... Thamrin 300 Simpang Tiga Utara Stasiun - Simpang Empat Jl. Basuki Rahmad 23. JI. Ki Mangun Sarkoro 2.750 Simpang Empat Tamanan - Batas Kota (selatan) 24. Jl. ...
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 5 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Nama Jalan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberikan informasi terkait identitas jalan
perlu ditetapkan namajalan yang ada di Kabupaten Tulungagung;
b. bahwa berdasarkan PasaI 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38
Tahun 2004 tentang Jalan, Pemerintah Daerah berwenang untuk
melaksanakan penyelenggaraan jalan;
c. bahwa berdasarkan pertirobangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Nama Jalan;
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 13 Tahun 2014
tentang Rambu Lalu Lintas;
mengatur mengenai maksud dan tujuan pemberian nama jalan, klasifiaksi jalan, pemberian jalan, kewajiban dan larangan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2018.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 206 Tahun 2017
... koordinat X=243999 dan Y=9540625 yang terletak pada as (median line) Air Talo yang merupakan titik simpul batas Desa Lubuk Gadis dengan Desa Kampai dan Desa Bunut Tinggi Kecamatan Talo, selanjutnya ke arah Utara ...
... P.2 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (median line) Air Bunut sampai pada P.3 dengan koordinat X=244005 dan Y=9541739 yang terletak pada titik simpul batas Desa Lubuk Gadis dengan Desa Bunut Tinggi ...
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA LUBUK GADIS KECAMATAN TALO KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 206, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2017 Nomor 206
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Lubuk Gadis Kecamatan Talo Kabupaten seluma Provinsi Bengkulu
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Lubuk Gadis Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, perlu ditetapkan batas Desa Lubuk Gadis secara pasti di Kecamatan Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
b. Bahwa berdasarkan ketentuan Bab V Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa/Kelurahan;
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 26 Tahun 2007
4. UU No. 43 Tahun 2008
5. UU No. 6 Tahun 2014
6. UU No. 23 Tahun 2014
7. PP RI No. 38 Tahun 2007
8. PP RI No. 78 Tahun 2007
9. Permendagri RI No. 76 Tahun 2012
10. Permendagri RI No. 56 Tahun 2015
11. Permendagri RI No. 45 Tahun 2016
12. Perda Kab. Seluma No. 7 Tahun 2005
13. Perda Kab. Seluma No. 9 Tahun 2009
14. Perda Kab. Seluma No. 2 Tahun 2013
Pasal 2
Tujuan Penetapan dan Penegasan Batas Desa :
Penetapan dan penegasan batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memnuhi aspek teknis dan yuridis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2017.
7 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun 2000
... -3(2) Nagori dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan usul Pangulu setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara ...
... Undang-unda.’g Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Drt. ...
... Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...
... Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara ...
PENETAPAN – RENCANA – STRATEGIS – KANTOR – CAMAT – SUSUA – KABUPATEN – NIAS – SELATAN – TAHUN – 2021 – 2026
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Rencana Strategis Kantor Camat Susua Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
Bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021- 2026; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1074 Tahun 2021, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 1 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 8 Tahun 2022.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, RUANG LINGKUP, SISTEMATIKA RENSTRA, PENETAPAN RENSTRA, dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2022.
6 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Tenggara No. 7 Tahun 2014
... Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... Peraturan Gubemur Sulawesi Utara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; 10. ...
... Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan ...
... Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas, Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara ...
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Permohonan, Syarat- syarat, dan Pengaturan Pemakaian Kekayaan Daerah Terhadap Sewa Tanah dan Atau Bangunan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2014.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tomohon Nomor 14 Tahun 2020
... WALIKOTA TOMOHON PROVINSISULAWESI UTARA PERATURAN WALIKOTA TOMOHON NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PER UBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TOMOHON NOMOR 60 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN ...
... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara ...
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TOMOHON NOMOR 60 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kota Tomohon; b. bahwa sesuai dengan kententuan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan menteri Keuangan No. 119/2813/SJ, 177/KMK.07/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional dan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 35/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Tomohon No. 60 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2020.
Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 1 Tahun 2020 (Pengganti UU); PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PERPRES No. 54 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENKEU No. 35/PMK.07/2020; KEPBER MENDAGRI - MENKEU No. 119/2813/SJ, 177/KMK.07/2020; PERDA No. 11 Tahun 2012; PERDA No. 4 Tahun 2019; PERWALI No. 60 Tahun 2019.
Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tomohon No. 60 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2020
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2020.
PERWALI No. 60 Tahun 2019
8 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapanuli Tengah No. 3 Tahun 2007
... setelah memperoleh izin dari Supati. (2) Untuk memperoleh izin, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan tembusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Gubernur Propinsi Sumatera Utara ...
... Undang-Undang Nomor 7 Ort Tahun 1956 tentang Pemb~_ntukan ' Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Dae rah Propinsi Surnatera Utara. ...
... TK 32 selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (Median Line) sungai sampai pada TK 33 dengan koordinat 1° 32' 03.131" LS dan 133° 42' 00.888" BT yang merupakan batas antara Kampung Hugomot Distrik Dataran ...
... Menimbang Mengingat BUPATI TANA TIDUNG PROVINSI KALIMANTANUTARA PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PENEGASAN BATAS DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANA TIDUNG ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang 'Penetapan Penegasan Batas Desa
ABSTRAK:
Sehubungan dengan telah disepakati batas desa, maka perlu ditetapkan batas desa;
Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa bahwa Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
Dalam Peraturan ini diatur mengenai:
1. Penetapan Batas Desa Di Kecamatan Sesayap, Sesayap Hilir, Tana Lia, Muruk Rian, Betayau
2. Administrasi
Peraturan ini terdiri dari 169 Pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2020.
37 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
