Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

Menemukan 37.586 peraturan dalam 0,046 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 19 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kantor, Satuan dan Direktur Kabupaten Konawe Utara

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

... Daerah .. adalah Kabupaten Konawe Utara ; 2. ...

... Bupati adalah Bupati Konawe Utara . . , S. ...

... Peraturan Daerah KabupatenKonawe Utara Nomor 1 . Tahun . 2.008 tentang 'Urusan · Pernerintahan yang . Menjadi .. Kewenangan > Pemerintahan Kabupaten Konawe Utara; 8. ...

Hal. 2, File: Perbup Konut No. 19 Tahun 2014.pdf

... Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja DinasKabupaten Konawe Utara; b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun ...

... ; Menimbang B;oPATI KONAQ :UTARA, · PROVINSISULAWESJTENGGARA PERATURAN BUPATI K()? ...

... IAWE UTARA . NOMOR: 19 TAHUN 2014 TENT.ANG TOGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TOGAS KANTOR, SATUAN DAN DIREKTUR KABUPATEN KONAWEUTARA DENGAN RAHMAT TUHANU.ANG MAHA ESA -~--,------,-~---,----- --··· . ...

Hal. 1, File: Perbup Konut No. 19 Tahun 2014.pdf

... . · SEKRETARIS DAERAH 4~ _KABUPATEN KONAWE UT~, 71' · : Diundangkan di : · W anggudu · · · · Pada Tanggal : U, - c~ · - 2014 .P yr h;~°,PATI KONAWE UTARA t~ I : Wanggudu : lb - f..,?. ...

... .· i Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah · .Kabupaten Konawe Utara. · . Peraturan Bupati ini mulai berla.ku pada tanggal diundangkan. Pasal 7 . ...

Hal. 4, File: Perbup Konut No. 19 Tahun 2014.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Konawe Utara No. 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Rupublik Indonesia Kabupaten Konawe Utara
PERBUP Kab. Konawe Utara No. 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Konawe Utara

Download file:

Perbup Konut No. 19 Tahun 2014.pdf

tugas

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2014 / NO.19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kantor, Satuan dan Direktur Kabupaten Konawe Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka Efektifitas dan Optimalisasi Penyelenggaraan Pernerintahan Daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu diatur Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kabupaten Konawe Utara; b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja DinasKabupaten Konawe Utara;
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undarg (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pernbagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik · Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran- Negara Republik Indonesia Nomor 4594); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008 Nomor 1); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ke Empat atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2014 Nomor 68)
BAB I Ketentuan Umum BAB II Keuddukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas BAB III Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2014.
4 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 160 Tahun 2005

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

Pengesahan Perubahan Nama Desa Tapihahoi Menjadi Desa Marante Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara

Abstrak

Desa

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 82); 1. ...

... Surat Pengantar Kepala Desa Tapihahoi Nomor 045/12/2005 Tanggal 21 Maret 2005; M E M U T U S K A N PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN NAMA DESA TAPIHAHOI MENJADI DESA MARANTE KECAMATAN ...

... SEKO KABUPATEN LUWU UTARA. ...

Hal. 2, File: PERBUP NO. 160 TAHUN 2005.pdf

... Menimbang Mengingat BUPATI LUWU UTARA PERATURAN BUP ATI LUWU UT ARA NO MOR 16EJ T AHUN 2005 TENT ANG PENGESAHAN PERUBAHAN NAMA DESA TAPIHAHOI MENJADI DESA MARANTE KECAMATAN SEKO KABUPATEN LUWU UTARA BUPATI ...

... tentang perubahan nama Desa Tapihahoi menjadi Desa Marante; b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu Utara; 1. ...

... Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3826); 2. ...

Hal. 1, File: PERBUP NO. 160 TAHUN 2005.pdf

Download file:

PERBUP NO. 160 TAHUN 2005.pdf

PENGESAHAN PERUBAHAN NAMA DESA TAPIHAHOI MENJADI DESA MARANTE KECAMATAN SEKO KABUPATEN LUWU UTARA

2005

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 160, BD.2005/No.30

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengesahan Perubahan Nama Desa Tapihahoi Menjadi Desa Marante Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, serta menyikapi aspirasi dan keinginan masyarakat Desa Tapihahoi tentang perubahan nama Desa Tapihahoi menjadi Desa Marante; b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu Utara;
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3826); 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 82); Mem perhatikan 1. Surat Camat Seko Nomor 141/34/2005 Tanggal 22 Maret 2005 perihal Susulan Usul Perobahan Nama Desa; 2. Keputusan Desa Tapihahoi Nomor 02 Tahun 2005 Tanggal 19 Maret 2005 tentang Perubahan Nama Desa Tapihahoi menjadi Desa Marante; 3. Surat Pengantar Kepala Desa Tapihahoi Nomor 045/12/2005 Tanggal 21 Maret 2005;
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN NAMA DESA TAPIHAHOI MENJADI DESA MARANTE KECAMATAN SEKO KABUPATEN LUWU UTARA. Pasal 1 Luas Wilayah Desa Marante yaitu 224 Km2 Pasal 2 (1) Jumlah penduduk yaitu 892 jiwa (2) Jumlah Kepala Keluarga yaitu 187 KK Pasal3 Jumlah Dusun sebanyak 3 (tiga) Pasal4 Batas-batas Desa Marante adalah : - Sebelah Utara berbatasan dengan Prop.Sulawesi Tengah - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Taloto - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Wono - Sebelah barat berbatasan dengan Desa Wono Pasal 5 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2005.
3

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 51 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Abstrak

Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 71); 22. ...

... Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 090 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan ...

... Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan. 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan. ...

Hal. 4, File: Pergub No 051 Thn 2020.pdf

... Pasal 15 Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. ...

... BAB III TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 16 Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk Tunjangan Hari Raya kepada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan ...

... BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 51 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, Ttd. SAHBIRIN NOOR SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, Ttd. ...

Hal. 9, File: Pergub No 051 Thn 2020.pdf

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor ...

... 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100); 20. ...

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ...

Hal. 3, File: Pergub No 051 Thn 2020.pdf

Download file:

Pergub No 051 Thn 2020.pdf

Standar/Pedoman

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 51, BD.2020/No.51

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.05/2020; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 ; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 090 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019.
Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berisi tentang: Ketentuan Umum; Pemberian Tunjangan Hari Raya; Tata Cara Pembayaran; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2020.
9

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 8 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87), sebagaimana ...

... Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105). ...

... Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe Utara. 3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara. ...

Hal. 3, File: PERBUP KAB KONUT NO 8 TAHUN 2022.pdf

... BUPATI KONAWE UTARA PROVINS! ...

... SULAWESI TENGGARA PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENT ANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ...

... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara. ...

Hal. 1, File: PERBUP KAB KONUT NO 8 TAHUN 2022.pdf

... DPRD Kabupaten Konawe Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara. ...

... KASIM PAGALA f BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022 NOMOR ;�0 ...

Hal. 12, File: PERBUP KAB KONUT NO 8 TAHUN 2022.pdf

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Konawe Utara No. 3 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Utara
Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Utara

Download file:

PERBUP KAB KONUT NO 8 TAHUN 2022.pdf

susunan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 426

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, peru bahan organisasi pada instansi Daerah Kabupaten hasil penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik Pemerintah Daerah perlu dilakukan Penyederhanaan Birokrasi; c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Instansi Pemerintah kabupaten Konawe Utara, perlu dilakukan Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Utara; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Utara.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabu paten/ Kota; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/ J asa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabuipaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105).
Susunan Organisasi DPRD, terdiri atas: a. Sekretaris DPRD; b. Bagian Umum; c. Bagian Keuangan; d. Bagian Hukum dan Persidangan. e. Kelompok Jabatan Fungsional.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2022.
17 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 18 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Utara

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87), sebagaimana ...

... Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105). ...

... Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara; 3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara; 4. ...

Hal. 3, File: PERBUP KAB KONUT NO 18 TAHUN 2022.pdf

... Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Utara dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

... -r L)a nuan 2022 i..BUPATI KONAWE UTARA, 1:(.- �/ H. RUKSAMIN 1" Diundangkan di W anggudu Pada tanggal, g.1 jtll/\uti n 2022 Jk'SEKRETARIS DAERAH, � � H. M. ...

... KASIM PAGALA { BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2002 NOMOR l\'�b ...

Hal. 14, File: PERBUP KAB KONUT NO 18 TAHUN 2022.pdf

... Menimbang Mengingat BUPATI KONAWE UTARA PROVINS! ...

... SULAWESI TENGGARA PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR : 1& TAHUN 2022 TENT ANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KONAWE UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ...

... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara. ...

Hal. 1, File: PERBUP KAB KONUT NO 18 TAHUN 2022.pdf

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Konawe Utara No. 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Utara
Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Utara

Download file:

PERBUP KAB KONUT NO 18 TAHUN 2022.pdf

susunan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 436

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Utara

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, peru bahan organisasi pada instansi Daerah Kabupaten hasil penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik Pemerintah Daerah perlu dilakukan Penyederhanaan Birokrasi; c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Instansi Pemerintah kabupaten Konawe Utara, perlu dilakukan Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Utara; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Utara.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ·2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 202); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabuipaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105).
Susunan organisasi Dinas, terdiri atas : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk; d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil; e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data; f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; g. Kelompok Jabatan Fungsional.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2022.
18 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 35 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87), sebagaimana ...

... Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105). ...

... Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara; 3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara; 4. ...

Hal. 3, File: PERBUP KAB KONUT NO 35 TAHUN 2022.pdf

... Menimbang Mengingat BUPATI KONAWE UTARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR : ? ...

... n TAHUN 2022 TENT ANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA DENGAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KONAWE UTARA, a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ...

... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara. ...

Hal. 1, File: PERBUP KAB KONUT NO 35 TAHUN 2022.pdf

... Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara. ...

... KASIM PAGALA 1 BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022 NOMOR �C� ...

Hal. 20, File: PERBUP KAB KONUT NO 35 TAHUN 2022.pdf

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Konawe Utara No. 11 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara
Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara

Download file:

PERBUP KAB KONUT NO 35 TAHUN 2022.pdf

susunan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 452

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada instansi Daerah Kabupaten hasil penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik Pemerintah Daerah perlu dilakukan Penyederhanaan Birokrasi; c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Instansi Pemerintah kabupaten Konawe Utara, perlu dilakukan Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan urusan Pemerintahan 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabuipaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105).
Susunan organisasi Badan, terdiri atas : a. Kepala Badan; b. Sekretariat; c. Bidang Anggaran; d. Bidang Akuntansi; e. Bidang Aset; f. Bidang Perbendaharaan; g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; h. Kelompok Jabatan Fungsional.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2022.
24 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 37 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Analisis Standar Belanja Konstruksi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2023

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... BUPATI KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR TAHUN 2022 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN ...

... ANGGARAN 2023 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KAYONG UTARA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan ...

... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682); 3. ...

Hal. 1, File: perbupkkunomor37tahun2022...ahunanggaran2023.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara. ...

... Ditetapkan di Sukadana pada tanggal BUPATI KAYONG UTARA, CITRA DUANI Diundangkan di Sukadana pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA, HILARIA YUSNANI BERITA ...

... DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2022 NOMOR ...

Hal. 7, File: perbupkkunomor37tahun2022...ahunanggaran2023.pdf

... ~ 3 ~ MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEKERJAAN KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN ANGGARAN 2023. ...

... Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara. 2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara. 3. ...

... Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara. 4. ...

Hal. 3, File: perbupkkunomor37tahun2022...ahunanggaran2023.pdf

Download file:

perbupkkunomor37tahun2022...ahunanggaran2023.pdf

analisis standar belanja

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2022/NO.37, LL Kab. Kayong Utara : 15 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja Konstruksi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Konstruksi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2022;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020;
Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; ASB Pekerjaan Konstruksi; Pengendalian dan Pengawasan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2022.
7 halaman peraturan dan 8 halaman lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

Hasil pencarian pada file:

... BUPATI HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 52 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA ...

... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HULU SUNGAI UTARA, Menimbang : a. bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme karena adanya benturan kepentingan oleh Pejabat/Pegawai ...

... Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, ...

Hal. 1, File: 52. PERBUP. NO. 52 Tahun ...uran Kepentingan.pdf

... Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 53); MEMUTUSKAN: Menetapkan ...

... Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. 3. ...

... Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara. 5. ...

Hal. 3, File: 52. PERBUP. NO. 52 Tahun ...uran Kepentingan.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. ...

... Ditetapkan di Amuntai pada tanggal 15 Desember 2020 BUPATI HULU SUNGAI UTARA, CAP/TTD ABDUL WAHID HK Diundangkan di Amuntai pada tanggal 15 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ...

... HULU SUNGAI UTARA, CAP/TTD MUHAMMAD TAUFIK BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 54. ...

Hal. 7, File: 52. PERBUP. NO. 52 Tahun ...uran Kepentingan.pdf

Download file:

52. PERBUP. NO. 52 Tahun ...uran Kepentingan.pdf

Kebijakan Pemerintah

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2020/No.54

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara

ABSTRAK:

Bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme karena adanya benturan kepentingan oleh Pejabat/Pegawai Pemerintah dengan pihak tertentu; Bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, adil dan transparan diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2017.
Peraturan ini Tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara; Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Sumber Benturan Kepentingan; Jenis Benturan Kepentingan; Prinsip Dasar Penanganan Benturan Kepentingan; Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan; Identifikasi Benturan Kepentingan; Mekanisme Pengenaan Sanksi; Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan; Pengendalian dan Pengawasan Benturan Kepentingan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2020.
6 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 80 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Hasil pencarian pada file:

... BUPATI BARITO UTARA PROVINSJ KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPAT! BAR!TO UTARA NOMOR 80 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASlLAN BAGI PEGAWAJ NEGERI SJPIL DI UNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BAR! ...

... TO UTARA Menimbang Mengingat DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BARITO UTARA, a. bahwa perbaikan kesejahteraan pegawai diperlukan daJam nmgka mcndukung peningkatan produktivitas dan motivasi kerja ...

... perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Utara; I. ...

Hal. 1, File: Perbup Barut No 80 Tahun ...ahan Penghasilan.pdf

... Peraruran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yan,g manjadj Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lcmbaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor ...

... Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6); 18. ...

... Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Serita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 38); 19. ...

Hal. 3, File: Perbup Barut No 80 Tahun ...ahan Penghasilan.pdf

... Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Serita Daerah Kabupaten Barito Uta.ca Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 41 Tahun 2017 tentAng Perubahan Atas Peraruran ...

... Diundangkan di Muara Tcweb pada tanggal 28 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, t.t.d JAINAL ABIDIN o;cetapkan di Muara Teweh pada tanggal28 Descmber 2017 BUPATI BARITO UTARA, t.t.d ...

... NADALSYAB BERJTA DAERAH KABUPATEN BARJTO UTARA TAHUN 2017 NOMOR ... f#?. ...

Hal. 8, File: Perbup Barut No 80 Tahun ...ahan Penghasilan.pdf

Download file:

Perbup Barut No 80 Tahun ...ahan Penghasilan.pdf

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, BD. 2017/80

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara

ABSTRAK:

A. Bahwa Perbaikan Kesejahteraan pegawai diperlukan dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas dan motivasi kerja serta komitmen optimalisasi pelayanan publik; b. Bahwa mencermati perkembangan kondisi perekonomian saat ini dengan memperhatikan tuntutan pemenuhan standar kebutuhan hidup layak minimum, dapat dipertimbangkan adanya kebijakan kenaikan tambahan penghasilan bagi pegawai; c. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6) dan ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tcntang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan mcmperhankan kemampuan keuangan daerah; d. Bahwa pemberian tambahan penghasilan untuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara terakhir kali ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 8 Tahun 2016 yang mana dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga pcrlu dilakukan penyesuaian; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan humf d, penyesuaian Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Utara;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undaang-Undangan Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Utara Nommor 70 Tahun 2017;
BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN; BAB III : KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB IV : KETENTUAN PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
pada saat peraaturan Bupati ini mulai berlaku, Peeraturan bupati Barito Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang pemberian Tambahan Penghasilan bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah kabupaten Barito Utara Tahun 20116, Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pmerintah kabupaten Barito Utara ( Berita Daerah kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
12 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 41 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAYONG UTARA

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Perizinan, Pelayanan Publik

Hasil pencarian pada file:

... ~ 1 ~ BUPATI KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PELIMPAHAN ...

... KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAYONG UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KAYONG UTARA, Menimbang ...

... Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas ...

Hal. 1, File: PERBUP KKU Nomor 41 Tahun...BUP 6 Tahun 2018.pdf

... ~ 2 ~ c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan ...

... Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Kayong Utara; Mengingat : 1. ...

... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

Hal. 2, File: PERBUP KKU Nomor 41 Tahun...BUP 6 Tahun 2018.pdf

... Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang ...

... SATU PINTU KABUPATEN KAYONG UTARA. ...

... Pintu Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara ...

Hal. 3, File: PERBUP KKU Nomor 41 Tahun...BUP 6 Tahun 2018.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Kayong Utara No. 3 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kayong Utara

Mengubah

PERBUP Kab. Kayong Utara No. 6 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Kayong Utara

Download file:

PERBUP KKU Nomor 41 Tahun...BUP 6 Tahun 2018.pdf

PELIMPAHAN KEWENANGAN-KEPEGAWAIAN

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2020/NO.44, LL Kab. Kayong Utara : 8 HAL

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAYONG UTARA

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kewenangan pada bidang perizinan dan nonperizinan yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, masih terdapat sejumlah izin yang belum dilimpahkan; bahwa berdasarkan hasil kajian lebih lanjut Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kayong Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kayong Utara, perlu dilakukan penyesuaian kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Kayong Utara;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.6 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.24 Tahun 2018, Permendagri No.100 Tahun 2016, Peda Kabupaten Kayong Utara No.12 Tahun 2016, Perbup Kayong Utara No.53 Tahun 2018, Pernup Kayong Utara No.8 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kayong Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2020.
8 HAL

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT