Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

Menemukan 37.586 peraturan dalam 0,049 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 14 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara

Abstrak

APBD Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pernberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil NCf§:Ua Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Serita Oaerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun ...

... fM..trlswaU) Ditetapkan di Airmadidi pada tanggal 7 Apt-,\ 2022 BUPATI MINAHASA UTARA, JOUNE JAMES ESAU GANDA Di u ndangkan di Airrnadidi pada tanggal : 7 �,,..;\ 2022 Pj. ...

... SEKRETARIS DAERAH KAO PATEN MINAJJASA UTARA, ERITA I Al-.:J2 ) 10k: \6 Dipindai dengan CamScanner ... ...

Hal. 29, File: Perbup No 14 Tahun 2022.pdf

... Menimoong Mengingat BUPATI MINAI-IASA UTARA PROVINSISULA\VESIUTARA PERA1URAN BUPATI MJNAHJ\SA UTARA NOMOR 1L\ TAHUN2022 TEITTANG TAMBAHAN PENGHASIIAN PEGAWAI APARA1UR SlAL NEGARA DI UNGKUNGAN PEMERINfAH ...

... KABUPATEN MINAHASA UTARA DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MINAHASA UTARA, a bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai merupakan salah satu wujud penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil N� ...

... Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pem uu Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulaw � · Utnm (l 11 N� Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1·1 , '1 m Lembaran N<..� Rcpublik Indonesia Nomor 4313 ...

Hal. 1, File: Perbup No 14 Tahun 2022.pdf

... 1N IV PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA NOMOR TAHUN 2022 TANGGAL TENT ANG KOPPERANGKATDAERAH FORMAT SURAT IZIN DUKA Yang bertanda tangan di bawah ini Nama NIP Pangkat/ Gol Ruang Jabatan Dengan ini mem beri ...

... izin kepada Nama NIP Pangkat/ Gol Ruang Jabatan Unit Kerja Maksud Tujuan Lamanya (hari kerja) TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL N ·,GARA DI LINGKUNGAN PEMERlNTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA : tgl ...

... PEGAWAI BERSANGKUTAN, ( ) 4 Airmadidi, 2022 KEPALA PERANGKAT DAERAH, ( ) tr>' BUPATI MINAHASA UTARA,; JOUNE JAMES ESAU GANDA Dipindai dengan CamScanner ...

Hal. 33, File: Perbup No 14 Tahun 2022.pdf

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara

Download file:

Perbup No 14 Tahun 2022.pdf

APBD - Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya - Kepegawaian, Aparatur Negara - Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022 Nomor 16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara

ABSTRAK:

a. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan merupakan salah satu wujud penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja, disiplin, kualitas pelayanan, dan meningkatkan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan prinsip memenuhi kriteria dan indikator penilaian yang terukur; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan, Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Minahasa Utara.
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 94 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERDA No. 5 Tahun 2016; PERDA No. 6 Tahun 2021; PERBUP No. 51 Tahun 2021.
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2022.
37 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2022

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Kepada Perusahaan Umum Daerah Konasara

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Hasil pencarian pada file:

... NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA, PROVINSI SULAWESITENGGARA ( 2. / Lfl:- /2022 LEMBARANDAERAHKABUPATENKONAWEUTARATAHUN2022 NOMOR '2<6 KASIMPAGALA Diundangkan di Wanggudu Pada tanggal '1.1 ...

... BUPATI KONAWEUTARA ~: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara. ...

Hal. 7, File: PERDA KAB. KONUT NO 2 TAHUN 2022.pdf

... BUPATIKONAWEUTARA, DENGANRAHMAT TUHAN YANGMARA ESA PENYERTAANMODALPEMERINTAHDAERAHKABUPATENKONAWEUTARA KEPADAPERUSAHAANUMUMDAERAHKONASARA TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATENKONAWEUTARA NOMOR2- TAHUN2022 BUPATI KONAWE UTARA ...

Hal. 1, File: PERDA KAB. KONUT NO 2 TAHUN 2022.pdf

... PERATURANDAERAH TENTANG PENYERTAANMODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATENKONAWE UTARA KEPADAPERUSAHAANUMUMDAERAHKONASARA. ...

Hal. 2, File: PERDA KAB. KONUT NO 2 TAHUN 2022.pdf

Download file:

PERDA KAB. KONUT NO 2 TAHUN 2022.pdf

PERUSAHAAN UMUM DAERAH-PENYERTAAN MODAL

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 128

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Kepada Perusahaan Umum Daerah Konasara

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mendukung kebijakan pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan Perusahaan Umum Daerah Konasara, perlu dilakukan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Konasara; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah, Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Konasara ditetapkan dengan Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Kepada Perusahaan Umum Daerah Konasara.
Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 13 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 54 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2021
- Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Konasara maksimal sebesar Rp25.000.000.000 (Dua puluh Lima Milyar Rupiah). - Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Konasara merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. - Pengelolaan atas Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Konasara berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. - Perumda Konasara melaporkan penerimaan Penyertaan Modal Daerah kepada Bupati.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
7

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 4 Tahun 2015

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kepada 4 (empat) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Se-Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2015 - 2016

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Penanaman Modal dan Investasi

Hasil pencarian pada file:

... Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat IIdi Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran ...

... , Bank Kalimantan Selatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang perlu terus dikembangkan permodalannya sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat dan meraih laba, serta ...

... HULU SUNGAI UTARA TAHUN ANGGARAN 2015-2016 TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 4 TAHUN 2015 BUPATI HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ...

Hal. 1, File: PERDA NO.4 2015 TTG PENAM... edit searchable.pdf

... Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 8 ); 16.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten ...

... Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14); 15.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat di Kalimantan Selatan ...

... (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 5); 14.Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat; 13.Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/23/PBI/2004 tentang ...

Hal. 3, File: PERDA NO.4 2015 TTG PENAM... edit searchable.pdf

... Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. 5. ...

... Bank Perkreditan Rakyat, atau yang selanjutnya disingkat dengan BPR adalah Bank Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Bank Kalimantan Selatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten ...

... Hulu Sungai Utara. 8. ...

Hal. 4, File: PERDA NO.4 2015 TTG PENAM... edit searchable.pdf

Download file:

PERDA NO.4 2015 TTG PENAM... edit searchable.pdf

BUMD

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2015/NO.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kepada 4 (empat) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Se-Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2015 - 2016

ABSTRAK:

Bahwa Bank Perkreditan Rakyat ( BPR ) adalah Bank Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Bank Kalimantan Selatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang perlu terus dikembangkan permodalannya sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat dan meraih laba, serta dapat memberikan deviden kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, oleh karena itu perlu melakukan penambahan penyertaan modal daerah kepada bank tersebut; bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kepada 4 (Empat) Bank Perkreditan Rakyat ( BPR ) se-Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2015-2016.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/23/PBI/2004; Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/26/PBI/2006; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012.
Peraturan Daerah Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kepada 4 ( Empat ) Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Se-Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2015-2016, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum, 2. Tujuan, 3. Penyertaan Modal Daerah, 4. Bagi Hasil Keuntungan, 5. Pembinaan dan Pengawasan, 6. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 20 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Penghasilan Tetap Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara

Abstrak

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara; 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara; 3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara. 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Utara; 5. ...

... RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Dalam Pembagian Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008 Nomor ...

Hal. 3, File: Perbup Konut No. 20 Tahun 2017.pdf

... Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, perlu untuk menetapkan Penghasilan Tetap Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara dengan Peraturan Bupati; ...

... Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KONAWE UTARA, PENGHASILAN TETAP PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NO MOR ...

... 1.o TAHUN 201 7 BUPATI KONAWE UTARA PROVINSISULAWESITENGGARA ...

Hal. 1, File: Perbup Konut No. 20 Tahun 2017.pdf

... BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2017 NOMOR l7f Ditetapkan di Wanggudu pada tanggal '( Rf~ 201 7 ....... ..- ............ - ........ -. ...

... KONAWE UTARA, f Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara. ' . ...

Hal. 10, File: Perbup Konut No. 20 Tahun 2017.pdf

Download file:

Perbup Konut No. 20 Tahun 2017.pdf

PENGHASILAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD. 2017/NO. 177

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghasilan Tetap Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, perlu untuk menetapkan Penghasilan Tetap Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 25 Perencanaan Pembangunan Republik Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang 23 Tahun 2014 Ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4639); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Inc;lonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 1 7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Dalam Pembagian Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008 Nomor l); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2009 Nomor 8 ); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2017 Nomor 90).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II Penghasilan Tetap Pimpinan dan Anggota DPRD BAB III TUNJANGAN LAIN BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2017.
10 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Perseroan Terbatas Benuanta Kaltara Jaya

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Hasil pencarian pada file:

... GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada.tanggal 27 Februari 2018 Plh. ...

... SEKRETARIS DAERAH PRO SI KALIMANTAN UTARA, ASISTEN PEREKONOMI AN PEMBANGUNAN SYAIFUL HERMAN TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA: ...

Hal. 18, File: PERDA-01-2018.pdf

... GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal27 Februari 2018 Plh. ...

... SEKRETARIS DAERAH PRO SI KALIMANTAN UTARA, ASISTEN PEREKONOMIANDAN PEMBANGUNAN — SYAIFUL HERMAN TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA ...

Hal. 19, File: PERDA-01-2018.pdf

... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA dan GUBERNUR KALIMANTAN UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS BENUANTA KALTARA JAYA.BAB ...

... Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. ...

... Kalimantan Utara. 3 ...

Hal. 3, File: PERDA-01-2018.pdf

Download file:

PERDA-01-2018.pdf

perseroan terbatas

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD 2018/NO. 1, TLD NO. 10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perseroan Terbatas Benuanta Kaltara Jaya

ABSTRAK:

dalam rangka menciptakan perkembangan perekonomian daerah dengan cara membentuk perseroan dalam pemenuhan hajat hidup orang banyak, berkontribusi positif terhadap pembangunan perekonomian daerah dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kalimantan Utara; dalam sosial masyarakat belum tersentuh kegiatan perseroan yang dapat menyejahterakan masyarakat dalam rangka menyongsong era globalisasi, karena belum ada dasar hukum dalam pembentukan perusahaan daerah, sehingga perlu adanya pengaturan hukum
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BAB IIl TEMPAT KEDUDUKAN BAB IV JENIS USAHA BAB V MODAL DAN SAHAM BAB VI ORGAN PERSEROAN BAB VII TAHUN BUKU, RENCANA KERJA, DAN LAPORAN KEUANGAN BAB VIII PENETAPAN LABA BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2018.
20 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 190 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 45 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAN I PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan ...

... Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. ...

... dan transmigrasi, serta Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kerja Provinsi Kalimantan Barat; 2. ...

Hal. 3, File: Pergub No 190 Tahun 2021 ocr.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat. ...

... Ditetapkan di Pontianak pada tanggal /el t GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, t Diundangkan di Pontianak pada tanggal Pj. ...

... SEKRETARIS DAERAH PR VINSI KALIMANTAN BARAT, BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR { ...

Hal. 4, File: Pergub No 190 Tahun 2021 ocr.pdf

... GUBERNUR KALIMAN'TAN BARAT PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR I TAHUN 2021 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 45 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA ...

... TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, Menimbang a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur ...

... Nomor 45 Tahun 2018 telah ditetapkan Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat; b. bahwa ...

Hal. 1, File: Pergub No 190 Tahun 2021 ocr.pdf

Status Peraturan

Mencabut

PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 45 Tahun 2018 tentang PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Download file:

Pergub No 190 Tahun 2021 ocr.pdf

pencabutan pergub no.45 tahun 2018 tentang sotk unit pelaksana teknis pengawasan ketenaga kerjaan wilayah i provinsi kalimantan barat

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 190, BD.2021/NO.190, LL. PROV. KALBAR: 4 HAL

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 45 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAN I PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur no.45 tahun 2018 telah ditetapkan pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis pemgawasan ketenagakerjaan wilayah I provinsi Kalimantan barat
pasal 18 ayat 6 UUD RI 1945; UU no. 25 tahun 1956; UU no.5 tahun 2014; UU no.23 tahun 2014; PP no 18 tahun 2016; Perpres no.21 tahun 2010; Permendagri no.12 tahun 2017; Perda no.8 tahun 2016;pergub no. 118 tahun 2021
Pencabutan Peraturan Gubernur no.45 tahun 2018 tentang SOTK Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2021.
Peraturan Gubernur no.45 tahun 2018
4 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 24 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Se Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2021

Abstrak

Dana Desa

Hasil pencarian pada file:

... Utara Tahun Anggaran 2021(Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021 Nomor 14) diubah sebagai berikut: Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara. ...

... S ARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA, Diundangkan di Kotabumi pada tanggal 11 M.c\rje_t 2021 Ditetapkan di Kotabumi pada tanggal I 2021 BUPATI LAMPUNG UTARA, PATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2021 NOMOR .$4 BERITA ...

Hal. 3, File: Peraturan Bupati (PERBUP)...No 24 Tahun 2021.pdf

... BUPATI LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN ...

... , PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SE KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMPUNG UTARA, Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan ...

... tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa seKabupaten Lampung Utara Tahun ...

Hal. 1, File: Peraturan Bupati (PERBUP)...No 24 Tahun 2021.pdf

Download file:

Peraturan Bupati (PERBUP)...No 24 Tahun 2021.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SE KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Se Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, maka Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa se-Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2021, perlu untuk dilakukan perubahan; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa seKabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2021.
UU No 28 Tahun 1959, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, UU No 30 Tahun 2014, PP No 43 Tahun 2014, PP No 60 Tahun 2014, PerMendagri No 80 Tahun 2015, PerMendagri No 20 Tahun 2018, PerMenKeu No 17/PMK.07/2021
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2021.
Halaman : 10

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 194 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 90 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan ...

... KALIMANTAN BARAT. ...

... serta Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat; 2. ...

Hal. 3, File: Pergub No 194 Tahun 2021 ocr.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanga.n Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat. ...

... Ditetapkan di Pontianak pada tangga1 2 Me 2et; GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, '] Diundangkan di Pontianak pada tanggal e ta 2et Pj. ...

... SEKRETARIS DAERAH P OVINSI KALIMANTAN BARAT, BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 44 ...

Hal. 4, File: Pergub No 194 Tahun 2021 ocr.pdf

... GUBERNUR KALIMAN'TAN BARAT PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 90 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA ...

... TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, Menimbang a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur ...

... Nomor 90 Tahun 2017 telah ditetapkan Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penerapan Mutu Hasil Perikanan Provinsi Kalimantan Barat; b. bahwa dalam ...

Hal. 1, File: Pergub No 194 Tahun 2021 ocr.pdf

Status Peraturan

Mencabut

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 90 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Download file:

Pergub No 194 Tahun 2021 ocr.pdf

Pencabutan Peraturan gubernur no 90 tahun 2017 tentang sotk unit pelaksana teknis penerapan mutu hasil perikanan

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 194, BD.2021/NO.194, LL. PROV. KALBAR: 4 HAL

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 90 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur NOmor 90 Tahun 2017 telah ditetapkan Pembentukan, Susunan, organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penerapan Mutu Hasil Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 UU no.25 tahun 1956 UU no. 5 tahun 2014 UU no. 23 tahun 2014 PP no.18 tahun 2016 Permendagri no.12 tahun 2017 Perda no.8 tahun 2016 Pergub no.129 tahun 2021
Peraturan ini mencabut Peraturan Gubernur nomor 90 tahun 2017 tentang SOTK Unit Pelaksana Teknis Penerapan Mutu Hasil Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2021.
mencabut Peraturan Gubernur nomor 90 tahun 2017
4 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 9 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Pedoman Standar Pelayanan Minimal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Perizinan, Pelayanan Publik

Hasil pencarian pada file:

... BUPATI GORONTALO UTARA PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DINAS KEPENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GORONTALO UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN ...

... YANG MAHA ESA BUPATI GORONTALO UTARA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik perlu disusun Pedoman Standar ...

... Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang pedoman Standar Pelayanan Minimal Dinas Kependudukan dan Pencatatan ...

Hal. 1, File: PERBUP Gorontalo Utara No...imal Disdukcapil.pdf

... Surat Keterangan Kematian Pasal 5 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ditetap di Gorontalo Utara pada tanggal : 31 diundangkan di Kwandang padatanggal: 2 PEBRUARI” 2011 SEKRETARIS DAERAH ...

... KABUPATEN GORONTALO UTARA, | ATAMAKI BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2011 NOMOR Ju ...

Hal. 6, File: PERBUP Gorontalo Utara No...imal Disdukcapil.pdf

... Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 57 Tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara: 28. ...

... Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 90 Tahun 2010 tentang Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil: Ian Sipil, 21. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2005 tentang MEMUTUSKAN : Menetapkan : PEDOMAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GORONTALO UTARA Pasal 1 Dalam peraturan ...

Hal. 4, File: PERBUP Gorontalo Utara No...imal Disdukcapil.pdf

Download file:

PERBUP Gorontalo Utara No...imal Disdukcapil.pdf

pedoman standar pelayanan minimal dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten gorontalo utara

2011

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2011/No.

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk dalam rangka menunjang kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik perlu disusun Pedoman Standar Pelayanan Minimal.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.4 Tahun 1961; UU No.1 Tahun 1974; UU No.8 Tahun 1974; UU No.9 Tahun 1992; UU No.39 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2002; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2006; UU No.23 Tahun 2006; UU No.11 Tahun 2007; UU No.25 Tahun 2009; PP No.30 Tahun 1980; PP No.68 Tahun 1999; PP No.37 Tahun 2007;
Dalam peraturan ini diatur tentang pedoman standar pelayanan minimal dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Gorontalo utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2011.
Terdiri dari 64 halaman tanpa lampiran

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 183 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 170 TAHUN 2021 TENTANG PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Ba.rat Nomor 5); 11. ...

... Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat ...

... KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA SERTA PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT. ...

Hal. 3, File: Pergub No 183 Tahun 2021 ocr.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat. ...

... Ditetapkan di Pontianak pada tanggal rte»lops 1 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, ' .. Diundangkan di Pontianak Pada tanggal Pj. ...

... SEKRETARIS DAERAH PR VINSI KALIMANTAN BARAT, UEL BERITA DAERAl-I PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR ...

Hal. 4, File: Pergub No 183 Tahun 2021 ocr.pdf

... GUBERNUR KALIMAN'TAN BARAT PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 170 TAHUN 2021 TENTANG PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN ...

... KALIMANTAN BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, Menimbang Mengingat a. bahwa dalam upaya pemberian keringanan dan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan ...

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tenta:ng Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur KARO UKUM PERANGKAT DAERAH PEMRAIRARSA ASISTEN I SEIDA ...

Hal. 1, File: Pergub No 183 Tahun 2021 ocr.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 52 Tahun 2022 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua di Provinsi Kalimantan Barat

Mengubah

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 170 TAHUN 2021 TENTANG PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Download file:

Pergub No 183 Tahun 2021 ocr.pdf

Perubahan kedua pergub no.170 tahun 2021 tentang Pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan dan bea balik nama kendaraan bermotor kedua di provinsi kalimantan barat

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 183, BD.2021/NO.183, LL. PROV. KALBAR: 4 HAL

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 170 TAHUN 2021 TENTANG PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK:

bahwa dalam upaya pemberian keringanan dan pembebasan Pajak Kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dimasa pandemi Covid19, telah ditetapkan Pergub no.170 tahun 2021 tentang pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor kedua si Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur no.176 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur no.170 tahun 2021
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.25 Tahun 1956; UU no.28 tahun 2009; UU no.23 tahun 2014; PP no.55 tahun 2016; PP no.12 tahun 2019; Permendagri no.1 tahun 2021; Perda no.8 tahun 2010; Perda no.8 tahun 2016; Perda no.5 tahun 2020; Pergub no.22 tahun 2013; Pergub no. 65 tahun 2019; Pergub no.29 tahun 2021; Pergub no.170 tahun 2021
Peraturan ini merubah pergub no. 170 tahun 2021 pada pasal 7

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2021.
pergub no. 170 tahun 2021
4 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT