Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 1951

Menemukan 239 peraturan dalam 0,003 detik

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1951
• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu
Nasionalisasi De Javasche Bank N.V.
Abstrak
Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian
Download file:
UU Nomor 24 Tahun 1951.pdf
Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1951
• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu
Penyerahan Urusan Penilikan Pilem Kepada Kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan
Abstrak
Pariwisata dan Kebudayaan
Download file:
UU Nomor 23 Tahun 1951.pdf
Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1951
• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu
Menetapkan "Undang-Undang Darurat Tentang Penetapan Kejahatan-Kejahatan dan Pelanggaran-Pelanggaran yang Dilakukan dalam Masa Pekerjaan oleh Para Pejabat yang Menurut Pasal 148 Konstitusi Republik Indonesia Serikat dalam Tingkat Pertama dan Tertinggi Diadili oleh Mahkamah Agung" Sebagai Undang-Undang
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
Download file:
UU Nomor 22 Tahun 1951.pdf
Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1951
• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu
Penghapusan "Centrale Verkooporganistie Van Ondernemingslandbouwproducten (C.V.O.)"
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Download file:
UU Nomor 21 Tahun 1951.pdf
Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 1951
• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu
Pembebasan Cukai Guna Pegawai-Pegawai Diplomatik atau Konsuler dari Negeri-Negeri Asing yang Menjalankan Tugasnya Dinegeri Ini
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Download file:
UU Nomor 20 Tahun 1951.pdf
Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 1951
• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu
Penetapan "Undang-Undang Darurat Nr 32 Tahun 1950 tentang Penggabungan Pulau Weh ke dalam Daerah Pabean Indonesia" Sebagai Undang-Undang
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
Download file:
UU Nomor 19 Tahun 1951.pdf
Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 1951
• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu
Perubahan UU No. 15 Tahun 1950 RI untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon-Progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Satu Kabupaten yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah-Tangganya Sendiri dengan Nama Kabupaten Kulon-Progo
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan
  1. UU No. 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Gunungkidul dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  2. UU No. 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yograkarta
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Bantul dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  3. UU No. 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yoryakarta
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Sleman dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  4. UU No. 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yograkarta
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Kulon Progo dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Download file:
UU Nomor 18 Tahun 1951.pdf
Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 1951
• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu
Menetapkan "Undang-Undang Darurat tentang Pengeluaran Uang Kertas atas Tanggungan Republik Indonesia Serikat" Sebagai Undang-Undang
Abstrak
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perekonomian
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPU No. 5 Tahun 1960 tentang Penghentian Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 Nomor 100)
Download file:
UU Nomor 17 Tahun 1951.pdf
Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1951
• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu
Penetapan Undang-Undang Darurat Nr 22 Tahun 1950 tentang Penurunan Cukai Tembakau Sebagai Undang-Undang
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Download file:
UU Nomor 16 Tahun 1951.pdf
Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1951
• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu
Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Perubahan Ordonansi Pajak Peralihan 1944, Ordonansi Pajak Upah dan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 (Undang-Undang Darurat Nr 37 Tahun 1950 Seperti Ditambah dengan Undang-Undang Darurat Nr 5 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang
Abstrak
Perpajakan
Download file:
UU Nomor 15 Tahun 1951.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan