standar - pelayanan - minimal - angkutan - orang - dengan - kendaraan - bermotor - umum - dalam - trayek
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD Kab. Bandung Barat Tahun 2023 No. 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek
ABSTRAK:
Bahwa perkembangan kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan umum di Wilayah Kabupaten Bandung Barat cukup pesat, sehingga perlu upaya peningkatan kualitas layanan angkutan umum dalam trayek sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan dan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 ayat (3) dan Pasal 131 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2019 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No.12 Tahun 2007; UU No. 22 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 79 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021; PP No. 74 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021; Permenperhub No. PM 98 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Permenperhub No. PM 29 Tahun 2015; Permenperhub No. PM 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Permenperhub Nomor PM 25 Tahun 2021; Permenperhub No. PM 25 Tahun 2021; Perda Kabupaten Bandung Barat No. 6 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Jaringan Trayek, Umur Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, Subsidi Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, Pengawasan, Ketentuan Lain-lain, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2023.
22 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 28 Tahun 2023
pembatasan - waktu - operasional - kendaraan - angkutan - barang - pada - ruas - jalan - di - wilayah - kabupaten - subang
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD Tahun 2023 No.28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembatasan Waktu Operasional Kendaraan Angkutan Barang Pada Ruas Jalan Di Wilayah Kabupaten Subang
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf e Perda Kab. Subang No. 10 Tahun 2022 maka perlu menetapkan Perbup tentang pembatasan Waktu Operasional Kendaraan Angkutan Barang pada Ruas Jalan di Wilayah Kab. Subang.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 2 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; UU no. 38 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 22 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; UU no. 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 ; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 32 Tahun 2011; PP No. 55 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021; PP No. 80 Tahun 2012; PP No. 79 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021; PP No. 74 Tahub 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021; PP No. 37 Tahun 2017;Permenhub No. PM 13 Tahun 2014;Permenhub No. 96 Tahun 2015; Permenhub No. PM 60 Tahun 2019; Perda Kab. Subang No. 7 Tahun 2016 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab. Subang No. 4 Tahun 2022; Perda Kab. subang No. 10 Tahun 2022; Perbup Subang No. 101 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perbub Subang No. 314 Tahun 2022
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Maksud Tujuan Dan Pembinaan, Pembatasan Waktu Operasional Kendaraan Angkut Barang, Rambu Lalu Lintas, Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas, Sosialisasi, Pengawasan Penertiban Evaluasi, Sanksi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2023.
11 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyediaan Angkutan Sekolah Gratis bagi Pelajar
ABSTRAK:
bahwa pelajar merupakan kader pemimpin bangsa yang
perlu mendapatkan perhatian, dukungan dan fasilitas dalam
proses menuntut ilmu, salah satunya melalui penyediaan
transportasi baik pada waktu berangkat maupun pulang
sekolah; bahwa dalam rangka menekan angka putus sekolah
terutama yang disebabkan tingginya biaya transportasi dan
untuk menjamin keselamatan pelajar, telah disediakan
angkutan sekolah gratis bagi pelajar yang diatur dalam
Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2020 tentang
Penyediaan Angkutan Gratis Bagi Pelajar Sekolah di Daerah
Perbatasan dan Daerah Terpencil; bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2020
tentang Penyediaan Angkutan Gratis Bagi Pelajar Sekolah di
Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil sudah tidak sesuai
dengan perkembangan yang ada sehingga perlu untuk
ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penyediaan Angkutan Sekolah
Gratis Bagi Pelajar;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun
2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pelaksana, Rute Trayek, Waktu Penyediaan, Mekanisme Pelaksanaan, Hak dan Kewajiban, Peran Serta Masyarakat, Larangan, Pendanaan, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2023.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2020 dicabut.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 12 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Jaringan Trayek Angkutan Kota di Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka efektivitas dan penyesuaian jaringan trayek angkutan kota di wilayah Kabupaten Tabalong, perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 24 Tahun 2014 tentang Jaringan Trayek Antar kota di Kabupaten Tabalong;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 24 Tahun 2014 tentang Jaringan Trayek Antar Kota di Kabupaten Tabalong;
Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2014; Peraturan Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021;
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN KOTA DI KABUPATEN TABALONG
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2023.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi Nomor 11 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2023 Nomor 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Subsidi Angkutan Udara yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mendukung aksesibilitas dari dan ke Wakatobi sebagai daerah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) khususnya melalui jalur
angkutan udara, maka perlu diberikan kebijakan pemberian subsidi angkutan udara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Subsidi Angkutan Udara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Wakatobi;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
ten tang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang
Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional
Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun 2016);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran
Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II BATASAN DAN KRITERIA SUBSIDI
BAB III PENGANGGARAN BELANJA SUBSIDI
BAB IV PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
BAB V REKONSILIASI
BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2023.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 10 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tanda Nomor Polisi Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Operasional Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran Pelaksanaan tugas, ketertiban, kemudahan identifikasi, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, perlu menetapkan pengaturan mengenai tanda kendaraan nomor kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional dan Peraturan Bupati ·Penukal Abab Lematang Ilir No 11 Tahun 2017 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 9 Tahun 2010; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 84 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016; Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 7 Tahun 2021; Peraturan Daerah No 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati No 52 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang Tanda Nomor Polisi Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Operasioanl Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus dan Kendaraan perorangan dinas adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk Pejabat Negara yaitu Bupati dan Wakil Bupati. Diatur mengenai ketentuan umum, tanda nomor kendaraan dinas, pembiayaan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2023.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas Pejabat
ABSTRAK:
bahwa kendaraan dinas merupakan sarana dan
prasarana transportasi dalam mendukung
kelancaran tugas pejabat di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Karanganyar dalam menyelenggarakan
urusan pemerintahan; bahwa dalam rangka tertib administrasi, identifikasi
dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas,
perlu adanya pengaturan tentang penggunaan nomor
kendaraan dinas pejabat di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Karanganyar; bahwa dengan adanya penertiban penggunaan nomor
polisi kendaraan dinas pejabat di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan pejabat
instansi vertikal yang berada di Kabupaten
Karanganyar maka Peraturan Bupati Nomor 58
Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Nomor
Kendaraan Dinas Pejabat di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58
Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Nomor
Kendaraan Dinas Pejabat di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Karanganyar perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas Pejabat;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penomoran Kendaraan Dinas, Pelaksanaan Penataan, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2023.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 58 Tahun 2021dicabut.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2023
RENCANA - INDUK - TRANSPORTASI - DI - KABUPATEN - BOGOR
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD Kabupaten Bogor Tahun 2023 No 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Transportasi di Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa sistem transportasi di Kab. Bogor sebagai bagian dari sistem transportasi nasional mempunyai peran penting dalam mendukung pembangunan nasional Dan dengan adanya dinamika pembangunan dan kebijakan pengembangan sistem transportasi, dibutuhkan perencanaan terpadu dan terintegrasi dengan Rencana Induk Transportasi Kab. Bogor berdasarkan Perpres No. 55 Tahun 2018 maka perlu menetapkan Perbup tentang Rencana Induk Transportasi di Kab. Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 38 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 22 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan dengan PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021; PP No. 55 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021; PP No. 79 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021; PP No. 74 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 37 Tahun 2017; PP No. 13 Tahun 2019; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 6 Tahun 2021; PP No. 7 Tahun 2021; PP No. 16 Tahun 2021; PP No.r 21 Tahun 2021; PP No. 30 Tahun 2021; Perpres No. 38 Tahun 2015; Perpres No. 55 Tahun 2018; Perpres No. 10 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 10 Tahun 2021; Perda Kab. Bogor No. 5 Tahun 2007; Perda Kab. Bogor No. 6 Tahun 2012; Perda Kab. Bogor No. 3 Tahun 2019; Perda Kab. Bogor No. 4 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 3 Tahun 2021; Perbup Bogor No. 110 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Arah Kebijakan, Pelaksanaan, Wewenang Dan Tugas Pemerintah Daerah, Evaluasi, Koordinasi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2023.
23 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2023
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, PerdaganganTransportasi Darat/Laut/Udara
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 ten tang Penetapan Tarif Kelas Ekonomi Kapa! Motor Penyeberangan Siginjai Pada Lintas Penyeberangan Jepara Karimunjawa
Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Penetapan Tarif Kelas Ekonomi Kapa! Motor Penyeberangan Siginjai Pada Lintas Penyeberangan Jepara - Karimunjawa
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD Tahun 2023 No.6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Tarif Kelas Ekonomi Kapal Motor Penyeberangan SIginjai Pada Lintas Penyeberangan Jepara-Karimunjawa
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan angkutan
penyeberangan diperlukan penetapan tarif kelas ekonomi
Kapal Motor Penyeberangan Siginjai pada lintas
penyeberangan Jepara - Karimunjawa dengan tetap
memperhatikan kemampuan daya beli pengguna jasa dan
industri angkutan penyeberangan;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2)
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 66 Tahun
2019 ten tang Mekanisme Penetapan Dan Formulasi
Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan, tarif
angkutan penyeberangan untuk tarif ekonomi ditetapkan
oleh Bupati untuk lintas penyeberangan dalam
kabupaten
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022;Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun
2019
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Tarif Kapal Angkutan Penyeberangan terdiri atas:
a. Tarif penumpang;
b. Tarif Kendaraan Penumpang; dan
c. Tarif Kendaraan Barang beserta muatannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 13
Tahun 2017 ten tang Penetapan Tarif Kelas Ekonomi Kapa! Motor
Penyeberangan Siginjai Pada Lintas Penyeberangan Jepara
Karimunjawa (Berita Daerah Kabupaten Jepara tahun 2017 Nomor 13)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017
Tentang Penetapan Tarif Kelas Ekonomi Kapa! Motor Penyeberangan
Siginjai Pada Lintas Penyeberangan Jepara - Karimunjawa (Berita Daerah
Kabupaten Jepara tahun 2019 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Angkutan Umum, Angkutan Sungai dan Penyeberangan Kabupaten Sambas
ABSTRAK:
bahwa tarif angkutan Umum, Angkutan Sungai dan Penyeberangan Kabupaten Sambas telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Umum, Angkutan Sungai dan Penyeberangan Kabupaten Sambas;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 104 Tahun 2017; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 66 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sambas Nomor 88 Tahun 2021
Ketentuan Umum; Struktur dan Besaran Tarif; Pengawasan dan Pembinaan; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2023.
5 halaman peraturan dan 6 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
