Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 6.920 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1952

• Berlaku mulai 72 tahun yang lalu

Perubahan Rayon Kemahalan

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

PP No. 024 Tahun 1952.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1952

• Berlaku mulai 72 tahun yang lalu

Susunan Dan Pimpinan Kementerian-Kementerian Republik Indonesia

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan

Mencabut

PP No. 41 Tahun 1948 tentang Mengadakan Normalisasi Dalam Susunan Kementerian-Kementerian.
PP No. 41 Tahun 1948 tentang Mengadakan Normalisasi Dalam Susunan Kementerian-Kementerian.

Download file:

PP No. 020 Tahun 1952.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1952

• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu

Pengeluaran Surat Perbendaharaan Untuk Tahun 1952

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download file:

PP No. 004 Tahun 1952.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 1950

• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu

Sumpah Dan Janji Anggauta Dewan Pemerintah Daerah

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download file:

PP No 35 th 1950.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 1949

• Berlaku mulai 75 tahun yang lalu

Pengesahan Peraturan-Peraturan Wakil Perdana Menteri Penganti Peraturan Pemerintah yang Ditetapkan di Sumatera

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download file:

PP No 26 Tahun 1949.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 24 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perpres No. 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum

Mengubah

PERPRES No. 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Download file:

Salinan Perpres Nomor 24 Tahun 2024.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 41 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pembentukan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Acara dan Peradilan

Download file:

Perpres Nomor 41 Tahun 2023.pdf

Kejaksaan Tinggi - Kalimantan Utara

2023

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 41, LN.2023/No.92, jdih.setneg.go.id: 3 hlm.

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan pelayanan di bidang hukum dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia di daerah hukum Provinsi Kalimantan Utara, perlu dibentuk Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 16 Tahun 2004; UU Nomor 20 Tahun 2012; dan Perpres Nomor 38 Tahun 2010.
Perpres ini mengatur mengenai pembentukan Kejaksaaan Tinggi Kalimantan Utara yang berkedudukan di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Tugas, fungsi, wewenang, susunan organisasi, dan tata kerja Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara ditetapkan oleh Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2023.
Pendanaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan, pembinaan, dan pelakanaan tugas, fungsi, dan wewenang Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara bersumber dari anggaran Kejaksaan Republik Indonesia.
Lampiran file: 3 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 39 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Manajemen Risiko Pembangunan Nasional

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perpres Nomor 39 Tahun 2023.pdf

Manajemen Risiko - Pembangunan Nasional

2023

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 39, LN.2023/No.90, jdih.setneg.go.id: 19 hlm.

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional

ABSTRAK:

Untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam mengatur dan mengintegrasikan penyelenggaraan manajemen risiko di kementerian/lembaga/pemerintah daerah/pemerintah desa, badan usaha, dan badan lainnya, diperlukan pengaturan mengenai manajemen risiko.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Perpres ini mengatur mengenai Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) yang merupakan kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan entitas MRPN sehubungan dengan adanya risiko pembangunan nasional. Penerapan MRPN mencakup seluruh pengelolaan risiko dalam Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh Entitas MRPN pengelola keuangan negara.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2023.
Lampiran file: 19 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 76 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan

Mengubah

PERPRES No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Download file:

Perpres Nomor 76 Tahun 2021.pdf

Peraturan Pelaksanaan - Pembentukan - Peraturan - Perundang-undangan - perubahan

2021

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 76, LN.2021/No.186, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

ABSTRAK:

Ketentuan terkait pengundangan dalam Perpres Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan perlu disesuaikan agar Peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan/disahkan Presiden dapat segera diberlakukan.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 12 Tahun 2011; dan Perpres Nomor 87 Tahun 2014.
Perpres ini mengubah ketentuan Pasal 151 dalam Perpres Nomor 87 Tahun 2014. Pasal 151 menyatakan bahwa Menteri menandatangani pengundangan: UU/Perpu, PP, Perpres, dan peraturan perundang-undangan lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah peraturan perundang-undangan tersebut. Pembubuhan tanda tangan Menteri tersebut dilakukan dalam waktu paling lama 1x24 jam terhitung sejak peraturan perundang-undangan ditetapkan/disahkan presiden.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2021.
Perpres ini mengubah Perpres Nomor 87 Tahun 2014.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 68 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perpres No. 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara

Download file:

Perpres Nomor 68 Tahun 2021.pdf

Pemberian Persetujuan - Presiden - Rancangan - Peraturan Menteri/Kepala Lembaga

2021

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 68, LN.2021/No.173, peraturan.go.id : 6 hlm.

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga

ABSTRAK:

Untuk menghasilkan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang berkualitas, harmonis, tidak sektoral, dan tidak menghambat kegiatan masyarakat dan dunia usaha, diperlukan mekanisme pemberian Persetujuan Presiden terhadap kebijakan yang akan ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga. Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga dimaksudkan untuk meminimalkan permasalahan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Perpres ini mengatur mengenai prosedur Persetujuan Presiden terhadap kebijakan yang akan ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga. Setiap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang akan ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga wajib mendapatkan Persetujuan Presiden. Persetujuan Presiden diberikan terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang memiliki kriteria: 1) berdampak luas bagi kehidupan masyarakat; 2) bersifat strategis, yaitu berpengaruh pada program prioritas Presiden, target Pemerintah yang ditetapkan dalam RPJMN dan RKP, pertahanan dan keamanan, serta keuangan negara; dan/atau 3) lintas sektor atau lintas kementerian/lembaga.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2021.
Sebelum dimintakan Persetujuan Presiden, Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga telah melalui pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Setelah melalui tahapan tersebut, pemrakarsa menyampaikan permohonan secara tertulis kepada presiden.
Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang telah mendapatkan Persetujuan Presiden ditetapkan oleh Pemrakarsa dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

First
Previous
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 1952.