Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Kinerja di Lingkungan Inspektorat Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu diatur pedoman pelaksanaan audit kinerja.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PerBup Nunukan No.33 Tahun 2021.
PerBup ini berisi Ketentuan Umum, Pedoman Pelaksanaan Audit Kinerja, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2023.
82 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 42 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
ABSTRAK:
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat agar dapat berjalan efektif dan efisien; untuk melaksanakan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.3 Tahun 2022
UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; Permendagri No.15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.67 Tahun 2011
Permen PP dan PA No.5 Tahun 2014; Perda No.17 Tahun 2015.
PerBup ini berisi Ketentuan Umum; Tanggung Jawab; Perencanaan; Pelaksanaan, yang terdiri dari Komitmen, Kebijakan, Kelembagaan, Sumber Daya, Sistem Informasi dan Data Terpilah, Alat Analisis Gender, Kerjasama Pelaksanaan PUG, dan Partisipasi Masyarakat; Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi; Pembinaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2023.
10 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Perda Kabupaten Nunukan No.6 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.3 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; Permendagri No.11 Tahun 2017; Perda Kabupaten Nunukan No.6 Tahun 2022; Perda Kabupaten Nunukan No.8 Tahun 2022; Perda Kabupaten Nunukan No.3 Tahun 2023; Perda Kabupaten Nunukan No.6 Tahun 2024;
Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2023 terdiri atas Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, ringkasan laporan realisasi anggaran, dan penjabaran laporan realisasi anggaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2024.
4 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 14 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Perda Kabupaten Nunukan No.6 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.21 Tahun 2023; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.12 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.78 Tahun 2020; Permendagri No.62 Tahun 2017; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permendagri No.15 Tahun 2023; Perda Kabupaten Nunukan No.5 Tahun 2023; Perda Kabupaten Nunukan No.2 Tahun 2023; Perda Kabupaten Nunukan No.6 Tahun 2024; PerBup Nunukan No.23 Tahun 2023
Perubahan APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024 yang semula berjumlah Rp. 2.020.964.995.989,00 bertambah sejumlah Rp. 286.104.412.781,00 sehingga menjadi Rp. 2.307.069.408.770,00 dengan rincian Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2024.
5 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2024
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan – Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, BD 2024 (15)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit di Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka memenuhi perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit yang belum terdaftar peserta program jaminan sosial, Pemerintah Daerah berperan untuk melindungi pekerja melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.3 Tahun 2022; UU No.13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.24 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; Perpres No.109 Tahun 2013; Permenkeu No.91 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Program dan Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit di Daerah; Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi; Pendanaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2024.
7 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 16 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Untuk menjamin kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.21 Tahun 2023; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; Perpres No.87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.76 Tahun 2021; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah; Perencanaan; Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan; Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Penetapan; Pembahasan Produk Hukum Daerah; Pengharmonisasian Rancangan Perda dan Peraturan Bupati; Fasilitasi dan Evaluasi; Nomor Register; Penetapan, Penomoran, Pengundangan, dan Autentifikasi; Penyebarluasan; Partisipasi Masyarakat; Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah; Pembentukan Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia; Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi; Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia; dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2024.
44 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 17 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Pajak Daerah dari Bupati kepada Pemerintah Desa
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan publik agar lebih efektif dan efisien, serta untuk percepatan dan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak, maka perlu dilakukan pelimpahan sebagian wewenang Badan Pendapatan Daerah kepada Pemerintah Desa.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.21 Tahun 2023; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; UU No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.3 Tahun 2024; PP No.35 Tahun 2023; Perda Kabupaten Nunukan No.1 Tahun 2024; PerBup Nunukan No.7 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Pelimpahan Kewenangan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2024.
5 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 18 Tahun 2024
Insentif – Pemungutan – Pajak dan Retribusi Daerah
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 18, BD 2024 (18)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu; Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti; dalam rangka pelaksanaan pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diperlukan pedoman tata cara pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kabupaten Nunukan No. 1 Tahun 2024;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Jenis Pajak dan Retribusi yang Mendapatkan Insentif Pemungutan; Penerima dan Besaran Insentif; Pembayaran Insentif; Sumber Insentif; dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2024.
PerBup Nunukan No. 20 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka memenuhi tujuan peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pemenuhan Jaminan Kesehatan Semesta di Kabupaten Nunukan.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.21 Tahun 2023; UU No.40 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.24 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.17 Tahun 2023; PP No.101 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PP No.76 Tahun 2015; Perpres No.82 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No.59 Tahun 2024; Permenkes No.71 Tahun 2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkes No.7 Tahun 2021; Permenkes No.28 Tahun 2014
Permenkeu No.78/PMK.02/2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Penyelenggara dan Pemberi Jaminan Kesehatan; Kepesertaan Jaminan Kesehatan; Pelayanan Kesehatan; Peran Serta Masyarakat; Pengawasan dan Pengendalian; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2024.
17 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 20 Tahun 2024
BPPD – Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20, BD 2024 (20)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan berdasarkan urusan pada Perangkat Daerah perlu didukung dengan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah sesuai dengan pedoman nomenklatur yang ada.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.21 Tahun 2023; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.20 Tahun 2023; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; Permendagri No.140 Tahun 2017; Perda Kabupaten Nunukan No.10 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Kedudukan; Susunan Organisasi; Wewenang, Tugas, dan Fungsi BPPD; Tugas dan Fungsi; UPT; Kepegawaian; Tata Kerja; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2024.
PerBup No.40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja BPPD Kabupaten Nunukan.
18 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
