Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

Menemukan 37.586 peraturan dalam 0,043 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toraja utara Nomor 4 Tahun 2013

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN TORAJA UTARA

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Kabupaten Torqja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (tembaran Daerah Kabupaten Torqia Utara Tahun 2O1O Nomor 8); 12. ...

... Toraja Utara Nomor 3); 13. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Torqia Utara Tahun 20ll Nomor 11, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara ...

Hal. 3, File: Perbup Nomor 4 Tahun 2013.pdf

... Dan Tata Ke{a Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas, Pusat Rehabilitasi Kusta, dan Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Tora.ja Utara Tahun 2012 Nomor 60 ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara. ...

... Ditetapkan di Rantepao pada 4 Januari 2011 BUPATI A UTARA, FREDERI RRING Diundangkan di Rantepao pada tanggal ) Januari 2013 SE S DAERAH N RA"IA UTARA, LEWARAN tsI' BERITA DAERAH KABUPATEN TORA"IA UTARA ...

Hal. 7, File: Perbup Nomor 4 Tahun 2013.pdf

... A UTARA PERATURAN BUPATI TORA"IA UTARA NOMOR 4 TrEtrN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARruT^-T DI KABUPATEN TORA"IA UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ...

... ESA BUPATI TORA"IA UTARA, a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tora.ia Utara, maka perlu melakukan penambahan jaringan untuk menjangkau daerah terpencil ...

... di Kabupaten Toraja Utara. l. ...

Hal. 1, File: Perbup Nomor 4 Tahun 2013.pdf

Download file:

Perbup Nomor 4 Tahun 2013.pdf

PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN TORAJA UTARA

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2013/NO.4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN TORAJA UTARA

ABSTRAK:

a. bahwa untuk kelancaran pelaksa.naan tugas dan fungsi organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara, maka perlu melakukan penambahan jaringan untuk menjangkau daerah terpencil yang disesuaikan dengan jumlah penduduk; b. bahwa penambahan jaringan Organisasi Dinas Kesehatan merupakan perwujudan dari pemerataan pembangunan, peningkatan dan pendekatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka perlu membentuk UPTD Puskesmas; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara di Kabupaten Toraja Utara.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok• Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang• Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerinatah daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 59 tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4844) 3. undang -undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5063); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perudang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234; 7. Peraturan Pemerintah Nornor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Ut.ara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Ut.ara Nomor 2); J 11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisa.si dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 13); 14. Peraturan Bupati Nomor 60 tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPfD) Puskesmas, Pusat Rehabilitasi Kusta, dan Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara (Serita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 60).
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN TORAJA UTARA DI KABUPATEN TORAJA UTARA. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Otonom sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Toraja Utara. 4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara. 6. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksa.na Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara. 7. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Tata Usa.ha Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara. 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara. 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusa.t Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksa.na Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara. 10. Wilayah Kerja adalah Wilayah Kerja UPTD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara. 11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksa.nakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi UPTD. BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN WILAYAH KERJA UPTD PUSKESMAS Bagian Kesa.tu Pembentukan Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk: a. UPTD Puskesmas Ma'dong; b. UPTD Puskesmas Ranteuma; dan c. UPTD Puskesmas Bokin. (2} Dengan terbentuknya UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1}, maka UPTD Puskesmas di Daerah berjumlah 25 (dua puluh lima] yaitu : Bagian Kedua Kedudukan Pasal 3 (1) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan. (2) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1} membawahi: a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Petugas Operasional Upaya Kesehatan Perorangan (UKP); c. Petugas Operasional Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM); dan d. Kelompok Jabatan Fungsional. (3) Ketentuan mengenai uraian tugas dan fungsi masing• masing jabatan pada UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Ketiga Wilayah Kerja Pasal 4 Wilayah kerja UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) adalah : a. UPTD Puskesmas Ma'dong berkedudukan di Lernbang Ma'dong Kecamatan Dende Piongan Napo dengan wilayah kerja sebagian wilayah Dende Piongan Napo ; b. UPTD Puskesmas Ranteuma berkedudukan di Kecamatan Buntu Pepasan dengan wilayah kerja sebagian wilayah Kecamatan Buntu Pepasan; dan c. UPTD Puskesmas Bokin berkedudukan di Lembang Bokin Kecamatan Rantebua dengan wilayah kerja sebagian wilayah Kecamatan Rantebua. Pasal 5 (1) Dengan terbentuknya UPTD Puskesmas Ma'dong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (l} huruf a, maka wilayah kerja UPTD Puskesmas Pasang dikurangi dengan wilayah kerja UPTD Puskesmas Ma'dong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a. (2) Dengan terbentuknya UPTD Puskesmas Ranteuma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, maka wilayah kerja UPTD Puskesmas Ta'ba dikurangi dengan wilayah kerja UPTD Puskesmas Ranteuma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b. (3) Dengan terbentuknya UPTD Puskesmas Bokin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, maka wilayah kerja UPTD Puskesmas Rantebua dikurangi dengan wilayah kerja UPTD Puksesmas Bokin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c. BAB III PENGANGKATAN DALAM JABATAN Pasal 6 (1) Jabatan pada UPTD Puskesmas sebagaimana di.maksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) dan ayat (2) diisi oleh Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Kesehatan. (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 7 (1) Pembiayaan atas terbentuknya UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi: a. pengadaan bangunan gedung; b. pengadaan perlengkapan kantor (mobiler); c. pengadaan alat kesehatan; dan d. pengadaan atau penempatan pegawai pada jabatan struktural dan jabatan fungsional. BABV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 8 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, bangunan, perlengkapan kantor, dan alat kesehatan yang sudah ada dan diperuntukkan penggunaan dan pemanfaatan dalam pelayanan kesehatan merupakan barang mllik Daerah. Pasal 9 Pengoperasian atau pelayanan kesehatan pada UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 ( 1) Tugas pokok dan fungsi Kepala UPTD Puskesmas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPI'D Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2} huruf a berdasarkan ketentuan sebagaimana di.maksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 60 Tahun 2012 tentang Organisasi - .... • I Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas, Pusat Rehabilitasi Kusta, dan Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 60). (2) Tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional UPTD Puskesmas sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 11 (1) Pelantikan Pejabat Struktural pada UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini diundangkan. (2) Penempatan Pejabat Fungsional pada UPTD Puskesmas sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1} dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan. Pasal 12 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 1n1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2013.
7

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 27 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Gorontalo Utara; 4. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara; 5. ...

... Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara; 6. ...

... Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara; 10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara; 3 , ...

Hal. 3, File: PERDA Gorontalo Utara No ...Pemuda&Olah Raga.pdf

... PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 27 TAHUN 2008 TENT ANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA D! ...

... NAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GORONTALO UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GORONTALO UTARA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun ...

... Nomor 4741), sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, maka organisasi perangkat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara ...

Hal. 1, File: PERDA Gorontalo Utara No ...Pemuda&Olah Raga.pdf

... Bupati Gorontalo Utara yang memenuhi svarat atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. ...

... BAB VII PEMBIAYAAN Pasat 18 Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan Peraturan Perundang ...

... Utara, dinyatakan tidak berlaku. ...

Hal. 8, File: PERDA Gorontalo Utara No ...Pemuda&Olah Raga.pdf

Download file:

PERDA Gorontalo Utara No ...Pemuda&Olah Raga.pdf

pembentukan organisasi dan tata kerja dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kabupaten gorontalo utara

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 27, LD.2008/No.

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk berdasarkan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.39 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kabupaten gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian jabatan struktural, kepegawaian, pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2008.
Terdiri dari 12 halaman dengan lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 11.01 Tahun 2018

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara kepada Pemerintah Kelurahan Tahun Anggaran 2018

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Hasil pencarian pada file:

... BUPATI MINAHASA ·UTARA PROVINSI SULAWESIUTARA PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA NOMOR 11.01 TAHUN 2018 TENT ANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA KEPADA PEMERINTAH KELURAHAN ...

... TAHUN ANGGARAN 2018 0 Menimbang c Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MINAHASA UTARA, a. ...

... Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

Hal. 1, File: Perbup Nomor 11.01 Tahun 2018.pdf

... dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Uta.ra. f Ditetapkan di Pada Tanggal Airmadidi 3 jC1~v1C/t1 2018 0 Diundangkan di Pada Tanggal Airmadidi ; Ja 111.t«"· 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA ...

... KUHU BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2018 NOMOR . .IU?!. NO PEJABATPENGELOLAH PARAF 1. Kepala Seksi Adm.inistrasi Pemerintahan Desa .{ 2. Kepala Bidang Pemerintahan Desa I 3. ...

... Wakil Bupati Minahasa Utara Dengan hormat 9. Bupati Minahasa Utara untuk ditanda tanzani ...

Hal. 5, File: Perbup Nomor 11.01 Tahun 2018.pdf

... LAMPIRAN I NO MOR TANGGAL TENT ANG PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA ll .DI TAHUN 2018 3 Jt1.n1Aa11· 2018 PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA KEPADA PEMERINTAH KELURAHAN TAHUN ...

... II 338 ,400 I 000. 00 35, 700,000.00 374,100,000.00 6 Sukur 432,000,000.00 35,700,000.00 467,700,000.00 JUMLAH 2,586,600,000.00 214,200,000.00 2,800,800,000.00 0 Pejabat Pengelolah 0 9 Bupati Minahasa Utara ...

... Pemberdayaan Masyarakat Desa 4 Kepala Dinas Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa 5 Kepala Baglan Hukum 6 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 7 Sekretaris Daerah Kabupaten 8 Wakil Bupatl Minahasa Utara ...

Hal. 6, File: Perbup Nomor 11.01 Tahun 2018.pdf

Download file:

Perbup Nomor 11.01 Tahun 2018.pdf

BANTUAN-KEUANGAN-KELURAHAN

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11.01, BD.Minut 11.01/2018

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara kepada Pemerintah Kelurahan Tahun Anggaran 2018

ABSTRAK:

Dalam upaya meningkatkan pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat maka pemerintah kelurahan perlu didukung dana dalam melaksanakan tugas di bidang pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan sehingga diperlukan peraturan bantuan keuangan kepada kelurahan
UU No.33 Tahun 2003; UU No.33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No.73 Tahun 2005; PP No.107 Tahun 2017; Perda No.2 Tahun 2010; Perda No.7 Tahun 2017 dan Perbup No.73 Tahun 2017.
Ketentuan Umum, Pengalokasian Bantuan Keuangan Kelurahan, Penggunan Bantuan Keuangan Kelurahan, Perubahan Anggaran Bantuan Keuangan Kelurahan, Ketentuan Lain-lain dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
Mencabut Keputusan Bupati Nomor 11 Tahun 2017
Berlaku sejak tanggal diundangkan
8 hlm. ( 7 Pasal dan 2 hlm. lampiran)

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 16 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Besarnya Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara

Abstrak

APBD Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara Ketenagakerjaan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

... adalah Bupati Konawe Utara; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara; Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil ketua DPRD ...

... Kabupaten Konawe Utara; Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara; Tunjangan perumahan adalah Uang yang diberikan setiap Bulan kepada DPRD Kabupaten konawe Utara, Karena Pemerintah Daerah ...

... dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2015. 11. ...

Hal. 3, File: Perbup Konut No. 16 Tahun 2015.pdf

... Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587); c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara ...

... tentang Besarnya Tunjangan Perumahan kepada Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Konawe Utara; b. bahwa untuk meiaksanakan Ketentuan sebagaimana Huruf a diatas dan sesuai dengan pasal 20 Peraturan ...

... PINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA BUPATI KONAWE UTARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 1'TAHUN 2015 Mengingat Menimbang -- • ...

Hal. 1, File: Perbup Konut No. 16 Tahun 2015.pdf

... BERJTA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2015 NOMOR: f}O Ditetapkan di: W anggudu Pada Tanggal : zo - to - 2015 Diundangkan di : Wanggudu Pada Tanggal : :zo - to - :ior, PLT. ...

... Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan PeraturanBupati mi dengan penempatannya dalam Lembarart Daerah KebupatenKonawe Utara. Pasal 5 • ...

Hal. 5, File: Perbup Konut No. 16 Tahun 2015.pdf

Download file:

Perbup Konut No. 16 Tahun 2015.pdf

besarnya

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2015 / NO.16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besarnya Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara

ABSTRAK:

a. bahwa ketentuan pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2005 yang mengatur bahwa Pimpinan DPRD disediakan rumah jabatan dan perlengkaparmya, dan anggota DPRD disediakan rumah Dinas dan perlengkapannya; b. bahwa untuk meiaksanakan Ketentuan sebagaimana Huruf a diatas dan sesuai dengan pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005, diatur bahwa dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah jabatan Dinas bagi anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan yang akan diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Besarnya Tunjangan Perumahan kepada Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Konawe Utara;
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890); 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pedoman penyusunan tata tertib Dewan perwakilan rakyat daerah; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2015. 11. Keputusan Gubemur Sulawesi Tenggara Nomor 553 Tahun 2014 Ten tang Peresmian dan Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara; 10. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 457 Tahun 2014 tentang Peresmian dan Pengangkatan anggota Dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten konawe utara;
BAB I Ketentuan Umum BAB II Tujuan Pemberian Tunjangan Perumahan BAB III Besarnya Tunjangan Perumahan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2015.
5 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Utara Nomor 05 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

Abstrak

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Lampung Utara Nomor 22); 21. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 ...

... Nomor 09); Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara ...

Hal. 3, File: Peraturan Daerah (PERDA) ...No 05 Tahun 2017.pdf

... Dengan Persetujuan Bersama EWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA dan BUPATI LAMPUNG UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN ...

... DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN JAWABAN BELANJA ANGGARAN Pasal 1 (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan a. ...

Hal. 4, File: Peraturan Daerah (PERDA) ...No 05 Tahun 2017.pdf

... BUPATILAMPUNGUTARA PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ...

... ANGGARAN 2016 -BENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMPUNG UTARA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ...

Hal. 1, File: Peraturan Daerah (PERDA) ...No 05 Tahun 2017.pdf

Download file:

Peraturan Daerah (PERDA) ...No 05 Tahun 2017.pdf

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten lampung utara tahun anggaran 2016

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 05,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

ABSTRAK:

1. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeruintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 6 bulan setelah Tahun Anggaran berakhir; 2. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat nomor 4 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat nomor 6 Tahun 156 tentang pembentukan daerah tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangasn Negara; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2017.
9 Hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 78 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3 ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara ...

... Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 67 ...

Hal. 3, File: PERBUP NO 78 2021.pdf

... BUPATI MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA NOMOR 78 TAHUN 2021 en TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2022 DENGAN RAHMAT TUHAN ...

... YANG MAHA ESA BUPATI MUSI RAWAS UTARA, Menimbang: aa. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj tanggal 4 Agustus 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun ...

... c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022: 1 ...

Hal. 1, File: PERBUP NO 78 2021.pdf

... BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. 2 3. 4 d (2) Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara. . ...

... Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara. . ...

... Menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022, yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun ...

Hal. 4, File: PERBUP NO 78 2021.pdf

Download file:

PERBUP NO 78 2021.pdf

RENCANA-KERJA-PEMERINTAH-DAERAH

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 78, BD.2021/No.78

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022

ABSTRAK:

Berdasarkan INMENDAGRI No. 061/2911/Sj tanggal 4 Agustus 2016 tentang Tindak Lanjut PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dokumen RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan APBD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022, perlu disusun Dokumen RKPD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar Hukum peraturan ini adalah UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 16 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDA No. 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 1 Tahun 2019; PERDA No. 12 Tahun 2020; PERBUP No. 67 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERBUP Np. 102 Tahun 2019; PERBUP No. 97 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, sistematika naskah RKPD, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2021.
5 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 38 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Konawe Utara

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara; 3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara; 4. ...

... KABUPATEN KONAWE UTARA. .netapkan MEMUTUSKAN 9. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87), sebagaimana ...

Hal. 3, File: PERBUP KAB KONUT NO 38 TAHUN 2022.pdf

... KASIM PAGALA i SERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022 NOMOR .?-{~6 Diundangkan di Wanggudu Pada tanggal, ~1 . J 0.Vll..Al\((\ 0(5"n. ~ SEKRETARIS DAERAH, A._ H. ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara. ...

... Kabupaten Konawe Utara dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

Hal. 17, File: PERBUP KAB KONUT NO 38 TAHUN 2022.pdf

... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara. ...

... BUPATI KONAWE UTARA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KONAWE UTARA TENT ANG PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR : ? ...

... /i> TAHUN 2022 BUPATI KONAWE UTARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA Mengingat Menimbang ...

Hal. 1, File: PERBUP KAB KONUT NO 38 TAHUN 2022.pdf

Download file:

PERBUP KAB KONUT NO 38 TAHUN 2022.pdf

susunan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 456

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Konawe Utara

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada instansi Daerah Kabupaten hasil penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik Pemerintah Daerah perlu dilakukan Penyederhanaan Birokrasi; c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Instansi Pemerintah kabupaten Konawe Utara, perlu dilakukan Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Konawe Utara; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Konawe Utara.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); netapkan 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabuipaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105).
Susunan organisasi Badan, terdiri atas : a. Kepala Badan; b. Sekretariat Badan; c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa; d. Bidang Politik Dalam Negeri; e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan; f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik. g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; h. Kelompok Jabatan Fungsional.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2022.
Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Konawe Utara
22 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara No. 11 Tahun 2017

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA KEPADA PEMERINTAH KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2017

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2017; 8. ...

... Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 104 tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2017. ...

... Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa 3. Utara. 4. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara. ...

Hal. 2, File: Perbup Nomor 11 Tahun 2017.pdf

... Ditetapkan di Pada Tanggal : Airmadidi : /0 (}~¥U 2017 BUPATI MINAHASA UTARA Diundangkan di Pada Tanggal Airmadidi ~ IO (),tN(J'1fl/ 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA (ft Ir. SANDRA T. ...

... MONIAGA, M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19640418 198903 2 008 BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2017 NOMOR .// ... NO PEJABATPENGELOLAH PARAF 1. ...

... Wakil Bupati Minahasa Utara Dengan hormat 8. Bupati Minahasa Utara untuk ditanda tan~ani ...

Hal. 5, File: Perbup Nomor 11 Tahun 2017.pdf

... BUPATI MINAHASA UTARA PROVINSISULAWESIUTARA PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA NOMOR /f TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA KEPADA PEMERINTAH KELURAHAN TAHUN ...

... tentang Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Kepada Pemerintah Kelurahan Tahun Anggaran 2017; 1. ...

Hal. 1, File: Perbup Nomor 11 Tahun 2017.pdf

Download file:

Perbup Nomor 11 Tahun 2017.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 4 Tahun 2015

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Kenderaan Dinas Operasional Sewa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2015

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. ...

... Ditetapkan di Kwandang tanggal 5 JaANuAu 2015 TI GORONTALO UTARA, 5/ @ GD INDRA YASIN Diundangkan di Kwandang pada tanggal & Jawupu 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA, A DARRAH ...

... K KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2015 NOMOR 4 10 ...

Hal. 11, File: PERBUP Gorontalo Utara No...asional Sewa-ocr.pdf

... BUPATI GORONTALO UTARA PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG KENDERAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA Menimbang: Mengingat : TAHUN ANGGARAN ...

... 2015 BUPATI GORONTALO UTARA, bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi Pejabat/aparatur harus didukung oleh sarana antara lain kenderaan dinas operasional, bahwa dengan terbatasnya kenderaan ...

... tentang Kenderaan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2015. ...

Hal. 2, File: PERBUP Gorontalo Utara No...asional Sewa-ocr.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 22 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ( Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 22, Tambahan Lembaran ...

... Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 206). ...

... Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara, 2. ...

Hal. 4, File: PERBUP Gorontalo Utara No...asional Sewa-ocr.pdf

Download file:

PERBUP Gorontalo Utara No...asional Sewa-ocr.pdf

kenderaan dinas operasional sewa

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2015/NO.4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kenderaan Dinas Operasional Sewa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2015

ABSTRAK:

Peraturan Bupati ini dibentuk untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi Pejabat/Aparatur.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara No. 22 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kenderaan Dinas Operasional Sewa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara TA 2015, termasuk didalamnya mengatur tentang Asas dan Tujuan Pengguna KDO; Pendistribusian dan Pemanfaatan KDO; Tata Cara dan Spesifikasi Penyewaan KDO; Pengendalian dan Pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2015.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 12 Halaman dengan Lampiran.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2018

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PETUNJUK PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PAJAK PARKIR

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... single rr fy “aN BUPATI ACEH UTARA PROVINSI ACEH PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR & TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PAJAK PARKIR BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM ...

... Pasal 14 ayat (2), Pasal 18, dan Pasal 26 ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pajak Parkir perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Petunjuk Pelaksanaan Qanun Kabupaten ...

... Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pajak Parkir; 1. ...

Hal. 1, File: Perbub Kab. ACUT No 2 Tahun 2018.pdf

... LAMPIRAN IT: PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR TAHUN 2018 TANGGAL 8 _ JANUARI 2018 M 20 RABIUL AKHIR 1439 H SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) UPATI ACEH UTARA We , H. ...

... MUHAMMAD THIAIB PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH UTARA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SKPD Jalan Mayjend. T. Hamzah Bendahara (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH) No. ...

... Harap penyetoran dilakukan melalui Kasir Penerimaan pada BPKD Kabupaten Aceh Utara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2. ...

Hal. 25, File: Perbub Kab. ACUT No 2 Tahun 2018.pdf

... N) c band ~] re) an ‘eat nN) DD gQ OD ~) 3 rd i bh 9G BB taal rt anun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukar, aan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara; a anun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2017 ...

... entang Paiak Parkir. = tole oer eee: O ot a) MBEMUTUSKAN: nm =: PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PAJAK PAR 2 BMYLLABD SREIR ...

... yang berfunsi untu mengubah suatu sumber daya energi tertentu. menjadi tenaga gerak kendaraan bermetor yang bersangkutan, termasuk aiatberat dan alat-alat besar yang bergerak. to ~ Peraturan Bunati Aceh Utara ...

Hal. 3, File: Perbub Kab. ACUT No 2 Tahun 2018.pdf

Download file:

Perbub Kab. ACUT No 2 Tahun 2018.pdf

PAJAK

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2018 No 2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PAJAK PARKIR

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4), Pasal 13 ayat (5), Pasal 14 ayat (2), Pasal 18, dan Pasal 26 ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pajak Parkir perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Petunjuk Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pajak Parkir.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 7 Tahun 1956; UU No 19 Tahun 1997; UU No 28 Tahun 2009; PP No 2010; PP No 55 Tahun 2016; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980; Perbub Aceh Utara No 5 Tahun 2017; Qanun Kab. Aceh Utara No 6 Tahun 2016; Qanun Kab. Aceh Utara No 4 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur BAB I Ketentuan Umum; BAB II Bentuk; Isi dan Tata Cara Pengisian SPTPD; BAB III Tata Cara Pemberian Pembayaran Angsuran Dan Penundaan Pajak; BAB IV Bentuk, Jenis, Isi, Ukuran, dan Tanda Bukti Pembayaran Dan Buku Penerimaan Pajak; Bab V Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak; BAB VI Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak yang Kadaluarsa; BAB VII Pelimpahan Kewenangan; BAB VIII Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2018.
3

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT