... Undang-Undang Nomor 29 Tahu n 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawasi Tenggara [Lernbaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2003 Nomor ...
... Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 'I'ahun 2003 Nomor ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka untuk terciptanya pemilihan Kepala Desa yang aman, tertib, adil dan demokrasi, perlu menetapkan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daJa.m buruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,
Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa:,
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawasi
Tenggara (Lernbaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Jndonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4587};
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun
2008 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Nomor l O Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 10);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
BAB III BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA
BAB IV HAK MEMILIH DAN DIPILIH
BAB V PEMILIHAN CALON KEPALA DESA
BAB VI TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA
BAB VII PELAKSANAAN PERHITUNGAN SUARA
BAB VIII PEMBENTUKAN PENGAWAS PEMILIHAN
BAB IX TUGAS PENGAWAS PEMILIHAN
BAB X PENETAPAN CALON TERPILIH
BAB XI PENGESAHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA
BAB XII LARANGAN KEPALA DESA
BAB XIII PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
BAB XIV PENGANGKATAN PEJABAT KEPALA DESA
BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN
BAB XVII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
30 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2023
... ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 (BUMIDA) 39 Pembangunan Konstruksi Billboard Ringroad Utara, Kapanewon Mlati CV. RESTU ADI MULYO 6,919,725.00 17-10-2022 s.d 14-04-2023 PT. ...
... JAMINAN KREDIT INDONESIA (JAMKRINDO) 31 Pembangunan Konstruksi Billboard Ringroad Utara, Kapanewon Depok CV. SATU MUARA 6,919,725.00 30-09-2022 s.d 28-03-2023 PT. ...
PERBUP Kab. Sleman No. 42 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun
Anggaran 2022;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2022;
Materi Pokok: Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 berupa laporan keuangan memuat: laporan realisasi anggaran; neraca; laporan operasional; laporan perubahan saldo anggaran lebih; laporan perubahan ekuitas; dan catatan atas laporan keuangan;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2023.
Jumlah Halaman: 6 hlm. Lampiran: 965 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2022
... Sebelah Utara : Nagari Salido Kecamatan IV Jurai. 2. Sebelah Timur : Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai. 3. Sebelah Selatan : Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai. 4. ...
... Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Aliran Drainase sampai pada Depan SDN 13 Painan Utara yang ditandai dengan TK 13.01.05.2001-05.2019-002 dengan ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 95, Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 Nomor 95
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Nagari Painan Kecamatan IV Jurai
ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap batas wilayah suatu nagari, telah diselenggarakan penetapan batas Nagari Painan Kecamatan IV Jurai sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Painan;
- bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu disusun Peraturan Bupati yang memuat batas Nagari;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Painan Kecamatan IV Jurai;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2001
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016
Penetapan dan Penegasan Garis Batas Nagari Painan Kecamatan IV Jurai adalah sebagai berikut:
1. Sebelah Utara : Nagari Salido Kecamatan IV Jurai.
2. Sebelah Timur : Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai.
3. Sebelah Selatan : Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai.
4. Sebelah Barat : Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2022.
-
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2022
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Nomor 49 Tahun 2018
... pemindahan Fasilitas umum berupa Pasar Sentral Belopa dan Rumah Sakit Umum Daerah Serta Pemindahan Lokasi Terminal Angkutan Umum Belopa ke Lokasi baru jalan poros jalur dua di Kelurahan Sabe Kecamatan Belopa Utara ...
... Lokasi Pasal 2 (1) Lokasi pelaksanaan pembangunan terminal penumpang angkutan orang dan barang dalam wilayah kabupaten luwu, (Terminal type C) berlokasi di Jalur Dua, Kelurahan Sabe,Kecamatan Belopa Utara ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Lokasi Terminal Angkutan Umum Belopa
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan dalam Wilayah
Kabupten Luwu paska pemindahan Fasilitas umum berupa
Pasar Sentral Belopa dan Rumah Sakit Umum Daerah Serta
Pemindahan Lokasi Terminal Angkutan Umum Belopa ke
Lokasi baru jalan poros jalur dua di Kelurahan Sabe
Kecamatan Belopa Utara, dipandang perlu mengatur Lokasi
Terminal Angkutan Umum Belopa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
tentang Penetapan Lokasi Terminal Angkutan Umum Belopa;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembatan Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang hukum acara
pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);
3. Undang - undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan. Bab I Tentang Ketentuan Umum;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah
dan retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan
Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4444);
2
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Kewengan propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 59 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Manajemen dam rekayasa analisis dampak serta manajemen
kebutuhan lalulintas ;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2010
ten tang tata cara dan persyaratan laik fungsi jalan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 14 dan Nomor 15
Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa
Um um;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Tata Kerja
Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu;
14. Peraturan Bupati Luwu Nomor 62 Tahun 2009 tentang Tugas,
Fungsi dan Perincian Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten
Luwu;
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II LOKASI DAN LUAS AREA SERTA FASILITAS
BAB III OPERASIONAL DAN JENIS ANGKUTAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2018.
TAHUN 2018 NOMOR 49
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow No. 2 Tahun 2017
... PR.OVINSI SULAWESI UTARA PERATU~AN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 2.. TAHUN 20·17 TENT ANG TATA CARA KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DENGAN MEDIA MASSA:. ...
... Pihai ketiga adalah Media Cetak dan Media Siber yang ada di wilayah administrasi Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara dan Nasional. 9, Media· massa adalah Media Cetak, Media Elektronikdan Media ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DENGAN MEDIA MASSA
ABSTRAK:
Dalam rangka penyebarluasan informasi melalui mecia cetak sebagai wujud pelaksanaan kewenangan pemerintah yang bertanggungjawab, maka perlu dilakukan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Media Cetak.
UU No.29 Tahun 1959; UU No. 40 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 50 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 22 Tahun 2009.
Mengatur tentang tata cara kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan media massa, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Prinsip kerjasama, Subyek dan obyek kerjasama, serta bentuk kerjasama. Tata cara kerjasama daerah, Hak dan kewajiban Pemerintah Daerah, Hak dan kewajiban media massa. Hasil kerjasama, penyelesaian perselisihan, perubahan perjanjian kerjasama, berakhirnya perjanjian kerjasama, serta pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Selatan No. 5 Tahun 2011
... Undanq-undarq Nomor 7 Ort Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provirisi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lerribaran ...
... Labuhanbatu Selatan di Provlnsl Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868); 8. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
Untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan dalam suatu kegiatan serta sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD berbasis kinerja Tahun Anggaran 2011
UU Nomor 7 Drt Tahun 1956; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2008; PP Nomor 24 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 37 Tahun 2010; PMK Nomor 100/PMK.02/2010.
Dalam Perda ini diatur mengenai Standar Biaya Umum untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD berbasis kinerja Tahun Anggaran 2011
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.
13 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 89 Tahun 2017
... sampai pada P.19 dengan koordinat X=215530 dan Y=9553820 yang terletak pada titik simpul batas Desa Padang Pelasan dengan Desa Pasar Ngalam dan Desa Keban Agung Kecamatan Air Periukan, selanjutnya ke arah Utara ...
... menyusun as (median line) Jalan sampai pada P.9 dengan koordinat X=217645 dan Y=9559924 yang terletak pada batas Desa Padang Pelasan dengan Desa Talang Alai Kecamatan Air Periukan, selanjutnya ke arah Utara ...
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATS DESA PADANG PELASAN KECAMATAN AIR PERIUKAN KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 89, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2017 Nomor 89
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Dan Penegasan Bats Desa Padang Pelasan Kecamatan Air Periukan Kabupaten SEluma Provinsi Bengkulu
ABSTRAK:
Menimbang:
a. Bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Padang Pelasan kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma, perlu ditetapkan batas Desa Padang Pelasan secar pasti di kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu:
b. Bahwa berdasarkan ketentuan Bab V pasal 9 Ayat(3) peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang pedoman penetapan dan penegasan Batas Desa, Bupati/Walikota menetapkan peraturan Bupati tentang penetapan Batas Desa/Kelurahan
1.UU No. 9 Tahun 1967
2.UU No. 3 Tahun 2003
3.UU No. 26 Tahun 2007
4.UU No. 43 Tahun 2008
5.UU No. 6 Tahun 2014
6.UU No. 23 Tahun 2014
7.PP RI No. 38 Tahun 2007
8.PP RI No. 78 Tahun 2007
9.Permendagri No. 76 Tahun 2012
10Permendagri No. 49 Tahun 2013
11Permendagri No. 45 Tahun 2015
12Keputusan menhut No. SK.784/Menhut-II/2012
13Perda kab. Seluma No. 7 Tahun 2005
14Perda Kab. Seluma N0.9 Tahun 2009
15Perda Kab. Seluma No. 2 Tahun
Pasal 2
Tujuan Penetapan dan Penegasan Batas Desa:
Penetapan dan penegasan batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan,memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2019.
9 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ternate Nomor 20 Tahun 2015
... WALIKOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN ANGGARAN 2015 WALIKOTA TERNATE ...
... Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 198/KPTS/MU/2015 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Ternate Tentanga Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun 2015 dan Rancangan ...
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 20, Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2015 Nomor 234
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2015, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2015;
UU No. 11 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda Kota Ternate No. 18 Tahun 2007; Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 198/KPTS/MU/2015
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2015. Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagai berikut semua berjumlah Rp. 812.541.144.000, bertambah/berkurang sejumlah Rp. 15.612.704.594,sehingga menjadi Rp. 828.153.848.594,- .
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2015.
4 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toba Samosir Nomor 14 Tahun 2022
... BUPATI TOBA PROVINSJ SUMATERA UTARA PERATURAN BUPATI TOBA NOMOR 14 TAHUN 2022 TENT ANG KONVERGENSIPENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING DI KABUPATEN TOBA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATl TOBA, ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Konvergensipencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Toba
ABSTRAK:
Stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi dalam waktu
cukup lama, dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan fisik pada anak dengan tinggi badan
lebih rendah atau pendek dari standar usianya, mempengaruhi perkembangan jaringan otak serta
kecerdasan sehingga berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia, prevalensi stunting yang tinggi dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan menghambat terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nornor 83 Tahun 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Nornor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019
tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit, Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional
Percepatan Penurunan Angka Stunting di Indonesia Tahun 2021-2024, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Asas, Prinsip Dan Pilar Pencegahan Stunting, Sasaran Dan Kegiata, Strategi, Germas, Peran Serta, Delapan Aksi Konvergensi/Integrasi, Mekanisme Tata Kerja Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting, Pengorganisasian, Koordinasi Pencegahan Stunting, Monitoring Dan Ev Aluasi, Pemblayaan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2022.
14 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 82 Tahun 2017
... dengan koordinat X=216867 dan Y;;:9562497 yang terletak pada (Muara Landu) yang merupakan batas Kelurahan Sukaraja Kecamatan Sukaraja dengan Desa Talang Sebaris Kecamatan Air Periukan, selanjutnya ke arah Utara ...
... P.14 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (median line) Air Sindur sampai pada P.14A dengan koordinat X=214622 dan Y=9560148 yang terletak pada batas Kelurahan Sukaraja Kecamatan Sukaraja dengan Kelurahan ...
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN SUKARAJA KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2017 Nomor 82
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu
ABSTRAK:
Menimbang :
a. Bahwa untuk menjamin tertib administrasipemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas Kelurahan Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, perlu ditetapkan batas Kelurahan Sukaraja secara pasti di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
b. Bahwa berdasarkan ketentuan Bab V Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, BupatiWalikota Menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa/ Kelurahan;
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 26 Tahun 2007
4. UU No. 43 Tahun 2008
5. UU No. 6 Tahun 2014
6. UU No. 23 Tahun 2014
7. PP No. 38 Tahun 2007
8. PP No. 78 Tahun 2007
9. Permendagri No. 76 Tahun 2012
10. Permendagri No. 56 Tahun 2015
11. Permendagri No. 45 Tahun 2016
12. Keputusan menhut Nomor SK.784/Menhut-II/2012
13. Perda Kab. No. 7 Tahun 2005
14. Perda Kab. Seluma No. 13 Tahun 2009
15. Perda Kab. Seluma No. 2 Tahun 2013
Pasal 2
Tujuan Penetapan dan Penegasan Batas Desa :
Penetapan dan Penegasan batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2019.
9 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
