... GUBERNUR KALIMANTAN TIML~ SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 25 T.AJIUN 2012 TENTANG PEMBERIAN JAMINAN PELAYANAR KESEllATAN BAGI PEGAWAI MEGERI 8JPJL I ANGGOTA KORPRI, PENSIUHAN BESERTA ...
... Menimbang : a. bahwa dalam rangka. meringankan maya Pelayanan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil/anggota KORPRI, pensiunan beserta keluarga dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan ...
... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kaljmantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan ...
... Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, BKMOM, dan Laboratorium Daerah Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan oleb Sekretaris Dewan Pengurus KORPRl Provinsi Kalimantan Timur dalam PeIjanjian KeIjasama BABV KETENTUAN ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya daJam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur. ...
... AWANO FAROEK ISHAK Diundangkan di Samarinda pada tanggal 19 Juni 2012 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, ttd DR. B. IRIANTO LAMBRIE BERITA DAERAB PROVIN8I KALDIABTAN TIMUR. ...
... Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur. 2. Kepala Daerah adalah Gubemur Kalimantan Timur. 3. Pemberi/Penyedia Pelayanan Kesehatan bagi. ...
... Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, BKMOM dan Laboratorium Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang secara spesifik telah ditetapkan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. 4. ...
... Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, BKMOM dan Laboratorium Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemberi/Penyedia Pelayanan Kesehatan. 7. ...
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil/Anggota Korpri, Pensiunan Beserta Keluarga, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
ABSTRAK:
Dalam rangka meringankan biaya pelayanan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil/anggota KORPRI, pensiunan beserta keluarga, dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah, Jaminan Pelayanan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Laboratorium Kesehatan Daerah dan Badan Kesehatan Mata dan Olahraga Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur. Sehubungan dengan tingginya biaya pelayanan kesehatan di luar dari jaminan Askes, dipandang perlu memberikan jaminan biaya bagi Pegawai Negeri Sipil/anggota KORPRI, pensiunan beserta keluarga, dan Pegawai Tidak Tetap dimaksud. Oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Gubernur ini.
UU No. 25 Tahun 1956; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Keppres No. 82 Tahun 1971; Keppres No. 24 Tahun 2010; Perpres No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 17 Tahun 2009; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Prov. Kaltim No. 13 Tahun 2008; Perda Prov. Kaltim No. 13 Tahun 2009
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang:
Ketentuan Umum; Jaminan Pelayanan Kesehatan; Audit Keuangan, Monitoring, dan Evaluasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2012.
6 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 7 Tahun 2011
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara. ...
... Ditetapkan di Kolaka Utara pada tanggal BUPATI KOLAKA UTARA RUSDA MAHMUD Diundangkan di Kolaka Utara pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA H. ...
... AMIR BADI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2011 NOMOR 7 ...
... 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN KOLAKA UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ...
... BUPATI KOLAKA UTARA, Menimbang : a. ...
... tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara; Mengingat : 1. ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kolaka Utara
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu dibuatkan aturan sebagai pedoman pelaksanaan program pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Utara dalam pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap kepentingan dokumen Kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara;
Dasar hukum: UU Nomor 1 Tahun 1974; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 9 Tahun 1992; UU Nomor 23 Tahun 2002; UU Nomor 29 Tahun 2003; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004
sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 32 Tahun 2004;
UU Nomor 12 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2006; UU Nomor 40 Tahun 2008; PP Nomor 32 Tahun 1954; PP Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006; PP Nomor 38 Tahun 2007; Perpres Nomor 25 Tahun 2008; Perpres Nomor 26 Tahun 2009.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Kolaka Utara, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
2. Azas Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara;
3. Hak Dan Kewajiban Penduduk
4. Kewenangan Instansi Pelaksana
5. Pendaftaran Penduduk
6. Pendaftaran Peristiwa Kependudukan
7. Penyelesaian Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk
8. pencabutan dan pembatalan dokumen kependudukan
9. pengawasan dan penerbitan
10. pencatatan sipil
11. penyelesaian dokumen akta-akta pencatatan sipil
12. sanksi administrasi
13. penyidikan
14. ketentuan pidana
15. ketentuan peralihan
16. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2011.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 6 Tahun 2018
... Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaen Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016 Nomor 4); ...
... Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Utara. 2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Utara dan Wakil Bupati Halmahera Utara. 4 ...
... BUPATI HALMAHERA UTARA PROVINSI MALUKU UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KABUPATEN HALMAHERA UTARA ...
... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HALMAHERA UTARA, Menimbang Mengingat a. bahwa Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan bagian dari urusan komunikasi dan informatika ...
... tentang Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Kabupaten Halmahera Utara; l. ...
... Agar supaya setiap orang mengetahui, mererintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara. ...
... Ditetapkan di Tobelo Pada tanggal [o wvember act I HALMAHERA UTARA, (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018 Nomor ); NOMOR REGISTRASI: 6 TAHUN 2018 15 ...
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KABUPATEN HALMAHERA UTARA-RENCANA INDUK
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018 Nomor
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Halmahera Utara
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan Daerah ini adalah Rencana induk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan bagian dari urusan komunikasi dan informatika termasuk dalam urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan merupakan salah satu upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang semakin efisien, efektif dan transparan dan akuntabel sejalan dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan; Dalam rangka untuk memberikan penguatan regulasi, arah, dan landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Perda Kabupaten Halmahera Utara tentang Rencana Induk Pengebangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Halmahera Utara.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6) ; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakir dengan UU No. 6 Tahun 2000; UU No. 1 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 82 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 95 Tahun 2008; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 7 Tahun 2013; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 3 Tahun 2017; Perda Kabupaten Halmahera Utara No. 8 Tahun 2016; Perda Kabupaten Halmahera Utara No. 4 Tahun 2016; Perda Kabupaten Halmahera Utara No. 5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Halmahera Utara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturanya. Diatur tentang Azas, Maksud, tujuan dan sasaran; Ruang Lingkup; Penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (e-goverment); Pengelolaan Domain; Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; Kemitraan dan Peran serta Masyarakat serta Dunia Usaha; Pembinaan, pengawasan dan pengendalian; pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
15 Halaman; Penjelasan: 5 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara Nomor 38 Tahun 2017
... Daerah adalah Kabupaten Buton Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara. 3. Bupati adalah Bupati Buton Utara. 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton Utara. 5. ...
... Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara. 6. ...
... Kepala Organisasi Perangkat Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buton Utara. 11. ...
... Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... pelaksanaan Perjalanan Dinas, maka perlu mengatur pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, CPNS, dan Personil Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara ...
... ; Menimbang salah satu bentuk BUPATI BUTON UTARA, I DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR ...
... BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2017 NOMOR 31,f . ...
... .· Diundangkan di Buranga pada tanggal lt - ld- - 2017 I Ditetapkan di Buranga pada tanggal ~4 ·- t l - 2017 ... '1 BUPATI BUTON UTARA, ~K.t) ~ ~ H. ...
... ABU HASAN Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2017 NOMOR 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara
ABSTRAK:
a. bahwa perjalanan merupakan salah satu bentuk
kegiatan atau tugas dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
kemasyarakatan, sehingga perlu diatur dalam
pelaksanaanya;
b. bahwa dalam rangka pencapaian ketertiban administrasi
dalam pengelolaan keuangan daerah, agar lebih efektif dan
efisien, khususnya dalam hal pelaksanaan Perjalanan
Dinas, maka perlu mengatur pelaksanaan Perjalanan
Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD,
PNS, CPNS, dan Personil Non PNS di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Buton Utara;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, perlu diselaraskan dengan kemampuan
keuangan daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan
Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Buton Utara;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2011 Nomor 5);
Bab I Ketentuan Umum;
Bab II Ruang Lingkup Perjalanan Dinas;
Bab III Prinsip Perjalanan Dinas;
Bab IV Perjalanan Dinas Jabatan;
Bab V Perjalanan Dinas Pindah;
Bab VI Perjalanan Dinas Luar Negeri;
Bab VII Perjalanan Dinas Personil Non PNSD;
Bab VIII Prosedur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas;
Bab IX Laporan Pelaksanaan Tugas;
Bab X Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas;
Bab XI Sanksi Administrasi;
Bab XII Ketentuan Lain-Lain;
Bab XIII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2017.
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 50 Tahun 2022
... Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan ...
... Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara. 3. ...
... Bupati adalah Bupati Lampung Utara. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara. 6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lampung Utara. 7. ...
... prosedur sebagai berikut: a) Inspektur Kab.Lampung Utara yang menerbitkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) melakukan komunikasi kepada JPU untuk meminta agar Berita ...
... Kabupaten Lampung Utara yang bersangkutan tidak bekeija lagi di Inspektorat Kabupaten Lampung Utara, maka berlaku prosedur sebagai berikut: a) Inspektur melakukan komunikasi kepada Jaksa Penuntut Umum ...
... Dalam hal menggunakan tenaga ahli untuk penugasan PKKN, Auditor atau tim pemeriksa Inspektorat Kabupaten Lampung Utara melalui Penyidik, harus melakukan kesepahaman dan komunikasi yang cukup dengan tenaga ...
... dengan Inspektur Kab.Lampung Utara dilakukan dalam hal Inspektur menyatakan terdapat hambatan yang signifikan atau dalam rangka finalisasi Audit yang memerlukan pendapat Inspektur Kab.Lampung Utara. c ...
... ) Inspektur Kab.Lampung Utara dapat menugaskan Auditor atau tim pemeriksa Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dan pejabat struktural untuk hadir dan memberikan masukan dalam pembahasan intern sesuai kebutuhan ...
PEDOMAN PENGELOLAAN KEGIATAN KEINVESTIGASIAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG UTARA
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Keinvestigasian Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lampung Utara
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menunjang tercapainya kinerja pengawasan
Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Kabupaten Lampung
Utara yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi pihak
yang berkepentingan, perlu mengatur pedoman pengelolaan
Keinvestigasian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung
Utara tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Keinvestigasian
Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lampung Utara.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 28, UU No 23 tahun 2014, PP No 60 Tahun 2008, PP No 18 Tahun 2016, PP No 12 Tahun 2017, Perda Kab Lampung Utara No 5 Tahun 2016
Peraturan Bupati (Perbup) Tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Keinvestigasian Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lampung Utara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2022.
Halaman : 48
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 11 Tahun 2018
... / Menimbang Mengingat BUPATI KOLAKA UTARA PROPINSI SULAWESI TENGGARA PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR: 11,1 TAHUN 2018 TENTANG TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA ...
... Daerah Kabupaten Kolaka Utara perlu diatur dan disinkronisasi dengan baik sehingga memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas-tugasnya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara; ...
... ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Tenaga AhU Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara ...
... Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara. 2. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara. 3. ...
... Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara. 8. Fraksi adalah Fraksi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara. 9. ...
... Komisi adalah Komisi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara. 10. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara
ABSTRAK:
a. bahwa dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 23
tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keberadaan
Tenaga Ahli Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kolaka Utara perlu diatur dan disinkronisasi
dengan baik sehingga memberikan kepastian hukum
dalam pelaksanaan tugas-tugasnya di Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
b. bahwa Tenaga Ahli Fraksi diadakan dalam rangka
memberikan bantuan dan dukungan guna meningkatkan
kinerja dan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka
Utara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Kolaka Utara tentang Tenaga Ahli Fraksi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar Negara republik
Indonesia 1945 ;
2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi
Dan Kabupaten Kolaka Utara Di Provinsi Sulawesi
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4339);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, dengan
Undang - Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
tentang Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5650);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
."
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tamabahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5650;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan
Keuangan Daerah serta pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kolaka Utara.
BAB I KETENTUAN UMUM,
BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP,
BAB III PERSYARATAN ,PENGUSULAN,PENGANGKATAN, PENEMPATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI,
BAB IV TUGAS TENAGA AHLI FRAKSI,
BAB V HAK KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN,
BAB VI TENAGA PENGELOLA ADMINISTRASI,
BAB VII TATA KERJA,
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2018.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara No. 11 Tahun 2016
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Euton Utara. 0 Ditetapkan di Buranga pada tanggal 1 - l{ - 2016 EUPATI ...
... EUTON UTARA, � H.AEU HASAN Diundangkan di Buranga pada tanggal J - t{- 2016 SEKRETARIS DAERAH -------M,,1,,1,;..Q.!. ...
... :TEN EUTON UTARA, EERITA DAERAH KAEUPATEN EUTON UTARA TAHUN 2016 NOMOR \\ f. 1 I i \: f I, i i I. L ,, r; Ii r: ii 11 I ·.o I l I I I I: r I l I t i I I . I i ...
... r-. .,�"".J BUPATI BUTON UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERATURAN EUPATI EUTON UTARA NOMOR \\ TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA . ...
... KAEUPATEN EUTON UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA EUPATI EUTON UTARA, i I ! ...
... Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Euton Utara ...
... Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 Nomor 3); PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGALOKASIAN ...
... ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BUTON UTARA. ...
... Daerah adalah Kabupaten Buton Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara. 3. Bupati adalah Bupati Buton Utara. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Buton Utara
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber
pendapatan Desa berasal dari alokasi dana desa yang
merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima
Kabupaten;
b. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah
Daerah mengalokasikan alokasi dana desa dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun
anggaran dan ketentuan mengenai tata cara
pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan
Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara
Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Buton
Utara.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) . sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558} sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 88,· Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/
PMK.07 /2014 tentang Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban. Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1972);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/ PMK.07 /2014
tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1981);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015
Nomor 3);
Bab I Ketentuan Umum;
Bab II Maksud, Tujuan, Dan Prinsip;
Bab III Prosedur Pemberian ADD;
Bab IV Perhitungan ADD;
Bab V Penatausahaan Penggunaan ADD;
Bab VI Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian;
Bab VII Ketentuan Lain-Lain;
Bab VIII Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2016.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 16 Tahun 2010
Kepegawaian, Aparatur NegaraPembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/PanitiaStruktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:
... PENJELASAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN DESA NANATI JAYA KECAMATAN GENTUMA RAYA KABUPATEN GORONTALO UTARA UMUM Kabupaten Gorontalo Utara pada umumnya dan ...
... Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara membentuk Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Pembentukan Desa Nanati Jaya Kecamatan Gentuma ...
... PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN DESA NANATI JAYA KECAMATAN GENTUMA RAYA KABUPATEN GORONTALO UTARA 9 PARAF KOORDINASI NO PENGELOLA PARAF ...
... Mengingat : 1. 2: DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GORONTALO UTARA, bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat ...
... PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN DESA NANATI JAYA KECAMATAN GENTUMA RAYA KABUPATEN GORONTALO UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GORONTALO UTARA, bahwa ...
... dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, serta memperhatikan kemampuan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, maka diperlukan ...
... Desa Dumolodo ditata dan dimekarkan dengan membentuk Desa baru : bahwa sambil menunggu diterbitkannya Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa Nanati Jaya Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara ...
pembentukan desa nanati jaya kecamatan gentuma raya kabupaten gorontalo utara
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2010/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Desa Nanati Jaya Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan desa nanati jaya kecamatan gentuma raya kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, batas wilayah, dan pusat pemerintahan, kewenangan desa, pemerintahan desa, personil, aset dan dokumen, pembiayaan, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2010.
Terdiri dari 12 halaman tanpa lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 15 Tahun 2010
Kepegawaian, Aparatur NegaraPembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/PanitiaStruktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. ...
... Ditetapkan di Kwandang pada tanggal 2010 BUPATI GORONTALO UTARA, RUSLI HABIBIE Diundangkan di Kwandang pada tanggal 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA, ISMAIL PATAMANI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ...
... JO PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR TAHUN 2010 TENT ANG PEMBENTUKAN DESA NANATI JAYA KECAMATAN GENTUMA RAYA KABUPATEN GORONTALO UTARA I. ...
... Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas maka Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara membentuk Peraturan Daerah Gorontalo Utara tentang Pembentukan Desa Nanati ...
... Jaya Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara. ...
... Menimbang Mengingat BUPATI GORONTALO UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTk NOMOR l;TAHUN 2010 TENT ANG PEMBENTUKAN DESA NANATI JAYA KECAMATAN GENTUMA RAYA KABUPATEN GORONTALO UTARA DENGAN RAHMAT ...
... TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GORONTALO UTARA, a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, serta memperhatikan kemampuan ...
... tentang Pembentukan Desa Nanati Jaya Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara ; 1. ...
pembentukan desa nanati jaya kecamatan gentuma raya kabupaten gorontalo utara
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2010/No.15
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa Nanati Jaya Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan desa nanati jaya kecamatan gentuma raya kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, batas wilayah, dan pusat pemerintahan, kewenangan desa, pemerintahan desa, personil, aset dan dokumen, pembiayaan, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2010.
Terdiri dari 13 halaman tanpa lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2007
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2007.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
