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Sanggar Inklusi;
UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 17 Tahun 2016, UU No. 20 Tahun 200, UU No. 11 Tahun 2009, UU No. 19 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014 jo. UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU No. 11 Tahun 202, UU No. 8 Tahun 201, PP No. 18 Tahun 2016 jo. UU No. 72 Tahun 2019, Perda Kab. Sukoharjo No. 3 Tahun 2015 jo. Perda Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun 2016, Perda Kab. Sukoharjo No. 12 Tahun 2016; Perda Kab. Sukoharjo No. 18 Tahun 2017, Perbup Sukoharjo No. 3 Tahun 2019 dan Perbup Sukoharjo No. 3 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
Maksud, Tujuan dan Sasaran Pembentukan Sanggar Inklusi, Lokasi dan Penetapan, Prinsip-Prinsip Sanggar Inklusi, Struktur Sanggar Inklusi, Pengangkatan Dan Pemberhentian Pembina, Penasehat dan Pengurus Sanggar Inklusi, Masa Jabatan, Peran Pemerintah dan Masyarakat, Pendanaan dan Monitoring dan Evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2021.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 17 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mencapai tujuan perlindungan anak
diperlukan adanya sebuah gerakan dari jaringan atau
kelompok warga pada tingkat masyarakat sebagai ujung
tombak yang bekerja secara terkoordinasi untuk
melakukan upaya-upaya pencegahan dengan
membangun kesadaran masyarakat agar terjadi
perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang
memberikan perlindungan kepada anak
UU No.12 Tahun 1999, UU No.39 Tahun 1999, UU No.23 Tahun 2002, UU No.23 Tahun 2004, UU No.13 Tahun 2006, UU No.21 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2002, PP No.4 Tahun 2006, PermenPPPA No.3 Tahun 2011, PermenPPPA No.4 Tahun 2018, PERDA No.15 Tahun 2013, PERDA No.05 Tahun 2016, PERDA No.18 Tahun 2016, PERBUP No.42 Tahun 2017
Peraturan Bupati Tentang Perlindungan Anak
Terpadu Berbasis Masyarakat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2021.
Halaman 19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 17 Tahun 2021
PROGRAM GERAKAN PERCEPATAN SERIBU HARI PERTAMA KEHIDUPAN MELALUI PEDIDIKAN KELUARGA
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Gerakan Percepatan Seribu Hari Pertama Kehidupan Melalui Pedidikan Keluarga
ABSTRAK:
a. bahwa meningkatnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif merupakan komitmen global dan merupakan aset yang sangat berharga bagi bangsa dan negara Indonesia, dan untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif diperlukan status gizi yang optimal, dengan cara melakukan perbaikan gizi secara terus menerus melalui pendekatan keluarga;
b. bahwa mutu dan kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh pembangunan sumber daya manusia sejak dini yaitu pada periode seribu hari pertama kehidupan serta
masalah gizi dan kesehatan di Lampung Utara masih tinggi yang ditandai oleh prevalensi anak balita pendek 13,92 % (hasil Riskesdes 2018), kasus kematian ibu sebesar 10 (sepuluh)
kasus (Laporan Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak 2019), sehingga perlu dilakukan upaya-upaya penanganan sejak dini dan segera yang difokuskan pada
periode seribu hari pertama kehidupan;
c. bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dan kesehatan keluarga serta pengaruhnya terhadap
meningkatnya kesehatan masyarakat yang mempunyai keluarga prioritas yang dituangkan dalam renstra pembinaan gizi masyarakat 2019-2024 dengan menekankan pendekatan
kesehatan keluarga yaitu menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran, menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup, menurunkan Prevalensi
anemia ibu hamil, menurunkan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), menikatkan bayi usia 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) Ekslusif, menurunkan Prevalensi kekurangan gizi
(underweight) pada balita, menurunkan Prevalensi stunting pada bayi bawah dua tahun;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Gerakan
Percepatan Seribu Hari Pertama Kehidupan Melalui Pendekatan Keluarga.
UU No 28 Tahun 1959, UU No 23 Tahun 2002, UU No 36 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, PP No 33 Tahun 2012, Perpres No 42 Tahun 2013, PerMenkes No 25 Tahun 2014, Permenkes No 41 Tahun 2014, Permenkes No 79 Tahun 2014, Permendagri No 80 Tahun 2015
Peraturan Bupati Tentang Program Gerakan Percepatan Seribu Hari Pertama Kehidupan Melalui Pendekatan Keluarga
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2001.
Halaman : 8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2021
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
ABSTRAK:
Dalam rangka perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
dalam rangka mencapai tujuan perlindungan anak diperlukan adanya sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat sebagai
ujung tombak yang bekeija secara terkoordinasi untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 2 Tahun 1997; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 4 Tahun 2006; PermenPPPA No. 3 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2016; Perda Tanggamus No. 6 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2021.
15 hlmn
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
