Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

Menemukan 37.584 peraturan dalam 0,071 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Utara Nomor 19 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2022

Abstrak

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara; 38. ...

... Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2022; 40. ...

... Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara. ...

Hal. 5, File: PERBUP Nomor 19 Tahun 202...un Anggaran 2022.pdf

... Pasal 357 Laporan realiasi disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui Kepala Bappeda Kabupaten Nias Utara dengan tembusan kepada Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Nias Utara ...

... dan Kepala BPKPAD Kabupaten Nias Utara. ...

... Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Utara selambat-lambatnya tanggal 31 Januari 2022. ...

Hal. 178, File: PERBUP Nomor 19 Tahun 202...un Anggaran 2022.pdf

... BUPATI NIAS UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN BUPATI NIAS UTARA NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN ANGGARAN 2022 ...

... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI NIAS UTARA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan ...

... sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Utara tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2022; Mengingat ...

Hal. 1, File: PERBUP Nomor 19 Tahun 202...un Anggaran 2022.pdf

Download file:

PERBUP Nomor 19 Tahun 202...un Anggaran 2022.pdf

PEDOMAN – PELAKSANAAN – ANGGARAN – PENDAPATAN – DAN – BELANJA – DAERAH – KABUPATEN – NIAS – UTARA – TAHUN – ANGGARAN – 2022

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2022 NOMOR 171

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanahkan bahwa Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD, selanjutnya PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu disusun pedoman pelaksanaan APBD Kabupaten Nias Utara oleh PPKD yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 2 Tahun 2022, dan Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 3 Tahun 2022.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, TAPD), ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (Umum, Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Pembiayaan Daerah, Surplus dan Defisit), PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN (Umum, Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah, Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Anggaran Kas dan SPD, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah, Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah), LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PERUBAHAN APBD (Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dasar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Pergeseran Anggaran, Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pendanaan Keadaan Darurat, Pendanaan Keadaan Luar Biasa, Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA (Tujuan Pengadaan Barang/Jasa, Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, Prinsip Pengadaan Barang/Jasa, Etika Pengadaan Barang/Jasa), PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA (Pelaku Pengadaan Barang/Jasa, Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Kelompok Kerja Pemilihan, Agen Pengadaan, Penyelenggara Swakelola, Penyedia), PERENCANAAN PENGADAAN (Perencanaan Pengadaan, Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja, Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa, Pengumuman Rencana Umum Pengadaan), PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA (Persiapan Swakelola dan Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia), PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA (Pelaksanaan, Pembayaran Swakelola, Pengawasan dan Pertanggungjawaban), PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/ JASA MELALUI PENYEDIA (Pelaksanaan Pemilihan Penyedia, Tender/Seleksi Gagal, Pelaksanaan Kontrak, Pembayaran Prestasi Pekerjaan, Perubahan Kontrak, Keadaan Kahar, Penyelesaian Kontrak, Serah Terima Hasil Pekerjaan), PENGADAAN KHUSUS (Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat, Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri, Pengecualian, Penelitian, Tender/Seleksi Internasional dan Dana Pinjaman Luar Negeri atau Hibah Luar Negeri), USAHA KECIL, PRODUK DALAM NEGERI, DAN PENGADAAN BERKELANJUTAN (Peran Serta Usaha Kecil dan Koperasi, Penggunaan Produk Dalam Negeri, Pengadaan Berkelanjutan), PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik, Layanan Pengadaan Secara Elektronik), SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN (Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa, Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa), PENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI, DAN PELAYANAN HUKUM (Pengawasan Internal, Pengaduan oleh Masyarakat, Sanksi, Daftar Hitam Nasional, Pelayanan Hukum Bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa, Penyelesaian Sengketa Kontrak), PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pembantu), PENATAUSAHAAN (Pembukaan, Inventarisasi, Pelaporan), AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Akuntansi Pemerintah Daerah, Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah), PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH (Pengelolaan Piutang Daerah, Pengelolaan Investasi Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengelolaan Utang Daerah dan Pinjaman Daerah), BADAN LAYANAN UMUM DAERAH, PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH, INFORMASI KEUANGAN DAERAH, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, KETENTUAN LAIN-LAIN, EVALUASI, dan PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2022.
187 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 42 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Pengadaan Barang/Jasa

Hasil pencarian pada file:

... 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3) Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah ...

... Utara (Lembar Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 1) MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA. ...

... Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara. ...

Hal. 3, File: PERBUP NO 42 2021.pdf

... Menimbang Mengingat BUPATI MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG KODE ETIK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA ...

... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUSI RAWAS UTARA bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara yang efektif, efsien, transparan, terbuka, bersaing ...

... dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara: b. ...

Hal. 1, File: PERBUP NO 42 2021.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara. ...

... Ditetapkan di Muara Rupit padatanggal | MARET 2021 BUPATI MUSI RAWAS UTARA, MY DEVI SUHARTONI Diundangkan di Muara Rupit pada tanggal 2021 ALWI ROHAM BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2021 ...

... S.IP, Pembina Ik.VIV.h NIP. 19641011 108603 1 086 13t SEKRETARIS DAERAH SI RAWAS UTARA ...

Hal. 13, File: PERBUP NO 42 2021.pdf

Download file:

PERBUP NO 42 2021.pdf

kode-etik-pengadaan-barang-jasa

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2021/No.42

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara

ABSTRAK:

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, perlu mengatur kode etik untuk pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar Hukum peraturan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 16 Tahun 2013; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; PERPRES No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 12 Tahun 2021; PERKABKN No. 32 Tahun 2011; PERLKPP No. 14 Tahun 2018; PERKA LKPP No. 7 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PERKA LKPP No. 16 Tahun 2019; PERDA No. 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 1 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, susunan, masa tugas pengangkatan dan pemberhentian, fungsi, pemberlakuan, prinsip pengadaan barang/jasa, kode etik, pelanggaran, informasi pelanggaran kode etik, tata cara penegakan kode etik, ketentuan lain-lain, penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2021.
13 hlm, Lampiran : 7 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2016

Tata Cara Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa di Kabupaten Kolaka Utara

Abstrak

Desa Dana Desa

Hasil pencarian pada file:

... · ~ : BUPATI KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 6, TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA DESA DI KABUPATEN KOLAKA UTARA ...

... TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUMAN YANG MARA ESA Menimbang BUPATI KOLAKA UTARA, a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan ...

... bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya pedoman teknis Tata Cara Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka utara ...

Hal. 1, File: Perbup Kolut No.06 Tahun 2016.pdf

... Evaluasi desa di Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

... Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang rnengetahuinya, rnernerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara ...

... Ditetapkan di Lasusua pada tanggal, 1-0 A fri l "'Lb \ 6 C:ZUTARA' RUSDA MAHMUD Diundangkan di Lasusua pada tanggal, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA, Drs. ...

Hal. 11, File: Perbup Kolut No.06 Tahun 2016.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016; 18. ...

... Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tat Cara Pembagian rincian dana desa per desa di Kabupaten Kolaka Utara. ...

Hal. 3, File: Perbup Kolut No.06 Tahun 2016.pdf

Download file:

Perbup Kolut No.06 Tahun 2016.pdf

TATA-CARA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2016/No. 6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa di Kabupaten Kolaka Utara

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pernerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya pedoman teknis Tata Cara Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka utara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa di Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2016.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Wakatobi, dan Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 5495); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pmerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( lembaran Negara RI tahun 2016 nomor 57 ); 10. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran ,2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288); 1'1.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045); 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934); .16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016; 18. Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tat Cara Pembagian rincian dana desa perdesa di Kabupaten Kolaka Utara.
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB ll MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP, BAB III PENYALURAN, BAB V PENGGUNAAN, BAB VI LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA, BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN SANKSI, BAB VIII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
12 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 33 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap dan Penyusutan Aset Tetap Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... • » l \I- ' ' " , BUPATI LUWU UTARA PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 33 TAHUN 2013 TENT ANG PEDOMAN KAPITALISASI ASET TETAP DAN PENYUSUTAN ASET TETAP LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA DENGAN RAHMAT ...

... TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LUWU UTARA, Menimbang Mengingat a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 53 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan ...

... Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 37 ayat (7a) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor ...

Hal. 1, File: PERBUP NO. 33 TAHUN 2013.pdf

... Pasal 18 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Kapitalisasi Aset dan Penyusutan Aset Tetap yang termuat pada Kebijakan Akuntansi Aset yang diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Utara ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara. Ditetapkan di Masamba pada tanggal ? ...

... ------'\ � - Diundangkan di Masamba pada tanggal 22 Nev.,a,ber 2013 SEKRETARIS DAERAH K.t\.JJl-111',ATEN LUWU UTARA MUDJAHIDIN IBRAHIM BERlTA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2013 NOMOR ..... ...

Hal. 9, File: PERBUP NO. 33 TAHUN 2013.pdf

... Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara. 3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Luwu Utara. 4. ...

... Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Behan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara atau perolehan lainnya yang sah ...

Hal. 3, File: PERBUP NO. 33 TAHUN 2013.pdf

Download file:

PERBUP NO. 33 TAHUN 2013.pdf

PEDOMAN KAPITALISASI ASET TETAP DAN PENYUSUTAN ASET TETAP LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2013

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap dan Penyusutan Aset Tetap Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 53 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 37 ayat (7a) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menyusun Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap dan Penyusutan Aset Tetap; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap dan Penyusutan Aset Tetap.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undan- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 193);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGAKUAN ASET TETAP BAB III KAPITALISASI ASET TETAP BAB IV PENYUSUTAN ASET TETAP BAB V REVALUASI ASET TETAP BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2013.
NOMOR 33 TAHUN 2013
35 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu Utara No. 5 Tahun 2015

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2015-2035

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... BUPATI LABUHANBATU UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2015 - 2035 DENGAN ...

... RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LABUHANBATU UTARA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 7 ayat (2), Pasal 11, Pasal 55, dan Pasal 78 ayat (4) huruf cUndang-Undang Nomor 26 ...

... Kabupaten Labuhanbatu Utara dan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan arahan dalam pemanfaatan ruang bagi ...

Hal. 1, File: Perda Nomor 05 Tahun 2015... Tahun 2015-2035.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara. ...

... Peraturan Daerah dengan ini Ditetapkan di Aek Kanopan pada tanggal -23 Oktober 2015 BUPATI LABUHANBATU UTARA, ^7 IN SYAH Diundangkan di Aek Kanopan pada tanggal 1# Oktober 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ...

... LABUHANBATU UTARA, \A RAMBEY EDI SAM] LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2015 NOMOR 16 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA, PROVINSI SUMATERA UTARA : ( 5 / 2015 ) ...

Hal. 87, File: Perda Nomor 05 Tahun 2015... Tahun 2015-2035.pdf

... Labuhanbatu Utara APBN/APBD iProv/APBD Kab Kab.Labuhanbatu Utara APBN /APBD Prov/APBD Kab. b. ...

... Labuhanbatu Utara d. Pembangunan fasilitas wisata alam Pariwisata Kab. Labuhanbatu Utara APBD Prov & Kab e. ...

... Labuhanbatu Utara APBN/APBD Prov/APBD Kab. Pertanian m ...

Hal. 110, File: Perda Nomor 05 Tahun 2015... Tahun 2015-2035.pdf

Download file:

Perda Nomor 05 Tahun 2015... Tahun 2015-2035.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 28 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Tata Kelola Aplikasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

Abstrak

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Hasil pencarian pada file:

... BUPATI KOLAKA UTARA PROVINSISULA~ITENGGARA PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 2~ TABUN 2018 TENTANG TATA KELOLA APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAB KABUPATEN KOLAKA ...

... UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOLAKA UTARA Menimbang Mengingat a. bahwa dalam untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good govemance) dan pelayanan masyarakat yang berkualitas ...

... Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor ...

Hal. 1, File: Perbup Kolut No 28 Tahun 2018.pdf

... Daerah adaIah Kabupaten Kolaka Utara 2. Bupati adaIah Bupati Kolaka Utara 3. ...

... Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. 4. ...

... Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Kolaka Utara. 5. ...

Hal. 2, File: Perbup Kolut No 28 Tahun 2018.pdf

... BABX PEMANTAUAN DAN EVALUASI APLIKASI Pasal15 (1) Pemantauan dan evaluasi aplikasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas aplikasi SPBE di lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara. ~~.~~~------------~ PARAF J

... SEKRETARISDAERAHKABUPATEN KOLAKA UTARA Ditetapkan di Lasusua Pada tanggal, 07 - II - J.oIB BUPATIKOLAKA UTARA ~ ASHAR BERITADAERAHKABUPATEN KOLAKA UTARATAHUN2018 NOMOR..!2-9 ...

Hal. 9, File: Perbup Kolut No 28 Tahun 2018.pdf

Download file:

Perbup Kolut No 28 Tahun 2018.pdf

TATA-KELOLA

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Aplikasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good govemance) dan pelayanan masyarakat yang berkualitas diperlukan dukungan dengan pemanfaatan teknologi; b. bahwa pemanfaatan teknologi dalam bentuk aplikasi perlu dikelola dengan baik agar lebih efektif dan efisien; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Tata kelola Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah kabupaten Kolaka Utara.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 4. Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348); 6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerab.{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II APLIKASI, BAB III PERENCANAAN APLIKASI, BAB IV REALISASI APLlKASI, BAB V KEAMANAN APLIKASI, BAB VI PENDAFTARAN APLIKASI, BAB VII PENGOPERASIAN APLIKASI, BAB VIII DATA, INFORMASI DAN INTEROPERABILITAS APLIKASI, BAB IX PEMELIHARAAN APLIKASI, BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI APLIKASI, BAB VIII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2018.
9 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

Abstrak

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Hasil pencarian pada file:

... Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara 2. ...

... Pemcrintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Utara. 4. Bupati adalah Bupati Luwu Utara. 5. ...

... Sekrelaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara. 7. ...

Hal. 3, File: PERBUP NO. 13 TAHUN 2013.pdf

... Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara 2. ...

... Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Utara. 4. Bupati adalah Bupali Luwu Utara, 5. ...

... Sekretaris Dacrah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara. 7. ...

Hal. 34, File: PERBUP NO. 13 TAHUN 2013.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Luwu Utara. ...

... PARAF KOORDI \JASI SEK DA I I(' ASISTEN KABAG HUKUM � KASUBAG � Ditetapkan di Masamba pada tanggal 15 .ll'Rl�013 BUPATI LUWU UTARA � Diundangkan di Masamba pada tanggal 15 .l:PRlL 2013 SE ARIS DAERAH KABUPATEN ...

... LUWU UTARA, r-J"UDJAHIDIN IBRAHIM BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2013 NOMOR .lJ. ...

Hal. 30, File: PERBUP NO. 13 TAHUN 2013.pdf

Download file:

PERBUP NO. 13 TAHUN 2013.pdf

TATA KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2013/No.13

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa tata kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintahan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang tata kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 ); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4846); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245); 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1); 12. Peraturan Komisi lnformasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Nomor 5); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara T'ahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 180);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III PRINSIP-PRINSIP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BAB IV STRUKTUR ORGANISASI PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK BAB V KEDUDUKAN PPID BAB VI TUGAS PPID BAB VII TANGGUNG JAWAB PPID BAB VIII WEWENANG PPID BAB IX PETUGAS INFORMASI BAB X TATA KERJA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BAB XI KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK BAB XII INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA BAB XIII INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA BAB XIV INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT BAB XV INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BAB XVI JANGKA WAKTU PENGECUALIAN TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BAB XVII TATA CARA PENGECUALIAN INFORMASI PUBLIK BAB XVIIl TATA CARA PELAYANAN KEBERATAN BAB XIX REGISTRASI KEBERATAN BAB XX TANGGAPAN DAN KEBERATAN BAB XXI MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI BAB XXII PELAPORAN BAB XXII PENDANAAN BAB XXIII PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2013.
NOMOR 13 TAHUN 2013
64 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 4 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pertanggungjawaban Pelakasanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2017

Abstrak

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Halmahera Utara Nomor 3 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah Ka bu paten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2011 Nomor 3); 38. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan ...

... Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 51); v ...

Hal. 6, File: PERDA NO 4 TAHUN 2018.PDF

... 12 PERATURAN DAERAI-I fUTARA TAHUN 2018 NOMOR REGISTRASI : 4 TAHUN 2018 (LEMBARAN DAERAH KABUPA'l'EN HALMAI-:TERA UTARA TAHUN 2018 NOMOR 4); SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA ...

... UTARA, Diundangkan di Tobelo Pada tanggal 3/ ~ &

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara. Pasal 12 ...

Hal. 12, File: PERDA NO 4 TAHUN 2018.PDF

... beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubemur Maluku Utara ...

... dilakukan agar tidak bertentangan dengan kepentingan urnurn dan peraturan perundang- undangan yang .lebih tinggi; PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA ...

... TAHUN ANGGARAN 2017 DEN .GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HALMAHERA UTARA, TENT ANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA NOMOR 4 TAHUN 2018 BUPATIHALMAHERAUTARA PROVINSI MALUKU UTARA Menimbang ...

Hal. 1, File: PERDA NO 4 TAHUN 2018.PDF

Download file:

PERDA NO 4 TAHUN 2018.PDF

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN apbd tAHUN 2017

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018 No 4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelakasanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

Dasar Petimbangan Peraturan Daerah ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Utara No: 286/KPTS/MU/2018 perihal Hasil Evaluasi Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2017 dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017; Penyempurnaan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2017, dilakukan agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; perlu menetapkan Perda Kabupaten Halmahera Utara tebtang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2000; UU No. 1 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 16 Tahun 2000; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 1 Tahun 2008; PP No. 7 Tahun 2008; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 12 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No 11 Tahun 2017; Permendagri No. 33 Tahun 2017; Perda Kab. Halmahera Utara No. 4 Tahun 2010; Perda Kab. Halmahera Utara No. 3 Tahun 2011; Perda Kab. Halmahera Utara No. 8 Tahun 2016.
Peraturan daerah ini terdiri dari 12 pasal.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2018.
12 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 15 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Selama 5 tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2018 – 2022 capaian IPG Kabupaten Penajam Paser Utara selalu berada di atas capaian Provinsi Kalimantan Timur, dengan rata – rata selisih capaian 1 poin antara ...

... capaian Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Penajam Paser Utara. ...

... Secara umum, selama 5 tahun terakhir nilai IDG Kabupaten Penajam Paser Utara selalu berada di bawah nilai IDG Provinsi Kalimantan Timur, dimana nilai IDG 57,53 65,65 65,54 66,64 66,64 50,02 50,36 49,75 ...

Hal. 102, File: Perbup PPU 15-2023 ttg Re...Utara Tahun 2024.pdf

... Sumber: RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur juga disepakati beberapa target indikator makro pembangunan. ...

... Berikut target indikator makro pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024: Tabel 4.3 Target Indikator Makro Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 No Indikator Target 2024 1 Indeks Pembanguna ...

... pada RPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 – 2026. ...

Hal. 204, File: Perbup PPU 15-2023 ttg Re...Utara Tahun 2024.pdf

... Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 | II - 37 Utara. ...

... Gambar 2.21 Harapan Lama Sekolah Tahun 2018 – 2022 (Tahun) Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2023 Capain HLS Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2022 mengalami peningkatan layaknya RLS. ...

... Peningkatan capaian HLS juga terjadi untuk Provinsi Kalimantan Timur. Capaian HLS Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 sebesar 13,84 tahun atau setara dengan jenjang Diploma I (D-I). ...

Hal. 62, File: Perbup PPU 15-2023 ttg Re...Utara Tahun 2024.pdf

Download file:

Perbup PPU 15-2023 ttg Re...Utara Tahun 2024.pdf

rencana - kerja

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2023/15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2008; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 90 Tahun 2019.
Ketentuan Umum; RKPD 2024; Waktu Pelaksanaan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2023.
874 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 8 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA NOMOR : 08 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA ! ...

... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA GUNUNG TUA 2010 ...

Hal. 1, File: KAB_PADANG LAWAS UTARA_8_2010.pdf

... C >6 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Mcnjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor Tahun 2010, Tarnbahan ...

... Lembaran Daerah Kabupaten 06 Padang Lawas Utara Nomor ) Dcngan PcrsetujuHn Bcrsama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA DAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA 4«ft(apknn : PERATURAN DAERAH ...

... TENTANG ORGANISASI DAN TATA KER.JA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal I Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan ...

Hal. 3, File: KAB_PADANG LAWAS UTARA_8_2010.pdf

... < p -rrr-x^rr ' -T~^7~^ ‘--� '* -’ � �� ' � ' .DtVAS kTJPEKASi DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA UTARA NOMOR OS TAHUN 2010 i DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENCAH ...

... SIMPAN PINJAM PERMODALAN & JASA KEUANGAN SEKSI PELATIHAN & PENYULUHAN SEKS) PERDAGANGAN & ANEKA USAHA SEKSI BADAN HUKUM KOPERASI DATA & 1NFORMASI SEKSI PENILAlAN & PENETAPAN SIMPAN PINJAM i BUP ANG LAWAS UTARA ...

Hal. 32, File: KAB_PADANG LAWAS UTARA_8_2010.pdf

Download file:

KAB_PADANG LAWAS UTARA_8_2010.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT