Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

Menemukan 37.586 peraturan dalam 0,039 detik

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pencairan Dana Desa Secara Bertahap dari Rekening Kas Desa,dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Utara.

Abstrak

Dana Desa

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Lampung Utara No. 28 Tahun 2018 tentang MEKANISME PENCAIRAN DANA DESA SECARA BERTAHAP DARI REKENING KAS DESA

Download file:

perbup nomor 5 tahun 2024.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG MEKANISME PENCAIRAN DANA DESA SECARA BERTAHAP DARI REKENING KAS DES

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5,

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pencairan Dana Desa Secara Bertahap dari Rekening Kas Desa,dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Utara.

ABSTRAK:

Dalam rangka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pegelolaan Dana Desa, untuk Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lampung Utara, dipandang perlu pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme pencairan Dana Desa secara bertahap dari rekening kas desa; pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, pcrlu di lakukan Peru bahan atas Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 28 Tahun 20I8 tentang Mekanisme Pencairan Dana Desa Secara Bertahap dari Rekening Kas Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Utara.
Dasar Hukum ini adalahUU NO 28 Tahun 1959; UU NO 6 Tahun 2014; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 43 Tahun 2014; PEMENDAGRI NO 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023; PEMENKEU NO 145 Tahun 2023; PERDA NO 4 Tahun 2023; PERBUP NO 28 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai perubahan atas peraturan bupati lampung utara nomor 28 tahun 2018 tentang mekanisme pencairan dana desa secara bertahap dari rekening kas desa.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2024.
Lampiran File: 3 hlm.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 28 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara

Abstrak

Pendidikan Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... �- GUBERNURSULAWESIUTARA PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, ...

... Peraturan Gubemur Sulawesi Utara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubemur Sulawesi Utara Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan ...

... Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara; I. ...

Hal. 1, File: Pergub No. 28 Tahun 2020.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Provinsi Sulawesi Utara. NO P ll: NG OLAH PA RAF 1. ...

... GUBERNUR SULAWESI UTARA rt llON U"'11Jh: ANOATANGANI • Ditetapkan di Manado pada tanggal 20 April 2020 GUBERNUR SULAWESI UTARA, OLLY DONDOKAMBEY Diundangkan di Manado pada tanggal 20 April 2020 SEKRETARIS ...

... SULAWESI UTARA BERITA DAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA TAHUN 2020 NOMOR .. 28 ...

Hal. 2, File: Pergub No. 28 Tahun 2020.pdf

Download file:

Pergub No. 28 Tahun 2020.pdf

PENDIDIKAN-STRUKTUR ORGANISASI

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 28, BD Provinsi Sulawesi Utara No. 28

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara

ABSTRAK:

a. bahwa seiring dengan perkembangan organisasi perangkat daerah provinsi dalam rangka menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan serta peningkatan pelayanan umum, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara.
UU Prp Tahun 1960 jo UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI TIPE A PROVINSI SULAWESI UTARA

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2020.
3 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Utara Nomor 41 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2022

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... BUPATI NIAS UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN BUPATI NIAS UTARA NOMOR 41 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS UTARA NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN ...

... DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN ANGGARAN 2022 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI NIAS UTARA, Menimbang : a. ...

... di Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2022, perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Utara tentang Perubahan ...

Hal. 1, File: PE8219~1.PDF

... NIAS UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS UTARA NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN ...

... Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Nias Utara Tahun ...

... Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2022 Nomor 163), diubah sebagai berikut : 1. ...

Hal. 3, File: PE8219~1.PDF

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Utara. ...

... Ditetapkan di Lotu pada tanggal 1 September 2022 BUPATI NIAS UTARA, ttd. ...

... AMIZARO WARUWU Diundangkan di Lotu pada tanggal 1 September 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA, ttd. BAZATULO ZEBUA BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2022 NOMOR 193. ...

Hal. 4, File: PE8219~1.PDF

Download file:

PE8219~1.PDF

PERUBAHAN – ATAS – PERATURAN – BUPATI – NIAS – UTARA – NOMOR – 11 – TAHUN – 2022 – TENTANG – TATA – CARA – PENGALOKASIAN – BAGIAN – DARI – HASIL – PAJAK – DAN – RETRIBUSI – DAERAH – KEPADA – DESA – DI – KABUPATEN – NIAS – UTARA – TAHUN – ANGGARAN – 2022

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2022 NOMOR 193

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia di Desa, perlu pemberian dukungan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias Utara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2022, perlu diubah;
DASAR HUKUM PERATURAN BUPATI INI ADALAH UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003, UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2004, UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2008, UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020, UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2019, PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2015 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 120 TAHUN 2018, PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 41/PMK.07/2021, PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018, PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA NOMOR 1 TAHUN 2022. PERATURAN BUPATI NIAS UTARA NOMOR 12 TAHUN 2017, DAN PERATURAN BUPATI NIAS UTARA NOMOR 2 TAHUN 2022 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN BUPATI NIAS UTARA NOMOR 22 TAHUN 2022.
Peraturan ini berisi tentang: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 11 Tahun 2022, diantaranya Ketentuan Pasal 2, dan Ketentuan Pasal 6.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2022.
4 HLM

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 62 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 82 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH INDUK, HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 82 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA ...

... TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH INDUK HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, Menimbang a. bahwa berclasarkan Peraturan Daerah ...

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Mengingat Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan clan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

Hal. 1, File: Pergub No 62 Tahun 2021 ocr.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat. ...

... Ditetapkan di Pontianak pada tanggal ( pMef 202I JOUBERNUR KALIMANTAN BARAT, Diundangkan di Pontianak pada tanggal [ rzi 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT, Yr A.L. ...

... LEYSANDRI RITA DA[RAH DROVINSI KALIMANTAN RARAT TAHLN QD1 NOMOR (Z ...

Hal. 6, File: Pergub No 62 Tahun 2021 ocr.pdf

... KALIMANTAN BARAT. ...

... Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. 2. ...

... Gubernur adalah Cubernur Kalimantan Barat. 4. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat. 5. ...

Hal. 3, File: Pergub No 62 Tahun 2021 ocr.pdf

Status Peraturan

Mengubah

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 82 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH INDUK, HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Download file:

Pergub No 62 Tahun 2021 ocr.pdf

SOTK

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 62, BD.2021/NO.62, LL. PROV. KALBAR: 7 HAL

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 82 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH INDUK, HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Sebagaimana Telah Diubah Berberapa Kali Dan Terakhir Dengan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, telah dibentuk Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD No.18 Ayat (6), UU No.25 Tahun 1956, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.22 Tahun 2019, PP No.18 Tahun 2016, Permendagri No.12 Tahun 2017, Perda No.8 Tahun 2016, Pergub No.55 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Gubernur Ini Diatur Tentang: Perubahan pada ketentuan Pasal 1, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2021.
Peraturan ini memiliki 6 halaman dan 1 halaman lampiran.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Hari dan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

... ~ 1 ~ BUPATI KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG ...

... UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KAYONG UTARA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan disiplin, produktivitas dan efektifitas kerja serta untuk meningkatkan pelayanan kepada ...

... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

Hal. 1, File: PERBUP NO 11 THN 2018 TTG... KERJA PNS (pdf).pdf

... Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penggunaan Mesin Absensi Sidik Jari Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong ...

... Utara Tahun 2015 Nomor 33); 13. ...

... Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara. 2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara. 3. ...

Hal. 3, File: PERBUP NO 11 THN 2018 TTG... KERJA PNS (pdf).pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara. ...

... Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 8 Februari 2018 BUPATI KAYONG UTARA, Ttd HILDI HAMID Diundangkan di Sukadana pada tanggal 12 Februari 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA, Ttd ...

... HILARIA YUSNANI BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2018 NOMOR 11 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, MOLYADI, S.H. ...

Hal. 9, File: PERBUP NO 11 THN 2018 TTG... KERJA PNS (pdf).pdf

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Kayong Utara No. 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Hari dan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
PERBUP Kab. Kayong Utara No. 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Hari dan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
PERBUP Kab. Kayong Utara No. 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Hari dan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara

Download file:

PERBUP NO 11 THN 2018 TTG... KERJA PNS (pdf).pdf

HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2018/NO.11, TBD NO.11, LL KAB. KAYONG UTARA: 9 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Hari dan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan disiplin, produktivitas dan efektifitas kerja serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu pengaturan mengenai hari dan jam kerja bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.6 Tahun 2007, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.53 Tahun 2010, PP No.11 Tahun 2017, Kepres No.17 Tahun 1972, Kepres No.68 Tahun 1995, Peraturan kepala BKN No.21 Tahun 2010, Keptusan Menpan No.30 Tahun 1994, Keputusan menpan No.8 Tahun 1996, perda No.12 Tahun 2016, Perbup No.31 tahun 2015, Perbup No.32 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Tujuan; Ruang Lingkup; hari dan Jam Kerja; Kehadiran PNS; Sanksi Administratif; Pembinaan dan Pengawasan; ketentuan lain-lain; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2018.
Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 8 tahun 2012 tentang ketentuan hari dan jam kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten kayong utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Bupati ini memiliki 9 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 18 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

ALOKASI DAN PENYALURAN SISA DANA GAMPONG GLOK KECAMATAN SYAMTALIRA ARON KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2017 YANG DIANGGARKAN KEMBALI DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

Abstrak

APBD Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Hasil pencarian pada file:

... S = e BUPATI ACEH UTARA PROVINSI ACEH PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR TAHUN 2018 TENTANG ALOKASI DAN PENYALURAN SISA DANA GAMPONG GLOK KECAMATAN SYAMTALIRA ARON KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2017 ...

... Kabupaten Aceh Utara karena Bupati tidak menerima dokumen Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Glok Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2017 yang telah ...

... kembali dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2018; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ...

Hal. 1, File: Perbub Kab. ACUT No 18 Tahun 2018.pdf

... Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 156); Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang ...

... Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018 Nomor 1); Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran ...

... Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018 Nomor 10). ...

Hal. 3, File: Perbub Kab. ACUT No 18 Tahun 2018.pdf

... Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disingkat APBK adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRK ...

... Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD Aceh Utara adalah Rekening tempat penyimpanan uang pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang ditetapkan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan ...

... Sisa Dana Gampong Glok Kecamatan Syamtalira Aron Tahun Anggaran 2017 yang selanjutnya disingkat Sisa Dana Gampong Glok adalah Sisa Dana Gampong Glok Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara Tahun ...

Hal. 4, File: Perbub Kab. ACUT No 18 Tahun 2018.pdf

Download file:

Perbub Kab. ACUT No 18 Tahun 2018.pdf

ALOKASI DAN PENYALURAN SISA DANA GAMPONG

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018 Nomor 18

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ALOKASI DAN PENYALURAN SISA DANA GAMPONG GLOK KECAMATAN SYAMTALIRA ARON KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2017 YANG DIANGGARKAN KEMBALI DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK:

Bahwa Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong perlu dilakukan penyesuaian kembali sehubungan terjadinya perubahan regulasi dari Pemerintah Pusat dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Keuangan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhadap penyesuaian Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan Barang/Jasa yang dibuat oleh Tim Pelaksana Kegiatan Gampong.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 7 Tahun 1956; UU No 11 Tahun 2006; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; Perpres No 107 Tahun 2017; Permendagri 113 Tahun 2014; Permendagri No 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 2 Tahun 2016; Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 19 Tahun 2017; Permenkeu No 50/PMK.07/2017; Permenkeu No 226/PMK.07/2017; Qanun Aceh No 5 Tahun 2011; Qanun Kab. Aceh Utara No 4 Tahun 2009; Qanun Kab. Aceh Utara No 1 Tahun 2018, Perbub No 10 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 10 Pasal

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2018.
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 70 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Pada Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... - 1 - BUPATI BARITO UTARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 70 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ...

... BARITO UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BARITO UTARA, Menimbang : a. bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten ...

... Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) ...

Hal. 2, File: Perbup No 70 tahun 2017 t...ada Dinas Daerah.pdf

... - 2 - II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 2. ...

... Daerah Kabupaten Barito Utara); 7. ...

... Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana ...

Hal. 3, File: Perbup No 70 tahun 2017 t...ada Dinas Daerah.pdf

... Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 Nomor 14); j. ...

... (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 Nomor 15); k. ...

... Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 Nomor 17) sebagaimana terlah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 18 Tahun 2009 ...

Hal. 12, File: Perbup No 70 tahun 2017 t...ada Dinas Daerah.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Barito Utara No. 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara
PERBUP Kab. Barito Utara No. 35 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara

Download file:

Perbup No 70 tahun 2017 t...ada Dinas Daerah.pdf

struktur organisasi

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, Bd.2017/70

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Pada Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara

ABSTRAK:

a. Bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara telah ditetapkan dengan Peraturan daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016; b. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis dan operasional pada Dinas Daerah dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu diatur dan ditetapkan mengenai Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b maka Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peratuuran Pemerintah republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nommor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Noor 2 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016;
BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS PADA DINAS DAERAH; BAB III : KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI; BAB IV : ORGANISASI; BAB V : KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL; BAB VI : KEPEGAWAIAN; BAB VII : ESELON; BAB VII I : TATA KERJA; BAB IX : PEMBIAYAAN; BAB X : KETENTUAN PERALIHAN; BAB XI : KETENTUAN PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka : a. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penangkaran Ternak sebagai Unit Pelaksana teknis (UPT) Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 41); b. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 42); c. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Benih Ikan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pertanian, Perikanan dan dan Peternakan Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 43); d. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perlengkapan dan Perbekalan sebagai Unit Pelaksana teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 Nomor 3); e. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium Kesehatan sebagai Unit Pelaksana teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 Nomor 4); f. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pendidikan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 Nomor 5); g. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan tata Kerja Balai Benih Tanaman Perkebunan dan Kehutanan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 Nomor 9); h. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis (UPT) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 Nomor 12); i. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2009 tentang Organisa dan Tata Kerja Unit Dermaga sebagai Unit Pelaksana tekn (UPT) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatik Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barit Utara Tahun 2009 Nomor 14); j. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 16 Tahun 200 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Terminal sebag Unit Pelaksana teknis (UPT) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Utar (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 Nomo 15); k. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 17 Tahun 200 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Latihan Kerj sebagai Unit Pelaksana teknis (UPT) Dinas Sosial, Tenag Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Utara (Berit Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 Nomor 16 dan l. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 18 Tahun 200 tentang Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium Lingkungan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bada Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara (Berita Daera Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 Nomor 17 sebagaimana terlah diubah dengan Peraturan Bupati Barit Utara Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan ata Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 18 Tahun 200 tentang Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium Lingkungan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bada Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara (Berita Daera Kabupaten Barito Utara Tahun 2010 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
14 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 99 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 87 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMBIBITAN TERNAK DAN PAKAN TERNAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi ...

... Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5); 9. ...

... KALIMANTAN BARAT. ...

Hal. 3, File: Pergub No 99 Tahun 2021 ocr.pdf

... GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 87 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA ...

... TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMBIBITAN TERNAK DAN PAKAN TERNAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, Menimbang a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur ...

... dan Pakan Ternak Provinsi Kalimantan Barat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak Provinsi Kalimantan ...

Hal. 1, File: Pergub No 99 Tahun 2021 ocr.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat. ...

... Ditetapkan di Pontianak pada tanggal R t en s y.AUBERNUR KALIMANTAN BARAT, / Diundangkan di Pontianak pada tanggal Joe e z SEKRETARIS DAERAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT, A.L. ...

... LEYSANDRI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR f ...

Hal. 4, File: Pergub No 99 Tahun 2021 ocr.pdf

Status Peraturan

Mencabut

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 87 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMBIBITAN TERNAK DAN PAKAN TERNAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Download file:

Pergub No 99 Tahun 2021 ocr.pdf

PENCABUTAN PERATURAN

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 99, BD.2021/NO.99, LL. PROV. KALBAR: 4 HAL

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 87 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMBIBITAN TERNAK DAN PAKAN TERNAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2017 telah ditetapkan Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak Provinsi Kalimantan Barat;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.25 Tahun 1956, UU No.6 Tahun 1967, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Permendagri No.12 Tahun 2017, Perda No.8 Tahun 2016, Pergub No.56 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 87 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMBIBITAN TERNAK DAN PAKAN TERNAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2021.
Pergub ini memiliki 4 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 16.A Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2016 Nomor 13 Tambahan Lembaran ...

... Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 97 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ...

... Sipil [Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 97) diubah sebagai berikut: 1. ...

Hal. 3, File: PERBUP NO. 16.A TAHUN 2018.pdf

... .• .. , 1' ' i BUPATI LUWU UTARA PROVINSISULAWESISELATAN PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMQRl 6 · ATAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 97 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN ...

... TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LUWU UTARA, ' '- _,, Menimbang a. ...

... Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara ...

Hal. 1, File: PERBUP NO. 16.A TAHUN 2018.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara. ...

... PARAF KOORDIN,�SI SEK DA ' ASISTEN / KABAG HUKUM I KASUBAG ' Ditetapkan di Masamba pada tanggal 5 Maret 2018 BUPATI LUWU UTARA, I e- J. ...

... INDAH PUTRI INDRIANI Ir Diundangkan di Masamba pada tanggal 5 Maret 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA, � »> ABDUL MAHFUD SERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 1 6 . A ...

Hal. 5, File: PERBUP NO. 16.A TAHUN 2018.pdf

Download file:

PERBUP NO. 16.A TAHUN 2018.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 97 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16.A, BD.2017/No.16.A

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

ABSTRAK:

a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang harus memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam serta berlaku menyeluruh bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 97 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Lembaran Negara Republik •·• t • . . . Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2007 Nomor 4738); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5135); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5258); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 6037); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republic Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2006 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 354); ·' 14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2016 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349);
Pasal I Pasal 5 Pasal 28 Pasal 29 Pasal II

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2018.
TAHUN 2017 NOMOR 16.A
5 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 98 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5); 10. ...

... KALIMANTAN BARAT. ...

Hal. 3, File: Pergub No 98 Tahun 2021 ocr.pdf

... GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR J/ TAHUN 2021 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA ...

... TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, Menimbang a. bahwa berdasarkan Peraturan ...

... Gubernur Nomor 58 Tahun 2017 telah ditetapkan Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Provinsi Kalimantan ...

Hal. 1, File: Pergub No 98 Tahun 2021 ocr.pdf

... Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat tetap melaksanakan tugasnya sampai ada penugasan yang baru ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat. ...

... KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR ...

Hal. 4, File: Pergub No 98 Tahun 2021 ocr.pdf

Status Peraturan

Mencabut

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Download file:

Pergub No 98 Tahun 2021 ocr.pdf

PENCABUTAN PERATURAN

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 98, BD.2021/NO.98, LL. PROV. KALBAR: 4 HAL

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2017 telah ditetapkan Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Unit Pelaksana Teknis Teknologi informasi dan komunikasi pendidikan Provinsi Kalimantan Barat;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.25 Tahun 1956, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Permendagri No.12 Tahun 2017, Permenpanrb No.28 Tahun 2017, Permenpanrb No.32 Tahun 2020, Perda No.8 Tahun 2016, Pergub No.98 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA UNIT PELAKSANA TEKNIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2021.
4 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT