... _N HASIL BELAJAR Pasal 22 ( 1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi keterlaksanaan Muatan Lokal pada satuan Pendidikan. (2) Monitoring dan evaluasi, sebagam::tana dimaksud pad.a ayat (1) dilakukan secara ...
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Lampiran II Pedoman Pengembangan Muatan Lokal Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 7 Tahun 2001; UU No 20 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021; Peraturan Presiden No 87 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 67 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 68 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 79 Tahun 2015; Peraturan Daerah No 7 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Walikota memuat tentang Kurikulum muatan lokal Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, memberikan pedoman bagi satuan Pendidikan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dalam pembelajaran Muatan Lokal, memberikan bekal Penguatan Pendidikan Karakter bagi anak didik, mengembangkan kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis Pendidikan tertentu sesuai dengan kondisi dan ciri khas daerah. Mengatur mengenai ketentuan umum, materi muatan lokal, tim pengembang kurikulum, kerangka kurikulum, perencanaan dan penetapan kurikulum, pelaksanaan kurikulum, tenaga pendidik, prasarana dan sarana, peningkatan partisipasi masyarakat, evaluasi kurikulum dan hasil belajar, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2022.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 18 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencanan Pembangunan Daerah Kabupaten /Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Timur tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015.
Dasar Hukum: UU No.28 Tahun 1999; UU No.47 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; Perda Kutim No.6 Tahun 2009; Perda Kutim No.5 Tahun 2013; Perda Kutim No.7 Tahun 2013.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 digunakan sebagai: a. pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015; b. Pedoman Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan yang diubah: UU No.47 Tahun 1999; UU No.32 Tahun 2004.
314 hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2019
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiStruktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:
... Pulau Tidung; dan 6. Pulau Payung. b. Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah II, terdiri dan: 1. Pulau Pramuka; 2. Pulau Panggang; 3. Pulau Kelapa; 4. Pulau Harapan; dan 5. ...
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 1, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 62001
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan pelabuhan, maka Peraturan
Gubernur Nomor 333 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Angkutan Perairan
dan Kepelabuhanan, perlu disempurnakan dan diganti.
UU No.29 Tahun 2007; UU No.17 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016;PP No.61 Tahun 2009;PP No.18 Tahun 2016;PP No.61 Tahun 2009; PP No.5 Tahun 2010; PP No.20 Tahun 2010; PP No. 21 Tahun 2010; Permendagri No.97 Tahun 2016; Perda No.5 Tahun 2014; Perda No.5 Tahun 2016; Pergub No.270 Tahun 2016.
Peraturan Gubernur ini membentuk Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah, dan mengatur Organisasi dan Tata Kerjanya. Ruang Lingkup Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah meliputi Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah I dan II. Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah I terdiri dari Muara Angke, Pulau Untung Jawa, Pulau Lancang, Pulau Pari, Pulau Tidung dan Pulau Payung. Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah II terdiri dari Pulau Pramuka, Pulau Panggang, Pulau Kelapa, Pulau Harapan, Pulau Sebira.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2019.
Peraturan Gubernur Nomor 333 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62230), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Gubernur tentang Jabatan Fungsional Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah
... Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kepulauan Seribu Kepulauan Seribu, DKI Jakarta 1) Untung Jawa 2) Pulau Lacang 3) Pulau Tidung 4) Pulau Pramuka 5) Pulau Kelapa 23. ...
Permenhub No. 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan
Permenhub No. 71 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
Mengubah
Permenhub No. 135 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2018.
... ex 2903.79.00 -- Lain-lain Diklorofluorome tana (HCFC-21) CAS Number 7543-4 Dalam hal terdapat perubahan mengenai jumlah, negara asal dan pelabuhan muat, dan/atau pelabuhan tujuan impor: 1. ...
... Diklorodifluoroe tana dan 1,2DiKloro-1,2difluoroetana (HCFC-132) CAS Number 25915-78-0 dan 431-061 √ √ ...
... Tanjung Perak di Surabaya; dan - Turunan halogenasi dari hidrokarbon asiklik mengandung dua atau lebih halogen yang berbeda: 3404. 2903.71.00 -- Klorodifluorometana (HCFC-22) Klorodifluorome tana ...
... .. thros mollusl mollusl mollusl moll "'· da). 2 da), 2 da), 2 usida spray paket paket paket er APO APO APO alsint elekll (masker (masker (masker an, lk, dan dan dan taN bibu sarung sarung wrung man tana ...
... I bt:.u tana I man. APO. al•t p..-h ndun gan dm Mask er, uru ng I tang anl PelaUhan Juml•h Gab 6 18 0% IN 18 10 77 Dona. Petanl GAPOICTA unga Gapo '..!45.8 Gapo 188,6 . . . . . . ...
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 27, BD Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 27/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2020
ABSTRAK:
a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode
1 (satu) tahun yang bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta penyelarasan tujuan, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai tindak lanjut
Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan
menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2020.
1. UU Nomor 25 Tahun 2004;
2. UU Nomor 17 Tahun 2007;
3. UU Nomor 26 Tahun 2007;
4. UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;
5. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
6. PP Nomor 39 Tahun 2006;
7. PP Nomor 6 Tahun 2008;
8. PP Nomor 8 Tahun 2008;
9. PP Nomor 18 Tahun 2016;
10. PP Nomor 12 Tahun 2017;
11. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010;
12. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
13. Permendagri Nomor 22 Tahun 2018;
14. Perda Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009;
15. Perda Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019
16. Perda Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009;
17. Perda Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009;
18. Perda Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016;
19. Perda Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017;
20. Perda Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019;
21. Perda Kota Madiun Nomor 18 Tahun 2019;
22. Perwali Madiun Nomor 47 Tahun 2019;
23. Perwali Madiun Nomor 25 Tahun 2019.
Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2019.
502 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung Nomor 3 Tahun 2019
... akibat dari keadaan kahar (force mayore) Ayat (2) Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, disebabkan karena: a. pengalihan status Penggunaan Barang Milik Daerah selain tana ...
... dan/atau bangunan kepada Pengguna Barang lain; b.Pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah selain tana dan/atau bangunan kepada Pihak Lain; c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan ...
... sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang, disebabkan karena: a. penyerahan kepada Pengelola Barang; b. pengalihan status Penggunaan Barang Milik Daerah selain tana ...
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2019 NOMOR 3
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK:
bahwa barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka barang milik daerah perlu dikelola secara tertib dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah;
bahwa dalam upaya mengelola barang milik daerah perlu dilakukan pengamanan, penyeragaman langkah atau
tindakan serta memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan barang milik daerah;
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah, bahwa pengelolaan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Daerah;
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun
2009
KETENTUAN UMUM, RUANG LINGKUP DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH, PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN, PENGADAAN, PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN, PENILAIAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN, PENGHAPUSAN, PENATAUSAHAAN, PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN, PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH YANG MENGGUNAKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH, BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA, GANTI RUGI DAN SANKSI, KETENTUAN LAIN-LAIN, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2019.
53 halaman
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 52 Tahun 2012
... DAFTAR KODE DAN NAMA WILAYAH KERJA STATISTIK Provinsi Kabupaten : : [ 64 ] KALIMANTAN TIMUR [ 6410 ] TANATIDUNG Kode Nama 6410010 KECAMATAN 6410010001 SEPUTUK 6410010002 RIAN 6410010003 ...
... KABELA WUNTU 5316010013 DEWA JARA 5316010014 MATA REDI 5316011 KECAMATAN KATIKUTANA SELATAN 5316011001 WAI MANU 5316011002 MANURARA 5316011003 DAMEKA 5316011004 WAI LAWA 5316011005 MALINJAK 5316011006 TANA ...
... 5316020017 HOLUR KAMBATA 5316020018 MATA WAIKAJAWI 5316030 KECAMATAN UMBU RATU NGGAY 5316030001 MBILUR PANGADU 5316030002 PRAI KAROKU JANGGA 5316030003 PADIRA TANA 5316030004 SORU 5316030005 WELUK PRAI ...
... TANA MBANAS SELATAN Kode Nama 5316030 KECAMATAN UMBU RATU NGGAY 5316030015 TANA MBANAS BARAT 5316030016 NGADU OLU 5316030017 LENANG SELATAN 5316030018 BOLUBOKAT BARAT 5316040 KECAMATAN ...
... 5301023003 PATIALA DETE 5301023004 HARONA KALA 5301050 KECAMATAN LOLI 5301050001 DEDE KADU 5301050002 WEE KAROU 5301050003 SOBA WAWI 5301050004 UBU PEDE 5301050005 BERA DOLU 5301050006 DOKA KAKA 5301050007 TANA ...
... RARA 5301050008 BALI LEDO 5301050009 LODA PARE 5301050010 WEE DABO 5301050011 DIRA TANA 5301050012 UBU RAYA 5301050013 TEMA TANA 5301050014 MANOLA 5301060 KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK 5301060002 WAILIANG ...
... KAMPUNG SAWAH 5301060007 KODAKA 5301060008 LAPALE 5301060009 TEBARA 5301060010 KALEMBU KUNI 5301060011 SOBA RADE 5301060012 PADA EWETA 5301060013 MODU WAIMARINGU 5301060014 PUU MAWO 5301072 KECAMATAN TANA ...
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaPerekonomian
Hasil pencarian pada file:
... TanaTidung 20,798 1,673 1 Sangat Tinggi 314 Provinsi Sulawesi Utara 315 Kab. Bolaang Morigondow 0,499 0,841 3 Rendah 316 Kab. Minahasa 0,490 · 0,327 , B Rend ah 317 Kab .. ...
Peraturan Menteri Keuangan NO. 74/PMK.07/2013, BN 2013/ NO 571; PERATURAN.GO.ID : 6 HLM
Peraturan Menteri Keuangan tentang Indeks Fiskal Dan Kemiskinan Daerah Dalam Rangka Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama Pusat Dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2013.
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 29 Tahun 2018
... DAFTAR KODE DAN NAMA DESA/KELURAHAN TAHUN 2017 SEMESTER 2 Provinsi Kabupaten : : [ 65 ] KALIMANTAN UTARA [ 6503 ]TANATIDUNG 860 - - Kode Nama 6503010 KECAMATAN MURUK RIAN 001 BALAYAN ...
... ANAKALANG 009 MAKATA KERI 010 UMBU RIRI 011 MATA WOGA 012 KABELA WUNTU 013 DEWA JARA 014 MATA REDI 5316011 KECAMATAN KATIKUTANA SELATAN 001 WAI MANU 002 MANURARA 003 DAMEKA 004 WAI LAWA 005 MALINJAK 006 TANA ...
... 017 HOLUR KAMBATA 018 MATA WAIKAJAWI 5316030 KECAMATAN UMBU RATU NGGAY 001 MBILUR PANGADU 002 PRAI KAROKU JANGGA 003 PADIRA TANA 004 SORU 005 WELUK PRAI MEMANG 006 MARADESA 007 BOLUBOKAT 008 BOLUBOKAT ...
... UTARA 009 LENANG 010 NGADU MBOLU 011 TANA MBANAS 012 MARADESA TIMUR 013 MARADESA SELATAN Kode Nama 5316030 KECAMATAN UMBU RATU NGGAY 014 TANA MBANAS SELATAN 015 TANA MBANAS BARAT 016 ...
... RARA 5301023 KECAMATAN LABOYA BARAT 001 WETANA 002 GAURA 003 PATIALA DETE 004 HARONA KALA 5301050 KECAMATAN LOLI 001 DEDE KADU 002 WEE KAROU 003 SOBA WAWI 004 UBU PEDE 005 BERA DOLU 006 DOKA KAKA 007 TANA ...
... RARA 008 BALI LEDO 009 LODA PARE 010 WEE DABO 011 DIRA TANA 012 UBU RAYA 013 TEMA TANA 014 MANOLA 5301060 KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK 002 WAILIANG 003 MALITI 004 KOMERDA Kode Nama 5301060 ...
... KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK 005 KAMPUNG BARU 006 KAMPUNG SAWAH 007 KODAKA 008 LAPALE 009 TEBARA 010 KALEMBU KUNI 011 SOBA RADE 012 PADA EWETA 013 MODU WAIMARINGU 014 PUU MAWO 5301072 KECAMATAN TANA RIGHU ...
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik NO. 29, https://jdih.bps.go.id/: 3 HLM
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2017
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
