Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

Menemukan 37.514 peraturan dalam 0,072 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 78 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

MEKANISME PENGADUAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan ...

Hal. 1, File: Peraturan_Gubernur_Aceh_Nomor_78_Tahun_2018.pdf

Download file:

Peraturan_Gubernur_Aceh_Nomor_78_Tahun_2018.pdf

MEKANISME PENGADUAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 78, BD.2018/NO. 78

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang MEKANISME PENGADUAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menyebutkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (API) wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan atau diadukan oleh masyarakat, bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08/M.PAN-RB/06/2012 tanggal 29 Juni2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidanan Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, bahwa dalam rangka mendorong peran serta pegawai di lingkungan Pemerintah Aceh dan/ atau masyarakat untuk menyampaikan pengaduan mengenai terjadinya penyimpangan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi sebagai wujud Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Pemerintah Aceh dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Mekanisme Pengaduan Pelanggaran (Whistleblowing System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Aceh.
Dasar Hukum Qanun ini adalah: UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 199; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 11 tahun 2006; UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 11 Tahun 2008; UU no. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 71 Tahun 2000; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 55 Tahun 2012; Permenpan No. 52 Tahun 2014; Qanun Aceh No. 13 Tahun 2016; Pergub No. 99 Tahun 2016
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Ketentuan Umum, Mekanisme Pengaduan, Penanganan Pengaduan, Ekspose Hasil Pemeriksaan Khusus, Perlindungan terhadap Whistleblower, Penghargaan, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2018.
-
-
9 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 120 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Batas Wilayah Administrasi Desa Persiapan Sambinasi Tengah Kecamatan Riung

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Pasal 5 Desa Persiapan Sambinasi Tengah Kecamatan Riung merniliki batas-batas sebagai berikut: a. sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores. b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ria I Kecamatan ...

Hal. 4, File: PERBUP NGADA NO 120 TAHUN 2019.PDF

Download file:

PERBUP NGADA NO 120 TAHUN 2019.PDF

ADMINISTRASI - WILAYAH - BATAS

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 120, BD. 2019/No. 120

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Persiapan Sambinasi Tengah Kecamatan Riung

ABSTRAK:

a. bahwa pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Ngada telah melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi desa di wilayah Kabupaten Ngada; b. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi Desa Persiapan Sambinasi Tengah, telah diperoleh kesepakatan antar desa terkait dengan batas wilayah administrasinya; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan, dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Persiapan Sambinasi Tengah Kecamatan Riung
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Peraturan Bupati Ngada No. 46 Tahun 2016
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Tujuan; III. Ruang Lingkup; IV. Batas Desa; V. Cakupan Wilayah Administrasi; VI. Luas Wilayah; VII. Peta Batas Wilayah; VIII. Ketentuan Lain-Lain; IX. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2019.
6 halaman; 2 halaman lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun No. 18 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Lihou Kabupaten Simalungun

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Sumber Daya Alam

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 7 drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun · 1956, Nomor 58, Tambahan ...

Hal. 1, File: PERBUP SIMALUNGUN NO. 18 TAHUN 2016_ok..pdf

Download file:

PERBUP SIMALUNGUN NO. 18 TAHUN 2016_ok..pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Humbang Hasundutan No. 3 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Retribusi Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...

Hal. 1, File: PERDA KAB. HUMBANG HASUND...3 TAHUN 2013_opt.pdf

Download file:

PERDA KAB. HUMBANG HASUND...3 TAHUN 2013_opt.pdf

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2018

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019

Abstrak

APBD

Hasil pencarian pada file:

... 6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: | Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara ...

Hal. 1, File: QANUN NO 3 2018.pdf

Download file:

QANUN NO 3 2018.pdf

APBA 2019

2018

Qanun NO. 3, Lembaran Aceh No.9/2018

Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Gubernur mempunyai tugas dan wewenang menyusun dan mengajukan Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019 yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk dibahas, disetujui, dan ditetapkan bersama; Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 235 ayat (6) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Gubernur Aceh bersama DPRA telah menyempurnakan Rancangan Qanun Aceh tenatng Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-8787 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; Rancangan Qanun Aceh tentang APBA yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2019 yang dijabarkan ke dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara; Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UUD 1945, UU No. 24 Tahun 1956, UU No. 44 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2006, UU No. 9 tahun 2015, PP No. 30 Tahun 2015, PP No. 21 Tahun 2007, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 65 Tahun 2010, PP No. 58 tahun 2005, PP No. 71 tahun 2010, PP No. 30 tahun 2011, PP No. 2 tahun 2012, PP No. 18 Tahun 2017, Permendagri No 21 Tahun 2011, Permendagri No. 13 Tahun 2018, Permendagri No. 62 Tahun 2017, Permendagri No. 86 Tahun 2017, Permendagri No. 38 Tahun 2018, Qanun Aceh No. 4 tahun 2002, Qanun Aceh No. 10 Tahun 2014, Qanun Aceh No. 1 Tahun 2018, Qanun Aceh No. 1 Tahun 2017, Qanun Aceh No. 2 Tahun 2016, Qanun Aceh No. 3 Tahun 2017, Qanun Aceh No. 6 Tahun 2017.
Peraturan ini berisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019.

CATATAN:

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
9 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 23 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN PAYANGAN TAHUN 2023-2043

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Hasil pencarian pada file:

... 7.370,27 (tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh koma dua tujuh) hektare termasuk ruang udara dan ruang dalam bumi. (2) Batas WP Kecamatan Payangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. sebelah utara ...

Hal. 10, File: 2023pb5104023gianyar_compressed.pdf

Download file:

2023pb5104023gianyar_compressed.pdf

RENCANA-DETAIL-TATA-RUANG-KECAMATAN-PAYANGAN-TAHUN-2023-2043

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023 NOMOR 23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN PAYANGAN TAHUN 2023-2043

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang terintegrasi harmonis berdasarkan falsafah Tri Hita Karana dan nilai-nilai Sad Kerthi Loka Bali di daerah, diperlukan adanya rencana detail tata ruang; b. bahwa untuk kelancaran pembangunan di kawasan Kecamatan Payangan dengan memanfaatkan ruang secara berdaya guna,berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; c. bahwa sesuai Pasal 13 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gianyar Tahun 2023-2043 perlu disusun Rencana Detail Tata Ruang pada Pusat Pelayanan Kawasan Kecamatan Payangan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Payangan Tahun 2023-2043;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;,Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ,Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ,Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021,Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023, Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun 2023,
Ketentuan Umum,Ruang Lingkup,Tujuan Penataan Wilayah Perencanaan,Rencana Struktur Ruang,Rencana Pola Ruang,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2023.
-
-
149 Halaman dan Lampiran

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur No. 12 Tahun 2012

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2013

Abstrak

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggararl 2013; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara ...

Hal. 1, File: perda-no-12-2012.pdf

Download file:

perda-no-12-2012.pdf

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2012/NO.12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2013

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telal diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepa.la Daerah mengajukai Rarcangan Peraturarl Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerai kepada Dewan Perwal<ilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimala dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggararl 2013;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara tndonesia 4270); Undang-Undang Nomor 12 Tairun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembamn Nega-ra Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 3569); Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Nega-ra (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembamr Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Taiun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan Tanggungiawab Keuangan Negara a. b. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. qt (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 44O0); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Nega,ra Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Ta-hun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentairg Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lemba-ran Nega,ra Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ral<yat Daerah (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lemba-ran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintal Nomor 21 Talun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaraa Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 13. Peraturan Pemerintal Nomor 23 Talun 2005 tenta.ng Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daeral (Lembaran Nega.ra Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambalar Lembal'an Nega-ra Republik Indonesia Nomor 4574); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lemba,ran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4s75); 16. Peratuaran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tetang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaal Keuangan Daerah (Lembararr Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dafl Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara v 2 ; Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambalan Lembaran Negara Republik Inaonesia womo-. + iiil, '"","^, 19. Peraturan pemerintah Nomor?l Tahun 2010 tentang tentalg Standar Akuntan si pemerintaian lr,emuaran ni.*"i".*ir, frr,t Indonesia Tahun 2O1O Nomor izs, ir-L.t;;-i;;;;" Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerai sebagaimana telah diubah beberapa kali teral<hir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20 1 1; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor S Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Taiun 2OO9 Nomor 5);
MEMUTUSKAN: MenetapKan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 20I3, Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera-h Tahun Anggaran 2013 terdiri atas 1. Pendapatan Daerah 2. Belanja Daerah Rp Rp 797 .107 .O39.683,OO 83 r.27 1,.234.947 ,OO Surplus/ {Defisit) (Rp. 33.86a.195.26a,00) 3. Pembiayaan Daerah : a. Penerimaan b. Pengeluaran Pembiayaan Netto Rp. Rp. Rp. 70.599.139. 179,00 36.7 34 .943.91,5,OO 33 .a64 . 195 .264 ,OO Pasal 2 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimalsud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Pendapatar Asli Daerah Rp. 145.128.504.600,00 b. Dana Perimbangan Rp. 517.664.630.567,00 c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 134.613.904.516,00 (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) huruf a terdiri dafi jenis pendapatan: a. Pajak daerah Rp. 72.O28.2OO.OOO,OO b. Retribusi daeratr Rp. 16.740.304.600,00 c. Hasil pengetolaan kekayaan Rp. 5.800.000.000,00 d. Lain -lain pendapata,n asli daerah yang sah Rp. 50.560.000.000,00 (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri da,ri jenis pendapatan: a. Dana bagi hasil Pajak/Baei Hasil Bukan Pajak Rp. 67.740.379.567 ,oo b. Dana alokasi umum Rp. 410.974.651.000,00 c. Dana alokasi khusus Rp. 38.909.600.000,00 (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: a. Dana Bagi Hasil PEal< Rp. 83.160.000.000,00 b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 37 .696.281.876,00 c. Bantuan keuangan Rp. 13.7 57.622.640,00 Pasa.l 3 (1) Belartja Daerah sebagaimaaa dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dad : a. Belanja Belanja Tidak Langsung Rp. 350.909.497.553,00 b. Belanja Belanja Langsung Rp. 480.361.737.394,00 (2) Belanja Tida-k Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja; a. Betanja Pegawai Rp. 292.226 .a36 .O55 ,OO b. Belanja Hibah Rp. 1.659.250.000,00 c. Belanja Bantuan Sosia.l Rp. 1.553.060.000,00 d. Belanja Bagi Hasil Rp. 1.557.226.000,00 e. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 52.413.525.49a,OO f. Belarja Tida.k Terduga Rp. 1.50O.0OO.0OO,00 (3) Belanja Langsung sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) huruf b terdiri dad jenis belanja: a. Belanja Pegawai Rp. 8.790.445.500,00 b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 153.772.070.073,00 c. Belanja Modal Rp. 317.799.221.a21,OO Pasal 4 (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I terdiri dari: a. Penerimaan Rp. 70.599.139.179,00 b. Pengeluamr Rp. 36.7 34.943 .9l5,OO (2) Penerimaaa sebagaimana dimal<sud pada ayat (i) huruf a terdiri dad jenis pembiavaal : a. SILPA Rp. 70.599.139.179,00 (3) Pengeluaran sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: a. Penyertaan Modal (lnvestasi) Pemerintah b. Pembayaran Pokok Utang Rp. Rp. Rp. Rp. 15.000.000.000,00 21.734.943.915,OO 33.864. 195.264,00 ,00 Pembiayaan Net to SiLPA Tahun berkenaan Pasal 5 Uraia-n lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturar Daerah ini, terdiri dari : 1 , 3 4 5 6 7 8 9 10. Lampiran X Lampiran I Lampiran II Lampiran III Lampiran IV Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII Lampiran VIII Lampiran Ix Lampiran XII Lampiran XIII Ringkasan APBD; Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Dafta-r jumlah pegawai Per Golongar dan Per Jabatan; Daftar piutang daerah; Dafta.r penyertaan modal (investasi)daerah; Da-ftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset tetap daera}I; Da-ftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset lainnya; Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yaflg belum diselesaikan dan dianggarkan kembali datam tahun anggaran ini; Daftar dala cadalgan daerah; DaJtar pinjaman daerah dan obligasi daerah; I 1. Lampiran XI l2 13 Pasa.l 6 Bupati Luwu Timur menetapkan Peraturan Bupati tentarg penjabaran Angga,ran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.9 I 5 Pasal 7 Peratural Daerah ini mulai berlal<u pada tanggal I Januari Tahun 2013 Agar setiap orang mengetaiuinya, memerintaikan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
82

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur No. 14 Tahun 2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Retribusi Pengukuran, Pendaftaran, Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) Kapal Ukuran Isi Kotor Lebih Kecil dari GT. 7

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran ...

Hal. 1, File: PERDA-14-2006-Ret-Pengukuran-Kapal.pdf

Download file:

PERDA-14-2006-Ret-Pengukuran-Kapal.pdf

RETRIBUSI PENGUKURAN, PENDAFTARAN, PEMBERIAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL (PAS KECIL) KAPAL UKURAN ISI KOTOR LEBIH KECIL DARI GT. 7

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2006/NO.14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pengukuran, Pendaftaran, Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) Kapal Ukuran Isi Kotor Lebih Kecil dari GT. 7

ABSTRAK:

a. bahwa untuk pengaturan, pengawasan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di perairan laut dan sungai, maka perlu dilakukan Pendaftaran, Pengukuran, Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) terhadap Kapal dengan ukuran isi kotor lebih kecil dari GT.7; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengukuran, Pendaftaran, Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) Kapal Ukuran Isi Kotor Lebih dari GT.7;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227); 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota Perbidang Dari Departemen/LPND.
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUKURAN, PENDAFTARAN, PEMBERIAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL (PAS KECIL) KAPAL UKURAN ISI KOTOR LEBIH KECIL DARI GT.7. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur; 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; 3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur; 4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur. 5. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik tenaga angin atau ditunda kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung; 6. Kapal Layar dengan pesawat penggerak bantu adalah kapal dengan layar lengkap sebagai penggerak utama dan dilengkapi dengan pesawat penggerak bantu. 7. Perahu Layar adalah kapal dengan bangunan sederhana yang hanya dilengkapi dengan layar yang cukup untuk berlayar dengan aman; 8. Tanda Selar adalah merupakan rangkaian angka dan huruf yang menunjukkan tonase kotor (GT) kapal, nomor surat ukur serta kode pengukuran yang dibuat dan dipasang dikapal; 9. Pengukuran Kapal adalah kegiatan yang dilakukan untuk menentukan ukuran dan tonase kapal berdasarkan cara pengukuran kapal-kapal dalam negeri; 10. Laik Laut Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan kondisi suatu kapal yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan untuk berlayar; 11. Tonase Kapal adalah volume kapal dinyatakan dalam tonase kotor (Gross Tonage / GT); 12. Kapal Motor Angkutan Penumpang adalah Kapal Motor melakukan pelayaran dengan membawa penumpang orang. 13. Surat Pas Kecil adalah bagian dari Surat Tanda Kebangsaan Kapal untuk memudahkan seseorang mengenal suatu kebangsaan maka kepada subyeknya diberi tanda kebangsaan. 14. Retribusi Jasa Umum adalah pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh setiap orang pribadi atau badan. 15. Retribusi Pendaftaran, Pengukuran, Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) dan Sertifikat Kesempurnaan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas Pelayanan Pemeriksaan Pendaftaran, Pengukuran dan Pemberian Surat Tanda Kebangsaan (Pas Kecil) dan sertifikat kesempurnaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan Pemerintah Daerah; 16. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang memiliki dan menguasai kendaraan air kapal yang menurut perundang-undangan, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi; 17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan pendaftaran, pengukuran, pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) dan Sertifikat Kesempurnaan; 18. Surat Pemberitahuan Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah; 19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. 20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan. 21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 22. Pemeriksaan Kapal adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap nakhoda/juragan kendaraan air kapal mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik laut serta pemenuhan perlengkapan administratif. 23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan retribusi daerah. 24. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti sehingga dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. BAB II KEWAJIBAN Pasal 2 (1) Setiap kapal yang berukuran isi kotor lebih kecil dari GT.7 yang dioperasikan dilaut atau sungai wajib diukur, didaftar, wajib memiliki Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil). (2) Setiap kapal Motor Angkutan Penumpang ukuran isi kotor lebih kecil dari GT.7 wajib memiliki Sertifikat Kesempurnaan Kapal. Pasal 3 (1) Surat ukur sementara masa berlakunya selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang sampai Surat Ukur Tetap diterbitkan oleh Bupati dalam hal ini Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur. (2) Surat Ukur Tetap masa berlakunya tidak dibatasi tetapi menjadi gugur jika Kapal Ganti Nama dan Kapal mengalami perubahan. (3) Surat Ukur Tetap menjadi dasar untuk pendaftaran kapal dan pemasangan Tanda Selar pada Kapal. (4) Surat Ukur Tetap menjadi dasar untuk penertiban Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil). (5) Registrasi yang dilakukan setiap tahun guna terciptanya pembinaan terhadap kapal- kapal lebih kecil dari GT.7. BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 4 Dengan nama Retribusi Pengukuran, Pendaftaran dan Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengukuran, pendaftaran, pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) atas Kapal berukuran isi kotor lebih kecil dari GT.7. Pasal 5 Obyek retribusi adalah pemberian pelayanan pengukuran, pendaftaran dan pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) atas Kapal berukuran isi kotor lebih kecil dari GT.7. Pasal 6 Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Jasa Pelayanan, Pengukuran, Pendaftaran dan Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) atas Kapal berukuran isi kotor lebih kecil dari GT.7. BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 7 Retribusi Pengukuran, Pendaftaran dan Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 8 Tingkat penggunaan jasa diberikan berdasarkan pelayanan yang diberikan kepada kapal berukuran isi kotor lebih kecil dari GT.7. BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 9 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan Pengukuran, Pendaftaran dan Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil). (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pemeriksaan kondisi tehnis kapal, pemeriksaan perlengkapan, pengadaan pemasangan tanda selir, Pengukuran, Pendaftaran dan Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) dan biaya operasional. BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 10 (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan. (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut : 1. Surat Ukur Sementara Rp. 20.000.00 / Kapal 2. Surat Ukur Tetap Rp. 10.000.00 / Kapal 3. Pendaftaran dan Pemasangan Tanda Selar Rp. 20.000.00 / Kapal 4. Surat Tanda Kebangsaan (Pas Kecil) Rp. 25.000.00 / Kapal 5. Registrasi Tanda Kebangsaan (Pas Kecil) Rp. 25.000.00 / Kapal BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 11 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Luwu Timur. BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 12 (1) Masa retribusi tidak dibatasi tetapi menjadi gugur jika Kapal Ganti Nama dan Kapal mengalami perubahan. (2) Dengan pembinaan lebih kecil dari GT.7 dilaksanakan registrasi setiap tahun. Pasal 13 Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD. BAB X SURAT PENDAFTARAN Pasal 14 (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPORD. (2) SPORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya. (3) SPORD bagi kapal yang harus diperiksa ulang, wajib disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelumnya berakhirnya masa berlaku pemeriksaan ulang dalam tahun berjalan. (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan kemudian dengan Peraturan atau Keputusan Bupati. BAB XI PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 15 (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD. (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT. (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati. BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN Pasal 16 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SKRDKBT. Pasal 17 Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus, pada saat diterbitkannya SKRD. BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 18 (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (2) Retribusi yang terutang akibat keterlambatan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dari retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD. BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN Pasal 19 (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang. (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk. BAB XV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 20 (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. (2) Pemberian, pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan hanya dapat diberikan maksimal 30 % dari retribusi yang terutang. (3) Pembebasan retribusi yang terutang dapat diberikan berdasarkan penilaian keadaan yang layak. BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 21 (1) Selain Penyidik Polri, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut. c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf a. h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah. i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. j. Menghentikan penyidikan. k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB XVII KETENTUAN PIDANA Pasal 22 (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 dan Pasal 10 ayat (2) diancam dengan Pidana kurangan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran. BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 23 Ketentuan teknis tentang Pengukuran, Pendaftaran dan Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) dan Sertifikasi Kesempurnaan yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini sampai masa berlakunya berakhir. BAB XX KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Bupati. Pasal 25 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2006.
8

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2019

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Batas Daerah Antara Kabupaten Sijunjung Dengan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

... TK 06 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 07 dengan koordinat 0˚ 50' 20.430" LS dan 101˚ 28' 59.470" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 08 dengan koordinat 0˚ 50' 02.973" LS dan 101 ...

Hal. 6, File: Permendagri 113 Tahun 2019.pdf

Download file:

Permendagri 113 Tahun 2019.pdf

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana

Abstrak

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Hasil pencarian pada file:

... Kemudian pada saat meletusnya Gunung Sinabung di Provinsi Sumatera Utara tahun 2013, didapati bahwa perempuan termasuk ibu-ibu hamil yang terkena Bencana menjadi lebih rentan daripada laki-laki dikarenakan ...

Hal. 13, File: Permen PPPA No 13 Thn 202...er Dalam Bencana.pdf

Download file:

Permen PPPA No 13 Thn 202...er Dalam Bencana.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.