Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

Menemukan 37.586 peraturan dalam 0,047 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 48 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Abstrak

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 5). ...

... Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara. 3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara. 4. ...

... Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Utara. 5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara. 6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Lampung Utara. 7. ...

Hal. 2, File: Peraturan Bupati (PERBUP)...No 48 Tahun 2017.pdf

... BAB VI PENUTUP Pasal 38 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Pasal 58 sampai dengan pasal 70 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Keija Lembaga ...

... Teknis Daerah Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2012 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

... LAMPUNG UTARA TAHUN 2017 NOMOR:.£ 19 ...

Hal. 19, File: Peraturan Bupati (PERBUP)...No 48 Tahun 2017.pdf

... BUPATILAMPUNGUTARA PROVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMPUNG UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ...

... BUPATI LAMPUNG UTARA, Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Larnpung ...

... Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara. ...

Hal. 1, File: Peraturan Bupati (PERBUP)...No 48 Tahun 2017.pdf

Download file:

Peraturan Bupati (PERBUP)...No 48 Tahun 2017.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Utara No. 5 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Konawe Utara

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Hasil pencarian pada file:

... ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara. ...

... TENTANG BUPATI KONAWE UTARA i :! ' PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR: 5 TAHUN 2008 ! ! ...

... I • PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN KONAWE UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KONAWE UTARA ·, j . 1 l 1 ; Mengingat I i % ,. ...

Hal. 1, File: Perda Nomor 5 Tahun 2008.pdf

... KABUPATEN KONAWE UTARA • . __ j .__ ----.-L_u_R..-A_" __ ..-J I I LAMPIRAN II NOMOR TANGGAL : PERDA KAB. ...

... KONAWE UTARA S TAHUN 2008 At -74N1 - 2008 JABATAN I I SEKRETARIAT I FUNGSIONAL I ······· . ······· .......... ·········· .. •'. . . - K .. ... : - + .. .. t � . . ...

... ATI G UTARA .( • P R@'; bi.ASW2Hoo=' i. ...

Hal. 9, File: Perda Nomor 5 Tahun 2008.pdf

... Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara ...

... (e..,2008 SEKRET S ERAH KABUPATEN KONAWE UTARA 9 j· LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2008 NOMOR ....5............ 7 I I ,:., ._J ...

Hal. 7, File: Perda Nomor 5 Tahun 2008.pdf

Download file:

Perda Nomor 5 Tahun 2008.pdf

pembentukan-Organisasi-Tata-Kerja-Kecamatan-Kelurahan

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD. 2008 /No. 5 , LL 10 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Konawe Utara

ABSTRAK:

Dalam rangka implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah dearah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk kembali susunan Organisasi Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Utara. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara
UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2000; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perda Kabupaten Konawe Utara No. 1 Tahun 2008
Dalam peraturan ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Pemebentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan 3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi 4. Susunan Organisasi 5. Eselon Perangkat Daerah 6. Ketentuan Peralihan 7. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2008.
UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2000; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perda Kabupaten Konawe Utara No. 1 Tahun 2008
10

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara No. 2 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Penambahan Penyertaan Modal ke Dalam PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Hasil pencarian pada file:

... Bank Pembangunan Daerah sumatera utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO9 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 16); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN ...

... RAI{YAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA Dan GUBERNUR SUMATERA UTARA MEMUTUSI{AN; MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PEI{YERTAAN MODAL KEDALAM PT. ...

... BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara. 2. ...

Hal. 3, File: Perda Nomor 2 Tahun 2016 ...ank Daerah SUMUT.pdf

... SALINAN GUBERNUR SUMATERA UTARA PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 2 TAHUN 20T6 TENTANG PENAMBAHAN PEI\TYERTAAN MODAL KEDALAM PT. ...

... BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA UTARA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan ...

... Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara; Mengingat : 1. ...

Hal. 1, File: Perda Nomor 2 Tahun 2016 ...ank Daerah SUMUT.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara- Ditetapkan di Medan pada tanggal 29 Februai 2OL6 PIt ...

... GUBERNUR SUMATERA UTARA WAKIL GUBERNUR, ttd TENGKU ERRY NURADI Diundangkan di Medan pada tanggal 7 Matel2OL6 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, ttd HASBAN RITONGA LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA ...

... UTARA TAHUN 2016 NOMOR 2 engan Aslinya HUKUM, Pembina Muda (IV/c) NrP.19590227 198003 1 004 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA: (2/2OL6I ...

Hal. 5, File: Perda Nomor 2 Tahun 2016 ...ank Daerah SUMUT.pdf

Download file:

Perda Nomor 2 Tahun 2016 ...ank Daerah SUMUT.pdf

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KE DALAM PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2016/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penambahan Penyertaan Modal ke Dalam PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan; berdasarkan Perjanjian Penerusan Hibah Nomor PPH-\24/MK.7/2014 Tanggal 8 Oktober 2014 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tentang Hibah Microfinance For Innouation Fltnd (MIF); serta perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Kedalam PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 58 Tahun 2005; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Perda Nomor 2 Tahun 1999; Perda Nomor 5 Tahun 1999
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penambahan Penyertaan Modal ke dalam PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan untuk pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan; penambahan penyertaan modal; dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2016.
5

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 11 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2019

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... BUPATI GORONTALO UTARA PROVINSI GORONTALO PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR «2019 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) Menimbang : KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2019 BUPATI GORONTALO ...

... UTARA, bahwa untuk melakanakan ketentuan Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang ...

... 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Peraturan Bupati Gorontalo Utara ...

Hal. 2, File: Perbup No 11 th 2019 ttg ...Gorut Tahun 2019.pdf

... & BUPATI GORONTALO UTARA PROVINSI GORONTALO PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 2019 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2019 Menimbang : PARAF ...

... KOORDINASI NO PENGELOLA PARAF Ly | KEPALA BAPPPEDA 2 | KaBaG HUKUYG N Pn 3 ASS II 4 SEKDA 5 | wakiL Bupati 6 BUPATI TTD BUPATI GORONTALO UTARA, bahwa untuk melakanakan ketentuan ...

... Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang perubahan Rencana Kerja Pemerintah ...

Hal. 1, File: Perbup No 11 th 2019 ttg ...Gorut Tahun 2019.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. ...

... Ditetapkan di Kwandang Pada tanggal (O Suu 2019 BUPATI GORONT UTARA INDRA YASI Diundangkan di kwagdang Pada tanggal 10 2019 SNKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA ...

Hal. 7, File: Perbup No 11 th 2019 ttg ...Gorut Tahun 2019.pdf

Download file:

Perbup No 11 th 2019 ttg ...Gorut Tahun 2019.pdf

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2019

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2019/No. 379

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2019

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah serta Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Dearah dapat disebabkan oleh keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri 2013 No.13 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah senagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.25 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.17 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.20 Tahun 2004; PP No.55 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2008; PP No.12 Tahun 2019; Perda No.1 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2019.
Terdiri dari 7 halaman tanpa lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 50 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : As aa Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Gorontalo Utara. ...

... Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Camat adalah pejabat yang memimpin Kecamatan di Kabupaten Gorontalo Utara. ...

... Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. ...

Hal. 5, File: PERBUP Gorontalo Utara No...tan Gentuma Raya.pdf

... PENJELASAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR TAHUN 2010 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KECAMATAN GENTUMA RAYA KABUPATEN GORONTALO UTARA UMUM Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam ...

... Berdasarkan ketentuan pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, rincian tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang penyusunannya mengacu ...

... yang selanjutnya ditindaklanjuti dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Kabupaten Gorontalo Utara. ...

Hal. 22, File: PERBUP Gorontalo Utara No...tan Gentuma Raya.pdf

... BUPATI GORONTALO UTARA PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 50 TAHUN 2010 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KECAMATAN GENTUMA RAYA KABUPATEN GORONTALO UTARA Menimbang Mengingat PARAF KOORDINASI ...

... BUPATI GORONTALO UTARA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Kabupaten ...

... Gorontalo Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara. ...

Hal. 1, File: PERBUP Gorontalo Utara No...tan Gentuma Raya.pdf

Download file:

PERBUP Gorontalo Utara No...tan Gentuma Raya.pdf

tugas pokok dan fungsi kantor kecamatan gentuma raya kabupaten gorontalo utara

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2010/No.

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaiamana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.57 Tahun 2007; Perda Kab.Gorut No.33 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang tugas pokok dan fungsi kantor kecamatan gentuma raya kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang kedudukan, organisasi, penjabaran tugas dan fungsi, kepegawaian dan eselonering, pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2010.
Terdiri dari 25 halaman dengan lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 7 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Hasil pencarian pada file:

... Daerah ada1ah Kabupaten Kolaka Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. 3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara. 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka Utara. 5. ...

... Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2020 Nomor 7); 15. ...

... Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 51 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2020 Nomor 51). Meneta.pkan ...

Hal. 4, File: PERBUB NO 7 TAHUN 2022.pdf

... Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2015 Nomor 16); b. ...

... Negeri Sipil Daerah Llngkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. ...

... Pegawai Negeri Sipil Daerab Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017 Nomor 46); d. ...

Hal. 11, File: PERBUB NO 7 TAHUN 2022.pdf

... BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAIUTARA TAHUN'U\22,.NOMOR 7" Diundangkan di Kolaka Utara pad a tanggal \ i ~"' l ?..C 'i- 'l. ...

... SEKRET ARIS DAERAH KABUZ; KOLAKA UTARA, ~QS Ditetapkan di Kolaka Utara t'iAptt{~ Pasal 13 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari Tahun 2022. ...

... Wakil Bupati dan Pegawai Negeri Sipil Liaerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2020 Nomor 16); dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. ...

Hal. 12, File: PERBUB NO 7 TAHUN 2022.pdf

Download file:

PERBUB NO 7 TAHUN 2022.pdf

tambahan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja pegawai negeri sipil lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara perlu diberikan tambahan penghasilan pegawai berbasis kinerja; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara.;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi den Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409): 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republilc Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan At.as Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Infonnasi Pemerintahan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178) ); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Uta.ra Tahun 2009 Nomor 2); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Damm Kabupaten Kolaka Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2020 Nomor 7); 15. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 51 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2020 Nomor 51).
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II MAKSUD DAN TUJUAN, BAB III RUANG LINGKUP, BAB IV PENETAPAN BESARAN TPP, BAB V PENILAIAN TPP, BAB VI PENGAWASAN, BAB VII PEMBIAYAAN, BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN TPP, BAB lX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2022.
19 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 44 Tahun 2020

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... 1 BUPATI BARITO UTARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 44 TAHUN 2020 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2020-2024 DENGAN ...

... Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) ...

... Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ...

Hal. 1, File: PERBUP KAB BARUT NO 44 TAHUN 2020.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran ...

... Kabupaten adalah Kabupaten Barito Utara. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara. 3. Bupati adalah Bupati Barito Utara. 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Barito Utara. 5. ...

Hal. 2, File: PERBUP KAB BARUT NO 44 TAHUN 2020.pdf

... Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Barito Utara. 13. ...

... Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara. 16. ...

... Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara. 21. ...

Hal. 3, File: PERBUP KAB BARUT NO 44 TAHUN 2020.pdf

Download file:

PERBUP KAB BARUT NO 44 TAHUN 2020.pdf

Reformasi Birokrasi Pemkab barito utara

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD.2020/44

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441); Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1); Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
Road Map Reformasi Birokrasi yang terdiri dari: 1. Evaluasi Capaian Dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 2. Analis Lingkungan Strategis. 3. Sasaran Dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024. 4. Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2020.
55 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan nya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara. ...

... Diundangkan di Kotabumi pada tanggal A/2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA, Ditetapkan di Kotabumi pada tanggal 2022 BUPATI LAMPUNG UTARA, BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2022 NOMOR ...

Hal. 19, File: Peraturan Bupati (PERBUP)... No 5 Tahun 2022.pdf

... Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara. 2. ...

... Bupati adalah Bupati Lampung Utara. 4. ...

... Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara. 6. ...

Hal. 3, File: Peraturan Bupati (PERBUP)... No 5 Tahun 2022.pdf

... BUPATI LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR TAHUN 2022 TENTANG UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA BUPATI LAMPUNG UTARA, Menimbang ...

... tentang Unit Keija Pengadaan Barang/Jasa, Bupati membentuk Unit Keija Pengadaan Barang/Jasa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan maksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Utara ...

Hal. 1, File: Peraturan Bupati (PERBUP)... No 5 Tahun 2022.pdf

Download file:

Peraturan Bupati (PERBUP)... No 5 Tahun 2022.pdf

UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Bupati membentuk Unit Keija Pengadaan Barang/Jasa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan maksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
UU No 28 Tahun 1959, UU No 28 Tahun 1999, UU No 15 tahun 2004, UU No 11 Tahun 2008, UU No 14 Tahun 2008, UU No 23 tahun 2014, PP No 27 Tahun 2014, PP No 12 tahun 2019, PP No 71 Tahun 2019, PP No 106 Tahun 2007, Perpres No 16 Tahun 2018, PreMendagri No 13 Tahun 2006, PermenPanrb No 77 Tahun 2012, perMendagri No 112 tahun 2018, Perka LKPBP No 1 tahun 2015, Perka LKPBP No 10 tahun 2021, Perbup Lampung Utara No 76 Tahun 2020
Peraturan Bupati Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2022.
Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021 Nomor 6) dicatat dan dinyatakan tidak berlaku
Halaman : 19

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toraja utara Nomor 67 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN PADA SEKRETARIAT KORPRI KABUPATENTORAJA UTARA

Abstrak

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Hasil pencarian pada file:

... ( .r' BUPATI TORAJA UTARA PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NoMoR 6T tlttuN zot2 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN PADA SEKRETARIAT KORPR] KABUPATENTORAJA UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ...

... BUPATITORAJA UTARA, Menimbang a.bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etrk Pegawai Negeri Sipil, antara lain disebutkan bahrva sesama Pegawai Negen ...

... Utara tentang Organisasi dan Tata Kega Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Toraja Utara. ...

Hal. 1, File: Perbup Nomor 67 Tahun 2012.pdf

... + 6 Sekretanat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI Toraja Utara wajib menerapkan sistem pengendalian intem di lingkungan kerja yang dipimpinnya. ...

... Pasal 14 Selretaris Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI Toraja Utara bertanggungyawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing - masing dan memberikan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. ...

... Pasal 16 Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI Toraja Utara wajib melakukan pembinaan dan pengawasan atas satuan Organisasi di pangkunya. ...

Hal. 6, File: Perbup Nomor 67 Tahun 2012.pdf

... Pasal 9 Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Negeri Sipil Republik lndonesia Toraja Utam tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Toraja Utara ini. ...

... ditetapkan oleh Bupati Toraja Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ...

... Bagian Kedua Eselon Seketariat Dewan Pengurus Kabupaten Toraja Utara Pasal 1 I 1. Kepala Sekretariat merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b 2. Kepala Sub. ...

Hal. 5, File: Perbup Nomor 67 Tahun 2012.pdf

Download file:

Perbup Nomor 67 Tahun 2012.pdf

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN PADA SEKRETARIAT KORPRI KABUPATENTORAJA UTARA

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN PADA SEKRETARIAT KORPRI KABUPATENTORAJA UTARA

ABSTRAK:

a.bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, antara lain disebutkan bahwa sesama Pegawai Negeri Sipil berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai wahana Pembinaan jiwa Korps dalam rangka membangun sikap, tingkah laku, etos kerja, dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh setiap PNS dalam kedinasan dan kehidupan sehari - hari ; wadah Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai wahana Pembinaan jiwa Korps dalam rangka membangun sikap, tingkah [aku, etos kerja, dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh setiap PNS dalam kedinasan dan kehidupan sehari-hari; b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Pemerintah Kabupaten, perlu dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korpri Toraja Utara ; teknis operasional dan administrasi terhadap Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Pemerintah Kabupaten, perlu dibentuk Seketanat Dewan Pengurus Kabupaten Korpri Toraja Utara ; c. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan standarisasi organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Toraja Utara, perlu pembentukan organisasi dan tata kerja Sekretariat Pengurus Kabupaten Korpri Toraja Utara ; tata kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Toraja Utara, perlu pembentukan organisasi dan tata kerja Seketariat Pengurus Kabupaten Korpri Toraja Utara ; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Toraja Utara.
1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ) sebagaimana telah dr ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tenl,ang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3890 ) ; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53) 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telab diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua alas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4018); (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahaa Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 401 8 ) ; 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874 ) ; Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor [01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874 ) ; 5. 5. Peraturan Pemenntah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor I 00 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalarn Jabatan Struktural ; Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemenntah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengaagkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode etik Pegawai Negeri Sipil ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode etik Pegawai Negeri Sipil ; 7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang KORPRI ; 7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang KORPRI; 8. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan KORPRl dan Perlindungan bagi Pegawai Negeri yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korpri ; 9. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Anggaran Dasar KORPRI ; 10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 8. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan KORPRI dan Perlindungan bagi Pegawai Negeri yang ditugaskan pada Seketariat Dewan Pengurus Korpri ; 9. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Anggaran Dasar KORPRI ; l0.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri, sebagaimana telah 50 diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menten Dalam Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalarn Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri ; Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Ke{a Departemen Dalam Negeri 1 l l.Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 47 Tahun 2008 tentang 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korpri Departemen Dalam Negeri ; Organisasi dan Tata Kerja Seketariat Pengurus Unit Nasional Korpri Departemen Dalam Negeri ; 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN TORAJA UTARA BAB III SUSUNAN ORGANISASI BAB IV KEPEGAWAIAN DAN ESELON BAB V TATA KERJA BAB VI PENDANAAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2012.
NOMOR 67 TAHUN 2012
7 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 52 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Penetapan Tanda Nomor Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATIKOLAKA UTARA NOMOR : 9'2 TANGGAL : "\1 - 1'2-- ~ t, PENETAPAN TANDANOMORKENDARAAN DINASDI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA NO JABATAN NOMOR URUT POLISI 1 2 3 1 Bupati ...

... Kolaka Utara DT 1 J 2 Wakil Bupati Kolaka Utara DT2J 3 Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Utara DT3J 4 Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka Utara DT4J 5 Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Utara DT5J 6 Sekretaris Daerah ...

... Kabupaten Kolaka Utara DT6J 7 Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kolaka Utara DT7J 8 Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kolaka Utara DT8J 9 Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kolaka Utara DT9J 10 Staf Ahli Bupati ...

Hal. 4, File: Perbup Kolut No 52 Tahun 2019.pdf

... KETIGA Penomoran Kendaraan dinas yang bukan milik Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara yang berada dalam wilayah Kabupaten Kolaka Utara agar menyesuaikan; KEEMPAT Keputusan Bupati im mulai berlaku sejak tanggal ...

... Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Utara, di Lasusua 4. Kapolres Kolaka Utara, di Lasusua 5. Arsip. 3 ...

Hal. 3, File: Perbup Kolut No 52 Tahun 2019.pdf

... TAHUN 2019 TENTANG PENETAPANTANDA NOMOR KENDARAANDINAS Dr LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATENKOLAKAUTARA Menirnbang Mengingat BUPATIKOLAKA UTARA; a. bahwa dalam rangka memudahkan identifikasi dan pengendalian ...

... kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional, maka perlu dilakukan Penetapan Tanda Nomor Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara; b. bahwa ...

... Utara. 1. ...

Hal. 1, File: Perbup Kolut No 52 Tahun 2019.pdf

Download file:

Perbup Kolut No 52 Tahun 2019.pdf

penetapan

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Tanda Nomor Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka memudahkan identifikasi dan pengendalian kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional, maka perlu dilakukan Penetapan Tanda Nomor Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka ditetapkan dengan keputusan Bupati Kolaka Utara tentang Penetapan Tanda Nomor Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 8. Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1 Tahun 2013 ten tang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara; 11. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 353 Tahun 2015 tentang penetapan nomor plat kendaraan bermotor dinas bagi pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 226.A Tahun 2007 tentang Perubahan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Dinas bagi Pejabat Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2019.
6 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT