PendidikanBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Hasil pencarian pada file:
... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana ...
... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggamm Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 16); 10. ...
... Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur ...
... GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN ...
... Kalimantan Timur Nomor 49 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 49 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaar. ...
... ini sehingga perlu diubah, b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubemur Kalimantan Timur tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Kalimantan Timur ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur. ...
... Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 5 Oktober 2022 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, ttd ISRAN NOOR Diundangkan di Samarinda pada tanggal 5 Oktober 2022 Pj. ...
... SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, ttd RIZA INDRA RIADI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 30. sesuai dengan aslinya H PROV. ...
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 49 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Sekolah Menengah, Sekolah Luar Biasa, dan Madrasah Aliyah
ABSTRAK:
Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada Sekolah Menengah, Sekolah Luar Biasa (SLB), dan Madrasah Aliyah (MA) di Provinsi Kalimantan Timur, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 49 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 49 Tahun 2018, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan kondisi saat ini sehingga perlu diubah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan peraturan ini.
Pasal 18 Ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 10 Tahun 2022; PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 4 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Permendiknas No. 19 Tahun 2007; Permendagri No. 30 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Prov. Kalimantan Timur No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Prov. Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2021; Perda Prov. Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2016; Pergub Kalimantan Timur No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Pergub Kalimantan Timur No. 49 Tahun 2017
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 49 Tahun 2018 yang diubah adalah sebagai berikut: Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 5 ayat (4); Pasal 7; Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6)
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2022.
19 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja utara Nomor 2 Tahun 2022
... Agar setiap ora.ng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara. ...
... Ditetapkan di Rantepao pada tanggal Llt Aguytus LbzL BU TORAJA UTARA, BASSANG Diundangkan di Rantepao pada tanggal 2.q AJVs\uS ? ...
... oLZH.SEKRETARIS DAERAH KAE} SALVIUS PASANG LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2022 NOMOR 1NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA, PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.O 2.A67 .22 t2 ...
... A UTARA PROVINSI SI'LAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 2TAHUN 2022 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN ...
... 2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TORAJA UTARA, Menimbang a bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Gouernance) melalui pengelolaan dan penggunaan Anggaran Pendapatan ...
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD Kab. Toraja Utara 2022 No.2
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2021.
ABSTRAK:
Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui pengelolaan dan
penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu adanya pertanggungiawaban
keuangan yang bersifat mengikat dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun
Anggaran berakhir.
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 13 Tahun 2019; Permendagri Nomor 64 Tahun 2013; Permendagri Nomor 11 Tahun 2017; Permendagri Nomor 9 Tahun 2019; Permendagri Nomor 64 Tahun 2020; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Perda Kab. Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2020; Perda Kab. Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2021.
Pengertian Daerah, Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara, Otonomi Daerah, Daerah Otonom, Perangkat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan, Laporan keuangan dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. Uraian laporan realisasi anggaran, Laporan arus kas , Laporan operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan saldo akhir, Catatan atas laporan keuangan, Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Lampiran laporan keuangan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2022.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian pertanggungiawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2O21 diatur dengan Peraturan Bupati.
14 Pasal (12 Hlm.) dan VII Lampiran.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 28 Tahun 2008
... • Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA dan BUPATJ GORONTALO UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN, PERTAMBANGAN ...
... Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Gorontalo Utara; 4. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara; 5. ...
... Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara; 6. ...
... •,, ' PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 28 TAHUN 2008 TENT ANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN ...
... GORONTALO UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GORONTALO UTARA, .. ...
... 4741), sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, maka organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. ...
... Diundangkan di Kwandang pada tanggal t� o eseM�£R. 2.ool� GORONTALO UTARA, MSc Pembina Tingkat I NIP. 130 395 171 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2008 NOMOR 8 ...
pembentukan organisasi dan tata kerja dinas kehutanan, pertambangan dan energi kabupaten gorontalo utara
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 28, LD.2008/No.
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam menyelenggarakan urusan bidang kehutanan dan berdasarkan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Oerganisasi Perangkat Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimna telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini ditur tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas kehutanan, pertambangan dan energi kabupaten gorontalo utara termasuk di dalamnya mengatur tentang pembentukan, kedudukan tugas dan fungsi, susunan organisasi, unit pelaksana teknis dinas, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2008.
Terdiri dari 13 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2016
... STANDAR PERJALANAN DINAS DALAM LINGKUNGA UTARA. 1.1. ...
... Kalimantan Barat ( H 370.000,- 110.000,20. Kalimantan Tengah < >H H 360.000,- 110.000,21. Kalimantan Selatan ( �H 370.000,- 110.000,22. KalimantanTimur J )H 430.000,- 13p.000,23. ...
... KalimantanUtara ( )H 430.000,- -130.000,24. 257 Sulawesi Utara. ...
... Kalimantan Selatan 4.250.000,- 1.680.000,- 820.000,- 540.000,- 390.000,23. Kalimantan Timur 4.000.000,- 1.750.000,- 950.000,- 550.000,- 450.000,24. ...
... Kalimantan Tengah Orang / Kali 90.000,22. KalimantanSelatan Orang / Kali 100.000,21 Kalimantan Timgr Orang / Kali 80.000,24. ...
... KalimantanUtara Orang / Kali 75.000,Sulawesi Utara Orang / Kali 110.000,26. Gorontalo Orang /Kali 200.000,27. Sulawesi Barat Orang i Kali 217.000,28. Sulawesi Selatan Orang / Kali 145.000,29. ...
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2016
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2016
ABSTRAK:
bahwa agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2016 dapat
dilaksanakan secara efektif. efisien, berdaya guna dan berhasil
guna serta sesuai dengan keténtuan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku, perlu adanya petunjuk pelaksanaan
sebagai pedoman dan dasar hukum dalam pelaksanaannya
UU No.4 Tahun 1956, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, UU No.33 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.24 Tahun 2004, PP No.23 Tahun 2005, PP No.55 Tahun 2005, PP No.56 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.65 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2006, PP No.71 Tahun 2010, PP No.30 Tahun 2011, PP No.2 Tahun 2012, PP No.54 Tahun 2010, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.32 Tahun 2011, Permendagri No.37 Tahun 2014, PERDA No.13 Tahun 2006, PERDA No.09 Tahun 2015, PERBUP No.44 Tahun 2015
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2016
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
Halaman 57
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2014
... • BUPATI LUWU UTARA PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENT ANG KEW AJIBAN KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA DENGAN ...
... RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LUWU UTARA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di ...
... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 4. ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara. ...
... Ditetapkan di Masamba pada tanggal 10 Juni 2014 BUPATI LUWU UTARA, 'r AS I STEN KABAG HUKUM KASUBAG PARAF KOORDINASI SEKDA Diundangkan di Masamba pada tanggal 10 Juni 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUP. ...
... TEN LUWU UTARA, \ MUDJAHIDIN IBRAHIM BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2014 NOMOR 23 ...
... BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. ...
KEWAJIBAN KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2014/No.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewajiban Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan Oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian
perlindungan kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja
yang melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di
luar hubungan kerja diperlukan jaminan sosial melalui
kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan;
b. bahwa salah satu upaya untuk mendukung
kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan
sebagaimana dimaksud huruf a, Pemerintah Kabupaten
Luwu Utara memandang perlu untuk mewajibkan
setiap orang atau perusahaan mengikutsertakan tenaga
kerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
membentuk Peraturan Bupati tentang Kewajiban
Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam Pemberian
Pelayanan Perizinan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu
Utara.
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 2918);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib
Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor
3826);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada
Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap
Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima
Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 238, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 5481);
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun
2011 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial
Tenaga Kerja di Provinsi Sulawesi Selatan.
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
BAB III
KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN
DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN
BAB IV
SANKSI ADMINISTRASI
BAB V
KETENTUAN LAIN-LAlN
BAB VIl
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2014.
NOMOR 23 TAHUN 2014
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara No. 3 Tahun 2017
... BUPATI GORONTALO UTARA PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG KENDERAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA Menimbang: Mengingat : - TAHUN ANGGARAN ...
... 2017 BUPATI GORONTALO UTARA, bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi Pejabat/aparatur harus didukung oleh sarana antara lain kenderaan dinas operasional, bahwa dengan terbatasnya kenderaan ...
... tentang Kenderaan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2017. ...
... Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2015 Nomor 4, Tambahn Berita Daerah Nomor 252), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. ...
... Ditetapkan di Kwandang pada tanggal 6 Janual 2017 be) PATI GORONTALO UTARA, INDRA YASIN Diundangkan di Kwandang pada tanggal 6 JAwuem 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA, ...
... BUPATI GORONTALO UTARA PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG KENDERAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA ...
... I Ci Y S ASS II / 6 SEKDA 7 WAKIL BUPATI 8 | T) BUPATI aa Mengingat : ba TAHUN ANGGARAN 2017 BUPATI GORONTALO UTARA, bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi Pejabat/aparatur harus didukung ...
... tentang Kenderaan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2017. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kenderaan Dinas Operasional Sewa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi Pejabat/aparatur diperlukan dukungan sarana, diantaranya kenderaan dinas operasional. Karena keterbatasan kenderaan dinas operasional milik pemerintah daerah, maka diperlukan tambahan kenderaan dinas operasional melalui proses sewa.
UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU 15 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; Perpres No. 4 Tahun 2015; Permendagri No. 7 Tahun 2006; Permendagri No.13 Tahun 2006; Perda Kab. Gorut No. 10 Tahun 2016.
Di dalam peraturan ini diatur tentang pengertian kendaraan dinas, kendaraan dinas operasional sewa (KDO-S), pengguna dan pengendali KDO-S. Peraturan ini juga mengatur tentang asas dan tujuan penggunaan Kendaraan Dinas Operasional Sewa (KDO-S), pendistribusian dan pemanfaatan KDO-S, tata cara penyewaan dan spesifikasi kendaraan yang dijadikan KDO-S, pemeliharaannya, kontrak sewa atas KDO-S, pengendalian dan pengawasan serta sanksi yang dikenakan apabila KDO-S tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya atau ada rekomendasi dari inspektorat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
13 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 7 Tahun 2012
... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA Dan BUPATI GORONTALO UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan :— PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN ...
... DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA. ...
... Daerah adalah Daerah Gorontalo Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara. ...
... Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. ...
... Ditetapkan di Kwandang pada tanggal, 31 Juu 2012 RONTALO UTARA, ) INDRA YASIN Diundangkan di Kwandang pada tanggal, 9 Sui 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA, LEMBARAN DAERAH ...
... KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2012 NOMOR 7 ...
... PARAF KOORDINASI NO BUPATI GORONTALO UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KABUPATEN ...
... GORONTALO UTARA Menimbang PENGELOLA Lo — — | KABAG | HUKUM PARAF ASS PP TEH SEKERTARIS | DAERAH | WAKIL BUPATI e, 2 ...
... ' UNTUK Di | m0 Jj Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GORONTALO UTARA a. bahwa untuk melakukan penyelesaian kerugian daerah : yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum dan atau yang ...
tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah kabupaten gorontalo utara
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2012/No.7
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melakukan penyelesaian kerugian daerah yang diakibatkan oleh pembuat melanggar hukum dan atau yang disebabkan kelalaian Bendaharaan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.8 Tahun 1981; UU No,28 Tahun 1999; UU No.30 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.21 Tahun 2001; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011; PP no.31 Tahun 1980; Permendagri No.5 Tahun 1997; Permendagri No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.53 Tahun 2010; Permendagri No.17 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini diatur tentang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan majelis pertimbangan TP-TGR keuangan dan barang daerah, ruang lingkup, informasi kerugian daerah, penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, kadaluwarsa, penghapusan, pembebasan, penyetoran, pelaporan, ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2012.
Terdiri dari 19 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2018
... BUPATI BARlTO UTARA PROVIJfSl KALDIAMTAl'I TENGAH PERATURAII BUPATI BARITO UTARA NOMOR 6 TAHUN 2018 TBNTANG PEDOMAJII PENGELOLAAN PELAYANAN tNFORMASl PUBLIK DAN DOKUMENTASI DI Lll'IGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ...
... Barito Utara. l. ...
... Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 lentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tabun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tlngkat U di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai ...
... PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA I. Sekretariat Daerah Kabupat:en Barito Utara; 2. Sckretariat Dewan Perwalcilan Rakyat Daerah Kabupatcn Barito Utara; 3. lnspektorat Kabupaten Barito Utara; 4. ...
... Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara; 5. Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara; 6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara; 7. ...
... Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Barito Utara; 19. Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Utara: ...
... Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6): 9. ...
... : PERATURAN BUPATI BARITO UTARA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INPORMASI PUBLIX DAN DOKIJMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERllfTAH KABUPATEN BARITO UTARA. ...
... Pemerintah Kabupaten adala.h Pemerintahan Kabupaten Barito Utara. 3. Bupati adalah Bupati Sarita Utara. 4. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas diperlukan adanya pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 43 Tahun 2015
UU No 27 Tahun 1959; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 61 Tahun 2010; Permendagri No 3 Tahun 2017; Perda Kab Barito Utara No 2 Tahun 2016; Perbup Barito Utara No 38 Tahun 2016
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah
a. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; dan
b. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2018.
39 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 01 Tahun 2014
... UTARA ·• 03 PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH ~"QP~,-Err LAMPUNG UTARA .. ·· 04 PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMP, SMA, DAN SMK DENGAN SISTEM ON LINE ,· ' 05 TUNJANGAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL ...
... DESA SE-KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2014 10 RENCANA AKSI DAERAH. ...
... MISKIN KABUPATEN LAMPUNG UTARA • DAFTAR ISi ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerjtl' Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2012 ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara 2010··2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun ...
... 19 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN c » PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2013 20 REN CANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ...
... WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA '"';·~;:;:;~ _( .-tt! ...
... ; 28 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN ~cu dcPEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATERLAMPUNG UTARA . .::.-_,--:.<~· 29 TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA Di l;,JESA ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2014
ABSTRAK:
a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lampung Utara Tahun
Anggaran 2014 agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, berdaya
guna dan berhasil guna sesuai dengan ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, perlu adanya petunjuk pelaksanaan
untuk digunakan sebagai pedoman dan dasar hukum dalam
pelaksanaannya ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan maksud huruf a tersebut diatas,
dipandang perlu membuat Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2014.
c. bahwa untuk terlaksananya maksud huruf a dan b tersebut diatas perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Utara.
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1091) Jo, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndoinesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada
Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesla Nomor
4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan
dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah , Laporan
Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan lnformasi laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan dan lnformasi laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4693);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repulik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang daerah ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 /PMK.02/2.013 tentang Standar
Biaya umum Tahun Anggaran 2014;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2014;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2006,
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 22);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 11 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Lampung Utara 2010-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Utara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Utara Nomor 44) .
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 21 Tahun 2011
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara
Tahun 2012 Nomor 5);.
Didalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang :
1. Ketentuan Umum
2. Prinsip-prinsip Pelaksanaan APBD
3. Pelaksanaan Pengelolaan APBD
4. Pergeseran Anggaran
5. Perjalanan Dinas
6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
7. Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Seminar atau Lokakarya Serta Kegiatan Lainnya.
8. Ketentuan Lain-lainnya
9. Pembinaan dan Pengawasan
10. Ketentuan Penutup
11. Lampiran-lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2014.
50 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Utara No. 3 Tahun 2012
... Peraturan Oaerah � opinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok :>okok Pengelolaan Keuangan Daerah; 25. ...
... SULAWESI UTARA d .n GUBERNUR SL _AWESI UTARA MEMUl JSK/\N : Menetapkan : PERATURAN DAERAH )ROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PERTANGGUNGJAWAI AN PELAKSANAAN ANGGARAN I PENDAPATAN DAN s, LANJA oAERAH PRov1Ns1 ...
... ·- i i GUBERN·UR SULAWESI UTARA PERATURAN DAERAI-- PROVINS! SULAWESI UTARA NOMOR 3 T AHUN 2012 TENT ANG PERTANGGUNG. IAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PEN OAF ATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINS! ...
... SULAWESI l TARA TAHUN ANGGARAN 2011 DENGAN RAHMA r TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNU { SULAWESI UTARA Menimbang a. bahwa untuk m laksanakan ketentuan Pasal 184 ayat ('i) Undang-Urdang lornor 32 Tahun 2004 tentang ...
... Pendapatan dan I elania Daerah sebagaimana dirnaksud pada huruf a perlu dit tapkan dengan Peraturan Daerah tentang/ Pertanggungjawat in Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pr vinsi Sulawesi Utara ...
... P isal 9 Gubernur Sulawesi Utara menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanqqungjs vaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Prov 1si Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2011 ) sebagai ...
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.PROV.SULUT/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2011
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2012.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
