... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republil< Indonesia Tahun 2002 Nor.icr 21, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
... :ln Beo Utara dan Rainis ESELON II a 500,000 250,000 250.000 250.000 525,000 ESELON ti b 500,000 250,0CY.l 150.000 250.00C 47:'j.000 ESELONlll a 500,000 225.C'OO 225.000 200,000 450.000 ESELON IU b 500,000 ...
... Dana Desa Tahun 2021; BUPATI LANGKAT, TENT ANG PENGALOKASIAN ALOK.ASI DANA DESA TAHON 2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 10 TAHUN 2021 BUPATJ LANGKAT PROVlNSI SUMATERA UTARA ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2021
ABSTRAK:
Pasal 96 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2021
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 7 Drt Tahun 1956; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 5 Tahun 1982; PP No. 10 Tahun 1986; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 43 Tahun 2014; PMK No. 257/PMK/07/2015; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Perda Kab Langkat No. 6 Tahun 2016; Perda Kab Langkat No. 6 Tahun 2020; Perbup Kab Langkat No. 1 Tahun 2020; Perbup Kab Langkat No. 53 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Sumber dan Pengalokasian ADD, Arah dan Penggunaan ADD, Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Penyaluran ADD, Pelaporan ADD, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2021.
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2023
... KECAlVlATAil }{IITA $TARA i Carnat Kuta Utara 2.3r5 L2 2 Sekretaris K-ecamatan Kuta Utara 2.090 1t 3 la Sub Bagian Uinurn iia;., l(epeganai.rn 1.455 9 4 a Kepala Sub Bagian Perer:caiiailn, Keuangair dan ...
... KECAMATAN KUTA UTARA 1 Camat Kuta Utara 2.315 12 2 Sekretaris Kecamatan Kuta Utara 2.090 11 3 Kepala Sub Bagian Umum dan Kcpcegawaian 1.455 9 4 Kepala Sub Bagian Percnanaan, Keuangan dan 1.455 9 Pelaporan ...
... Tata Usaha r.295 8 11 Kepala UPTD Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan Hidup Mengwi 1.430 9 I2 Kepala Sub Bagian Tata Usaha L.295 8 i3 Kepala UPTD Pengelolaan Persampahan dan Lingkunean Hidup Kuta Utara ...
... Usaha 1.295 8 11 Kepala UPTD Pengelolaan Persampahan dan 1.430 9 Lingkungan Hidup Mengwi 12 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 1.295 8 13 Kepala UPTD Pengelolaan Persampahan dan 1.430 9 Lingkungan Hidup Kuta Utara ...
... 13 Kepala Seksi Pengufian Kendaraan 1.430 9 14 Kepala UPID Pengujian Kendaraan Bermotor 1.430 9 15 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 1.295 B 16 Kepala UPTD Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan Badung Utara ...
... Kepala Seksi Pengujian Kendaraan 1.430 9 14 Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bcrmotor 1.430 9 15 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 1.295 8 16 Kepala UPTD Pengelolaan Prasarana Teknis 1.430 9 Perhubungan Badung Utara ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023 NOMOR i7. BERIT! DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023 NOMOR 17.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN KELAS JABATAN
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan hasil analisis dan evaluasi jabatan dalam pengelolaan manajemen pegawai perlu mempertimbangkan
nilai dan kelas jabatan dilingkungan Pemerintah Daerah.
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelas Jabatan sudah tidak sesuai dengan
perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,perlu menetapkan peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelas Jabatan;
lentang.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik ndonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Undang-Undaag Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016
Peraturan Bupati Badung Nomor 4 Tahun 2021
Pasal II eraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2023.
Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelas Jabatan (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 4)
40 Halaman dan Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 51 Tahun 2020
... SMP Negeri 1 Tambun Utara f. SMP Negeri 1 Sukatani g. SMP Negeri 1 Cikarang Timur h. SMP Negeri 1 Cikarang Selatan i. SMP Negeri 3 Cikarang Utara j. ...
... Kuota kelas olahraga SMP Negeri 3 Cikarang Utara sebesar 2 (dua) Rombongan belajar, sisa Kuota menjadi penambah daya tampung Jalur Zonasi Jarak. k. ...
... Kuota jalur prestasi SMP Negeri 3 Cikarang Utara hanya di isi untuk jalur prestasi llmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Ketentuan Khusus A. ...
... 2) Jenjang SMP (a) Parameter Seleksi Jenjang SMP Negeri Jalur Prestasi Hasil Perlombaan/penghargaan dan Kelas Olahraga SMP Negeri 3 Cikarang Utara dengan parameter seleksi hasil test kecakapan khusus yang ...
petunjuk - teknis - penerimaan - peserta - didik - baru - di - kabupaten - bekasi - tahun - pelajaran - 2020 - 2021
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD 2020/51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Di Kabupaten Bekasi Tahun Pelajaran 2020/2021
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Permen Pendidikan Nasional No. 44 Tahun 2019 dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di Kab. Bekasi harus nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan maka perlu disusun tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru di Kab. Bekasi Tahun Pelajaran 2020/2021.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 17 Tahun 2010; Permendagri No. 80 Tahun 2015 Sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendik Nasional No. 70 Tahun 2009; Perber Antara Mendikbud dan Menteri Agama No. : 2NII/PB/2014 dan No. 7 Tahun 2014; Permendik Nasional No. 44 Tahun 2019; Perda Kab. Bekasi No. 3 Tahun 2010 Sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Pendahuluan, Penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang PAUD TK SD Dan SMP, Sistem Dan Jalur Penerimaan Peserta Didik Baru, Mekanisme Seleksi Dan Daya Tampung Penerimaan Peserta Didik Baru, Pengumuman Dan Registrasi Penerimaan Peserta Didik Baru, Sekolah Penyelanggara PPDB Dalam Jaringan (Online), Biaya Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru, Monitoring Supervisi Dan Pelaporan Penerimaan Peserta Didik Baru, Sanksi, Mutasi Siswa Baru, Lain-lain, Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2020.
23 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Tenggara No. 24 Tahun 2016
... Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... Minahasa Tenggara yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah yang telah disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik/Dewan Pimpinan Daerah/ Wilayah Partai Politik Provinsi Sulawesi Utara ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2016
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2016.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 24 Tahun 2023
... Kecamatan Semarang Utara; kk. Kecamatan Semarang Barat; ll. Kecamatan Semarang Timur; mm. Kecamatan Semarang Tengah; nn. Kecamatan Gunungpati; oo. Kecamatan Tugu; pp. Kecamatan Mijen; qq. ...
... KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 KECAMATAN SEMARANG UTARA ...
PERWALI Kota Semarang No. 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
PERWALI Kota Semarang No. 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
PERWALI Kota Semarang No. 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Mengubah
PERWALI Kota Semarang No. 15 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya Peraturan Pemerintah
Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari
Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara,
Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan
Tahun 2023 serta adanya keperluan mendesak yang belum
tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia
anggarannya, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang
Tahun Anggaran 2023 sebelum dicantumkan dalam
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Semarang Tahun Anggaran 2023; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota
Semarang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2011;
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2011Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2011Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2011Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2011Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2022 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2022 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2022
Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 73 Tahun 2022;
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang perubahan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Wali Kota Semarang
Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2023.
Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 73 Tahun 2022 diubah.
1413 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 11 Tahun 2017
... Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan ...
PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK KEPADA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN SISA TAHUN 2015 DAN REALISASI PENERIMAAN BULAN JULI SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2016
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 11, BD.2017/No.11
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh berdasarkan Realisasi Penerimaan SIsa Tahun 2015 dan Realisasi Penerimaan Bulan Juli sampai dengan September 2016
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota, perlu melakukan pembagian dan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota dalam wilayah Aceh.
Bahwa Dana Bagi Hasil Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota dalam wilayah Aceh berdasarkan Realisasi Penerimaan sisa Tahun 2015 dan Realisasi penerimaan bulan Juli sampai dengan September 2016 sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 89 Tahun 2016 sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2016 belum dapat disalurkan, sehinggan Peraturan Gubernur dimaksud perlu diganti sebagai dasar penyaluran dalam Tahun Anggaran 2017.
UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 33 tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013; Qanun Aceh No.1 Tahun 2008; Qanun Aceh No.2 Tahun 2012; Qanun Aceh No.3 Tahun 2012; Qanun Aceh No.2 Tahun 2017; Peraturan Gubernur NAD No.44 Tahun 2008; Peraturan Gubernur Aceh No.5 Tahun 2017
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang terdiri dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 7
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2017.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 56 Tahun 2019
... BUPATI PULAU MOROTAI, DENGAN RA.HMAT TUHAN YANG MAHA ESA PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2020 TENTANG BUPA'l1 PULAU MOROTAI PROVINSI MALUKU UTARA ...
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2020
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
untuk memberikan pedoman pelaksanaan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2020
UU No. 06 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 40 Tahun 2014; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Permendagri No. 20 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2020 dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Pedoman Penyusunan APB Desa c.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
6 Halaman; Lampiran: 15 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 54 Tahun 2019
... Dipindai dengan CamScanner I BUPATI PULAU MOROTAJ PROVINSI MALUKU UTARA PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN PASIEN ...
... Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupatcn Pulau Morotai di Provinsi MaJuku Utara (Lcmbaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2008 Nornor l 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...
PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN PASIEN, BIAYA PENDAMPING RUJUKAN PASIEN, BIAYA PENGOBATAN PASIEN STROKE KE RSPAD GATOT SOEBROTO
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien, Biaya Pendamping Rujukan Pasien, Biaya Pengobatan Pasien Stroke ke RSPAD Gatot Soebroto
ABSTRAK:
dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, serta untuk melindungi dan memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Pulau Morotai, perlu diselenggarakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terutama masyarakat yang menderita penyakit Degeneratif khususnya penyakit stroke melalui bantuan biaya pengobatan dan biaya pendampingan rujukan; agar pemberian bantuan pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien, Biaya Pendamping Rujukan Pasien, Biaya Pengobatan Pasien Stroke ke RSPAD Gatot Subroto.
UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2011; PP No. 82 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien, Biaya Pendamping Rujukan Pasien, Biaya Pengobatan Pasien Stroke ke RSPAD Gatot Subroto dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Kebijakan c.Pembiayaan d.Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan e.Ketentuan Peralihan f.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Barat Nomor 22 Tahun 2022
... Salinan BUPATI NIAS BARAT PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN BUPATI NIAS BARAT NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NIAS BARAT NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN ...
... Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...
PERUBAHAN – KEEMPAT – ATAS – PERATURAN – BUPATI – NIAS – BARAT – NOMOR – 1 – TAHUN – 2018 – TENTANG – PERATURAN – PELAKSANAAN – PERATURAN – DAERAH – KABUPATEN – NIAS – BARAT – NOMOR – 3 – TAHUN – 2017 – TENTANG – HAK – KEUANGAN – DAN – ADMINISTRATIF – PIMPINAN – DAN – ANGGOTA – DEWAN – PERWAKILAN – RAKYAT – DAERAH – KABUPATEN – NIAS – BARAT
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2022 NOMOR 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat, perlu mengatur lebih lanjut besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat melalui Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan Surat PJ. Rektor Universitas Nias Menimbang selaku Pembina Tim Survei Independen Besaran Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat Anggaran 354a/UN01/KS.01.01/2022 tanggal 28 April 2022 perihal Penyerahan Laporan Kegiatan, melakukan penyesuaian dan perubahan keempat kalinya terhadap Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana diubah beberapa kali, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 15 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 3 Tahun 2017, Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 5 Tahun 2020, Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 6 Tahun 2020, dan Peraturan DPRD Kabupaten Nias Barat Nomor 29 Tahun 2018.
Peraturan ini berisi tentang: Perubahan Ketentuan Pasal 29 dalam Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 1 Tahun 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2022.
5 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
