Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

Menemukan 37.586 peraturan dalam 0,049 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 18 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... BUPATI KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR f€ TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ...

... MAHA ESA BUPATI KONAWE UTARA, Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 264 ayat (2) Undang - ...

... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia ...

Hal. 1, File: PERBUP NOMOR 18 TAHUN 2018.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara. ...

... Ditetapkan di: Wanggudu pada tanggal : ^ ^\^[ 2018 / ^ U P A TI KONAWE UTARA, Diundangkan di: Wanggudu pada tanggal : 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA, H. ...

... MARTAYA^ BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2018 NOMOR Q-l^ ...

Hal. 9, File: PERBUP NOMOR 18 TAHUN 2018.pdf

... MEMUTUSKAN Menetapkan: PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2019. ...

... Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara. 2. ...

... Bupati adalah Bupati Konawe Utara. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara. 5. ...

Hal. 4, File: PERBUP NOMOR 18 TAHUN 2018.pdf

Download file:

PERBUP NOMOR 18 TAHUN 2018.pdf

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2019

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2018/No. 218

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019

ABSTRAK:

sesuai ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 264 ayat (2) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 20 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2016;
PERATURAN BUPATI INI BERISIKAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2019 DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 3. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2018.
9

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Utara Nomor 27 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM BELANJA APBD KABUPATEN LOMBOK UTARA

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor62); 12. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017 ...

... Peraturan Bupati LombokUtara Nomor46 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 46); ...

Hal. 2, File: PERBUP Lombok Utara No 27 Tahun 2018.pdf

... Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor99, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia ...

... BUPATI LOMBOK UTARA, Mengingat Menimbang SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAl DALAM BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR J.1 TAHUN 2018 ...

... BUPATI LOMBOK UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ...

Hal. 1, File: PERBUP Lombok Utara No 27 Tahun 2018.pdf

... SUARDI v' Diundangkan diTanjung padatanggal, SEKRETARISDAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA, ))(~ H. ...

... NAJMUL AKRYAR Ditetapkan diTanjung pada tanggal, 2April2018 1t..BUPATI LOMBOK UTARA, ~ Peraturan Bupati inimulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, pemerintah pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara. ...

Hal. 8, File: PERBUP Lombok Utara No 27 Tahun 2018.pdf

Download file:

PERBUP Lombok Utara No 27 Tahun 2018.pdf

SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM BELANJA APBD KABUPATEN LOMBOK UTARA

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, SITUS UJDIH KAB. LOMBOK UTARA

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM BELANJA APBD KABUPATEN LOMBOK UTARA

ABSTRAK:

-bahwa agar pencegahan korupsi dapat berjalan efektif maka semua praktek penyelenggaraan pemerintah hams mengandung upaya pencegahan korupsi; -bahwa pembayaran belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara tunai berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan korups sehingga diperlukan sistem pembayaran belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara non tunai; -bahwa guna memberikan kepastian hukum dalam pembayaran belanja Anggaran Pendapatan. dan Belanja Daerah yang tepat jumlah, aman, efisien, transparan, dan akuntabel dengan sistim Non Tunai perlu diatur dalam peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003: Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 10 Tahun 2017;Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 46 Tahun 2017
SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM BELANJA APBD KABUPATEN LOMBOK UTARA IX BAB DAN 14 PASAL; MENGATUR HAL-HAL POKOK SEBAGAI BERIKUT: 1. KETENTUAN UMUM; 2. ASAS DAN TUJUAN; 3. JENIS PEMBAYARAN DAN PENGECUALIAN; 4. PENDAPATAN; 5. MEKANISME PEMBAYARAN DAN PENERIMAAN NON TUNAI; 6. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; 7.SANKSI ADMINISTRASI; 8. KETENTUAN PERALIHAN; 9. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2018.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
8

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 03 Tahun 2005

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Tata Cara Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten Luwu Utara

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perizinan, Pelayanan Publik

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2005 tentang lzin Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten Luwu Utara ( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 10) ; 17. ...

... Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 38 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten Luwu Utara; MEMUTUSKAN Menetapkan: PERATURAN BUPATI ...

... Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara ; c. Bupati adalah Bupati Luwu Utara; d. ...

Hal. 3, File: PERBUP NO. 3 TAHUN 2006 .pdf

... . ' BUPATILUWUUTARA PERATURAN BUPATI LUWU UT ARA NOMOR 03 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI KABUPATEN LUWU UTARA BUPATI LUWU UTARA Menimbang Mengingat a. bahwa dalam rangka ...

... tertib penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Luwu Utara sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi diperlukan adanya ...

... a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Luwu Utara. 1. ...

Hal. 1, File: PERBUP NO. 3 TAHUN 2006 .pdf

... . - Isi - Ukuran - W arna Blanko : Sebagaimana terlarnpir : Folio ( 14 x 8,5 " ) : Dasar Putih dengan Logo Kabupaten Luwu Utara dan latar belakang tulisan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Pasal 4 ...

... Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara. ...

... BUPATI LUWU UTARA Ditetapkan di Masarnba Pada tanggal 27 Pebruari 2006 . TELAH DIPERIKSt D 1.Seida � 2.�11 3 Kabag P. Program k 4. Kasu g • �\. ...

Hal. 8, File: PERBUP NO. 3 TAHUN 2006 .pdf

Download file:

PERBUP NO. 3 TAHUN 2006 .pdf

TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI KABUPATEN LUWU UTARA

2005

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 03, BD.2006/No.03

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten Luwu Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Luwu Utara sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi : b. bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 38 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten Luwu Utara, memerintahkan untuk menyusun Tata Cara Pemberian dan Sistem Pemungutan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi ; c. bahwa untuk maksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Luwu Utara.
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); . . 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3936); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 ); 13. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330 ) sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330 ) ; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran - - · - - - - · 16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2005 tentang lzin Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten Luwu Utara ( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 10) ; 17. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 38 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten Luwu Utara;
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud: a. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara ; c. Bupati adalah Bupati Luwu Utara; d. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan Iayanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi ; e. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan /atau pelaksanaan serta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata Iingkungan, masing - masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik Iain; f. Badan Usaha /perusahaan Jasa Konstruksi adalah Badan Usaha /Perusahaan yang bergerak dibidang Usaha Jasa Konstruksi; g. Klasifikasi adalah penggolongan Badan Usaha /Perusahaan berdasarkan bidang dan sub bidang keahliannya ; h. Kualifikasi adalah penggolongan Badan Usaha /Perusahaan berdasarkan kemampuan perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi ; i. Penanggung jawab perusahaan adalah Direksi/Pimpinan Perusahaan untuk Kantor Pusat dan Kepala Cabang untuk Kantor Cabang; j. Tenaga Teknik adalah tenaga dengan latar belakang pendidikan serendah - rendahnya Sekolah Teknik Menengah/Sekolah Menengah Kejuruan bidang teknik m. Surat Permohonan Izin adalah Surat Permohonan untuk mendapatkan IUJK, selanjutnya disingkat SPI ; n. Hasil Penilaian selanjutnya disingkat HP adalah penilaian yang diberikan oleh Tim Peneliti IUJK sebagai hasil penilaian tentang kelengkapan administrasi, teknik, dan perlengkapan penunjang lainnya yang dimiliki oleh pemohon IUJK ; o. Pemohon IUJK adalah Badan Usaha yang telah mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri setempat; p. Tim adalah Tim yang dibentuk untuk membuat Kajian Teknis atas SPI. BAB II MEKANISME PEMBERIAN IZIN Pasal 2 Pemberian IUJK melalui proses: (1). Kajian Teknis oleh Tim yang menangani urusan IUJK sesuai ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku. (2). Penyelesaian administrasi ( pengurusan dan pemberian ) perizinan dilaksanakan oleh Unit Kerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara. (3): Tim yang dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Utara. Pasa13 Dalam rangka penerbitan IUJK, Pemohon mengisi biodata perusahaan yang disediakan oleh Unit Kerja Bagian Administrasi Pembangunan dimaksud pasal 2 ayat (2) dengan tata cara sebagai berikut : (1) Pendaftaran Pada saat mendaftar, pemohon mengajukan surat permohonan ( Format Permohonan pada Lampiran I dan atau II Peraturan Bupati ini ) untuk mendapatkan Surat Izin Usaha [asa Konstruksi (SIUJK) yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dan dicap stempel perusahaan serta diserahkan kepada petugas pendaftaran. - Surat permohonan tersebut dibukukan, diberi nomor dan tanggal penerimaan/pendaftaran oleh petugas pendaftaran. (3) Pengembalian Formulir Pengembalian formulir isian harus dilengkapi persyaratan tersebut dibawah ini: a. Permohonan Izin Baru - Foto Copy Sertifikat Badan Usaha ( SBU ) dari LPJKD Propinsi Sulawesi Selatan ( Memperlihatkan Asli ) ; - Foto Copy Akta Pendirian Badan Usaha ; - Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang masih berlaku ; - Foto Copy KTP Direktur/Direktris yang masih berlaku; - Foto Copy NPWP; - Pas Foto Warna Ukuran 3 X 4 Cm = 3 Lembar ( Penanggung jawab perusahaan ). b. Perubahan Badan Usaha dan Perpanjangan Izin usaha - Rekomendasi dari LPJKD ; - Foto Copy Sertifikat Badan Usaha ( SBU ) perubahan ( Memperlihatkan asli ) ; - Foto Copy Akta Perubahan Badan Usaha : - IUJK (asli) ; - Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang masih berlaku; - Foto Copy KTP Direktur/Direktris; - Foto Copy NPWP; - Pas Foto Warna Ukuran 3 X 4 Cm = 3 Lembar ( Penanggung jawab perusahaan ) . Setiap formulir beserta lampirannya dimasukkan dalam Map Plastik yang warnanya berdasarkan Kualifikasi /Golongan antara lain: a. Kualifikasi K3 Warna Map Hijau b. Kualifikasi K2 Warna Map Putih c. Kualifikasi Kl Warna Map Kuning d. Kualifikasi M2 Warna Map Merah Muda e. Kualifikasi Ml Warna Map Merah Tua f. Kualifikasi B Warna Map Biru Pada sudut kanan atas ditulis dengan huruf balok kata Pelaksana ( bila pelaksana Jasa Konstruksi ) dan Perencana/Pengawas (bila perencana/Pengawas Jasa o 1 • 'I. 1 ,. ' - - ' '. ' _ 1 1 _ , _ - - 1 • ,.., - •• - (4) Penelitian Kelengkapan Berkas Berkas yang diterima akan diteliti oleh Tim Peneliti IUJK menyangkut kelengkapan administrasi, teknis dan kelengkapan penunjang lainnya sesuai yang dipersyaratkan dan dituangkan dalam Laporan Hasil Penilaian ( Format Laporan Hasil Penilaian pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini ). a. Berkas Lengkap Berkas yang dinyatakan lengkap akan diberikan Form Penyetoran Pembayaran Retribusi sesuai Surat Ketetapan Retribusi Daerah ( SKRD ) yang besarnya ditetapkan sesuai kualifikasi/ golongan perusahaan untuk diterbitkan Izin Usaha Jasa Konstruksi selambat-lambatnya 14 ( Empat Belas) hari kerja sejak pendaftaran. b. Berkas Tidak Lengkap - Berkas yang tidak / belum lengkap oleh Tim Peneliti IUJK dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi selambat - lambatnya 7 ( Tujuh ) hari kerja. - Pemohon yang tidak melengkapi berkasnya selama waktu yang ditentukan diatas, maka berkas permohonan dinyatakan ditolak yang disampaikan secara tertulis memuat alasan dasar penolakan oleh ketua Tim. (5) Pembayaran Retribusi Bagi perusahaan yang dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, kemudian melakukan pembayaran pada petugas yang telah ditunjuk untuk diberikan tanda bukti pembayaran retribusi. Selanjutnya petugas penerima . retribusi menyetor hasil penerimaan secara bruto ke rekening Kas Daerah. Adapun besarnya retribusi IUJK sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2005 berdasarkan kualifikasi / Golongan yakni : a. Pendaftaran Baru - Kualifikasi K3 Sebesar Rp. 150.000,- - Kualifikasi K2 Sebesar Rp. 200.000,- - Kualifikasi Kl Sebesar Rp. 250.000,- - Kualifikasi M2 Sebesar Rp. 600.000,- - Kualifikasi Ml Sebesar Rp. 750.000,- - Kualifikasi B Sebesar Rp. 1.150.000,- b. Besaran Tarif retribusi untuk legalisasi pada saat Pendaftaran Ulang ( Her - Registrasi ) sebagai berikut : NO GOLONGAN/ NILAI LEGALISASI DENGAN LEGES KUALIFIKASI TAHUNKEDUA TAHUN KETIGA 1. K3 100.000 125000 2. K2 125.000 150.000 3. Kl 150.000 175.000 4. M2 250.000 300.000 5. Ml 300.000 400.000 6. B 550.000 650.000 (6) Penyetoran Bukti Pembayaran Bukti Pembayaran disetor kepada Petugas yang melayani untuk diberikan rekomendasi. (7) Pengambilan Sertifkat Izin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK) Pemberian Sertifikat IUJK pada Pemohon diberikan dengan memperlihatkan Bukti Penerimaan Berkas dan Bukti Penyetoran / Tanda Pelunasan Retribusi IUJK; Sertifikat IUJK diberikan kepada pemohon setelah menandatangani Bukti Penerimaan Izin yang telah terbit berlaku 3 ( tiga ) tahun sesuai ketentuan Perundang undangan yang berlaku dan harus didaftar ulang ( Her - Registrasi ) setiap tahun; Pemberian tanda legalisasi dilakukan selambat-lambatnya 7 ( Tujuh ) hari kerja setelah diterimanya Surat Permohonan Her - Registrasi dari Pemilik IUJK yang ditandatangani oleh Pimpina.n / Penanggung jawab Perusahaan IUJK yang diterbitkan oleh Unit Kerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara dan dibuat dalam rangkap 5 ( Lima ) dengan ketentuan Sa.linan Asli diberikan kepada Pemohon dan tembusa.nnya disampaikan kepada : 1. Ketua LPJKD Propinsi Sulawesi Selata.n 2. Kepa.la Bagian Hukum setda.kab. Luwu Utara (8) Bentuk Sertifikat IUJK ( Format Sertifikat pada Lampiran V Peraturan Bupati ini ). - Isi - Ukuran - Warna Blanko : Sebagaimana terlarnpir : Folio ( 14 x 8,5 " ) : Dasar Putih dengan Logo Kabupaten Luwu Utara dan latar belakang tulisan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Pasal 4 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2006.
13

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 34 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2020

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara. 2. Bupati dadalah Bupati Konawe Utara. 3. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 06 Tahun 2019 Tanggal 30 Desember 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2020; 14. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 78 Tahun 2019 Tanggal 30 Desember 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2020. • • ...

Hal. 3, File: Perbup No. 34 Tahun 2020.pdf

... 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Mengingat a. bahwa agar rencana kerja anggaran yang disusun oleh organisasi perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara ...

... Menimbang BUPATI KONAWE UTARA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2020 TENTANG PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR ytTAHUN 2020 BUPATI ...

... KONAWE UTARA PROVINS! ...

Hal. 1, File: Perbup No. 34 Tahun 2020.pdf

... H.MARTAYA BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2020 NOMOR 1)S"U Diundangkan di : Wanggudu Pada tanggal : ~o 0ot.: 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA,f{ Ditetapkan di : Wanggudu Pada tanggal ...

... : ·10 '30~~ 2020 N1JPATI KONAWE UTARA, • Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara. ...

Hal. 6, File: Perbup No. 34 Tahun 2020.pdf

Download file:

Perbup No. 34 Tahun 2020.pdf

analisis

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 Nomor 350

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

a. bahwa agar rencana kerja anggaran yang disusun oleh organisasi perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara lebih logis, obyektif dan efisien, perlu menetapkan Standar Belanja untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan dalam melaksanakan suatu kegiatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689); 7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 06 Tahun 2019 Tanggal 30 Desember 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2020; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 78 Tahun 2019 Tanggal 30 Desember 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2020.
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2020.
6 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 59 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Abstrak

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahuh 2016 Nomor 5). ...

... Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara. 3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara. 4. ...

... Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara. 5. ...

Hal. 4, File: Peraturan Bupati (PERBUP)...No 59 Tahun 2017.pdf

... BUPATI LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG I PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR TAHUN 2017 I TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA DENGAN RAHMAT ...

... TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMPUNG UTARA, Menimbang: a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana mewujudkan pemerintahan yang baik dan demokratis, ~ sekaligus sebagai sarana pengawasan masyarakat ...

... diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Lampung Utara. ...

Hal. 1, File: Peraturan Bupati (PERBUP)...No 59 Tahun 2017.pdf

... Diundangkan di Kotabumi pada tanggal 2017 SEKRETARIS DAERAH Ditetapkan di Kotabumi pada tanggal - u — 2017 BUPATI LAMPUNG UTARA, BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2017 NOMOR...^?. ...

Hal. 22, File: Peraturan Bupati (PERBUP)...No 59 Tahun 2017.pdf

Download file:

Peraturan Bupati (PERBUP)...No 59 Tahun 2017.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Zonasi Budidaya Rumput Laut Di Wilayah Perairan Kabupaten Luwu Utara

Abstrak

Lingkungan Hidup

Hasil pencarian pada file:

... Kabupaten Luwu Utara Nomor 179}; 10. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran ...

... Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181). ...

Hal. 2, File: PERBUP NO. 23 TAHUN 2008.pdf

... Menimbang Mengingat BUPATI LUWU UTARA PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR \23' TAHUN 2008 T E N T A N G ZONASI BUDIDAYA RUMPUT LAUT DI WILAYAH PERAIRAN KABUPATEN LUWU UTARA DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA ...

... BUPATI LUWU UTARA, a. bahwa intensitas peningkatan aktivitas budidaya rumput laut di wilayah perairan Kabupaten Luwu Utara sangat tinggi dan rawan menimbulkan konflik horisontal dengan nelayan, maka perlu ...

... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826 ...

Hal. 1, File: PERBUP NO. 23 TAHUN 2008.pdf

... Perairan Luwu Utara adalah laut teritorial Kabupaten Luwu Utara beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya. ...

... BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PasalZ Maksud pengaturan tata kelola dan zonasi budidaya rumput laut adalah untuk mengatur lokasi atau area perairan Kabupaten Luwu Utara yang dapat digunakan dan tidak dapat dilakukan ...

Hal. 3, File: PERBUP NO. 23 TAHUN 2008.pdf

Download file:

PERBUP NO. 23 TAHUN 2008.pdf

ZONASI BUDIDAYA RUMPUT LAUT DI WILAYAH PERAIRAN KABUPATEN LUWU UTARA

2008

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2008

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Zonasi Budidaya Rumput Laut Di Wilayah Perairan Kabupaten Luwu Utara

ABSTRAK:

a. bahwa intensitas peningkatan aktivitas budidaya rumput laut di wilayah perairan Kabupaten Luwu Utara sangat tinggi dan rawan menimbulkan konflik horisontal dengan nelayan, maka perlu adanya zonasl budidaya rumput laut; b. bahwa untuk menghindari kekosongan Peraturan Perundang-Undangan Daerah sebagal dasar pengaturan zonasi, sambil menunggu Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Peislslr; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Zonasi Budidaya Rumput Laut di wilayah Perairan Kabupaten Luwu Utara.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.10/MEN/2003 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu; 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir dan laut Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006-2025; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB Ill RUANG LINGKUP BAB IV PENGATURAN DAN PENATALAKSANAAN ZONASI BAB V LARANGAN BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2008.
NOMOR 23 TAHUN 2008
5 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 37 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2022 - 2025

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu Tahun ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun ...

Hal. 3, File: PERBUP_37_2022.pdf

... Bengkulu Utara tahun 2022-2025; dan 2. menjelaskan arah kebijakan dan peta jalan ( roadmap) Penanaman Modal di Kabupaten Bengkulu Utara untuk Tahun 2022-2025. ...

... Sasaran ditetapkannya penyusunan RUPMK Bengkulu Utara 2022-2025 adalah : 1. dimanfaatkanya RUPMK Bengkulu Utara dalam menyusun Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu ...

... Utara; dan 2. terbangunnya sinergitas dokumen perencanaan penanaman modal dengan: a. ...

Hal. 13, File: PERBUP_37_2022.pdf

... Bengkulu Utara. ...

... Berdasarkan Gambar 3 dapat dijelaskan bahwa dokumen RUPM Kabupaten Bengkulu Utara merupakan dokumen perencanaan nonspasial yang terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara ...

... Alur Pikir Penyusunan Dokumen RUPM Kabupaten Bengkulu Utara Alur pikir dalam penyusunan dokumen RUPM Kabupaten Bengkulu Utara, seperti disajikan pada Gambar 3. ...

Hal. 15, File: PERBUP_37_2022.pdf

Download file:

PERBUP_37_2022.pdf

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2022-2025

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKUW UTARA TAHUN 2022 NOMOR 37

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2022 - 2025

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022-2025.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapkan Undang Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 56) dan Undang- Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330); 9.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42); 10 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221); 11. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 93); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 Nomor 2); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 3); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 2); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 2); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 6); 20. Peraturan Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor 31 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Bengkulu Tahun 2014-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 31 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Bengkulu Tahun 2014-2025 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 42); 21. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara Tipe B (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 62);
Materi Pokok dalam peraturan ini adalah : PENDAHULUAN ASAS DAN TUJUAN VISI DAN MISI ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN PETA PANDUAN (ROAD MAP} IMPLEMENTASI RUPMK PELAKSANAAN

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2022.
59

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Persyaratan dan Penilaian Dalam Pengangkatan Camat Lingkup Kabupaten Luwu Utara

Abstrak

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Luwu Utara No 53 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 42 ); 9. ...

... Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2004 Nomor 09). ...

... Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara; b. Bupati adalah Bupatl Luwu Utara; c. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara; d. ...

Hal. 2, File: PERBUP NO. 10 TAHUN 2008.pdf

... BUPATI LUWU UTARA PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 1 o TAHUN 2008 TENT ANG PERSYARATAN DAN PENILAIAN DALAM PENGANGKATAN CAMAT UNGKUP KABUPATEN LUWU UTARA DENGAN RAHMAl' TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LUWU ...

... UTARA, Menlmbang a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wllayah kecamatan, maka dipandang perlu menetapkan persyaratan, pei'lllaian dan pengangkatan ...

... camat dalam lingkup Pemerlntah Kabupaten Luwu Utara. b. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dlatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupatl Luwu Utara. ...

Hal. 1, File: PERBUP NO. 10 TAHUN 2008.pdf

... Kasubag \\saN:3fo. t -� Ditet.apkan di Masamba pada t.anggal 02'· April 2008 ,'\BUPATI LUWU UTARA, -r: Diundangkan di Masamba pada tanggal 02 A J)l"il 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA Drs . ...

Hal. 4, File: PERBUP NO. 10 TAHUN 2008.pdf

Download file:

PERBUP NO. 10 TAHUN 2008.pdf

PERSYARATAN DAN PENILAIAN DALAM PENGANGKATAN CAMAT LINGKUP KABUPATEN LUWU UTARA

2008

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2008/NO.10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Persyaratan dan Penilaian Dalam Pengangkatan Camat Lingkup Kabupaten Luwu Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wllayah kecamatan, maka dipandang perlu menetapkan persyaratan, penilaian dan pengangkatan camat dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu Utara.
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826 ); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor-8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan; 8. Peraturan Daerah Luwu Utara No 53 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 42 ); 9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2004 Nomor 09).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PERSYARATAN DAN PENILAIAN BAB III KETENTUAN LAIN BAB IV PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2008.
NOMOR 10 TAHUN 2008
6 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 19 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Tata Cara Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten Luwu Utara

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perizinan, Pelayanan Publik

Hasil pencarian pada file:

... BUPATI LUWU UTARA PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI KABUPATEN LUWU UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LUWU UTARA, Menlmbang ...

... a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Luwu Utara sebagalmana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi ...

... diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan Sistem Pemungutan Retribusl Izln Usaha Jasa Konstruksi; b. bahwa Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 03 Tahun 2006 tentang Tata ...

Hal. 1, File: PERBUP NO. 19 TAHUN 2010.pdf

... dengan ketentuan bentuk sertifikat sebagai berikut : - Isi Ukuran - Warna Blanko Sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini Folio ( 14 x 8,5") Dasar Putih dengan Logo Kabupaten Luwu Utara ...

... dan latar belakang tulisan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara BAB VII PENUTUP Pasal 15 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 17 Tahun 2008 tentang Tata ...

... S KRETARIS DAERAH KAB ATEN LUWU UTARA 2010 BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2010 NOMOR 19 ...

Hal. 12, File: PERBUP NO. 19 TAHUN 2010.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Ut.ara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara ...

... Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 180); 16.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2005 tent.ang Izin Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten Luwu Utara {Lembaran ...

... Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 11); Memperhatikan : 1. ...

Hal. 3, File: PERBUP NO. 19 TAHUN 2010.pdf

Download file:

PERBUP NO. 19 TAHUN 2010.pdf

TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI KABUPATEN LUWU UTARA

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2010/No.19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten Luwu Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Luwu Utara sebagalmana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan Sistem Pemungutan Retribusl Izln Usaha Jasa Konstruksi; b. bahwa Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sehingga perlu diadakan penyempurnaan Tata Cara Pemberian dan Slstem Pemungutan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Izin usaha Jasa Konstruksl Kabupaten Luwu Utara.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah lingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 ); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah {Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tent.ng Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 14.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara {Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 180); 16.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten Luwu Utara {Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 11);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI BAB III TATA CARA HER-REGISTRASI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI BAB IV TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA ]ASA KONSTRUKSI YANG MENGALAMI PERUBAHAN DATA BADAN USAHA BAB V TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA ]ASA KONSTRUKSI YANG HILANG/RUSAK BAB VI BENTUK SERTIFIKAT IZIN USAHA BAB VII PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2010.
NOMOR 19 TAHUN 2010
16 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toraja utara Nomor 22 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

... Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 201O Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

... Ditetapkan di Rantepao pada tanggal -' - : l'. ' BUPATI TORA.IA UTARA d*uPAEMB.NAN o Diundangkan di Rantepao pada tanggal PJ. ...

... SEKRETARIS DAERAH TORA.IA UTARA, I t ROM BARE BERITA DAERAH KABUPATEN TORA"'A UTARA TAHUN 2OI8 W ...

Hal. 10, File: Perbup Toraja Utara Nomor 22 Tahun 2018.pdf

... BUPATI TORA"'A UTARA PROVINSI SI'LAWESI SELATAN PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PEI{YELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA DENGAN ...

... RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TORAJA UTARA, Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peratu ran Pemerintah Nomor 60 Tahun 20O8 tentang Sistem Pengendalian Intem Pemerintah, perlu menetapkan ...

... Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara. ...

Hal. 1, File: Perbup Toraja Utara Nomor 22 Tahun 2018.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2OlO tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangal Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten ...

... Toraja Utara Nomor 3); 14. ...

... Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. ...

Hal. 3, File: Perbup Toraja Utara Nomor 22 Tahun 2018.pdf

Download file:

Perbup Toraja Utara Nomor 22 Tahun 2018.pdf

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2018/No.22

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pernerintah Kabupaten Toraja Utara
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 58 Tahun 7. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Republik Perangkat Indonesia Daerah Tahun (Lembaran 2016 Nomor Negara 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); tentang Perangkat Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 2OO7 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 12. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan 12. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/KlLB/2009 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Nomor Per-1326 I I{LB I 2OO9 tentang Pen yelenggaraan Sistem Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH BAB III PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2018.
NOMOR 22 TAHUN 2018
10 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT