Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang KLASIFIKASI ARSIP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperlancar penyelenggaraan kearsipan di Iingkungan Pemerintah Daerah perlu dilakukan penataan kearsipan sesuai perkembangan dan teknologi. Sesuai Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah perlu menyusun klasifikasi arsip untuk mendukung pengelolaan arsip nasional yang dinamis, efektif dan efisien.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000; Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 30 Tahon 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Perncrintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 801 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2019;
Peraturan Gubemur Papua Barat ini mengatur mengenai Klasifikasi Arsip Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2022.
Lamp 98 Hlm
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96/PMK.07/2011
Peraturan Menteri Keuangan NO. 96/PMK.07/2011, BN 2011/ NO 368; PERATURAN.GO.ID : 4 HLM
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.07/2011 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2011.
... FRES IOEN REFLJELIK INDONESIA _13_ Kawasan Tana Kode Luasan (Ha) Lokasi Selatan Timur Menit Detik at Menit Detik 7 I 29,L33 tt2 38 43,937 7 I 26,A72 tt2 38 44,742 7 I 2t,277 tt2 38 44,557 7 I 22,773 tt2 ...
Rencana - Tata Ruang - Kawasan Strategis Nasional - Kawasan Perkotaan - Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan
2022
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 66, LN.2022/No.106, jdih.setneg.go.id: 166 hlm.
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 43 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Pasal 82 ayat (1), dan Pasal 123 ayat (4) PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, serta Pasal 46 ayal (2) PP Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, perlu menetapkan Perpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 32 Tahun 2014; PP Nomor 26 Tahun 2008; dan PP Nomor 32 Tahun 2019.
Perpres ini mengatur mengenai rencana tata ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) perkotaan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan (Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila). Kawasan KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila terdiri atas kawasan perkotaan inti, kawasan perkotaan di sekitarnya, dan sebagian perairan pesisir Provinsi Jawa Timur, yang membentuk kawasan metropolitan. Penataan Ruang KSN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila sebagai salah satu pusat ekonomi nasional dan ekonomi kelautan yang berdaya saing global, terpadu, tertib, aman, dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan berkelanjutan.
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2022.
Lampiran 4 berkas.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 63 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun
2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022 beserta lampirannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2022.
1575 hlm
Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019
... DAFTAR KODE DAN NAMA DESA/KELURAHAN TAHUN 2018 SEMESTER 2 Provinsi Kabupaten : : [ 65] KALIMANTAN UTARA [6503] TANATIDUNG 779 - - Kode Nama 6503010 KECAMATAN MURUK RIAN 001 BALAYAN ...
... ANAKALANG 009 MAKATA KERI 010 UMBU RIRI 011 MATA WOGA 012 KABELA WUNTU 013 DEWA JARA 014 MATA REDI 5316011 KECAMATAN KATIKUTANA SELATAN 001 WAI MANU 002 MANURARA 003 DAMEKA 004 WAI LAWA 005 MALINJAK 006 TANA ...
... 017 HOLUR KAMBATA 018 MATA WAIKAJAWI 5316030 KECAMATAN UMBU RATU NGGAY 001 MBILUR PANGADU 002 PRAI KAROKU JANGGA 003 PADIRA TANA 004 SORU 005 WELUK PRAI MEMANG 006 MARADESA 007 BOLUBOKAT 008 BOLUBOKAT ...
... UTARA 009 LENANG 010 NGADU MBOLU 011 TANA MBANAS 012 MARADESA TIMUR 013 MARADESA SELATAN 014 TANA MBANAS SELATAN 015 TANA MBANAS BARAT 016 NGADU OLU 017 LENANG SELATAN 018 BOLUBOKAT BARAT 5316040 KECAMATAN ...
... RARA 5301023 KECAMATAN LABOYA BARAT 001 WETANA 002 GAURA 003 PATIALA DETE 004 HARONA KALA 5301050 KECAMATAN LOLI 001 DEDE KADU 002 WEE KAROU 003 SOBA WAWI 004 UBU PEDE 005 BERA DOLU 006 DOKA KAKA 007 TANA ...
... RARA 008 BALI LEDO 009 LODA PARE 010 WEE DABO 011 DIRA TANA 012 UBU RAYA 013 TEMA TANA 014 MANOLA 5301060 KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK 002 WAILIANG 003 MALITI 004 KOMERDA 005 KAMPUNG BARU 006 KAMPUNG SAWAH ...
... 007 KODAKA 008 LAPALE 009 TEBARA 010 KALEMBU KUNI 011 SOBA RADE Kode Nama 5301060 KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK 012 PADA EWETA 013 MODU WAIMARINGU 014 PUU MAWO 5301072 KECAMATAN TANA RIGHU ...
Peraturan Badan Pusat Statistik NO. 3, BN 2019/ NO 488; https://www.bps.go.id/ : 4 HLM
Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 90 Tahun 2018 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2018
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Badan Pusat Statistik ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2019.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 259/PMK.07/2015
... I I Sorong _ I May brat r I I Pezununzan Maiene Marnuiu Mamuju Mamuju Tengah Bulungan Tidung Royal ti Tetap Rovalti (1) 12} 13} (4) 15} (6)=3+4+5 Bolanzo Kepulauan Kenulauan Taniunz Pinanz Lingg a xxx ...
Peraturan Menteri Keuangan NO. 259/PMK.07/2015, BN.2015/NO.2057, JDIH.KEMENKEU.GO.ID : 10 HLM
Peraturan Menteri Keuangan tentang Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2020
PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN ALOKASI DANA KELURAHAN DAN DANA OPERASIONAL KELURAHAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2020/No.8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN ALOKASI DANA KELURAHAN DAN DANA OPERASIONAL KELURAHAN
ABSTRAK:
dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dibutuhkan peningkatan kemampuan pemerintah kelurahan dan lembaga kemasyarakatan di kelurahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kelurahan dengan melibatkan partisipasi dari seluruh warga masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat; guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, Pemerintah Daerah memberikan alokasi Dana kelurahan dan Dana Operasional kelurahan kepada kelurahan pada setiap tahun anggaran; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan dan Dana Operasional kelurahan
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyeleggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
8. Peraturan Daerah Bulukumba Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2020
1. Sumber Keuangan dan Alokasi;
2. Alokasi Penggunaan Dana;
3. Program Prioritas Kelurahan;
4. Penyediaan dan Mekanisme Penyaluran Dana Kelurahan dan Dana Operasional Kelurahan; dan
5. Pembinaan dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2020.
... Labariri, Sungai Waihura, Sungai Pahola, Sungai Hobawawi, Sungai Ringurara, Sungai Kadengar, Sungai Laboya Bawa, Sungai Patiala Bawa, Sungai Patiala Dete, Sungai Gaura, Sungai Labukapuke Ngedo, Sungai Wae Tana ...
... INSTANSI PELAKSANA WAKTU PELAKSANAAN I II III IV V 2014 2015- 2019 2020- 2024 2025- 2029 2030- 2033 Laboya Bawa, Sungai Patiala Bawa, Sungai Patiala Dete, Sungai Gaura, Sungai Labukapuke Ngedo, Sungai Wae Tana ...
... Laliang, DAS Baliloku, DAS Labariri, DAS Waihura, DAS Pahola, DAS Hobawawi, DAS Ringurara, DAS Kadengar, DAS Laboya Bawa, DAS Patiala Bawa, DAS Patiala Dete, DAS Gaura, DAS Labukapuke Ngedo, DAS Wae Tana ...
... Pakaian adat Tana Lamaholot. (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e, penyediaannya dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan ketentuan: a. ...
... Pasal 9 Pakaian adat Tana Lamaholot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dipakai pada hari senin pertama dalam bulan. ------------------~.--·--····--- .... ·---·-··-- ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51.1, Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 Nomor 51.1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Pakaian Dinas Dan Atribur Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Pakaian Dinas Dan Atribut Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2017.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Maksud dan Tujuan; Bab III Jenis dan Bahan Pakaian Dinas dan Atribut; Bab V Standar Harga; Bab VI Pembiayaan; Bab VII Pembinaan dan Pengawasan; Bab VIII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2017.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 67 Tahun 2017
... Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan Dan Anak 78 Pengelola Tata Guna Lahan dan Sarana dan Prasarana Pertanian 79 Pengelola Dan Kebutuhan Bibit Tanaman Padi, Buah-Buahan Serta Sayuran 80 Pengelola Tana ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan Pasal 14 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi pedoman pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser, sehingga perlu ditetapkan melalui Peraturan Bupati ini.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2016; Perda Kab. Paser No. 14 Tahun 2016
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang:
Ketentuan Umum; Jabatan Pelaksana; Formasi Jabatan; Pengangkatan dan Pemindahan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
73 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
