... Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346); 5. ...
... . - Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 ...
PENGALOKASIAN DANA GAMPONG DI KABUPATEN ACEH BESAR
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2015/No.5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengalokasian Dana Gampong
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Thaun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggara Pendapatan dan Belanja Negara, bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Pengalokasian Dana Gampong (ADG) bagi gampong di Kabupaten Aceh Besar perlu disusun suatu Pedoman Pengalokasian Dana Gampong, bahwa berdasrkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, pertlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Pedoman Pengalokasian Dana Gampong di Kabupaten Aceh Besar.
UU No. 7 (Drt) Tahun 1956; UU no. 28 Tahun 1999; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Thaun 2014; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Permendes No. 1 Tahun 2015; Qanun Kab. Aceh Besar No. 6 Tahun 2008; Qanun Kab. Aceh Besar No. 11 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Prinsip-prinsip pengelolaan ADG, Pengelolaan Keuangan Gampong, Sumber, Pengalokasian dan Penggunaan ADG, Pengadaan Barang/ Jasa, Mekanisme Penyaluran dan Tata cara Pencairan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring, Ketentuan lain-lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2014.
12 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 38 Tahun 2022
KetenagakerjaanTelekomunikasi, Informatika, dan InternetPerizinan, Pelayanan Publik
Hasil pencarian pada file:
... Yani No.319 Kedungsari, Magelang Utara, Kola Magelang Provinsi Jawa Tengah 56114 Telp : 362538, 362860 KrrEftAMPILAN Mud,th bc.,1tl,ipl~i c.krr~.w1 t.-,,ng l,1tn, ll"Jin WOii\ Th.2022 : SMU IPS Kartu AXJI ...
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Aplikasi Pelayanan Pencari Kerja pada DInas Tenaga Kerja Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan
serta kemudahan bagi pencari kerja di Kota Magelang
sebagai upaya untuk penurunan angka pengangguran
guna pencapaian kesejahteraan masyarakat perlu
melakukan pemanfaatan teknologi informatika dalam
penerbitan kartu pencari kerja (AK-1); bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Badan
Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Pedoman Manaj emen Keamanan Informasi Sis tern
Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan
Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik fungsi keamanan interoperabilitas data dan
informasi dilakukan dengan prosedur penerapan sistem
tanda tangan elektronik tersertifikasi untuk pengamanan
dokumen dan surat elektronik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota ten tang Pedoman Penggunaan Tanda Tangan
Elektronik pada aplikasi pelayanan pencari kerja pada
Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang;
Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penggunaan Tanda Tangan Elektronik
Bab III Ketentuan Penggunaan
Bab IV Pelaksanaan Pelayanan
Bab V Bentuk Dokumen Kartu Pencari Kerja Elektronik
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2022.
9 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tomohon No. 13 Tahun 2012
... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara ...
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PENGANGGARAN PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan No. 14 Tahun 2012
Penanaman Modal dan InvestasiPengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Hasil pencarian pada file:
... Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentuka.n Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam , Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik " Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan ...
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Medan Kepada Pihak Ketiga
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 35 Tahun 2019
... Tanggal 25 Februari 2019 Perihal Usulan Pergeseran Anggaran Belanja pada DPA Kecamatan Kaur Tengah Tahun 2019 Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah; e. bahwa berdasarkan Telaahan Stal· Camat Kaur Utara ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019 Nomor 720
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kaur No. 120 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur TA 2019
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Permendagri RI No. 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
Berdasarkan Surat Edaran Mendagri RI No. 146/2694/SJ tanggal 27 Maret 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 130 Tahun 2018.
Berdasarkan telaah staf Camat Kaur Selatan Kabupaten Kaur Nomor 800/87/KS-01/KK/2019 Tanggal 28 Februari 2019 Perihal Pergeseran Anggaran Mendahului Penetapan Perubahan APBD Tahun 2019 Kegiatan Alokasi Dana Kelurahan.
Berdasarkan telaah staf Camat Kaur Tengah Kabupaten Kaur Nomor 900/77/KT/2019 Tanggal 25 Februari 2019. Berdasarkan telaah staf Camat Kaur Utara Kabupaten Kaur Nomor 800/35/KU/KK/2019 Tanggal 28 Februari 2019.
Berdasarkan Permen Pariwisata RI No. 5 Tahun 2019
Berdasarkan telaah staf Kepala Dinas Pariwisata Kab. Kaur No. 800/057/Paripora/KK/2019 Tanggal 05 Maret 2019
Berdasarkan Peraturan BKKBN No. 21 Tahun 2018
Berdasarkan telaah staf Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakNo. 800-2/34/DP2KBP3A/KK/2019 Tanggal 01 Februari 2019
Berdasarkan telaah staf Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur No : 824/390.A/Disdik/KK/2019 Tanggal 11 Maret 2019
Berdasarkan telaah Staf Kepala Dinas Koperasi, UK, Perindustrian dan Perdagangan No. 510/18/DKUKM-PP/KK/2019 Tanggal 04 Februari 2019
Berdasarkan telaah Staf Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur No. 551/63.1/Dishub/KK/2019
Berdasarkan telaah Staf Direktur RSUD Kaur No. 440.04/089a/RSUD-K/II/2019 Tanggal 6 Februari 2019
Berdasarkan telaah Staf Kepala BKDPSDM No 800/44/BKD-PSDM/KK/2019
Permendagri No 13 Tahun 2006
Perbup Kaur No. 25 Tahun 2018
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 12 Tahun 1985
3. UU No. 21 Tahun 1997
4. UU No. 30 Tahun 2002
5. UU No. 1 Tahun 2004
6. UU No. 10 Tahun 2004
7. UU No. 15 Tahun 2004
8. UU No. 25 Tahun 2004
9. UU No. 33 Tahun 2004
10. UU No. 28 Tahun 2009
11. UU No. 23 Tahun 2014
12. PP No. 20 Tahun 2001
13. PP No. 57 Tahun 2005
14. PP No. 58 Tahun 2005
15. PP No 24 Tahun 2004
16. PP No. 23 Tahun 2005
17. PP No. 24 Tahun 2005
18. PP No. 54 Tahun 2005
19. PP No. 55 Tahun 2005
20. PP No. 56 Tahun 2005
21. PP No. 57 Tahun 2005
22. PP No. 58 Tahun 2005
23. PP No. 65 Tahun 2005
24. PP No. 8 Tahun 2006
25. PP No. 71 Tahun 2010
26. Perpres No. 54 Tahun 2010
27. Permendagri No. 13 Tahun 2006
28. Permendagri No. 36 Tahun 2011
29. Permendagri No. 64 Tahun 2013
30. Permenkeu No. 50/PMK.07/2017
31. Permenkeu RI No. 199/PMK.07/2017
32. Peraturan BKKBN No. 21 Tahun 2018
33. Permendagri No. 38 Tahun 2018
34. Permenkeu No. 32/PMK.02/2018
35. Permendagri RI No. 130 Tahun 2018
36. Surat Edaran Mendagri No 146/2694/SJ tanggal 27 Maret 2019
37. Peraturan Menteri Pariwisata No. 5 Tahun 2019
38. Perda Kab. Kaur No. 5 Tahun 2015
39. Perda Kab. KAUR No. 14 Tahun 2016
40. Perda Kab. Kaur No. 10 Tahun 2018
41. Perbup Kaur No. 25 Tahun 2018
42. Perbup Kaur No. 120 Tahun 2018
Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2019.
Perbup Kaur No. 120 Tahun 2018
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow No. 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KAWASAN TANPA ROKOK
ABSTRAK:
Dalam rangka memberi perlindungan kesehatan masyarakat terhadap perokok dan bukan perokok perlu menetapkan kawasan tertentu yang bebas dari asap rokok.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 19 Tahun 2003; SKB; Peraturan Bersama MENKES dan MENDAGRI No. 188/MENKES/PB/I/2011 dan No. 7 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015.
Mengatur tentang kawasan tanpa rokok, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Tujuan dan prinsip penetapan kawasan tanpa rokok. Kawasan tanpa rokok meliputi fasilitas layanan kesehatan, tempat proses belanjar mengajar, tempat anak bermain dan kantor pemerintahan. Kewajiban pimpinan atau penanggungjawab kawasan tanpa rokok. Tanda peringatan larangan serta tata cara pemasangannya. Pembinaan dan pengawasan, peras serta masyarakat dan sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Selatan Nomor 11 Tahun 2012
... Undang Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Repu6ii(< Ihdonesia Tahun ...
Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2007 Nomor 12)
... Undang-Undang Nomor 7 · Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan ...
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahPajak dan Retribusi Daerah
Hasil pencarian pada file:
... Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan
ABSTRAK:
-bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan perlu disesuaikan;
-bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
-Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959
-Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996
-Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
-Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003
-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
-Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
-Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
-Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
-Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
-Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
-Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988
-Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002
-Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002
-Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
-Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
-Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
-Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
-Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
-Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007
-Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008
-Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010
Perda Ini Mengatur Tentang , KETENTUAN UMUM,NAMA, OBJEK,DAN SUBJEK RETRIBUSI,GOLONGAN RETRIBUSI,USAHA PERIKANAN,PENCABUTAN SIUP DAN SIPI, CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUANAAN JASA , PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI,STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI, WILAYAH PEMUNGUTAN,MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG, PEMUNGUTAN RETRIBUSI, PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN, KADALUWARSA PENAGIHAN, PEMERIKSAAN , INSENTIF PEMUNGUTAN, PENYIDIKAN, KETENTUAN PIDANA, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
21
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
