Menemukan 37.523 peraturan dalam 0,065 detik
... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun ...
... Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Serita Daerah Provinsi Kalimantan ...
... KALIMANTAN SELATAN. ...
... Menimbang: Mengingat: GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 062 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN a. b ...
... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ...
... Selatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan ...
... LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 062 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN PEMERINTAH KALIMANTAN SELATAN RISIKO DI PROVINS! ...
... PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN I. PENDAHULUAN A. La.tar Belakang 1. ...
... Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan Risiko serta memantau aktifitas pengendalian Risiko di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. II. KEBIJAKAN PENGEWLAAN RISIKO A. ...
... SALINAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR ...
... Timur, b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Kalimantan Timur. ...
... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tinur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan ...
... 5 SALINAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR ...
... Timur, b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Kalimantan Timur. ...
... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan ...
... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 'Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 05). ...
... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR dan GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN ...
... PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. ...
... Kalisifikasi curah hujan Schmidt dan Farguson: Type -A (Q=14,3 %) dan Type -B (Q=33,3 %), makin ke utara curah hujan semakin tinggi. .2. ...
... Barat 21.000 13.68 248 289 11.82 2 Kotawaringin Timur 50.700 33.01 490 378 9.68 3 Kapuas 34.800 22.66 512 863 14.73 4 Barito Selatan 12.664 8.25 184 810 14.59 5 Barito Utara 32.000 20.8' 1 193 046 6.03 ...
... 6 Palangka Raya 2.400 1.56 171 599 71.5 Uumlah 153.564 100 1801707 11.73 Sumber: Kalimantan Tengah Dalain Angka, BPS Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2001 Dari keseluruhan penduduk Propinsi Kalimantan ...
... KONDISI GEOGRAFIS Propinsi Kalimantan Tengah memiliki luas 153.564 km2, secara astronomis terletak pada posisi 1110 -1150 Bujur Timur dan 0°45' Lintang Utara -3°30'Lintang Selatan. ...
... Secara administratif, propinsi Kalimantan Tengah ini memiliki batas wilayah sebagai berikut: -Sebelah Utara berbatasan dengan Kaltim dan dan Kalbar -Sebelah Timur juga berbatasan dengan Kaftim dan dan ...
... Kalbar -Sebelah Selatan berbatasan dengan laut jawa, Sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Barat, Kondisi fisik wilayah Propinsi Kalimantan Tengah, terdiri atas daerah pantai dan rawa yang ...
... Barito Utara 2 19 104 1 Kata Palangkaraya 1 7 38 3 Kab. Kapuas 2 39 184 Kab. KOTIM 2 35 170 . I Kab. ...
... KOSAR 18 122 2 Propinsi Kalteng 10 135 TT0-8 7 Sumber data: Kalimantan Tengah Dalam Angka . .200 I 48 Sedangkan sumberdaya manusia yang bekerja pada berbagai bidang kesehatan di Kalimantan Tengah meliputi ...
... Barito Utara 23 5 179 69 2 1 Kola Palangkaraya 23 11 53 295 3 4 Kab. Kapuas 50 10 174 492 1 1 Kab. KOT:M 43 ~o I 142 421 5 2 Kab. ...
... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tarnbahan Lembaran Negara ...
... Timur dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ...
... Timur; a. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terutama bagi Aparatur Sipil Negara, sehingga perlu dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah KORPRIProvinsi Kalimantan Timur; Menimbang ...
... .>' ISRAN NOOR ttd GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, ....................................... DEWAN DIREKTUR ------ PENGAWAS ....................................... ...
... SMF I I SUB BAGIAN TATA USAHA SEKSI SEKSI PELA YANAN PENUN.lANG MEDIS & MEDIS & NON KEPERAWATAN MEDIS I I KJF I I I INSTALASI I K.lF I BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI PROVINSI KALIMANTAN ...
... TIMUR PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR LAMPIRAN ...
... dimaksud pada ayat (1) merupakan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D. (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah I KORPRIProvinsi Kalimantan Timur. ...
... Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur. 4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. 5. ...
... Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut Rumah Sakit KORPRI adalah Rumah Sakit Umum Daerah KORPRIProvinsi Kalimantan Timur kelas D yang merupakan unit organisasi ...
... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13); 21. ...
... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor ...
... 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100); 22. ...
... PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 020 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR ...
... KALIMANTAN SELATAN, Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ...
... Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. ...
... Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 2 Maret 2018 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ...
... PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 20 ...
... Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan. 2. ...
... Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan. 4. ...
... Selatan dan mengatur wewenang dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (APIP). 10. ...
... Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah(APIP)yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasanintern di lingkungan PemerintahProvinsi KalimantanSelatan ...
... PIAGAM PENGAWASAN INTERN LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ...
... maka lingkup pengawasan intern Inspektorat Daerah Provinsimeliputi: 1. audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provsinsi Kalimantan ...
... Selatan telah sesuai ketentuan; 2. audit kinerja atas peyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provsinsi Kalimantan Selatan, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan dan audit kinerja atas ...
... perencanaan dan penganggaran, reviu Dana Alokasi Khusus (DAK)dan reviu atas laporan kinerja Pemerintah ProvinsiKalimantan Selatan; 4. evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Kalimantan ...
... Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92); b. ...
... Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 95); c. ...
... atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ((Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 162); dan d. ...
... PJHAK KESATU dapat menerima dengan baik hasil evaluasi oleh Menteri terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelak.anaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan ...
... Selatan Tahun Anggaran ... dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelak.anaan APBD Provinsi Kalimantan Selatan dan selanjutnya untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ...
... Gubernur Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Selaku, PIHAK KESATU Nama Pimpinan DPRD Provinsi Selaku, PIHAKKEDUA lliamaKETUA Nama WAKILKETUA Nam.a \'VAKIL KETUA ...
... Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan. 2. ...
... Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan. 4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Selatan. 5. ...
... Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 7. ...
... Secara administratif, batas wilayah Provinsi Kalimantan Timur adalah : 1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara; 2. ...
... Sebelah Barat : berbatasan dengan Negara Bagian Serawak Malaysia, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Kalimantan Tengah; 3. ...
... Sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Timur berupa daratan dengan luasnya mencapai 12.734.692 ha. ...
... Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022 Gambar II.29 Ketimpangan Antar Wilayah (Indeks Williamson) Regional Kalimantan Tahun 2017-2021 Secara umum, struktur perekonomian di pulau Kalimantan masih mengandalkan ...
... , Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. ...
... Pada tahun 2021, Kalimantan Timur memegang 48,46 persen perekonomian di pulau Kalimantan, disusul Kalmantan Barat yang menyumbang 16,53 persen perekonomian, sedangkan Kalimantan Utara hanya menyumbang ...
... -52- Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021 Gambar II.26 Peta Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Indeks gini kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan ...
... Sedangkan kabupaten/kota yang indeks gininya termasuk dalam kategori rendah yaitu Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Mahakam Ulu yang memiliki indeks ...
... Sebelumnya indeks gini Kalimantan Timur sebesar 0,328. Jika dibandingkan dengan regional Kalimantan, pada tahun 2021 ketimpangan pendapatan terendah di Kalimantan Utara sebesar 0,292. ...
... Keputusan Gubemur Kalimantan Tengah Nomor 43 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Kehewanan Provinsi Kalimantan Tengah; 15. ...
... Keputusan Gubemur Kalimantan Tengah Nomor 54 Tahun 2001 tentang Organisasi Dan Tatakerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah; 16. ...
... Keputusan Gubemur Kalimantan Tengah Nomor 125 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah; 18. ...
... I Menimbang Mengingat GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR : =e TAHUN 2007 T E N T A N G PENETAPAN SASARAN PRODUKSI PANGAN KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2007 GUBERNUR ...
... dimaksud pada huruf a, perlu Penetapan Sasaran Produksi Pangan Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007, yang di tetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah; 1 . ...
... Undang-Undang Nomor 21 Tahun 159 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahu: :99 zntang Sistem Budidaya Tanaman; 3. ...
... Dalam rangka pencapaian sasaran produsi pangan petemakan di Kalimantan Tengah TA. 2007 dilaksanakan melaui upaya peningkatan produksi daging dan telur. ...
... Operasional kegiatan lebih lanjut di daerah ditetapkan oleh Dinas Kehewanan Provinsi Kalimantan Tengah. 1 1 . ...
... akan ditetapkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah. ...
... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Se1atan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ...
... Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 71); 40. ...
... Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 090 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. ...
... Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 090 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah ...
... Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019. tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 'I'ugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan ...
... perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Perubahan Allis Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 090 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ...
... Tabun Anggaran 2020; GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, DENGAN RAHMATTUHANYANGMARA ESA Mengingat: Menimbang: PERUBAHAN ATASPERATURANGUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 090 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARANANGGARANPENDAPATANDAN ...
... BELANJA DAERAH PROVINSIKALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN2020 NOMOR 0 13 TAHUN 2020 TENTANG PERATURANGUBERNUR KALIMANTAN SELATAN GUBERNURKALlldANTANSELATAN ...
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat