... Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran ...
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
UU Nomor 13 Tahun 1964; UU Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; PP Nomor 41 Tahun 2007; Keppres Nomor 87 Tahun 1999; Permendagri Nomor 4 Tahun 2005; Permendagri Nomor 57 Tahun 2007; Permendagri Nomor 12 Tahun 2008; Perda Sulteng Nomor 2 Tahun 2008; Perda Sulteng Nomor 6 Tahun 2008; Pergub Sulteng Nomor 5 Tahun 2009;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang penamaan, urusan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, pengangkatan dalam jabatan pada Dinas Kesehatan Daerah:
a) UPT Pelatihan Kesehatan;
b) UPT Laboratorium Kesehatan;
c) UPT Surveilans, Data dan Informasi; dan
d) UPT Promosi Kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2009.
14 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2012
... 9 Tahun 2003 tentang Pembejntukan Kabupaten Nias Selatani Kabupaten Pakpak Bharat, dan Katjupaten Humbang Has(jndutan di Pfopinii Sumatera Utara (Lembaran ' ^Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor ...
a. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 25 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
c. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; dan
d. ketentuan lain ;yang bertentangan dengan peraturan Daerah ini
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahStruktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:
... Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 147, Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan Lawa Kabupaten Muna Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka telah dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015; b. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati
Kabupaten Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat, menyebutkan bahwa penjabaran tugas dan fungsi ditetapkan dengan peraturan Bupati. c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Muna Barat
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015;
Peraturan ini mengatur tentang KETENTUAN UMUM, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI, TATA KERJA, PENGANGKATAN DALAM JABATAN, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2015.
9
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 8 Tahun 2015
... Perusahaan Dacrah Bank Perkreditan Rakyat Mustagim Sukamakmur: Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara ...
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyertaan Modal Pemrintah Aceh Kepada Perseroan Terbatas Bank Aceh dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Mustaqim Sukamakmur Yang Bersumber Dari Dana Hibah Microfinance For Innovation Fund
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendorong dan mendukung pertumbuhan ekonomi terutama dalam perluasan pembiayaan kredit perbankan untuk usaha mikro dan kecil, perlu dilakukan penyertaan modal Pemerintah Aceh pada Badan Usaha Milik Aceh; Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a dan huruf c, Pasal 4 huruf a dan Pasal 6 huruf a Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Aceh pada Badan Usaha Milik Aceh perlu melakukan penyertaan modal Pemerintah Aceh pada Bank Aceh dan BPR Mustaqin Sukamakmur; Bahwa untuk melaksanakan Perjanjian Penerusan Hibah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh tentang Hibah Microfinance for Innovation Fund (MIF) Nomor PPH-023/MK.7/2014 tanggal 8 Oktober 2014.
Dasar Hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang No. 24 Tahun 1956; Undang-Undang No.7 Tahun 1992; Undang-Undang No.17 Tahun 2003; Undang-Undang No.1 Tahun 2004; Undang-Undang No.15 Tahun 2004; Undang-Undang No.33 Tahun 2004; Undang-Undang No.11 Tahun 2006; Undang-Undang No.23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 1992; eraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2012; Qanun Kota Banda Aceh No. 5 Tahun 2007; Qanun Kota Banda Aceh No. 16 Tahun 2013; Qanun Kota Banda Aceh No. 1 Tahun 2008; Qanun Kota Banda Aceh No. 1 Tahun 2015
Peraturan ini mengatur tentang: Definisi; Jumlah penyertaan modal; mekanisme pengeluaran pembiayaan; Bukti Kepemilikan; Pelaksanaan perjanjian penerusan hibah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2015.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2016
... Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PADA BANGUNAN BARU PASAR BINA USAHA MEULABOH DAN TARIF RETRIBUSI PASAR BINA USAHA MEULABOH DAN TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN PERTOKOAN PADA MALL MEULABOH
ABSTRAK:
Bahwa pemungutan Retribusi Jasa Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 110 dan Retribusi Jasa Usaha Pasal 126 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan kewenangan daerah otonom sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dala rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah;
Bahwa guna meningkatkan pelayanan persampahan dan pelayana pasar perlu meninjau tarif retribusi pelayanan persampahan dan pelayanan pasar pada Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum dan tarif pasar grosir dan pertokoan pada Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : Undang – undanga Nomor 18 (ayat) 6Tahun 1945, Undang – undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956, Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang – undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008., Undang – undang Nomor 18 Tahun 2008, Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dala Negeri Nomor 13 Tahun 2006, PERMENDAGRI No 80 Tahun 2015, Qanun Aceh No. 5 Tahun 2011, Qanun Kab. Aceh Barat No 2 Tahun 2011, Qanun Kab. Aceh Barat No 3 Tahun 2014, Qanun Kab. Aceh Barat No 3.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2016.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16 Tahun 2022
Agraria, Pertanahan, Tata RuangPariwisata dan KebudayaanProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Hasil pencarian pada file:
... ratus tujuh puluh koma delapan sembilan) hektar, termasuk ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi (2) Batas-batas WP Kawasan Pariwisata Terpadu Bakauheni memiliki batas sebagai berikut: a. sebelah utara ...
Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pariwisata Terpadu Bakauheni Tahun 2022-2041
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pariwisata Terpadu Bakauheni Tahun 2022-2041
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 9 ayat (3), ayat (5) dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031, perlu menetapkan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pariwisata Bakauheni.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU To 28 Tahun 1959, UU No 26 Tahun 2007, UU No 23 Tahun 2014, UU No 11 Tahun 2020, PP No 5 Tahun 2021, PP No 21 Tahun 2021, PermenATR/BPN No 11 Tahun 2021, PermenATR/BPN No 14 Tahun 2021, PermenATR/BPN No 15 Tahun 2021, Perda Kab lampung Selatan No 15 tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pariwisata Terpadu Bakauheni Tahun 2022-2041
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2022.
Halaman : 146
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Datar Nomor 26 Tahun 2018
... Batusangkar-Lintau Buo Utara (P/P) 100 KM 20 15 10 m. Bausangkar-Padang Ganting (P/P) 64 KM 15 10 10 n. Batusangkar-Tanjung Baru (P/P) 75 KM 15 15 10 II. LUAR KABUPATEN: a. ...
... Batusangkar-Lintau Buo Utara (P/P) 100 KM 20 15 10 m. Bausangkar-Padang Ganting (P/P) 64 KM 15 10 10 n. Batusangkar-Tanjung Baru (P/P) 75 KM 15 15 10 II. LUAR KABUPATEN: a. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 No. 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 142 Tahun 2015
Administrasi dan Tata Usaha NegaraOtonomi Daerah dan Pemerintah DaerahStruktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:
... Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 142, Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka telah dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Muna Baratyang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 12 Tahun 2015; b. Bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Muna Barat, menyebutkan bahwa penjabaran tugas dan fungsi ditetapkan dengan peraturan Bupati Muna Barat. c. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atasmdipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 ; Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015;
Peraturan ini mengatur tentang KETENTUAN UMUM, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI, TATA KERJA, PENGANGKATAN DALAM JABATAN, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
25
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun Nomor 16 Tahun 2012
... Undang-Undang Nomor 7 Ort Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Juknis Pelaksanaan Perda Kabupaten Simalungun No. 10 Tahun 2011 Ttg Retribusi Jasa Umum, Jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan Bidang Pemanfaatan Dana Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Sitaro No. 21 Tahun 2012
... Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2012.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
