... BUPATI BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN BUPATI BATU BARA � NOMOR 2 2 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN BATU BARA DENGAN RAHMAT ...
... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
... Mengingat Daerah Otonom Kabupaten–Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092 ...
... Kabupaten Batu Bara Di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681). 10.Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata ...
... Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 35 TAHUN 2014 TENGTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2017.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 18 Tahun 1999
Informasi, Pers, Pos, dan PeriklananPangan, Pertanian dan PeternakanStruktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:
... Undang-undang Nomor 7 Ort Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalarn lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara; \1engingat c. bahwa untuk mernenuhi maksud tersebut pada butir ...
... Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara Nomor 520/2048/K/l 997 tentang penyelenggaraan penyuluhan pertanian; I 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3.' ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian (BIPP) Daerah Tingkat II Mandailing Natal
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 1999.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simalungun No. 7 Tahun 2016
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahPenanaman Modal dan InvestasiPengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Hasil pencarian pada file:
... SEKRETARIS 7 Desember 2016 DAERAH KABUPATENSIMALUNGUN, GiDION PURBA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN2016NOMOR 7 SERI])NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN, PROVINSI SUMATERA UTARA ...
... Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Tambahan Lembaran ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Lihou Dalam Rangka Penyelesaian Hutang PDAM Tirta Lihou Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2016.
6 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 20 Tahun 2021
... Undang-Undang Nomor 7 Ort Tahun l 956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah u n 1956 Nomor 58 Tambahan Lcmbaran ...
STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PENUNJANG TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2021/No. 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan Biaya Penunjang Tim Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Langkat
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib mencantumkan Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Daerah serta mengalokasikan anggaran pembinaan dan pempawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitan, kepatutan, dan kewajarao sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya Penunjang Tim Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Langkat;
Dasar Hukum dari Peraturan ini adalah UU No. 7 Drt Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 23 Tahun 2007; Permendagri No. 28 Tahun 2007; Permendagri No. 7 Tahun 2008; PermenpanRB No. 19 Tahun 2009; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 6 Tahun 2016; Perbu No. 42 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Jenis Pembinaan dan Pengawasan, Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan, Pertanggungjawaban dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2021.
7 Hlm 1 Lamp
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun Nomor 5 Tahun 2019
Badan Layanan UmumPengelolaan Keuangan Negara/DaerahKebijakan Akuntansi
Hasil pencarian pada file:
... Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembgfran Negara Republik Indonesia Tahun Tambahan Lembaran ...
... Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan ...
KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD. 2019/No. 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun
ABSTRAK:
Bahwa dengan diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu adanya Kebijakan Akuntansi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun dalam rangka meningkatkan kinerja produktifitas dan tertib administrasi pengelolaan dana yang bersumber dari pendapatan/penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun.
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015; Keputusan Bupati Nomor 188.45/5558/ORTA-2016; Keputusan Bupati Nomor 188.45/5559/ORTA-2016; Keputusan Bupati Nomor 188.45/0792/RSUD/2017.
... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara; 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 6. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN INSENTIF GURU BUKAN PEGAWAINEGERI SIPIL JENJANG SEKOLAH DASAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2020/NO.11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN INSENTIF GURU BUKAN PEGAWAINEGERI SIPIL JENJANG SEKOLAH DASAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah dapat memberikan maslahat tambahan dalam bentuk kesejahteraan lain yang diatur dengan Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Daerah; dalam rangka memberikan maslahat tambahan penghasilan bagi guru bukan PNS pada satuan pendidikan sekolah dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai berjalan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan bermanfaat, perlu petunjuk teknis.
UU No. 7 Tahun 1983 jo. UU No. 36 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 36 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 74 Tahun 2008 jo. PP No. 19 Tahub 2017; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda Kab. Serdang Bedagai No. 4 Tahun 2016; Perda Kab. Serdang Bedagai No. 7 Tahun 2016.
Perbup ini mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Tujuan dan Sasaran
3. Prinsip Penyaluran
4. Kuota, Mekanisme, dan Persyaratan Penyaluran Insentif
5. Pemberhentian Pembayaran
6. Pertanggungjawaban Insentif
7. Monitoring dan Evaluasi
8. Larangan dan Sanksi
9.Ketentuan Peralihan
10. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2020.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batubara No. 1 Tahun 2016
... / « w V. r BUPATI BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN BUPATI BATU BARA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN ...
... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...
Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur No. 59 Tahun 2017
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Hasil pencarian pada file:
... SULAWESI UTARA PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR: 'SJ TAHUN 2017 TENT ANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PEDAGANG KECIL DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN ...
... Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PEDAGANG KECIL DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
