... I Kean Seksi Pertaanbangan dan Av Batvah Tanah Pa 13 Keoala Saks Pestambangan dan Ai; Bann Tanan rrempunyar togas senor Dchkut • a rrenyiadkan rnenyusun rencana megam kola Pertanbangan dan Ar Bawah Tana ...
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa dalmn rangke nxningkotkan kerarcoran petaksanaan ragas Dinas
Pennductrian, Pereagangan Pertambangan dan Enorgi Kota Sawed:rani agar
kWh berdayaguna dan Merkel guna secara opbmal. &bandana pedu
rrenetapikan Urinal Tudas sepala Dams, Sekrecdris. Napa la 8idang. Kabala Sub
Itagian,dan trepda Seas pada Dina, Peindustnart. Perdieregart
Pertarnbangan as Ewer Kota Barka/Pam; balsa berdasartan perentangan setagaimana timaksod Sit a I etas perlu
ditelapkan temp, Pero:Iran WakPota;
Undang-Undang Noma 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nona 8 Tahun 1974; UndanbUndang None 10 Tahun 2004; Undang-Undang Mono, 32 Islam 2004; Undang-Undang Noma n Tanun 2004; berantan Pemenntan Abner 38 Team 200/; Peraturan Pemenntah NOW 9 Tabun 2003; Pereeran Pemenman Nana 41 Tahun 2007; Peraturan Unveil Daam Negan Ncnr,r 57 Tahun 2008; Peaturan Dann Kota Baryartaru Norma 2 Tabun 2008; Peraturan Dann Kota Bangtbani Noma 11 Tanen 2008.
Peraturan Walikota tentang Uraian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Dan Kepala Seksi Pada Dinas Perindustrian Perdagangan, Pertambangan Dan Energi Kota banjarbaru yang berisi; Ketentuan Umum; Uraian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Dan Kepala Seksi Pada Dinas Perindustrian Perdagangan, Pertambangan Dan Energi Kota banjarbaru; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2009.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 10 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : berdaasarkan pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,Bupati Menetapkan Dana Desa untuk setiap Desa diWilayahnya
Dasar Hukum dalam Peraturan ini adalah : UU No 7 Tahun 2013;UU No 6 Tahun 2014;UU No 9 Tahun 2020 ;PP No 43 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah dengan PP No 11 Tahun 2019;PP No 60 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP NO 8 Tahun 2016;Perpres No113 Tahun 2020;Permenkeu No 222/PMK.07/2020;Perda No 4 Tahun 2020
Materi pokok dalam Peraturan ini adalah : Ketentuan Umum,Jumlah Desa,Tata Cara Perhitungan Pembagian dana desa untuk setiap desa ,mekanisme dan tahapan penyaluran dana desa ,penyaluran dana desa setiap daerah kabupaten kepada desa,pengguanaan dana desa,sanksi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
21 Hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku No. 21 Tahun 2010
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Maluku
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin keseragaman pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan pelaporan setiap transaksi yang terjadi baik di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) maupun di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pelaksanaan kebijakan akuntansi pemerintahan sesuai amanat Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 239 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
UU No. 20 Tahun 1958; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERDA PROMAL No. 02 Tahun 2007; PERDA PROMAL No. 03 Tahun 2007; PERDA PROMAL No. 04 Tahun 2007.
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Maluku, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
Lampiran 57 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 35 Tahun 2020
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN, PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN pangkajene dan kepulauan
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2020/No.35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN, SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS 2019
ABSTRAK:
bahwa dengan mewabahnya Corona Virus Desease 2019 di tengah masyarakat perlu dilakukan penguatan upaya pencegahan dan pengendalian, maka dalam rangka rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan / atau dalam yang membahayakan rangka menghadapi Ancaman Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34):
12. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
BAB I: KETENTUAN UMUM
BAB II: RUANG LINGKUP
BAB III: PELAKSANAAN
BAB IV: MONITORING DAN EVALUASI
BAB V: SANKSI
BAB VI: SOSIALISASI DAN PARTISIPASI
BAB VII: PENDANAAN
BAB VIII: KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2020.
... Kapal tangki kimia dan kapal tangki gas harus memenuhi persyaratan untuk kapal tangki kecuali dl tana pengaturan alternatif dan tambahan diberikan untuk kepuasan Badan Pemenntah. dengan tempemmbangkan ...
Permenhub No. 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Sistem Pemeriksaan dan Sertifikasi pada Kapal Berbendera Indonesia Pasal 13 huruf huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
peraturan - menteri - perhubungan - tentang - pelaksanaan - konvensi - internasional - untuk - keselamatan - jiwa - dan - laut - beserta - amandemennya
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pelaksanaan Konvensi Internasional Untuk Keselamatan Jiwa Dan Laut Beserta Amandemennya
ABSTRAK:
Bahwa untuk menciptakan pengaturan keselamatan jiwa di laut yang komprehensif dan terintegrasi, maka diperlukan pengaturan yang menjadi acuan atas penerapan ketentuan keselamatan jiwa di laut bagi Kapal;
Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945; UU No. 17 Tahun 2008; PP No. 7 Tahun 2000; PP No. 51 Tahun 2002; PP No. 31 Tahun 2021; Keppres No. 65 Tahun 1980; Keppres No. 21 Tahun 1988; Perpres No. 57 Tahun 2017; Perpres No. 68 Tahun 2019; Perpres No. 23 Tahun 2022; Permenhub No. 20 Tahun 2015; Permenhub No. PM 17 Tahun 2022
Pasal 2
1) Peraturan Menteri ini berlaku untuk: a. Kapal Berbendera Indonesia yang mengangkut barage dengan ukuran GT 500 (lima ratus gross tonnage) atau lebih yang berlayar di perairan internasional; b. Kapal Berbendera Indonesia yang mengangk penumpang semua ukuran yang berlayar di perai Internasional; c. Kapal Asing yang mengangkut barang dengan ukur GT 500 (lima ratus gross tonnage) atau lebih yang berlayar di Perairan Indonesia; d. Kapal Asing yang mengangkut penumpang semua ukuran yang berlayar di Perairan Indonesia; dan
e.Kapal dengan jenis dan/atau muatan tertentu yön. menurut Konvensi Internasional harus memenuhi persyaratan ketentuan teknis Konvensi Internasional
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2023.
Lampiran file: 510 hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 43 Tahun 2015
... 112.560.590 10 112.699.090 Tt nana 1:33 PES” 19 77.605.900 23 -2.na Had H3 352122 1 35.000.629 Lina Ken. 1533 TI OLG 77.022.200 Ling 1258 SSI 1 SS.O0KTTS ag. ngan Sen IaNar Ae 12 SKK LD IRLOOO.LLS 13 Tana ...
... KUR 133 Inter oo 10 20 C00.c0C : 1:53 santan LG 48 900.000 La Ijerhtar 0 23 S00.ce2 : HIT Pena an ar : IL ng Sgm : | 0 ag ihIan 1 Ig eeaga : Tera S5 KO 10 Ha PRNNAN - 2255 SLELKO 10 Ex Mataa Natal : Tana ...
... ta Di ni .. 2 Pada Dua a CETESAT PIL SEA SR ” 320 8 (PXO12) (EXCAVATOR) 3 AA ME KEMOI, (EXA ATOR) 2012 1980 1591 1882 1993 Hn 1 GPMUP MPM NU BEM 1 AN LIA Nana PNBP 23 23 PPGS Ng, £ PI ta45s0420214 Dg Tana ...
penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama
2015
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 43, BD.2015/No.43
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan BEA Balik Nama Kendaraan Bermotor Alat-Alat Besar Tahun 2015
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 101 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor Tahun 2014 sebagai dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KB di Aceh, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KB Alat-Alat Berat/Besar Tahun 2015.
Dasar Hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang No.24 Tahun 1956; Undang-Undang No.19 Tahun 1997; Undang-Undang No.33 Tahun 2004; Undang-Undang No.11 Tahun 2006; Undang-Undang No.22 Tahun 2009; Undang-Undang No.28 Tahun 2009; Undang-Undang No. 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No.91 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 101 Tahun 2014; Qanun Aceh No. 2 Tahun 2012; Qanun Aceh No. 10 Tahun 2014; Qanun Aceh No. 15 Tahun 2012.
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Perhitungan dan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2015.
44 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 39 Tahun 2020
... Kursi Kerja/Rapat Pejabat Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat Pengadaan peralatan gedung kantor Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tana ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 Nomor 578
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
1. UU No. 30 Tahun 2008;
2. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
3. PP No. 12 Tahun 2019;
4. Perda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan No. 1 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan TA 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2020.
7 halaman (3 pasal)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sawah Lunto No. 1 Tahun 2017
... Tabel 3.4 Jumlah dan Pertumbuhan Realisasi Belanja Kota Sawahlunto, tahun 2011 - 2015 Tana Revisi RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 1H-5 ahan Uraian Tag TA 2012 TA 2013 TA 2016 TA 2013 Rata Rata 1? ...
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Sawahlunto tahun 2013-2018
ABSTRAK:
Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Perpres No. 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015-2019 Pasal 2 ayat (3) huruf b menyatakan bahwa RPJMN berfungsi sebagai bahan penyusunan dan perbaikan RPJMN Daerah dengan memperhatikan tugas Pemerintah di Daerah dalam mencapai sasaran Nasional yang termuat dalam RPJMN. Dalam kerangka upaya pencapaian visi, misi, dan program Walikota perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta dinamika yang berkembang dalam masyarakat, sehingga RPJMD Kota sawahlunto Tahun 2013-2018 perlu disesuaikan.
UUD 1945, UU No. 8 Tahun 1956, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2009, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 40 Tahun 2004, UU No. 2 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 44 Tahun 1990, PP No. 39 Tahun 2006, PP No. 8 Tahun 2008, Perpres No. 2 Tahun 2015, Permendagri No. 54 Tahun 2010, Perda Prov. Sumbar No. 13 Tahun 2012, Perda Prov. Sumbar No. 6 Tahun 2016, Perda Kota Sawahlunto No. 8 Tahun 2012, Perda Kota Sawahlunto No. 11 Tahun 2015, Perda Kota Sawahlunto No. 11 Tahun 2016, dan Perda Kota Sawahlunto No. 14 Tahun 2016.
Peraturan daerah ini mengatur tentang RPJMD Kota Sawahlunto. Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Daerah Kota sawahlunto No. 17 Tahun 2013 tentang RPJMD Kota Sawahlunto diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1. Pendahuluan;
2. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
3. Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan;
4. Analisis Isu-Isu Strategis;
5. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
6. Strategi dan Arah Kebijakan;
7. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah;
8. Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan;
9. Penetapan Indikator Kinerja Daerah;
10. Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2017.
PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2013
259 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2016
... PES ECE Tana | Troeerg Toga Pa Kerak EBT Mania OR Mga|ELE UGT PN ad Pi) Ta ee rb EeElEUr | dgan ondaz Kan 103 EN poo mal Tuan Torn BEE KEP BTT For Kan Anda IT2t Peng ga TER ya? ...
... At EF Don ODEr Dil Tngg Dero FErGiTT ED El Dea Heran Et BER eDE PO ar Ton Ploso Bi KEraTT Ir anaraf Er WEE FEE Io TETFObe Tana DEA DEL GI FereetT ENI: bid Dwpiekul FT Merata TA KOP PETI Pe BE Ob De kerebTT ...
... Tana Tdati Dita TEE, BIrantdne oo | Taooroat PerEeti TNO KN Do pewasi DI AB IR TEE mar TEE Me TogO MEbal Et terEtiT bani kaan) BOT BPR TADE BE ONr ker Wee ai Tadi ERERCrEl rat GEN Gar at Triad Danial ...
... Srrekat an Kg Jera anta B3lsu YANN| TET Broo Pot PBB P6T Ter Fli tong” aseragut Reel oo Metelasi —— MosenaLacgnanras| bel DE ETRODE menoit oo Jeon Tati (anne El rt eaaraat arum Aa mak oo were “papat Tana ...
... Tebar Pam | up Ker tenar Aa Ban BeoAa ancam) CET Oeserarr merari Pr Ea Toon 299 73E BT maruW Memnaknga) ZST Meong TEA'£ PARA at ITN rEA Dar LARI lai Paser TT Data Okseiabi) Tit Deep Opa INC re T TEE ne Tana ...
... ErS SAE TE PoaT Tenar Tang EETBEr ET Erekit Basel Menag Dana) Er BOT ERD: TA EDOrrbt DE EaP Tong BP BSI GI TFEIT Ga Gl HOOmraL ami PE RIat Be BNor par aoorEr Top deg ” Jat aa ee aa elu BEE tE PTN Tara Tana ...
... | Sama anom) ri Wei ROE Tepi ea eh) Haro KEP ARTI BT AM TILTT Heniraaki bemirWiin| REG BY luna Pan ad FELrrne maap PEP OlIEe KEP BALI nana Tana DM NaD| ES TPST RP ne Pa Tara Tea P9 ES Erat Ike Elia " dndansannid ...
... Ter Ter Barat (ET Annie ar Herenoaei| btsj ENG meet oo Jaana Tah eneg Ki Gawit Maws oma) 275 Pra rar Mer alG Hyo KL MT EL Ki LESTI mom al) $ SA at Tari TOErIH Top Ia Kera HERE awneond| Sts BOB DOr'E Tana ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Gampong Dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2016.
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dinyatakan bahwa ketentuan mengenai tata Cara Pengalokasian bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa diatur dengan peraturan Bupati/Walikota; Untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Gampong dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2016; Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan dalam suatu peraturan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 8 Tahun 2000, UU No. 17 tahun 2003, UU No. 1 tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 11 tahun 2006, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 69 Tahun 2010, PP No. 43 Tahun 6 tahun 2014, PP No. 22 Tahun 2015, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 113 tahun 2014, Permendagri No. 80 Tahun 2015, PMK No 247/PMK.07/2015, Qanun No. 3 Tahun 2012, Qanun No. 5 Tahun 2015, Perbup No. 15 Tahun 2015, Perbup No. 25 Tahun 2015.
Pertauran ini berisi tentang : Ketentuan Umum, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Sumber Dana dan Alokasi, Penyaluran dan Penggunaan, serta Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2016.
16 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2013
POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM MUSIM TANAM - pedoman
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2013/NO.28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam Musim Tanam Tahun 2013 dan Tahun 2014 Kabupaten Magelang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mernanfaatkan sumber-sumber daya
alam secara efektif dan efisien bagi tanaman serta usaha
mensukseskan pembangunan pertanian untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya dan
khususnya para petani, perlu mengatur pelaksanaan pola
tanam dan rencana tata tanam bagi petani; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud
pada huruf a, perlu rnenetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pola Tanam dan Rencana Tata Tanarn Musim
Tanam Tahun 2013 dan Tahun 2014 Kabupaten Magelang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Uodang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1960; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Daerah Ka.bupaten Magelang Nomor 22 Tahun 2008;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembagian golongan sawah, waktu tanam, sistem pembagian dan pemberian air, koordinasi dan pelaksanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2013.
131 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
