... Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan ...
... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukaif Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai d | Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran ...
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - PENGESAHAN - RETRIBUSI DAERAH
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2011/NO.25
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pengujiann Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam membiayai pelaksanaan
pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan pembangunan daerah dan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam hal pembiayaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan daerah, maka perlu penataan kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 36 Tahun 2003; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 38 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2009; UU Nomor 28 Tahun 2009; PP Nomor
42 Tahun 1993; PP Nomor 38 Tahun 2007; Perda Kabupaten Samosir Nomor 22 Tahun 2007.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan. Diatur tentang nama, objek, subjek, dan wajib retribusi; golongan retribusi; cara mengukur
tingkat penggunaan jasa; prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi; wilayah pemungutan; ketentuan pengujian; besarnya tarif retribusi; ketentuan denda; tata cara pemungutan; tata cara pembayaran retribusi; tata cara penagihan; masa retribusi dan saat retribusi terutang; keberatan; pengembalian kelebihan; pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi; kadaluarsa penagihan; insentif pemungutan; pengawasan; penyidikan; ketentuan pidana; dan ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2011.
23 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Talaud No. 6 Tahun 2010
... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Ta\aud di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 21. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2183); 2. ...
... SULAWESI UTARA PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 22 TAHUN 2018 TENT ANG TEKNIS PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BITUNG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DUASUDARA KOTA BITUNG TAHUN ANGGARAN 2018 ...
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Teknis Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bitung Pada Perusahaan Daerah Air Minum DuaSudara Kota Bitung Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat 4 Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemkot Bitung pada Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Teknis Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bitung pada Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara.
UU Nomor 7 Tahun 1990; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 58 Tahun 2005; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 21 Tahun 2011; Permendagri Nomor 2 Tahun 2007; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Nomor 8 Tahun 2012; Perda Nomor 4 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 7 Tahun 2016; Perda Nomor 7 Tahun 2017.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penyertaan modal pada PDAM yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2018 melalui RKUD Pemerintah Kota ke Rekening PDAM.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2018.
5 Pasal (4 hlm)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Tenggara No. 4 Tahun 2012
... Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara, di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik ...
... 22:±° BUPATIDELISERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMIOR 03 TAHON 2017 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHON ANGGARAN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN ...
... Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956Nomor 58, Tambahan ...
Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2022 Nomor 1071
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendukung program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah, maka perlu merubah Peraturan . Bupati Aceh Tengah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang PerubahanPeraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004; Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 93 Tahun 2020
Peraturan Bupati ini terdiri dari 3 Pasal berupa perubahan pasal terhadap Pasal 1, Pasal 9, Pasal II;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2022.
Mengubah Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Besar Nomor 14 Tahun 2019
... Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Aceh Besar
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan dari Oanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Ganun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Oanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, serta dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PERIM.KOMINFO/3/2008; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07 /PFT/M/2009 Nomor 19/PERIM.KOMINFO/03/2009 dan Nomor 31 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006; 15. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016; 16. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2010.
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan umum; Maksud dan Tujuan; Kewenangan Pemungutan Retribusi; Masa Retribusi; Nilai Menara Telekomunikasi dan Besarnya Tarif Retribusi; Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, dan Penagihan Retribusi; Tata Cara Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi; Angsuran dan Penundaan Pembayaran; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2019.
15 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2015
Hak Asasi ManusiaHukum Pidana, Perdata, dan Dagang
Hasil pencarian pada file:
... Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin
ABSTRAK:
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 UU No. 16 Tahun 2011, daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD yang diatur dalam Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan bantuan hokum kepada masyarakat miskin.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 16 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2015; PP No. 42 Tahun 2013; Perda Provinsi Sulawesi Tenggara No. 11 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam peraturan ini diatur tentang ruang lingkup bantuan hukum, mekanisme penunjukan lembaga-lembaga pemberi bantuan hukum, hak dan kewajiban penerima dan pemberi bantuan hukum, dan persyaratan serta tata cara pemberian bantuan hukum.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Tengah No. 23 Tahun 2016
... Undang-Undang Nomor 7 Drt · Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
