Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 97 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2024

• Berlaku mulai 11 bulan yang lalu

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

Abstrak

Transmigrasi, Daerah Tertinggal

Status Peraturan

Mencabut

PP No. 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

Download file:

PP Nomor 19 Tahun 2024.pdf

TRANSMIGRASI -Peraturan Pelaksanaan

2024

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 19, LN 2024 (79), TLN (6915) : 73 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

ABSTRAK:

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan di masyarakat sehingga perlu diganti.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 15 Tahun 1997.
Secara umum, materi pokok yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi ketentuan umum, Kawasan Transmigrasi, perencanaan Kawasan Transmigrasi dan penyediaan tanah Transmigrasi, pembangunan Kawasan Transmigrasi, pengembangan Kawasan Transmigrasi, Transmigrasi Transpolitan, jenis Transmigrasi dan pola usaha pokok, pelaksanaan pemberian bantuan oleh Badan Usaha kepada Transmigran, peran serta masyarakat, koordinasi dan pengawasan, sanksi administratif, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2024.
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 108 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 73, penjelasan hlm 74 sd 108)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 105 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Transmigrasi, Daerah Tertinggal

Download file:

Perpres Nomor 105 Tahun 2021.pdf

Perpres Nomor 105 Tahun 2021 - Lampiran_c.pdf

Strategi Nasional - Percepatan - Pembangunan - Daerah Tertinggal - Tahun - 2020-2024

2021

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 105, LN.2021/No.264, jdih.setneg.go.id : 6 hlm.

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) PP Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, perlu menetapkan Perpres tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Stranas-PPDT) Tahun 2020-2024.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan PP Nomor 78 Tahun 2014.
Perpres ini mengatur mengenai penetapan Stranas PPDT dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal secara nasional. Stranas dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati sesuai dengan kewenangannya. Pelaksanaan Stranas PPDT didukung oleh pelaku usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2021.
Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Stranas PPDT bersumber dari APBN dan/atau APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lampiran: 736 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 74 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara Perekonomian Kebijakan Pemerintah Transmigrasi, Daerah Tertinggal

Download file:

Perpres Nomor 74 Tahun 2021.pdf

Pemberdayaan - Angkutan Laut - Pelayaran-Rakyat

2021

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 74, LN.2021/No.182, jdih.setneg.go.id : 11 hlm.

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat

ABSTRAK:

Pengaturan mengenai angkutan laut pelayaran-rakyat belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diatur lebih lanjut.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 2008; PP Nomor 61 Tahun 2009; dan PP Nomor 20 Tahun 2010.
Perpres ini mengatur mengenai pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat. Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu. Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat dilakukan dengan menggunakan Kapal Pelayaran-Rakyat yang terdiri dari: 1) kapal layar yang digerakkan sepenuhnya oleh tenaga angin; 2) kapal layar bermotor berukuran tertentu dengan tenaga mesin dan luas layar sesuai ketentuan; atau 3) kapal motor sederhana dengan ukuran tertentu.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2021.
Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat dilakukan melalui: 1) pengembangan sumber daya manusia; 2) pengembangan armada Kapal Pelayaran-Rakyat; 3) pembangunan Terminal Kapal Pelayaran-Rakyat; 4) peningkatan kapasitas pengelolaan usaha Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat; dan 5) memaksimalkan ketersediaan muatan Kapal Pelayaran-Rakyat.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 27 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Subsidi, PSO Transmigrasi, Daerah Tertinggal

Status Peraturan

Mencabut

PERPRES No. 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan

Download file:

Perpres Nomor 27 Tahun 2021.pdf

Penyelenggaraan - Kewajiban - Pelayanan Publik - Angkutan Barang - Daerah Tertinggal - Terpencil - Terluar - Perbatasan

2021

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 27, LN.2021/No.99, jdih.setkab.go.id : 21 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan

ABSTRAK:

Untuk menurunkan disparitas harga barang dalam rangka menjamin ketersediaan barang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk kesinambungan pelayanan penyelinggaraan angkutan barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan guna mendukung konektivitas logistik antarmoda transportasi, perlu mengatur kembali penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan sebagaimana telah diatur sebelumnya dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2017.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2009; UU Nomor 22 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 20 Tahun 2010; dan Perpres Nomor 71 Tahun 2015.
Perpres ini mengatur mengenai kewajiban pelayanan publik, pendanaan, dan pembentukan gugus tugas penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan. Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang diselenggarakan oleh pemerintah pusat yang meliputi pelayanan angkutan laut, angkutan darat, dan angkutan udara. Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang bersumber dari APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2021.
Perpres ini mencabut Perpres Nomor 70 Tahun 2017.

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 16 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2024

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Kebijakan Pemerintah Transmigrasi, Daerah Tertinggal

Download file:

Keppres Nomor 16 Tahun 2024.pdf

Rencana Aksi Nasional - Pembangunan - Daerah Tertinggal

2024

Keputusan Presiden (Keppres) NO. 16, jdih.setneg.go.id: 3 hlm.

Keputusan Presiden (Keppres) tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2024

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2024.
Dasar hukum Keppres ini adalah PP Nomor 78 Tahun 2014; Perpres Nomor 22 Tahun 2018; Perpres Nomor 18 Tahun 2020; dan Perpres Nomor 105 Tahun 2021.
Keppres ini menetapkan mengenai Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2024 yang selanjutnya disebut RAN-PPDT Tahun 2024. RAN-PPDT Tahun 2024 merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Instansi Pusat Tahun 2024 terkait percepatan pembangunan daerah tertinggal. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dengan menteri atau kepala lembaga Instansi Pusat dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal.

CATATAN:

Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2024.
Pendanaan penyelenggaraan RAN-PPDT Tahun 2024 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Lampiran file: 183 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 3; lampiran hlm 4 sd 183)

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 1 Tahun 1978

• Berlaku mulai 47 tahun yang lalu

Kesempatan Bagi Penduduk Setempat Berpindah Ke Dalam Proyek Transmigrasi

Abstrak

Transmigrasi, Daerah Tertinggal

Download file:

KEPPRES_NO_1_1978.PDF

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 263 Tahun 1968

• Berlaku mulai 56 tahun yang lalu

Penambahan Keanggotaan Proyek Transmigrasi

Abstrak

Transmigrasi, Daerah Tertinggal

Download file:

Keppres No 263 Tahun 1968.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 259 Tahun 1967

• Berlaku mulai 57 tahun yang lalu

Pembentukan Direktorat Jenderal Transmigrasi

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Struktur Organisasi Transmigrasi, Daerah Tertinggal

Download file:

Keppres No 259 Tahun 1967.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1986

• Berlaku mulai 39 tahun yang lalu

Pengembangan Perkebunan dengan Pola Pengembangan Inti Rakyat yang Dikaitkan dengan Program Transmigrasi

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Transmigrasi, Daerah Tertinggal

Download file:

Inpres Nomor 1 Tahun 1986.pdf

Perkebunan - Pengembangan Inti Rakyat - Transmigrasi

1986

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 1, jdih.setkab.go.id: 3 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Pengembangan Perkebunan dengan Pola Pengembangan Inti Rakyat yang Dikaitkan dengan Program Transmigrasi

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan produksi komoditi non minyak dan gas bumi, meningkatkan pendapatan petani, membantu pengembangan wilayah serta menunjang keber-hasilan program transmigrasi dipandang perlu untuk meningkatkan pengembangan perkebunan dengan pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) secara terpadu.
Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 UUD 1945; UU Nomor 3 Tahun 1972; dan PP Nomor 42 Tahun 1973.
Inpres ini menetapkan mengenai Pengembangan Perkebunan dengan Pola PIR yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi. Inpres ini menginstruksikan bahwa dalam Menyelenggarakan kerjasama dan koordinasi yang sebaik-baiknya dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan program-program kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan tanaman perkebunan pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR), dikaitkan dengan Program Transmigrasi, atau disingkat PIR-TRANS.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 1986.
Lampiran file: 3 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1976

• Berlaku mulai 49 tahun yang lalu

Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Keagrarian Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Kehutanan dan Perkebunan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Transmigrasi, Daerah Tertinggal

Download file:

Inpres0011976.pdf

Keagrarian - Kehutanan - Pertambangan - Transmigrasi - Pekerjaan Umum

1976

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 1, jdih.setkab.go.id: 1 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Keagrarian Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum

ABSTRAK:

Untuk tercapainya sinkronisasi pelaksanaan tugas dalam bidang keagrarian dengan bidang kehutanan, pertambangan, transmigrasi, dan pekerjaan umum, dianggap perlu mengeluarkan instruksi Presiden yang ditujukan kepada para Menteri yang bersangkutan.
Dasar Hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD Tahun 1945; UU Nomor 5 Tahun 1960; UU Nomor 5 Tahun 1967; UU Nomor 11 Tahun 1967; UU Nomor 3 Tahun 1972; dan UU Nomor 5 Tahun 1974.
Inpres ini mengatur mengenai Peningkatan sinkronisasi pelaksanaan tugas bidang keagrarian dengan bidang masingmasing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 1976.
Lampiran file: 7 hlm (batang tubuh hlm 1 , lampiran hlm 2 sd 7).

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 1978.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 1968.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 1967.