... Unsur Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara; b. Unsur Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow; dan c. Unsur Praktisi dan Akademisi yang peduli pada proses perencanaan. F. ...
... Unsur Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara 4. Instansi Vertikal di Kabupaten Bolaang Mongondow 5. PD Lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow 6. ...
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja - Standar/Pedoman
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 02
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow
ABSTRAK:
a. bahwa untuk penyusunan perencanaan daerah perlu dilakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow; b. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi musyawarah perencanaan pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow berjalan lebih terarah, tepat sasaran, tepat waktu dan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, maka perlu adanya Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 206; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017.
Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2022.
36 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 44 Tahun 2019
... RUPAT 660 |Kepala UPT Perlindungan Konsumen Dan Pengembangan Industn Kectl Dan Menengah Kecamatan Rupat 8 | 1 | UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KECAMATAN RUPAT UTARA ...
... 661 |Kepala UPT Periindungan Konsumen Dan Pengembangan Industri Kecii Dan Menengah Kecamatan Rupat Utara 8 1 UPT METROLOGI LEGAL 662 |Kepals UPT Metroiog: Legal 9 1 663 |Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8 ...
... 694 /Kepala UPT Perpustakaan Kecamatan Rupat Utara 8 1 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ...
... Kepaia Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 8 954 |Kepaia Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 8 955 |Kepaia Seks: Kesejahteraan Sosial dan Budaya 8 956 |Kepala Seks: Pelayanan Umum 8 KECAMATAN RUPAT UTARA ...
... 948 |Camat Rupat Utara (Perbatasan) 13 949 |Sekretaris Kecamatan Rupat Utara 950 /Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian & 951 /Kepaia Sub Bagian Keuangan dan Periengkapan 8 952 |Kepala ...
... Kecamatan Bengkalis 8 UPT PELABUHAN KECAMATAN BANTAN 450 |Kepala UPT Pelabuhan Kecamatan Bantan 8 UPT PELABUHAN KECAMATAN RUPAT 451 |Kepala UPT Pelabuhan Kecamatan Rupat 8 UPT PELABUHAN KECAMATAN RUPAT UTARA ...
... 452 (Kepala UPT Pelabunan Kecamatan Rupat Utara 8 DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN STATISTIK 453 |Kepala Dinas Komunikasi. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013; Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016;
Dalam Peraturan ini berisi 4 (empat) Bab dan 5 (lima) Pasal, diantaranya membahas tentang: Ketentuan Umum; Kelas Jabatan; Perubahan Kelas Jabatan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2019.
Lamp IV
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2022
... SALINAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2022 DENGAN RAHMAT TUHAN ...
... Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 ...
PERBUP Kab. Kotawaringin Barat No. 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, pengalokasian Alokasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor .... Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Transfer Ke Desa.
a. pengalokasian, penggunaan dan evaluasi;
b. penyaluran, pelaporan dan sanksi; dan
c. pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2022.
20
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2021
... Desa Pagu Dana Oesa per-Desa 49 Sei Bingei Telagah 972.108.000 so - Rumah Galuh 843.662.000 51 Simpang Kuta Buluh 742.728.000 52 Gunung Ambat 816.032.600 53 Belinteng 1.258.075.000 ,_ -- 54 Namu Ukur Utara ...
... TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN 2021 TENT ANG PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR I:> TAHUN 2021 BUPATI LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA ...
tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa tahun 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD. 2021/ NO. 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk Setiap Desa;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2021;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 7 Drt Tahun 1956; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 5 Tahun 1982; PP No. 10 Tahun 1986; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; Perpres No. 113 Tahun 2020; PMK No. 50/PMK.07/2017; Permendagri No. 20 Tahun 2018; PMK No. 222/PMK.07/2020; Permen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2020; PMK No. 17/PMK.07/2021; Perda Kab. Langkat No. 29 Tahun 2007; Perda Kab Langkat No. 6 Tahun 2016; Perda Kab Langkat No. 6 Tahun 2020; Perbup Langkat No. 55 Tahun 2016; Perbup Langkat No. 53 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Penetapan Rincian Dana Desa, Penyaluran Dana Desa, Penggunaan Dana Desa, Sanksi, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2021.
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 36 Tahun 2020
... Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) ...
... • I SALINAN I PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA TANJUNG BATU KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG DENGAN RAHMAT ...
... Kecamatan Tenggarong Seberang, dimulai Pertigaan Batas Desa Loa Raya-Desa Tanjung Batu-Desa Perjiwa (titik 9) dengan koordinat : 117° 2' 43.60" BT o• 24' 26.50" LS, kemudian lurus sampai 200 Meter arab Utara ...
DESA TANJUNG BATU-BATAS-PENGESAHAN-PENEGASAN-PENETAPAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Desa Tanjung Batu Kecamatan Tenggarong Seberang
ABSTRAK:
Permendagri No.45 Tahun 2016 Pasal 9 ayat (3) tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang menyebutkan bahwa Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati. Berita Acara Pelacakan Batas
Desa Tanjung Batu dengan Desa Bukit Raya tanggal 19 November 2013, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Tanjung Batu dengan Desa Loa Ulung tanggal 26
November 2013, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Tanjung Batu dengan Desa Embalut tanggal 26 November 2013, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Tanjung Batu dengan Desa Loa Raya tanggal 27 November 2013, Berita Acara Peiacakan Batas Desa Tanjung Batu dengan Desa Manunggal Jaya tanggal 27 November 2013, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Tanjung Batu dengan Desa Loa Ulung tanggal 4 Agustus 2014, Berita Acara Rapat Koordinasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tanjung Batu dengan Desa Loa Ulung, Desa Manunggal Jaya, Desa
Karang Tunggal, Desa Bukit Raya dan Desa Perjiwa, Batas Desa Embalut dengan Desa Bangun Rejo, Batas Desa Separi dengan Desa Kertabuana Kecamatan
Tenggarong Seberang tanggal 14 Juli 2016, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Tanjung Batu Kecamatan Tenggarong Seberang
Dasar Hukum: UU No. 27 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; Permendagri No.45 Tahun 2016; Permendagri No.141 Tahun 2017
Dalam peraturan ini diatur tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Tanjung Batu Kecamatan Tenggarong Seberang, termasuk didalamnya mengatur tentang: Ketentuan Umum; Batas Desa; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2020.
5 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 13 Tahun 2008
... Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 151, Tambahan Lembaran ...
... . : HK.07.06/III/01/2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan RSUD dengan Nama RSU Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara; 8. ...
... MALUKU UTARA PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI NOMOR 23 TAHUN 2020 TENT ANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ...
... Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2020 Nomor 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peratnggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
UU No 17 tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; PP No. 3 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda No. 13 Tahun 2019; Perda No. 4 Tahun 2019.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai tahun Anggaran 2019. Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp831.144.718.349,58; realisasi anggaran belanja sebesar Rp824.403.987.977,39; dengan surplus/defisit sebesar Rp7.740.730.372,19.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2020.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batubara No. 34 Tahun 2016
... BUPATI BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN BUPATI BATU BARA NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU OLEH PEMERINTAH ...
... Kepala BPJS Ketenagakeijaan adalah Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kisaran yang memiliki wilayah keija Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai Asahan, Kabupaten Labuhan Batu Utara ...
... Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lik Indonesia Nomor 4421 ; PROVINSI SULAWESI UTARA ...
... Undang - undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukkan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk menekan jumlah penderita kanker serviks yang merupakan jenis kanker yang menempati urutan ke-2 setelah kanker payudara yang menyerang wanita di Indonesia.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 29 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 38 Tahun 2007; Permenkes Nomor 21 Tahun 2017; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Nomor 8 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) dan sebagai acuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yang salah satunya adalah melalui pemeriksaan kanker serviks secara dini melalui metode pemeriksaan IVA, serta evaluasi, pemantauan dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2018.
6 Pasal (5 hlm)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 14 Tahun 2011
... BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 37 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara (kabupaten induk) mengenai jenis retribusi ...
... Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, Lembar Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 Nomor 14
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Reklame
ABSTRAK:
Dengan terbentuknya Kabupaten Pulau Morotai menjadi daerah otonom yang diberi kewenangan mengurus rumah tangganya sendiri, maka perlu adanya sumber pendapatan untuk dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendapatkan sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Pulau Morotai perlu adanya pengaturan terhadap pemungutan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah salah satunya adalah Pajak Reklame. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Reklame merupakan Pajak Kabupaten/Kota sehingga perlu diatur dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2002; UU No, 17 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 53 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pajak Reklame dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Nama, Objek, dan Subjek Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif Pajak dan Perhitungan, Wilayah Pemungutan dan Tata Cara Pemungutan Pajak, Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan Tata Cara Penetapan Pajak, Tata Cara Pembayaran dan Tata Cara Penagihan Pajak, Keringanan Pajak, Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi, Keberatan dan Banding, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Kedaluwarsa Penagihan, Sanksi Administrasi, Insentif Pemungutan, Ketentuan Khusus, Penyidikan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2011.
27 Halaman, Penjelasan: 8 Halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
